Solo-Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menyerahkan piala bergilir Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2024 kepada Pengadilan Tinggi (PT) Jawa Tengah pada Kamis, 5 Desember 2024 di Solo, Jawa Tengah.

Piala penghargaan bergilir ini diberikan kepada PT Jawa Tengah karena dinilai sebagai satuan kerja yang paling banyak menjadi pemenang penilaian lomba dan paling banyak meraih sertifikat AMPUH Berpredikat Unggul.

Pemberian piala tersebut dilakukan dalam acara Penyerahan Penghargaan Pemenang Penilaian Kinerja, Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH), serta Anugerah Abhinaya Upangga Wisesa bagi peradilan umum di seluruh Indonesia. Kegiatan ini diselenggarakan oleh Direktorat Badan Peradilan Umum (Badilum) Mahkamah Agung Repubkik Indonesia.

Hadir pada kegiatan ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, Pejabat Walikota Surakarta, Dekan Fakultas Hukum Sebelas Maret Surakarta, Dekan Fakultas Hukum Universitas Muhammadiyah Surakarta, dan tamu undangan lainnya.

Hadir pula para Ketua Pengadilan Tinggi dari seluruh Indonesia, serta para Ketua Pengadilan Negeri dari seluruh nusantara yang menerima anugerah.

Pada kesempatan tersebut, Ketua MA menyampaikan ucapan selamat dan apresiasi setinggi-tingginya kepada aparatur peradilan, baik individu maupun satuan kerja, yang berhasil meraih Penghargaan Peningkatan Kinerja Tahun 2024. Ia juga memberikan ucapan selamat kepada para penerima Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) berpredikat unggul, serta kepada Pengadilan Tinggi Jawa Tengah sebagai peraih Piala Bergilir Abhinaya Upangga Wisesa Tahun 2024.

Secara filosofis, Ketua MA menjelaskan bahwa Piala Abhinaya Upangga Wisesa mendorong aparatur peradilan sebagai penegak hukum untuk mewujudkan gagasan cemerlang dalam tindakan nyata dengan memperhatikan nilai-nilai keadilan.

Ia menambahkan, aparatur peradilan harus memahami alasan mendasar mengapa perlu memberikan pelayanan terbaik. Menurutnya, sebagaimana diketahui, tujuan pembentukan Negara berdasarkan alinea keempat Pembukaan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Tujuan pembentukan itu menurutnya, yaitu: pertama, memajukan kesejahteraan umum; kedua, mencerdaskan kehidupan bangsa; dan ketiga, ikut melaksanakan ketertiban dunia.

Untuk itu, Ia menekankan bahwa pelayanan pengadilan yang diberikan kepada masyarakat harus memenuhi ketiga unsur tersebut.

Baginya, momen pemberian penghargaan ini harus dijadikan renungan secara mendalam bahwa penghargaan penghargaan ini diperoleh dengan peluh  keringat, waktu yang panjang, dan tentu saja anggaran yang tidak sedikit.

Di akhir sambutannya, Ketua Mahkamah Agung yang juga merupakan Guru Besar Universitas Diponegoro itu mengajak para aparatur peradilan untuk tetap meningkatkan kinerja dalam memberikan pelayanan yang berkarakter kepada masyarakat pencari keadilan di seluruh Indonesia.

“Saya ingin menitip pesan untuk direnungkan dan dijadikan pedoman bagi kita semua bahwa menjaga penghargaan yang telah diraih adalah hal penting, namun menjaga kinerja yang telah kita sumbangsihkan jauh lebih penting,” tegas Sunarto.

APRESIASI ATAS DEDIKASI PELAYANAN TERBAIK BAGI MASYARAKAT

Direktur Dirjen Badilum H. Bambang Myanto, S.H., M.H., menjelaskan bahwa penghargaan ini bukan sekedar simbol, namun kegiatan yang sudah berlangsung selama tiga tahun ini merupakan bentuk apresiasi dan pengakuan atas dedikasi, kerja keras, dan komitmen aparatur Badan Peradilan Umum (Badilum) di seluruh Indonesia dalam memberikan pelayanan terbaik kepada masyarakat pencari keadilan di seantero Indonesia.

