Jakarta—Humas: Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun 2020 untuk Mahkamah Agung telah diterima dari Presiden pada Kamis (14/11/2019) di Istana Negara. Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo, didampingi Wakil Presiden, Ma’ruf Amin dan Menteri Keuangan, Sri Mulyani Indrawati menyerahkan Daftar Isian Pelaksanaan Anggaran (DIPA) Tahun Anggaran 2020 ke seluruh kementerian dan lembaga (K/L), serta Rincian Alokasi Transfer ke Daerah dan Dana Desa (TKDD) kepada Pemerintah Daerah (Pemda).

Hadir mewakili Mahkamah Agung dalam penerimaan tersebut adalah Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang NonYudisial, YM. Sunarto dan Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo. Untuk tahun 2020, Mahkamah Agung memperoleh alokasi DIPA sebesar Rp 10.597.927.977.000  (sepuluh triliun lima ratus sembilan puluh tujuh miliar sembilan ratus dua puluh juta sembilan ratus tujuh puluh tujuh ribu rupiah).

Jumlah tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp 1.908.061.262.000 (satu trilyun Sembilan ratus delapan milyar enam puluh satu juta dua ratus enam puluh dua ribu rupiah) dibandingkan dengan DIPA pada tahun sebelumnya sebesar Rp 8.689.866.715.000 (delapan trilyun enam ratus delapan puluh sembilan milyar delapan ratus enam puluh enam juta tujuh ratus lima belas ribu rupiah).

Spending Better, bukan Spending More

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo menyampaikan bahwa untuk pendanaan pembangunan dan penyelenggaran Pemerintahan tahun 2020, Belanja Negara direncanakan mencapai Rp2.540,4 triliun. Dari jumlah tersebut, sebesar Rp 909,6 triliun akan dialokasikan kepada 87 kementerian/lembaga dan anggaran sebesar Rp 856,9 triliun akan dialokasikan untuk TKDD. Presiden inginkan belanja agar segera direalisasikan sejak awal tahun untuk mendorong percepatan pembangunan.

“Mulai secepat-cepatnya belanja terutama belanja modal dari DIPA yang sudah diserahkan. Belanja APBN kita ini bisa men-trigger pertumbuhan ekonomi seawal mungkin. Oleh sebab itu, segera ini dilakukan lelang, pelaksanaan Januari sudah dilaksanakan, jangan nunggu-nunggu, ini perintah,” jelas Presiden.

Dalam kesempatan tersebut, Presiden menekankan agar kementerian/lembaga dan juga pemerintah daerah (Pemda) untuk meningkatkan kualitas belanja, spending better bukan spending more. Presiden juga meminta agar Menteri/Pimpinan Lembaga dan Kepala Daerah dapat memastikan dan mengawal terlaksananya berbagai program prioritas yang sudah dicanangkan, dengan didukung oleh birokrasi yang efisien, melayani, dan mampu bekerja secara tim.

Program Prioritas Mahkamah Agung

Dengan kenaikan tersebut, Mahkamah Agung berharap dapat melaksanakan sejumlah program prioritas yang telah ditetapkan. Program-prorram tersebut, antara lain modernisasi layanan peradilan berbasis teknologi informasi, peningkatan kesejateraan hakim dan aparatur pengadilan lainnya serta penguatan sistem peradilan dan anti korupsi, yang terdiri dari perbaikan peradilan pidana dengan pendekatan restorative justice, perbaikan peradilan perdata untuk kemudahan berusaha (ease of doing business), dan penguatan anti korupsi melalui pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari Korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBM).

Selain itu, prioritas Mahkamah Agung pada tahun mendatang adalah meningkatkan pelayanan bantuan hukum melalui instrument-instrumen yang tersedia, seperti pos pelayanan hukum (posyankum), sidang diluar gedung pengadilan, pembebasan biaya perkara (prodeo), dan sidang terpadu untuk pelayanan pengesahan perkawinan. (Humas/Mohammad Noor)

Jakarta – Humas: Universitas Airlangga, Surabaya kembali tampil sebagai juara umum UIN LAW FAIR (ULF) 2019 yang diadakan oleh Himpunan Mahasiswa Program Studi Ilmu Hukum (HMPS) Fakultas Syariah dan Hukum UIN Syarif Hidayatullah Jakarta, yang diadakan di Auditorium Harun Nasution, Kampus 1 UIN Jakarta, dari hari Jumat (15/11) hingga Minggu (17/11).

