Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., membuka secara resmi pelaksanaan Seleksi Kompetensi Dasar (SKD) Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun anggaran 2021 wilayah Jakarta pada Jum’at pagi (1/10) di Rindam Jaya, Jakarta.

Sebagaimana diketahui bahwa tahun 2021 ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia kembali memberi kesempatan kepada putra dan putri terbaik Indonesia untuk bergabung menjadi bagian dari Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.  Formasi yang dibutuhkan yaitu 4 jabatan, pertama Analis Perkara Peradilan, kedua Analis Perencanaan, Evaluasi dan Pelaporan, ketiga Pengelola Perkara, dan keempat Pengelola Barang Milik Negara. Dari 4 formasi jabatan tersebut dibutuhkan sebanyak 3.337 (tiga ribu tiga ratus tiga puluh tujuh) orang.

Hingga kini, terdapat 30.015 (tiga puluh ribu lima belas) peserta yang telah lolos seleksi administrasi dan berhak mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar. Menurut Dosen Hukum Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta tersebut, bahwa khusus untuk wilayah DKI Jakarta jumlah peserta yang akan mengikuti SKD sebanyak 5.456 (lima ribu empat ratus lima puluh enam) peserta.

Alumnus Pondok Pesantren Modern Gontor tersebut menyampaikan dalam sambutannya bahwa Mahkamah Agung berharap akan mendapatkan Calon-calon Pegawai Negeri Sipil yang berintegritas, memiliki kompetensi tinggi dan mampu berinovasi dalam memperkuat Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya.

Ia menambahkan bahwa komitmen serius harus ditumbuhkan dari sekarang, “jika ingin mengundurkan diri, lakukan sedari dini, jangan ketika sudah mendapatkan SK baru mengundurkan diri, itu zolim namanya.” tegas pria kelahiran Lampung itu.

Pada kesempatan tersebut, ia berharap kepada seluruh peserta seleksi agar berkompetisi secara sehat. Ia menekankan bahwa seluruh proses seleksi ini dilaksanakan secara transparan dan akuntable, “jadi yang menentukan kelulusan adalah kemampuan peserta sendiri, pihak lain tidak dapat melakukan intervensi apapun,” tegas Dr. Hasbi.

“Akhirnya kepada seluruh peserta, kami ucapkan selamat mengikuti Seleksi Kompetensi Dasar untuk wilayah DKI Jakarta, semoga sukses memenuhi passing grade   dan dapat berlanjut hingga lulus,” kata Dr. Hasbi menyudahi sambutannya. (azh/RS)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., melantik dan mengambil sumpah jabatan Lodewijk F Paulus sebagai Wakil Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia (DPR RI) pada Rapat Paripurna, Kamis (30/9/2021) di Komplek Parlemen gedung Nusantara II, Senayan, Jakarta.

Dalam sumpahnya, Lodewijk berjanji akan memenuhi  kewajiban sebagai  Wakil  Ketua  Dewan  Perwakilan Rakyat dengan sebaik-baiknya dan seadil- adilnya sesuai dengan peraturan perundan-undangan.
Ia juga berjanji akan menjalankan kewajiban, akan bekerja dengan sungguh-sungguh demi tegaknya kehidupan demokrasi serta mengutamakan  kepentingan   bangsa  dan negara dari pada kepentingan pribadi, seseorang, dan golongan.

Pada rapat yang dihadiri oleh Ketua DPR, Wakil Ketua DPR, Anggota DPR, dan yang lainnya, Lodewijk juga berjanji akan memperjuangkan aspirasi rakyat yang diwakilinya untuk mewujudkan tujuan  nasional  demi  kepentingan bangsa dan negara kesatuan Republik Indonesia. (azh/RS)

Yogyakarta-Humas: Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., hadir dan memberikan materi pada acara Sosialisasi dan Focus Group Discussion (FGD) Mengenai Fungsi, Tugas, dan Wewenang Lembaga Penjamin Simpanan (LPS) pada Kamis, 30 September 2021 di Hotel Tentrem Yogyakarta.

Turut hadir dan menjadi narasumber dalam acara yang akan berlangsung hingga tanggal 1 Oktober 2021 ini yaitu Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Perdata Dr. H. Hamdi, S.H., M.Hum., Hakim Agung Kamar Pidana Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H.

Dalam rentang waktu enam tahun terakhir, kegiatan sosialisasi dan FGD ini telah diselenggarakan sebanyak empat kali. Kegiatan pertama dilaksanakan di Kota Bandung, kegiatan kedua di Kota Bandar Lampung, kegiatan ketiga di Kota Denpasar, dan sekarang merupakan kegiatan yang keempat, Untuk kegiatan yang keempat ini pesertanya adalah hakim dari lingkungan peradilan umum wilayah hukum PT Yogyakarta dan hakim PTUN Yogyakarta, ujar Dr. Sobandi.

Dalam sambutannya, Dr. Sobandi menyampaikan bahwa Sistem perbankan di Indonesia menggunakan dual banking system, yakni mengakui secara bersamaan bank yang menjalankan usaha secara konvensional dan bank berdasarkan prinsip syariah. Oleh karena itu, sebagai Penjamin Simpanan, LPS menjalankan fungsinya untuk kedua sistem perbankan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 96 Undang-Undang Lembaga Penjamin Simpanan.

Kegiatan sosialisasi dan FGD ini, menurut mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat tersebut penting bagi hakim guna mendapatkan pemahaman tentang fungsi, tugas, dan wewenang LPS. Meskipun demikian, harus dipahami bersama bahwa kegiatan ini tidak bermaksud mengganggu independensi hakim dalam melaksanakan kekuasaan kehakiman, khususnya dalam mengadili perkara perbankan, baik dalam perkara perdata, perkara perdata agama, maupun perkara pidana.

Dr. Sobandi mewakili Mahkamah Agung menyampaikan ucapan terima kasih kepada Pimpinan LPS yang telah menjalin kerjasama dengan baik. “Semoga kerja sama ini bisa berlanjut di masa yang akan datang,” harap Dr. Sobandi. (azh/Dr. Sobandi)