Berikut adalah data peraih Penghargaan Peningkatan Kinerja Tahun 2024:

1. Lomba penilaian layanan hukum bagi masyarakat tidak mampu yang mencakup posbakum, sidang di luar gedung pengadilan, dan prodeo, yang diraih oleh 10 satuan kerja;
2.  Lomba Evaluasi Implementasi SIPP (EIS) bagi Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri yang diraih oleh 12 satuan kerja;
3. Lomba penilaian Keterbukaan Informasi Publik (KIP) yang diraih oleh 12 satuan kerja;
4. Lomba penilaian Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (AKIP) yang diraih oleh 3 satuan kerja;
5. Lomba penilaian Layanan Pengadilan (PTSP) yang diraih oleh 12 satuan kerja;
6. Lomba penilaian Kinerja Administrasi Perkara dan Keuangan Perkara yang telah diraih oleh 9 satuan kerja;
7. Penilaian Role Model Pimpinan yang diraih oleh 13 orang;
8. Penilaian Hakim Tinggi Pengawas Daerah yang diraih oleh 6 orang;
9. Penilaian Role Model Panitera yang diraih oleh 10 orang; dan
10. Penilaian Role Model Sekretaris yang diraih oleh 18 orang

Adapun peraih Sertifikat Mutu Pengadilan Unggul dan Tangguh (AMPUH) berpredikat unggul Tahun 2024 yang diraih oleh 20 Pengadilan Tinggi dan 42 Pengadilan Negeri.

Bambang berharap prestasi yang diraih menjadi langkah awal menuju pencapaian yang lebih besar di masa depan.

“Mari kita terus bekerja sama dan berkontribusi untuk mewujudkan keadilan yang lebih baik bagi seluruh masyarakat,” ujar Bambang.

Ia juga menambahkan bahwa satuan kerja yang belum berhasil meraih penghargaan tidak perlu berkecil hati, karena tujuan utama dari penilaian ini adalah mendorong perbaikan dan peningkatan kinerja di seluruh Pengadilan Negeri dan Pengadilan Tinggi.

“Kami berharap, melalui penyelenggaraan penilaian kinerja di lingkungan peradilan umum ini, seluruh pengadilan dapat semakin termotivasi untuk memberikan pelayanan yang prima kepada masyarakat pencari keadilan,” kata Bambang menutup sambutannya. (azh/RS/Photo: Yrz & Alf)

Medan – Humas: Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial H. Suharto, S.H., M.Hum memimpin wisuda purnbakti Ketua Pengadilan Tinggi Medan Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, SH, MH, pada hari Kamis, 28 November 2024, bertempat digedung Pengadilan Tinggi Medan.

Dalam sambutannya Suharto mengatakan Prosesi purna bakti yang kita laksanakan ini bukanlah seremoni biasa, melainkan prosesi monumental penanda suksesnya pengabdian seorang Hakim dalam menggapai puncak keparipurnaan pengabdian kepada ibu pertiwi. Saya menyadari dengan sepenuh hati, campur aduknya perasaan ini antara haru dan sedih untuk melepas sosok pimpinan pengadilan tinggi yang penuh dedikasi dan telah memberikan totalitas pengabidannya pada lembaga peradilan.

Menurutnya, bertugas di lembaga peradilan, terlebih sebagai seorang hakim adalah hal yang tidak mudah. Sebuah profesi dengan penuh pergulatan kemanusiaan, mempertimbangkan nilai-nilai keadilan dan kepastian, dibutukan kecermatan dan ketelitian agar semua putusan yang diberikan betul-betul memberikan keadilan dan kemanfaatan.

Lebih lanjut mantan Ketua Kamar Pidana MA menyatakan dibutuhkan tekad dan semangat yang kuat, kesiapan fisik dan mental, kematangan intelektual dan spiritual serta kecerdasan emosional dalam menjalani profesi mulia ini. Beragam cobaan dan godaaan kadangkala datang silih berganti dan tidak bisa dipungkiri.

“Bapak Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, SH, MH telah mendarmabaktikan dirinya di dunia peradilan cukup lama, setidaknya kurang lebih 40 tahun, Pengalaman tour of duty sebagai Hakim dari satu kota ke kota lain, dari satu pulau ke pulau lain tidak perlu diragukan lagi karena semuanya telah beliau jalani dengan penuh kesabaran dan keikhlasan, semata-mata demi tugas pengabdian pada bangsa dan negara”, ujar Suharto.

Perjalanan karir Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H

Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, S.H., M.H memulai karirnya sebagai Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) tahun 1085 dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) tahun 1987 diPengadilan Negeri Jakarta Utara, Hakim PN Sorong Papua Barat 1989-1995, Hakim PN Muarabulian 1995-1998, Hakim PN Pakanbaru 1998-2000, Hakim PN Jakarta Pusat 2000-2004, Wakil PN Raba Bima 2004-2005, Wakil PN Selong 2005-2006, Ketua PN Batam 2006-2007, Wakil Ketua PN Jakarta Pusat 2007-2009 dan Ketua PN Medan 2009-2011.