UNAIR dinyatakan sebagai juara umum dan berhak membawa kembali piala bergilir Ketua Mahakamah Agung RI  usai dinyatakan sebagai jawara Debat Hukum Nasional setelah pada babak finalyang berhadapan dengan Universitas Sriwijaya, Palembang.

Dua tim (Unair vs UNSRI) bertemu di babak final Setelah masing-masing menyisihkan penantangnya di babak kualifikasi dan semi final. Uniknya formasi dua tim yang saling bertemu di Babak final debat hukum kali ini, merupakan formasi yang sama pada babak final pada UIN LAW FAIR tahun 2018. ” Ini serba kebetulan dan dua tikm ini memang pantas dipertemukan kembali karena keduanya tim-tim yang mumpuni,” ujar salah seorang juri usai pengumuman pemenang.

Babak final yang dihadiri oleh seluruh delegasi dan official dari 19 Kampus peserta berjalan tegang dan sengit, kedua tim saling melemparkan argumentasi, retorika dan dialektika untuk mempertahankan pendapatnya dihadapan 7 (tujuh) orang dewan juri.  Mosi debat yang diangkat pada sesi final adalah Emergency Interim Relief untuk Amankan Aset Objek Arbitrase di Indonesia merupakan salah satu isu hangat mengenai hukum arbitrase.

Selain lomba debat hukum TK nasional, kegiatan ULF ini juga diisi dengan lomba karya tulis ilmiah tingkat nasional. Masing-masing tim telah menjalani babak penyisihan dan tim terbaik maju ke babak final dan akan diberikan waktu untuk mempresentasikan karyanya dihadapan dewan juri. Tampil sebagai juara lomba karya ilmiah tingkat Nasional delegasi dari Universitas Diponegoro.

Dukungan Ketua Mahkamah Mahkamah Agung

Sebelumnya, Ketua Mahkamah Agung RI yang diwakili oleh Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.M, M.Hum membuka kegiatan ULF 2019 pada hari jumat (15/11). Dalam sambutannya Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung menyampaikan apresiasi dan penghargaan yang setinggi-tinggi atas terselenggaranya helatan tahunan tersebut dalam rangka melahirkan kader-kader hukum yang mumpuni di masa yang akan datang.

” Ini suatu bukti bahwa kita sesungguhnya tidak kekurangan kader-kader potensial di masa yang akan datang yang menguasai hukum dan calon-calon penegak hukum,” ujarnya

Selanjutnya Ketua Kamar Agama menyampaikan agar kegiatan ini dapat menjadi kegiatan rutin bagi para insan hukum di seluruh kampus di Indonesia, untuk berkompetisi secara sehat dan jujur. Izin dari Yang Mulia Ketua Ma lanjut Ketua kamar Agama, adalah suatu bentuk dukungan dari lembaga peradilan tertinggi terhadap kegiatan yang bermanfaat untuk terciptanya para ahli hukum di masa yang akan datang.

Sementara itu, Wakil Rektor UII UIN Jakarta menyampaikan terimakasih kepada Ketua Mahkamah Agung atas izin dan kontribusi yang diberikan dalam penyelenggaraan ULF 2019 yang diisi dengan kegiatan debat hukum.nasional dan lomba Kerya tulis Ilmiah.

Sementara itu dekan fakuktas Syariah dan Hukum UIN Jakarta Ahmad Tholabi Kharlie dalam sambutan penutupan kegiatan UIN LAW FAIR 2019 menyatakan hal yang sama dan mengharapkan kegiatan serupa dapat dilanjutkan dengan memperebutkan piala ketua Mahkamah Agung  “Kegiatan ini menjadi ajang bergengsi bagi seluruh peserta delegasi, oleh karena itu ke depan dukungan dan kerjasama dari YM Ketua Mahkamah Agung kami harapkan tetap dapat diberikan kepada panitia, ” pungkasnya. (Humas/RS)

Serang—Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo bertindak cepat setelah mengetahui terjadinya angin puting beliung di Serang, Banten, Rabu (13/11/2019) dan mengakibatkan kerusakan di beberapa pengadilan disana. Bersama Kepala-Kepala Biro di Badan Urusan Administrasi  (BUA) Mahkamah Agung, Kamis (14/11/2019) Pudjoharsoyo langsung mengunjungi lima pengadilan di Serang, masing-masing Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten, Pengadilan TataUsaha Serang, Pengadilan Negeri Serang dan Pengadilan Agama Serang.

