Jakarta-Humas: “Suasana batin seorang hakim akan mempengaruhi kualitas putusannya. Oleh sebab itu, menjadi tugas para istri untuk senantiasa memberi rasa nyaman, agar para hakim mampu menuangkan kejernihan pikiran dan kemurnian nuraninya, dalam setiap putusan yang dijatuhkan.”

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat memberikan sambutan dalam acara peringatan hari jadi Dharmayukti Karini yang ke-19 pada Rabu, 29 September 2021 di balairung Mahakamah Agung, Jakarta. Acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ini mengambil tema Dengan Semangat HUT Dharmayukti Karini Ke-19 Kita Mantapkan Langkah dan Gerak Kegiatan Dharmayukti Karini Melalui Teknologi Informasi.

Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut berpesan kepada khususnya bagi para istri hakim, bahwa seorang hakim bekerja tidak hanya menggunakan pikirannya saja, melainkan juga dengan hati nuraninya. Oleh karena itu, ketenangan batin sangat dibutuhkan bagi para hakim, karena hakim tidak boleh menjatuhkan putusan di saat ia sedang dalam kondisi marah atau gelisah, karena dikhawatirkan kemarahan dan kegelisahan itu akan mewarnai putusannya.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung yang juga menjabat sebagai Pelindung Dharmayukti Karini, menyampaikan bahwa pemanfaatan teknologi informasi menjadi sebuah langkah maju bagi organisasi Dharmayukti Karini, karena dengan teknologi pengelolaan organisasi bisa menjadi lebih mudah dan praktis.

Terlebih di saat pandemi seperti sekarang ini, aktivitas fisik yang melibatkan banyak orang harus dihindari semaksimal mungkin. Tersedianya sarana-sarana komunikasi virtual dapat memudahkan koordinasi antara pengurus pusat dengan pengurus daerah dan cabang di seluruh Indonesia, sehingga dapat membuka ruang komunikasi yang lebih luas dan intens.

Lebih lanjut, mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial tersebut mengatakan, meskipun dengan kemajuan teknologi saat ini hampir semua bidang kehidupan bisa dilakukan secara virtual, namun perhatian dan kasih sayang kepada suami janganlah ikut berubah menjadi virtual, karena para suami tetap membutuhkan kehadiran istri di sampingnya, bukan hanya dalam bentuk gambar di layar handphone atau suara yang keluar dari lubang microphone.

Prof. Syarifuddin berpesan kepada segenap anggota Dharmayukti Karini agar senantiasa mendampingi para suami kemanapun bertugas jika tidak ada halangan yang sifatnya memaksa.

Senada dengan hal tersebut, Ketua Umum Dharmayukti Karini, Hj. Budi Utami Syarifuddin mengatakan dalam sambutannya bahwa peran istri bagaikan sebuah pelita bagi suami, selalu menerangi tapi tidak membakar, selalu menghangatkan tapi tidak menghanguskan, selalu menjadi cahaya tapi tidak membutakan.

Hadir dalam acara ini yaitu Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial, para pengurus Dharmayukti Karini, dan yang lainnya.

Selamat merayakan hari jadi yang ke-19 Dharmayukti Karini, semoga Tuhan Yang Maha Esa senantiasa merahmati dan memberkahi. (azh/RS)

Jakarta-Humas: Sebanyak 473 orang menerima beasiswa dari Dharmayukti Karini Mahkamah Agung dalam acara Penyerahan Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) pada Selasa pagi, 28 September 2021. Kegiatan ini mengambil tema “MELALUI PROGRAM BDBS KITA OPTIMALKAN KUALITAS PEMBELAJARAN  BERBASIS DIGITAL .”

473 orang tersebut terdiri atas 232 siswa Sekolah Dasar, 102 siswa Sekolah Menengah Pertama (SMP), 81 siswa  Sekolah Menengah Atas, dan 58 mahasiswa Perguruan Tinggi.

Penyerahan Bantuan Dana Bea Siswa ( BDBS ) diberikan kepada putra putri pegawai golongan I, golongan II, tenaga Honorer dan cleaning service serta tenaga pengamanan di lingkungan Mahkamah Agung RI, yang masih menempuh pendidikan pada: Sekolah Dasar, Sekolah Menengah Pertama, Sekolah Menengah Atas, Perguruan Tinggi, dan juga kepada tenaga honorer yang masih menempuh pendidikan.

BDBS merupakan program kerja unggulan dari Dharmayukti Karini. Kegiatan ini sangat ditunggu-tunggu atau diharapkan oleh putra putri karyawan Mahkamah Agung RI sebagai penerima BDBS. walaupun pemberian dana tersebut tidak dalam jumlah besar,  Pengurus Dharmayukti Karini berharap dana tersebut busa memberikan dorongan semangat belajar bagi putra putri sebagai penerus generasi yang akan datang. “Semoga di tahun-tahun mendatang kami bisa mewujudkan harapan dengan memberikan besiswa untuk memenuhi kebutuhan pendidikan bagi putra putri karyawan Mahkamah Agung yang berprestasi,” harap Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung,  Ny. Sri Anggarwati Sunarto.

Ny. Sri Anggarwati Sunarto menyampaikan bahwa Dana BDBS dan santuan berasal dari bantuan Pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Para Pejabat Eselon I dan Eselon II serta dari Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding dari 4 (empat) lingkungan peradilan yang berada di DKI Jakarta. Bantuan juga berasal dari Bank Syariah Indonesia dan hasil penjualan sembako murah.

