Jakarta-Humas: Sebanyak tiga belas Ketua Dharma Yukti Karini (DYK) Provinsi melakukan serah terima Jabatan di hadapan Ketua Umum Dharmayukti Karini Hj. Budi Utami Syarifuddin, Rabu 22 september 2021 di Gedung Tower Lantai 2 Mahkamah Agung dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat.

Adapun tiga  belas DYK Provinsi tersebut adalah :

1. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Banten;

2. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Tanjung Karang

3. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Sulawesi  Utara
4. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Barat
5. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Timur
6. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Bali
7. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Kalimantan  Tengah
8. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Maluku
9. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi DKI Jakarta
10. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Jawa Tengah
11. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Sumatera  Utara
12. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Nusa Tenggara Timur
13. Ketua Dharmayukti Karini Propinsi Papua dan Papua Barat.

Dalam sambutannya Ketua Umum Dharmayukti Karini mengatakan bahwa kehidupan manusia akan terus berjalan seiring dengan roda perputaran waktu. Begitu pun dalam sebuah organisasi, pergantian pengurus adalah hal yang lumrah dan pasti terjadi. Generasi kepengurusan saat ini, suatu saat akan digantikan oleh generasi kepengurusan yang baru. Kita tidak mungkin menolaknya, karena hal itu sudah menjadi Sunatullah dalam setiap kehidupan manusia. Yang terpenting adalah kita harus selalu memegang amanah dengan baik dan melaksanakan amanah tersebut dengan penuh tanggung jawab.

Lebih lanjut Hj. Budi Utami Syarifuddin dalam sambutannya menyampikan bahwa re-generasi kepemimpinan dalam sebuah organisasi bukan semata-mata hanya mengganti orangnya dari yang lama menjadi yang baru, namun harus juga diikuti oleh perubahan ke arah yang lebih baik, sesuai dengan visi dan misi organsiasi yang telah ditetapkan. Para Ketua yang baru harus memiliki semangat baru untuk membawa kemajuan bagi organisasi yang dipimpinnya, karena sosok pemimpin harus menjadi mesin penggerak bagi derap langkah para anggotanya.

Diakhir sambutannya Ketua Umum DYK berpesan “Dampingilah suami kita kemanapun bertugas, sepanjang tidak ada halangan yang sangat memaksa, karena waktu tidak mungkin bisa diputar kembali dan kebersamaan yang hilang tidak akan pernah bisa diulang.” (ER/humas)

Jakarta-Humas, Bertempat Dipengadilan Tinggi Jakarta Ketua Kamar Pidana Dr.Suhadi,SH.,MH Membuka Ujian Tertulis Seleksi Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap XVI Tahun 2021, Kegiatan ini dihadiri oleh Dirjen Badillum Dr.Prim Haryadi,SH.,MH, PLh Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta Binsar Pamopo Pakpahan,SH.,MH, Panmud Pidana Soeharto,SH.,MH ,  Panitia Pusat dan Juga Panitia daerah . kegiatan yang diselenggarakan pada tanggal 22 September 2021 di 26 Propinsi diseluruh Indonesia .

Mahkamah Agung telah beberapa kali menyelenggarakan rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor untuk memenuhi kebutuhan formasi pada pengadilan Tipikor di Indonesia. Pada tahun 2021 ini, Mahkamah Agung RI telah membuka Kembali kesempatan kepada masyarakat secara luas memanggil putra-putri terbaik bangsa untuk mengikuti rekrutment Calon Hakim Ad Hoc Tipikor

Bahwa profesi hakim adalah mulia dan terhormat (officium nobile). Hakim adalah pelaksana kekuasaan kehakiman yang harus menegakan hukum dan keadilan. Oleh karena itu, menjadi seorang Hakim disyaratkan tidak hanya harus pintar dibidang ilmu hukum, tetapi juga harus benar dan berintegritas, jujur dalam bertindak, teguh dalam pendirian, sehingga dalam melaksanakan tugasnya terutama dalam membuat putusan, tercermin nilai keadilan dan kemanfaatan yang dinanti oleh masyarakat pencari keadilan.

UJian tertulis ini terbagi atas 2 yaitu ujian sesi 1 berupa essay, dan yang kedua berupa ujian sesi 2 yaitu pembuatan putusan. Pelaksanaan Ujian Tertulis ini diikuti dari Pengadilan Tingkat Pertama sebanyak 197 Orang dan Pengadilan Tinggi Sebanyak 175 Orang, Maka dengan jumlah sebanyak 372 Orang di 26 Propinsi diseluruh Indonesia. Kegiatan ini dilakukan secara online sebanyak 14 propinsi, dan yang dikunjungi panitia pusat sebanyak 12 propinsi diseluruh Indonesia .