Dari kelima pengadilan yang dikunjunginya, tiga pengadilan yang berada di Jalan Raya Pandeglang, masing-masing Pengadilan Tinggi Banten, Pengadilan Tinggi Agama Banten dan Pengadilan Negeri Serang serta Pengadilan Tata Usaha Negara Serang yang berlokasi di Jalan Syech Nawawi Al-Bantani mengalami kerusakan yang bervariasi.

Di Pengadilan Tinggi Banten, kerusakan terjadi pada plafon depan, ruang pertemuan, ruang panitera dan ruang ajudan Ketua Pengadilan Tinggi. Sementara plafon di beberapa ruangan, seperti ruang Ketua Pengadilan Tinggi, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan beberapa ruang hakim terlihat basah akibat air hujan yang masuk melalui atap, sehingga berpotensi besar mengalami ambruk.

Sementara di Pengadilan Tinggi Agama Banten, terjadi kerusakan atap sehingga air hujan masuk dan mengakibatkan kerusakan plafon yang terbuat dari gypsum. Pohon-pohon di halaman berjatuhan dan plafon bagian depan kantor seluruhnya ambruk.

Adapun di Pengadilan Tata Usaha Negara Serang, selain merusak plafon di bagian depan juga merusak canopy parker yang terletak di halaman belakang gedung. Kerusakan minor dialami Pengadilan Negeri Serang di bagian atap.

Segera Dilakukan Penanganan Darurat

Setelah melihat secara langsung kondisi pengadilan-pengadilan yang terkena musibah tersebut, dalam pertemuan singkat yang dihadiri oleh para pimpinan pengadilan serta seluruh kepala Biro di Badan Urusan Administrasi, Sekretaris Mahkamah Agung berjanji akan melakukan langkah penanganan darurat dengan memperbaiki seluruh kerusakan.

Menurut mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat tersebut, langkah penanganan darurat ini merupakan perintah Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung saat dirinya melaporkan kejadian di Serang dan akan berpamitan untuk meninjau langsung. “Beliau meminta agar dicari jalan supaya kantor-kantor pengadilan dapat segera bekerja secara normal,” ungkap Pudjoharsoyo menjelaskan.

Kondisi seperti ini, lanjut Pujdoharsoyo, dapat mengurangi kenyamanan bekerja sehingga harus segera diperbaiki. “Terlebih volume kerja di akhir tahun ini semakin meningkat untuk persiapan-persiapan menghadapi laporan tahunan,” imbuhnya.

Demikian pula, lanjutnya, kondisi ini akan mengganggu pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan. “Kita mengharapkan pelayanan segera normal kembali,” ujarnya.

Di bagian lain, Pudjoharsoyo memerintahkan kepada Kepala-Kepala Biro, khususnya Biro Keuangan agar dapat melakukan terobosan untuk ketersediaan dana pemulihan gedung pasca bencana. “Anggaran yang tersisa dalam tahun anggaran 2019 ini diarahkan untuk pemulihan sesuai dengan kebutuhan masing-masing pengadilan,” tegasnya.

Selain itu, ia juga meminta agar kemungkinan melakukan renovasi pada gedung-gedung tersebut juga dipersiapkan di tahun anggaran 2020. “Meskipun kita sudah menutup perencanaan anggaran, namun dalam pelaksanaannya agar dimungkinkan perubahan-perubahan demi perbaikan kantor-kantor yang terkena musibah tersebut,” ujarnya.

Mempertimbangkan Anggaran Penanganan Bencana

Musibah yang dialami pengadilan-pengadilan di Banten, menurut Pudjoharsoyo,perlu dijadikan pelajaran dalam perencanaan anggaran ke depan, terlebih menyadari posisi Indonesia dalam cincin api Pasifik (ring of fire) yang mengakibatkan seringnya terjadi bencana dan tidak jarang menimpa gedung-gedung pengadilan.

“Mungkin kedepan perlu dipertimbangkan anggaran untuk penanganan bencana yang dialami oleh pengadilan-pengadilan, sehingga kita dapat melakukan pemulihan dengan cepat dan tepat manakala bencana terjadi,” ungkapnya menggagas.