Penyerahan BDBS dalam dua tahun belakangan ini dilaksanakan dalam suasana pandemi Covid 19, sehingga acara hanya dihadiri oleh undangan yang sangat terbatas dan dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang sangat ketat.

Acara ini dihadiri oleh Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Ny. Anggarwati Sunarto, Wakil Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, Ny. Norida Andi Samsan Nganro, Ketua Panitia Hari Ulang Tahun Dharmayukti Karini dan BDBS tahun 2021, Ny. Emi Syamsul Ma’arif, serta panitia BDBS. (azh/RS)

Jakarta – Humas: Sekretaris Mahkamah Agung RI Dr.H. Hasbi, MA melantik pejabat Eselon III, Letkol Cpm Darmaji, SH., MH sebagai Kepala Bagian Keamanan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI, pada hari Senin 27/9/2021 bertempat digedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung.

Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkmah Agung Republik Indonesia Nomor 896 / SEK / Kp.I / SK / IX / 2021 tanggal 7 September 2021. Prosesi pelantikan dilakukan dengan menerapkan Protokol kesehatan yang ketat.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Hukum dan Humas, Pejabat Eselon IV, serta para undangan Lainnya. (Humas)

Jakarta-Humas: Sebanyak tiga belas Ketua Dharma Yukti Karini (DYK) Provinsi melakukan serah terima Jabatan di hadapan Ketua Umum Dharmayukti Karini Hj. Budi Utami Syarifuddin, Rabu 22 september 2021 di Gedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun tiga  belas DYK Provinsi tersebut adalah :

1. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Banten;

2. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Tanjung Karang

3. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Sulawesi  Utara
4. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Barat
5. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Timur
6. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Bali
7. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Kalimantan  Tengah
8. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Maluku
9. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi DKI Jakarta
10. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Tengah
11. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Sumatera  Utara
12. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Nusa Tenggara Timur
13. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam sambutannya Ketua Umum Dharmayukti Karini mengatakan bahwa kehidupan manusia akan terus berjalan seiring dengan roda perputaran waktu. Begitu pun dalam sebuah organisasi, pergantian pengurus adalah hal yang lumrah dan pasti terjadi. Generasi kepengurusan saat ini, suatu saat akan digantikan oleh generasi kepengurusan yang baru. Kita tidak mungkin menolaknya, karena hal itu sudah menjadi Sunatullah dalam setiap kehidupan manusia. Yang terpenting adalah kita harus selalu memegang amanah dengan baik dan melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Lebih lanjut Hj. Budi Utami Syarifuddin dalam sambutannya menyampikan bahwa re-generasi kepemimpinan dalam sebuah organisasi bukan semata-mata hanya mengganti orangnya dari yang lama menjadi yang baru, namun harus juga diikuti oleh perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi dan misi organsiasi yang telah ditetapkan. Para Ketua yang baru harus memiliki semangat baru untuk membawa kemajuan bagi organisasi yang dipimpinnya, karena sosok pemimpin harus menjadi mesin penggerak bagi derap langkah para anggotanya.

Diakhir sambutannya Ketua Umum DYK berpesan “Dampingilah suami kita kemanapun bertugas, sepanjang tidak ada halangan yang sangat memaksa, karena waktu tidak mungkin bisa diputar kembali dan kebersamaan yang hilang tidak akan pernah bisa diulang.” (ER/humas)

Jakarta-Humas, Bertempat Dipengadilan Tinggi Jakarta Ketua Kamar Pidana Dr.Suhadi,SH.,MH Membuka Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XVI Tahun 2021, Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Badillum Dr.Prim Haryadi,SH.,MH, PLh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan,SH.,MH, Panmud Pidana Soeharto,SH.,MH ,  Panitia Pusat dan Juga Panitia daerah . kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2021 di 26 Propinsi diseluruh Indonesia .

Mahkamah Agung telah beberapa kali menyelenggarakan rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor untuk memenuhi kebutuhan formasi pada pengadilan Tipikor di Indonesia. Pada tahun 2021 ini, Mahkamah Agung RI telah membuka Kembali kesempatan kepada masyarakat secara luas memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Bahwa profesi hakim adalah mulia dan terhormat (officium nobile). Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang harus menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menjadi seorang Hakim disyaratkan tidak hanya harus pintar dibidang ilmu hukum, tetapi juga harus benar dan berintegritas, jujur dalam bertindak, teguh dalam pendirian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam membuat putusan, tercermin nilai keadilan dan kemanfaatan yang dinanti oleh masyarakat pencari keadilan.

UJian tertulis ini terbagi atas 2 yaitu ujian sesi 1 berupa essay, dan yang kedua berupa ujian sesi 2 yaitu pembuatan putusan. Pelaksanaan Ujian Tertulis ini diikuti dari Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 197 Orang dan Pengadilan Tinggi Sebanyak 175 Orang, Maka dengan jumlah sebanyak 372 Orang di 26 Propinsi diseluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara online sebanyak 14 propinsi, dan yang dikunjungi panitia pusat sebanyak 12 propinsi diseluruh Indonesia .

Sebagai amanat dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, harus dilakukan oleh Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc dengan komposisi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.