Perjalanan karirnya terus menanjak menjadi HakimTinggi Pengadilan Tinggi (PT) Palembang 2011-2013, Hakim Tinggi PT DKI Jakarta 2013-2016, Wakil Ketua PT Pontianak 2016-2019, Wakil Ketua PT Padang 2019-2020, dan menjadi Ketua PT Padang 2020-2021, Ketua PT Riau 2021-2022 dan terakhir menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Medan dari 2022-2024.

Diakhir sambutannya Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial berharap walaupun Bapak Panusunan Harahap telah memasuki masa purna bakti, namun jalinan silaturhami, persahabatan dan keakraban antar warga peradilan semoga tetap terjaga seperti sedia kala dan berbekal pengalaman dan pengetahuan yang Bapak miliki, di sela waktu senggang Bapak Panusunan Harahap, semoga masih berkenan dan tetap eksis memberikan pencerahan dan kemanfaatan bagi masyarakat.

Turut Hadir dalam acara tersebut Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung, pejabat eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, unsur Forkompinda Sumatra Utara, Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Medan, Ketua Pengadilan sewilayah provinsi Sumatera Utara, dan pengurus Dharmayukti Mahkamah Agung beserta pengurus Dharmayukti Daerah, serta para undangan lainnya. (Humas)

Isi dalam bahasa Indonesia

Banten-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., secara resmi melepas Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten, Drs. H. Helmy Thohir, M.H., dalam acara Wisuda Purnabakti yang berlangsung pada Selasa, 26 November 2024, di Gedung Pengadilan Tinggi Agama Banten.

Dalam sambutannya, Prof. Sunarto menjelaskan bahwa purnabakti merupakan akhir masa tugas seorang pegawai yang telah mengabdi.

“Kata purna berarti selesai, sedangkan bakti bermakna pengabdian. Wisuda purnabakti ini adalah penghargaan atas dedikasi, kerja keras, dan pengorbanan Bapak Drs. H. Helmy Thohir, M.H., dalam menjalankan tugas di lembaga peradilan demi tegaknya hukum dan keadilan,” ujarnya.

Ketua Mahkamah Agung juga menggarisbawahi bahwa momen purnabakti memberikan hikmah penting, yaitu keikhlasan dalam pengabdian.

“Mengabdikan diri di lembaga peradilan bukanlah tugas yang ringan. Dibutuhkan kesiapan fisik, mental, intelektual, dan spiritual untuk menjalani profesi mulia ini,” tambah mantan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung.

Kesempatan tersebut digunakan pula oleh  Prof. Sunarto dalam mengajak seluruh insan peradilan untuk terus mematuhi kode etik hakim dan aparatur peradilan guna menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan agar terwujud kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan.

Perjalanan Karier Drs. H. Helmy Thohir, M.H.

Drs. H. Helmy Thohir, M.H., memulai kariernya sebagai Calon Hakim hingga menjadi Hakim di Pengadilan Agama Sambas. Selanjutnya, ia menjabat sebagai Wakil Ketua dan Ketua Pengadilan Agama Sambas, sebelum diamanahkan sebagai Hakim di Pengadilan Agama Jakarta Timur.

Kariernya terus berkembang dengan menjadi Hakim Tinggi di beberapa Pengadilan Tinggi Agama, antara lain Pontianak, Banten, Bandung, dan Semarang. Pada tahun 2017, ia diangkat sebagai Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya, kemudian pada 2018 menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.

Pada 2019, Drs. Helmy Thohir dipercaya menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, diikuti dengan jabatan serupa di Banjarmasin pada 2020, Bandar Lampung pada 2022, dan terakhir Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten sejak 2023.

Prof. Sunarto menegaskan bahwa perjalanan karier Drs. Helmy Thohir patut menjadi teladan.

“Beliau berhasil menutup masa baktinya sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan usia 67 tahun pada 21 November 2024. Ini adalah pencapaian luar biasa yang mencerminkan dedikasi dan keberkahan dalam pengabdian,” tuturnya.

Baginya, Helmy Thohir merupakan salah satu putra terbaik yang telah berkarya di dunia peradilan, khususnya lingkungan peradilan agama.

Di akhir sambutannya, Prof. Sunarto berpesan agar Drs. Helmy Thohir membawa semua kenangan baik selama pengabdiannya di lembaga peradilan.

“Seperti pepatah, every end is a new beginning, setelah mengakhiri tugas di lembaga ini, Bapak akan memulai babak baru pengabdian di ruang yang berbeda,” ujarnya.

Acara tersebut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, Hakim Tinggi Pengadilan Agama Banten, Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung, para pejabat Forkopimda Banten,  serta tamu undangan lainnya. (azh/PN/photo: Yrz)

Jember-Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Prof. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H., menghadiri dan menyampaikan pidato kunci pada perayaan Dies Natalis ke-60 Fakultas Hukum Universitas Jember (Unej) pada Senin, 25 November 2024, di Auditorium Unej.