Sebagai amanat dari Pasal 10 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, bahwa untuk memeriksa dan mengadili perkara tindak pidana korupsi di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, harus dilakukan oleh Hakim Karir dan Hakim Ad Hoc dengan komposisi sebagaimana ditentukan oleh Undang-Undang.

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M Syarifuddin SH., MH, melantik empat belas (14) Ketua Pengadilan Tinggi dan satu (1) Ketua Pengadilan Tingi Tata Usaha Negara (TUN), pada Rabu, 22 September 2021 pukul 10.00 WIB, di ruang Kusumah Atmadja gedung Mahkamah Agung, Jakarta.

Pelantikan ini berdasarkan dua Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung. Pertama yaitu Surat keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 180/KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang  Promosidan Mutasi Ketua, Wakil Ketuadan HakimTinggi di Lingkungan Peradilan Umum, dan kedua, Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor: 181/KMA/SK/IX/2021 tanggal 14 September 2021 tentang Pemindahan dan/atau Pengangkatan dalam Jabatan Ketua, Wakil Ketua, dan Hakim di Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

Dalam sambutannya, Prof Syarifuddin berharap kepada para pejabat yang dilantik agar dapat hadir sebagai seorang pemimpin yang amanah dan penuh tanggung jawab, baik kepada publik, negara maupun kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa.

“Saya ingin menegaskan kepada kita semua bahwa, jabatan dan predikat yang kita sandang di muka bumi ini, tidak akan mengubah tujuan diciptakannya kita oleh Tuhan Yang Maha Kuasa, yaitu hanya untuk mengabdi kepada-Nya. Oleh karenanya, niatkan segala tugas dan pekerjaan dengan ikhlas sebagai ibadah, dan jadikan pelaksanaan tanggung jawab itu sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Swt. Tuhan Yang Maha Kuasa,” tegas mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial tersebut.

Dia menambahkan bahwa tanggung jawab dan jabatan memang menjanjikan kemuliaan dan peningkatan kualitas hidup, namun sejatinya keikhlasan dan kesungguhan dalam memikul jabatan itulah yang akan menjadi sebab musabab naiknya derajat dan lahirnya pengakuan dan penghormatan kepada kita para pengemban amanah.

“Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita semua dalam melaksanakan tugas, amanah, dan tanggung jawab,” harap Prof Syarifuddin saat menutup sambutannya.

Berikut adalah 14 nama Ketua Pengadilan Tinggi yang dilantik:
1    Dr. H. Siswandriyono, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
2    Muefri, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu
3    Dr. H. Zainuddin, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya
4    Dr. Erwin Mangatas Malau, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
5    Dr. H. Herri Swantoro, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
6    H. Charis Mardiyanto, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten
7    H. Mohammad Hatta, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar
8    Setyawan Hartono, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang
9    Asli Ginting, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jayapura
10    Dr. Mohamad Djoko, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
11    Dr. Andriani Nurdin, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jambi
12    Dr. H. Soedarmaji, S.H., M.Hum., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta
13    Zaid Umar Bobsaid, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya
14    Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Medan

Adapun nama Ketua Pengadilan Tinggi TUN yang dilantik yaitu Dr. Arifin Marpaung, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan

Dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Pengawasan, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Peradilan Umum, Kepala Badan Peradilan Militer dan TUN, Kepala Badan Pengawasan, Ketua Umum Dharmayukti Karini, dan Ketua Dharmayukti Mahkamah Agung. (azh/RS)

Bogor-Humas: “Jangan sekali-kali berbangga diri atas ilmu pengetahuan  yang  kita  peroleh,  sebelum  kita mampu mengamalkannya dengan baik. Berbanggalah ketika ilmu pengetahuan yang kita miliki bisa bermanfaat bagi lembaga yang kita cintai, bangsa, dan Negara.”

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., pada saat membuka secara resmi Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV pada Senin pagi (20/9) di gedung Diklat Mahkamah Agung, Megamendung, Bogor. Pada saat yang sama, Ketua MA juga membuka Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan  Industrial, Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual, Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika, Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah, dan Pelatihan I Program Pendidikan dan Pelatihan  Calon  Hakim  Terpadu  Peradilan  Militer. Semua pelatihan ini dilaksanaka secara virtual.