Jikapun akhirnya tidak terjadi bencana atau pengadilan-pengadilan tidak terkena, anggaran tersebut dapat dilakukan perubahan dan dialihkan menjadi kegiatan lain dalam rangka meningkatkan kualitas pelayanan publik di pengadilan. (Humas/Mohammad Noor)

Jakarta – Humas MA: Pagi ini, 14 November 2019, suasana berbeda terlihat di Masjid Al-Mahkamah, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pasalnya, masjid yang biasanya ramai pada waktu shalat wajib saja, pagi ini terlihat ramai oleh orang-orang berpakaian putih dengan wajah berseri-seri, di antara mereka terdapat yatim piatu, fakir miskin dan dhuafa. Rupanya mereka datang untuk memenuhi undangan Mahkamah Agung dalam acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan.

Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, selaku Ketua Unit Pengumpul Zakat (UPZ) Mahkamah Agung mengatakan bahwa acara Mahkamah Agung Berbagi Kebahagiaan ini adalah untuk menyalurkan dan mendistribusikan zakat UPZ MA Tahun 2019 yang merupakan zakat penghasilan dari gaji para karyawan Mahkamah Agung yang beragama Islam yang jumlahnya ditentukan sendiri oleh para karyawan tersebut.

Jumlah zakat dan infaq yang terkumpul dari UPZ Mahkamah Agung selama satu tahun berjumlah 603.574.333,- (enam ratus tiga juta lima ratus tujuh puluh empat ribu tiga ratus tiga puluh tiga rupiah). Dana tersebut seluruhnya disetor ke Baznas 100%   sejumlah 603.574.333 kemudian kembali 70% sejumlah 347.155.404 ke rekening UPZ Mahkamah Agung.

Dana sejumlah 347.155.404 hari ini diberikan kepada fakir/miskin (mustahiq) sebanyak 348 orang, mustahiq ini merupakan rekomendasi dari masing-masing satuan kerja pada Mahkamah Agung, dengan nominal masing-masing mustahiq adalah satu juta rupiah. Dengan ini, menurut Ketua UPZ MA, dana zakat yang ada di UPZ Mahkamah Agung saldonya adalah Nol. Sementara dana infaq yang tersisa akan disalurkan pada kegiatan social lainnya.

Mengenai hal tersebut, Ketua UPZ Mahkamah Agung merasa sangat senang dan bangga kepada karyawan Mahkamah Agung yang ingin berbagi kepada sesama melalui UPZ MA. “Perkenankan saya atas nama UPZ Baznas MA mengucapkan terima kasih atas kesediaan Bapak/Ibu, semoga amal baik Bapak/Ibu dicatat dan dibalas oleh Allah subhanahu wata’ala,” harap A.S Pudjoharsoyo pada acara yang juga di hadiri oleh para pejabat Eselon 2-4 Mahkamah Agung, para pengurus Masjid al-Mahkamah, para mustahiq, dan undangan lainnya.(azh/RS/photo:SF&azh)

Jakarta—Humas: Setelah merilis pengumuman pembukaan lowongan CPNS bagi 2.104 formasi, bagian helpdesk dan Call Centre mulai sibuk melayani calon pelamar. Bagian Helpdesk ini dipersiapkan sebagai pusat layanan informasi kepada calon pelamar yang ingin bertanya seputar penerimaan CPNS di lingkungan Mahkamah Agung.

Menurut Jumadi, Kepala Bagian Umum Kepegawaian Biro Kepegawaian yang bertindak selaku koordinator Helpdesk dan Call Centre, hingga pukul 16.00 hari ini, pihaknya telah menerima setidaknya 94 penelpon, 444 pesan melalui aplikasi Whatsapp dan  1.729 follower melalui aplikasi Instagram.

Pertanyaan calon pelamar, lanjut Jumadi, umumnya berkisar pada masalah pendidikan calon pelamar. “Saat ini banyak program studi yang penamaannya berbeda-beda, sehingga calon pelamar ingin memastikan,” jelas Jumadi.

