Jakarta-Humas, Mahkamah Agung Melakukan Audiensi dengan Komisi Yudisial, Kegiatan ini dilakukan dalam rangka Memberikan  Pengamanan bagi para hakim di persidangan karena banyaknya ditemukan kekerasan kepada para hakim dan juga  upaya  sinergi antara Mahkamah Agung dan Komisi Yudisial. Yang dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo,SH.,M.Hum, Para Pejabat Eselon II dan III dilingkungan Mahkamah Agung . Acara yang dilaksanakan pada tanggal 12 Desember 2019 di Ruang Auditorium lantai 5 Gedung Komisi Yudisial Jakarta Pusat.

Jakarta – Humas MA: Pro kontra terkait hukuman mati masih menjadi perdebatan tajam di seluruh dunia termasuk di Indonesia. Sebagian  menolak penjatuhan hukuman mati, sementara yang lain menerima dan mendorong dijatuhkannya hukuman mati terhadap seorang pelaku kejahatan. Sebagai lembaga yang merepresentasikan perlindungan terakhir atas hak-hak warga Negara, Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya memiliki banyak hal yang harus dipertimbangkan dalam menentukan sikap atas penerapan hukuman mati.

Demikian disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Dr. Syarifuddin, SH., MH, pada acara Pertemuan Yudisial Regional Tingkat Tinggi tentang Perlindungan Hak Terdakwa dalam Penjatuhan Pidana mati di Hotel JS Luwansa, Jakarta pada Kamis siang, 12 Desember 2019.

Lebih lanjut Syarifuddin menjelaskan bahwa hukuman mati diatur dan dimungkinkan dijatuhkan atas beberapa tindak pidana di Indonesia, antara lain untuk peredaran narkotika, terorisme, korupsi, dan pembunuhan berencana, sehingga Penolakan terhadap penjatuhan hukuman mati bisa dipandang tidak bijaksana, karena hukuman mati juga diatur dalam hukum pidana Islam, agama yang dianut sekitar 87% rakyat Indonesia, selain itu hukuman mati juga dikenal cukup luas dalam hukum adat beberapa suku di Indonesia.

Bagi Mahkamah Agung sebagai pegadilan tertinggi sekaligus lembaga yang memiliki kewenangan untuk melakukan pembinaan hakim, sikap yang ditunjukkan dalam penerapan hukuman mati harus ditentukan sangat hati-hati.

Pada kesempatan tersebut, Syarifuddin menekankan bahwa Mahkamah Agung menghendaki hukuman mati ditempatkan sebagai ultimum remedium, suatu bentuk penghukuman terakhir yang dipertimbangkan oleh hakim hanya bila hukuman yang lain betul-betul dipandang tidak akan mencapai tujuan dari sistem pemidanaan. Oleh karena itu Mahkamah Agung menyambut baik rumusan hukuman mati dalam Rancangan Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RKUHP) yang menyatakan hukuman mati sebagai pidana yang bersifat alternatif bukan lagi pidana pokok.

Selain itu, Mahkamah Agung juga menghendaki bahwa setiap kali seorang hakim memutuskan untuk mengabulkan tuntunan hukuman mati dari penuntut umum, hakim harus memastikan bahwa putusan itu diambil dari proses peradilan pidana yang memenuhi semua prinsip peradilan yang adil, di mana terdakwa telah menerima semua haknya untuk membela diri, bukan hanya pada saat persidangan, namun juga sejak proses penyidikan dan penuntutan oleh Kepolisian dan Kejaksaan. Sehingga, bisa dinyatakan tanpa ragu-ragu bahwa putusan yang diterimanya adalah putusan terbaik dari hakim.

Pertemuan ini diikuti oleh Ketua Mahkamah Agung Malaysia, Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum, Ketua Mahkamah Agung Pakistan Qazi Muhammad Amin Ahmed, perwakilan dari George Washington University Law School, Prof. Robin Maher, selain itu hadir pula dalam diskusi ini yaitu perwakilan dari Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP), Indonesian Judicial Research Society (IJRS) dan Komisi untuk Orang Hilang dan Korban Tindak Kekerasan (Kontras), serta beberapa orang hakim dari Mahkamah Agung dan Pengadilan di wilayah Jakarta.

Syarifuddin mengharapkan pertemuan ini bisa dijadikan sebagai media saling bertukar pengetahuan dan pengelaman terkait penerapan hukuman mati. (azh/RS/photo:BS)

Jakarta – Humas: Sekretaris Mahkamah Agung A.S Pudjoharsoyo menerima penghargaan dari Kementerian Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi pada Rabu pagi (11/12) di Holding Room Kementerian PANRB, Jakarta. Penghargaan ini diberikan terkait capaian Pengadilan Negeri Tanjung Karang sebagai role model penyelenggara pelayanan publik dengan katagori sangat baik tahun 2019.

Penghargaan ini adalah tindak lanjut dari evaluasi pelayanan publik yang telah dilaksanakan pada 51 Kementerian/Lembaga dengan rentang waktu evaluasi Mei – Oktober 2019 lalu. Evaluasi ini berdasarkan Keputusan Menteri PANRB Nomor 10 tahun 2019 tentang Penetapan Unit Penyelenggara Pelayanan Publik pada K/L sebagai lokasi evaluasi pelayanan publik tahun 2019.

Tujuan diadakan evaluasi pelayanan publik yaitu  untuk meningkatkan pelayanan publik serta mendorong pertumbuhan ekonomi dan memberi dampak bagi kesejahteraan masyarakat.