Lebih lanjut, Prof. Syarifuddin menyampaikan lembaga peradilan saat ini membutuhkan sosok hakim yang paripurna, di samping memiliki pengetahuan hukum yang baik, juga mampu memegang teguh kejujuran dan integritas yang tinggi. Menurutnya, pengetahuan yang tinggi tanpa diiringi oleh kejujuran dan integritas, akan mendorong timbulnya kedzoliman, sedangkan kejujuran dan integritas tanpa diiringi dengan pengetahuan yang cukup akan menimbulkan kesesatan.

Mantan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial itu juga mengingatkan bahwa pengetahuan dan keterampilan dalam menangani suatu perkara bukanlah segala-galanya, karena selain harus memiliki kompetensi yang baik, seorang hakim juga harus memiliki integritas yang tinggi. Integritas pada diri seorang hakim tidak bisa dibentuk melalui program kediklatan, melainkan harus dibangun oleh prinsip dan tekad yang kuat dari dalam diri masing- masing.

Pelatihan Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup Angkatan XIV ini diikuti oleh Hakim Peradilan Umum, Peradilan TUN dan Peradilan Militer. Sementara itu Pelatihan Sertifikasi Hakim Pengadilan Hubungan  Industrial  bagi  Hakim  Peradilan  Umum, Pelatihan Teknis Yudisial Hak Kekayaan Intelektual Bagi Hakim Peradilan Umum, Pelatihan Teknis Yudisial Narkotika Bagi Hakim  Peradilan Umum dan Peradilan Militer, Pelatihan Teknis Yudisial Penyetaraan Ekonomi Syariah Bagi Hakim Peradilan Agama dan Pelatihan I Program Pendidikan dan Pelatihan  Calon  Hakim  Terpadu  Peradilan  Militer.

Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung dalam acara yang dilaksanakan dengan menerapkan protocol kesehatan yang ketat ini adalah Ketua kamar Pembinaan, Ketua Kamar Militer, Sekretaris Mahkamah Agung, Kepala Badan Militer dan TUN Mahkamah Agung, dan Kepala Badan Litbang Diklat Hukum Mahkamah Agung. (azh/RS)

Jakarta-Humas: Bertempat di Hotel Grand Mercure Kemayoran Jakarta, pada tanggal 14-17 September 2021, Biro Hukum dan Humas MARI melangsungkan rapat koordinasi untuk finalisasi penyusunan Rancangan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik pada Tingkat Pertama dan Tingkat Banding. Biro Hukum dan Humas MARI telah melakukan beberapa kali rapat penyusunan Rancangan Perma tersebut mulai bulan Mei 2021.

Sesuai dengan amanatnya YM Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam upacara peringatan Hari Ulang Tahun Mahkamah Agung RI ke-76, Mahkamah Agung saat ini sedang menyusun Rancangan Perma sebagai penyempurnaan atas Perma Nomor 1 Tahun 2019 dan Perma Nomor 4 Tahun 2020.

Mahkamah Agung menargetkan pengundangan Rancangan Perma tersebut pada tahun ini. “Penyempurnaan Peraturan Mahkamah Agung tentang Administrasi Perkara dan Persidangan di Pengadilan Secara Elektronik akan menunjang pelaksanaan peradilan modern pada semua jenis perkara”, terang YM Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dalam amanatnya.

“Sistem administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik masih perlu disempurnakan karena terdapat beberapa kelemahan, baik untuk perkara perdata maupun perkara pidana yang belum terintegrasi ke dalam Sistem Informasi Pengadilan (SIP)”, ungkap YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D., Hakim Agung, ketika membuka rapat koordinasi finalisasi Rancangan Perma.

Ketika Rancangan Perma ini disahkan dan diundangkan, maka Mahkamah Agung hanya akan memiliki satu regulasi untuk mengatur administrasi perkara dan persidangan di pengadilan secara elektronik. Regulasi tersebut berlaku untuk pengadilan tingkat pertama dan banding, baik untuk perkara perdata, perdata agama, dan tata usaha negara maupun perkara pidana, jinayat, dan pidana militer.

Rancangan Perma mengatur optimalisasi penggunaan sistem elektronik dalam pengelolaan adminisrasi perkara dan persidangan di pengadilan. Pengajuan upaya hukum banding ke depan harus dilakukan secara elektronik melalui SIP sejalan dengan mekanisme upaya hukum kasasi dan Peninjauan Kembali (PK) yang saat ini juga sedang dirumuskan dalam Rancangan Perma yang lain.