Enam Saluran Layanan Informasi

Untuk mempermudah calon pelamar mengakses informasi perihal penerimaan CPNS di Mahkamah Agung, bagian Helpdesk dan Call Centre telah menyediakan enam saluran layanan informasi, yakni melalui telepon, e-mail, Whatsapp, Facebook, Twitter dan Instagram.

Layanan informasi melalui telepon tersedia di nomor 0812-9780-3331 dan dapat dimanfaatkan pada hari kerja dari pukul 09.00 hingga pukul 16.00. Pada waktu yang sama juga tersedia layanan informasi melalui aplikasi Whatsapp  di nomor 0877-7717-5103.

Sedangkan untuk layanan lewat surat elektroni tersedia melalui email rekrutmen.cpns@mahkamahagung.go.id. Selain itu, tersedia juga layanan informasi melalui media social, yakni Facebook di akun Rekrutmen Cpns Mahkamah Agung, Twitter melalui akun @CPNS_MA_RI dan Instagram di akun rekrutmencpns.mahkamahagung.

Selain itu, bagian layanan informasi ini juga mempersiapkan petugas yang melayani pertanyaan-pertanyaan calon pelamar setiap saat.

“Semua ini dipersiapkan agar para calon pelamar dapat diberikan informasi seluas-luanya,” imbuh Jumadi.

Ia berharap dengan saluran layanan informasi tersebut, pada saat pendaftaran nanti tidak terjadi kekeliruan atau kesalahan yang disebabkan oleh kurangnya informasi. (Humas/Mohammad Noor)

Jakarta—Humas: Menindaklanjuti Keputusan Menteri Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 487 Tahun 2019 tentang Penetapan Kebutuhan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Mahkamah Agung RI Tahun Anggaran 2019, Mahkamah Agung akan membuka pendaftaran seleksi Calon Pegawai Negeri Sipil (CPNS) mulai 14 November mendatang.

Berdasarkan keputusan Kemenpan RB tersebut, Mahkamah Agung mendapatkan alokasi CPNS sebanyak 2.104 formasi. Berdasarkan rilis pengumuman yang dikeluarkan oleh Sekretaris Mahkamah Agung, alokasi 2.104 formasi tersebut akan dibagi menjadi empat kualifikasi formasi, yakni sebanyak 210 dialokasikan untuk pelamar kategori Cumlaude. “(Mereka ini adalah) lulusan Perguruan Tinggi Dalam Negeri dengan predikat “Dengan Pujian”/Cumlaude dan berasal dari Perguruan Terakreditasi A/Unggul serta Program Studi Terakreditasi A/Unggul pada saat kelulusan,” jelas A. S. Pudjoharsoyo, Sekretaris Mahkamah Agung yang sekaligus bertindak selaku Ketua Panita Seleksi.

Selain itu, sebanyak 43 lowongan akan diperuntukkan bagi penyandang disabilitas, yakni pelamar yang menyandang disabilitas fisik pada anggota gerak kaki (tugkai). Sebanyak 10 lowongan diperuntukkan bagi putra/putri Papua dan Papua Barat, yakni pelamar keturunan Papua/Papua Barat berdasarkan garis keturunan orang tua (salah satu atau kedua orang tua) asli Papua.

Sementara sisanya sebanyak 1.841 lowongan akan diperuntukkan bagi kualifikasi formasi umum, yakni pelamar perguruan tinggi yang memenuhi kualifikasi pendidikan dan persyaratan sebagaimana pengumuman yang dirilis tanggal 11 November tersebut.

Diperuntukkan bagi 14 Formasi Jabatan

Masih menurut pengumuman yang dilansir situs resmi Mahkamah Agung, keseluruhan formasi tersebut akan didistribusikan ke dalam 14 formasi jabatan, masing-masing ahli pertama—analis kepegawaian, ahli pertama—arsiparis, ahli pertama—auditor, ahli pertama—pranata computer, analis perkara peradilan, analis sumber daya manusia aparatur, analis data penilaian pendidikan, verifikator keuangan, pemelihara sarana dan prasarana, pengadministrasi registrasi perkara, pengelola barang milik negara, pengelola sistem dan jaringan, pelaksana/terampil—arsiparis dan pelaksana/terampil—pranata komputer.