Acara tersebut juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial Suharto, S.H., M.H., Bupati Jember Hendy Siswanto, Rektor Unej Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., I.P.M., Dekan Fakultas Hukum Unej Prof. Dr. Bayu Dwi Anggono, S.H., M.H., serta pejabat Forkopimda, para dekan, dosen, dan lebih dari seribu mahasiswa.

Hadir pula para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan para hakim dari wilayah Tapal Kuda (Jember,  Banyuwangi, Lumajang, Bondowoso, Situbondo, Besuki, dan Probolinggo).

Perayaan ini merupakan bentuk rasa syukur atas perjalanan Fakultas Hukum dan Universitas Jember yang telah menginjak usia 60 tahun.

Pentingnya Tiga N dalam Memutus Perkara

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan Pidato Kunci dengan judul “Menggapai Kepastian Hukum dan Keadilan dalam Perkara Perdata”.

Ia menjelaskan bahwa hakim merupakan profesi yang mulia (officium nobile) sehingga dijuluki dengan ‘’Wakil Tuhan” di muka bumi. Hakim juga dianggap memiliki karakteristik kemuliaan sehingga disematkan julukan “Yang Mulia”. Selain itu, Hakim juga harus memiliki nilai- nilai transendental karena dalam setiap putusannya dimulai dengan irah-irah “Demi Keadilan Berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa”.

Julukan-julukan mulia itu tentu karena di pundak hakim diletakkan harapan agar hukum dapat ditegakkan dan keadilan dapat diciptakan. Namun dibalik kemuliaan profesinya, seorang hakim harus menyadari bahwa jabatan tersebut penuh tanggungjawab dan risiko yang harus dihadapi.

Ia mengajak agar para hakim membuka pandangan yang komprehensif terhadap makna penegakan hukum dan keadilan.

Putusan yang dikeluarkan oleh hakim bukan sekadar produk akal yang rasional, tetapi juga cerminan dari perasaan yang terdalam akan keadilan hakiki. Untuk itu, baginya seorang hakim harus memiliki pemahaman yang mendalam akan nilai-nilai keadilan yang bukan sekadar berasal dari buku-buku hukum yang dipelajari, tetapi dari pemahaman yang bersumber dari hati nurani. Hukum tanpa disertai keadilan hanyalah seperangkat aturan yang kering dan tanpa ruh, maka hakim bertugas untuk menjadikannya hidup.

Ia menekankan bahwa untuk menggapai kepastian hukum dan keadilan dalam perkara perdata para pihak yang berperkara dan hakim perlu menggunakan tiga hal yaitu: pertama nalar, yang akan mengarahkan berpikir logis; kedua naluri, yang muncul dari hati atau nafsu atau sering disebut insting; dan ketiga nurani, yang akan mempertimbangkan dari lubuk hati yang paling dalam.

Kerja Sama Mahkamah Agung dan Universitas Jember

Dalam acara tersebut, Mahkamah Agung dan Universitas Jember menandatangani Nota Kesepahaman terkait kerja sama di bidang pendidikan dan pelatihan. Tiga perjanjian yang disepakati, yaitu:

Pertama, Kerja sama antara Unej dan Badan Strategi dan Kebijakan Pendidikan serta Pelatihan Peradilan Mahkamah Agung.

Kedua, Perjanjian kerja sama antara Unej dengan Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan Mahkamah Agung.

Ketiga, Perjanjian kerja sama Unej dengan Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung.

Rektor Unej Dr. Ir. Iwan Taruna, M.Eng., I.P.M. menyatakan bahwa kerja sama ini merupakan rasa kehormatan Universitas Jember terhadap MA.

“Tentu kami merasa terhormat atas kepercayaan yang diberikan oleh Mahkamah Agung kepada Universitas Jember untuk menjalin kolaborasi ini. Kedepan kami optimis bahwa kerja sama ini akan memberikan manfaat besar tidak hanya bagi kedua belah pihak tetapi juga bagi masyarakat luas dan pembangunan hukum di Indonesia,” kata Rektor.

Ia berharap kerja sama Unej dengan MA ini dapat mencetak lulusan yang tidak hanya memahami hukum, namun juga mampu mengaplikasikannya dengan integritas tinggi di lapangan. Kerja sama ini juga diharapkan pula menjadi wadah mendukung riset inovatif MA sebagai pengadilan tertinggi di Indonesia.

Acara ditutup dengan saling bertukar cenderamata sebagai simbol penghargaan dan penguatan hubungan antara Mahkamah Agung dan Universitas Jember. (azh/RS/photo: azh)