28 orang peserta dari berbagai lingkungan peradilan yang berada di bawah Mahkamah Agung mengikuti rapat koordinasi finalisasi Rancangan Perma secara Luring. Seluruh peserta rapat terlihat bersemangat mendiskusikan setiap norma Rancangan Perma dan juga Petunjuk Teknis Pelaksanaannya hingga akhir acara.

Tepat pukul 21.00 WIB, Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T.,S.H., M.T., M.H., Kepala Bagian Peratuan Perundang-undangan Biro Hukum dan Humas MARI menutup rapat koordinasi. “Terimakasih kepada seluruh peserta, terutama YM Syamsul Maarif, S.H., L.L.M, Ph.D, YM Sirande Palayukan, S.H., M.Hum, Hakim Tinggi PT DKI Jakarta, YM Drs. H. M. Arsyad M., S.H., M.H., Hakim Tinggi PTA DKI Jakarta, dan juga kepada Ahli Bahasa, yang telah meluangkan waktu dan fikiran untuk membahas Rancangan Perma beserta Petunjuk Teknisnya”, ungkapnya. (Biro Hukum dan Humas)

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima akreditasi penyelenggara penilaian kompetensi tahun anggaran 2021 dari Badan Kepegawaian Negara (BKN). Akreditasi ini diterima secara langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, M.H., pada Rabu pagi (15/9) di gedung BKN lantai 5.

Selain Mahkamah Agung, terdapat 23 lembaga lain yang juga menerima akreditasi,  di antaranya yaitu Universitas Islam Negeri Syarif Hidayatullah Jakarta, Badan Pemeriksa Keuangan, Kementerian Kesehatan, Kementerian ATR/BPN, Kementerian Pertahanan, Kementerian Desa dan PDT, Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi, BKKBN, Badan Siber dan Sandi Negara, dan lainnya.

Plt. Kepala Badan Kepegawaian Negara Dr. Ir. Bima Haria Wibisana, MSIS.,  dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada semua lembaga yang telah menerima akreditasi. Hal ini, menurut Bima Haria merupakan upaya untuk meningkatkan potensi, kompetensi, kinerja, dan track record aparatur dalam setiap lembaga. Akreditasi ini juga diperlukan untuk mengurangi kelemahan yang aparatur miliki.

Pemberian akreditasi ini berdasarkan ketentuan pasal 32 ayat (1) dan ayat (2) Peraturan Badan Kepegawaian Negara Nomor 26 Tahun 2019 tentang Pembinaan Penyelenggara Penilaian Kompetensi PNS, antara lain dinyatakan bahwa penegakan standar Penyelenggara Penilaian Kompetensi dilaksanakan melalui penilaian dan pengakuan kelayakan (akreditasi) Penyelenggara Penilaian Kompetensi yang dilaksanakan oleh Instansi Pembina (Badan Kepegawaian Negara).

Turut hadir mendampingi Sekretaris Mahkamah Agung yaitu Jumadi, S.H., M.H., Kepala Bagian Umum Kepegawaian Badan Urusan Administrasi sekaligus sebagai Kepala Unit Penilaian Kompetensi (Assesmen Centre Mahkamah Agung).(azh/RS)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung   Prof. Dr. H. M. Syarifuddin S.H., M.H., menghadiri acara Rapat Kerja Nasional (Rakernas)   Akuntansi   dan   Pelaporan   Keuangan   Pemerintah   Tahun   2021 secara virtual pada Selasa pagi (14/9). Acara yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan ini dalam rangka meningkatkan akuntabilitas dan transparansi pengelolaan keuangan negara dalam penanganan pandemi Covid-19 dan Pemulihan Ekonomi Nasional serta menjaga kepercayaan publik.

Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan tahun ini mengangkat tema “Bangkitkan Ekonomi, Pulihkan Negeri, Bersama Hadapi Pandemi”. Rakernas dilaksanakan dalam beberapa rangkaian kegiatan, mulai 16 Agustus sampai dengan 14 September 2021.

Selain rakernas, Kegiatan diisi juga dengan aneka lomba, webinar, coaching clinic, dan talkshow. Termasuk pemberian penghargaan kepada entitas pelaporan peraih Opini WTP dalam berbagai kategori.

Acara ini dihadiri pula oleh Ketua Dewan Perwakilan Rakyat, Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat, para Menteri, para Kepala Lembaga, dan undangan lainnya. (azh/RS)