Dari 14 formasi tersebut, alokasi terbanyak dibuka untuk ahli pertama—pranata computer sebanyak 497 formasi, disusul dua formasi terkait perkara, masing-masing pengadministrasi registrasi perkara sebanyak 431 formasi dan analis perkara peradilan sebanyak 355 formasi. Alokasi berikutnya pelaksana/terampil—arsiparis sebanyak 341 formasi dan pengelola sistem dan jaringan sebanyak 155 formasi. Sisanya terdistribusi ke dalam 9 formasi jabatan lainnya.

Penyandang disabilitas dapat melamar untuk formasi-formasi seperti ahli pertama—pranata komputer, pengadministrasi registrasi perkara dan pelaksana/terampil –pranata komputer. Sementara itu, sebanyak 3 formasi dari pelamar cumlaude dialokasikan untuk jabatan ahli pertama—arsiparis.

Seperti seleksi calon pegawai negeri sipil tahun sebelumnya, pendaftaran akan dilakukan secara online melalui portal pendaftaran cpns Badan Kepegawaian Negara. Pendaftaran secara online ini akan dilaksanakan sejak tanggal 14 November dan akan berakhir tanggal 18 November mendatang.

Pelaksanaan ujian yang terdiri seleksi kompetensi dasar (SKD) dan seleksi kompetensi bidang akan dilaksanakan dengan menggunakan sistem computer (Computer Asssted Test—CAT).

Nantinya, hasil seleksi CPNS ini diharapkan akan menambah jumlah sumber daya manusia di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang berada dibawahnya yang hingga kini tercatat berjumlah 31.025 orang dan tersebar di seluruh penjuru Nusantara. (Humas/Mohammad Noor)

Surabaya – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH yang juga menjadi Ketua Majelis Wali Amanat Unair  menghadiri acara Dies Natalis Universitas Airlangga ke 65 yang berlangsung pada hari Senin, 11/11/2019 bertempat di Aula Garuda Mukti, Kantor Manajemen Lt.5 Universitas Airlangga, Kampus C, Mulyorejo, Surabaya. (Humas)

Jakarta – Humas MA: Mahkamah Agung Republik Indonesia melaksanakan Upacara pengibaran Bendera Merah Putih dalam rangka memperingati Hari Pahlawan tahun 2019 di halaman gedung Mahkamah Agung pada Senin pagi, 11 November 2019. Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, SH., M.Hum. bertindak sebagai Pembina pada upacara yang diikuti oleh seluruh karyawan Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya membacakan amanat Menteri Sosial Republik Indonesia, Juliari Batubara, Panitera MA menyampaikan bahwa siapapun bisa menjadi pahlawan masa kini. Jika dahulu semangat kepahlawanan ditunjukkan melalui pengorbanan tenaga, harta bahkan nyawa. Sekarang, untuk menjadi pahlawan, bukan hanya mereka yang berjuang mengangkat senjata mengusir penjajah, tetapi kita juga bisa, dengan cara menorehkan prestasi di berbagai bidang kehidupan, memberikan kemaslahatan bagi masyarakat, membawa harum nama bangsa di mata Internasional.

Panitera MA juga menyampaikan bahwa bentuk kepahlawan bisa dilakukan dalam berbagai bentuk aksi-aksi nyata memperkuat keutuhan Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), seperti tolong menolong sesama yang terkena musibah, tidak melakukan provokasi yang dapat menggangu ketertiban umum, tidak menyebarkan berita hoax, tidak melakukan perbuatan anarkis atau merugikan orang lain dan sebagainnya.

Pada kesempatan yang sama, mantan Hakim Tinggi di Pengadilan Tinggi Ambon ini menekankan bahwa dengan peringatan Hari Pahlwan diharapkan kita akan lebih menghargai jasa dan pengorbanan para pahlawan. Hal ini sebagaimana ungkapan salah seorang The Founding Fathers kita Bung Karno yang menyatakan bahwa “hanya bangsa yang menghargai jasa para pahlawannya dapat menjadi bangsa yang besar”. Peringatan Hari Pahlawan kiranya dapat meningkatkan kesadaran kita untuk lebih mencintai tanah air dan menjaganya sampai akhir hayat. “Sekali lagi jadilah pahlawan masa kini yang membanggakan negeri.” Kata Made menutup sambutannya.

Selamat Hari Pahlawan 2019, semoga kita semua bisa menjadi pahlawan dengan cara kita masing-masing untuk membanggakan negeri tercinta, Republik Indonesia. (azh/RS/photo:DS)