Selain Mahkamah Agung, Kementerian/Lembaga yang mendapat penghargaan serupa adalah Mahkamah Konstitusi, Kementerian Sekretariat Negara, Kementerian Hukum dan Hukum dan HAM dan yang lainnya. (Humas)

Jakarta- Humas: Dalam sistem peradilan di Indonesia, salah satu upaya menjunjung tinggi kebebasan kekuasaan kehakiman dari segala campur tangan dan pengaruh dari luar adalah diperlukannya eksistensi profesi advokat. Eksistensi advokat dalam sistem peradilan di Indonesia diperlukan demi terselenggaranya suatu peradilan yang jujur, adil, dan memiliki kepastian hukum bagi pencari keadilan dalam menegakkan hukum, kebenaran, keadilan dan hak asasi manusia. Demikian sekelumit sambutan yang disampaikan Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH.,MH pada acara pembukaan Diskusi dan Silaturahmi Advokat Indonesia bekerjasama dengan Komisi Yudisial RI pada Rabu, 11 Desember 2019 di Ruang Auditorium lantai 4 Gedung Komisi Yudisial Jakarta Pusat.

Lebih lanjut Sunarto mengatakan oleh karena advokat merupakan profesi mulia dan terhormat (officium nobile), maka dalam menjalankan tugas selaku penegak hukum di pengadilan, advokat sejajar dengan Jaksa dan Hakim, yang dalam melaksanakan profesinya berada dibawah perlindungan hukum, undang-undang dan kode etik. Dalam melaksanakan tugasnya, advokat bersama-sama penegak hukum lainnya, dituntut bertugas secara professional, yaitu memiliki pengetahuan (hard competency), keahlian (experience) dan integritas (soft competency).

Acara Diskusi dan Silaturahmi Advokat Indonesia ini dibuka secara resmi oleh Ketua Komisi Yudisial RI, Dr. Jaja Ahmad Jayus, SH.,M.Hum, dihadiri mantan Hakim Agung dari profesi advokat Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, SH., MH, Advokat Dr. Ahmad Yani, SH.,MH, dan Advokat/Kurator M. Ismak, SH., MH, serta sejumlah advokat lainnya. (enk/RS/photo: ip).

Jakata – Humas : Bertepatan dengan momentum Hari anti Korupsi tahun 2019, Kemenpan RB menyelenggarakan Acara Apresiasi dan Penganugeran Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) 2019  bertempat di Birawa Hall, Selasa, 10 Mei 2019 .

Wakil Presiden RI, Ma’ruf Amin yang hadir dalam acara tersebut menyampaikan bahwa  perbaikan birokrasi merupakan langkah awal untuk melakukan penataan sistem penyelenggarakan pemerintah yang baik, efektif, dan efisien sehingga dapat melayani masyarakat secara lebih cepat,tepat ,murah, tidak diskriminatif dan berkualitas.

Semakin tingginya tuntutan masyarakat terhadap birokrasi untuk transparan, akuntabel, bebas dari korupsi, kolusi dan nepotisme, menuntut perbaikan birokrasi untuk terus dilakukan oleh pemerintah.

Lebih lanjut, Wakil Presiden RI menyampaikan bahwa sukses atau tidaknya agenda pembangunan akan sangat tergantung keberhasilan reformasi Birokrasi instansi pemerintah, utamanya unit pelayanan yang berdampak pada masyarakat dan dunia usaha.

Pada kesempatan tersebut, Wapres RI menyerahkan apresiasi kepada para pemimpin perubahan Wilayah Bebas Korupsi (WBK)/Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM).

Sementara itu, Menteri PANRB Tjahjo Kumolo menjelaskan bahwa Zona Integritas merupakan miniatur pelaksanaan reformasi birokrasi di Indonesia. Pembangunan zona integritas ini bertujuan untuk membangun program reformasi birokrasi sehingga mampu mengembangkan budaya kerja birokrasi yang anti korupsi, berkinerja tinggi dan memberikan pelayanan publik yang berkualitas.

“Zona integritas dilakukan dengan membangun percontohan (role model)  pada tingkat unit kerja pada instansi pemerintah sebagai unit menuju WBK/WBBM,” jelasnya.

Dilihat dari sisi jumlah unit kerja pelayanan yang diusulkan, tahun ini terdapat kenaikan yang sangat signifikan dibandingkan tahun sebelumnya, yaitu sebesar 247 persen. Dari 910 unit kerja pelayanan di tahun 2018, meningkat menjadi 2.246 unit kerja yang diusulkan di tahun 2019, dari 2.246 unit kerja tersebut, sebanyak 473 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBK dan 34 unit kerja pelayanan ditetapkan sebagai WBBM.

Pada Lingkungan Mahkamah Agung RI, Sebanyak 62 Unit kerja (Pengadilan) menjadi penerima predikat Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) Tahun 2019 yang terdiri dari :

Lingkungan Peradilan Umum :

1. Pengadilan Tinggi Banjarmasin
2. Pengadilan Tinggi Bangka Belitung
3. Pengadilan Tinggi Denpasar
4. Pengadilan Tinggi Medan
5. Pengadilan Tinggi Semarang
6. Pengadilan Tinggi Tanjung Karang
7. Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
8. Pengadilan Tinggi Ambon
9. Pengadilan Negeri Bandung
10. Pengadilan Negeri Bekasi
11. Pengadilan Negeri Bogor
12. Pengadilan Negeri Gianyar
13. Pengadilan Negeri Gorontalo
14. Pengadilan Negeri Indramayu
15. Pengadilan Negeri Kediri
16. Pengadilan Negeri Martapura
17. Pengadilan Negeri Mojokerto
18. Pengadilan Negeri Muara Enim
19. Pengadilan Negeri Oelamasi
20. Pengadilan Negeri Pangkal Pinang
21. Pengadilan Negeri Pekanbaru
22. Pengadilan Negeri Sampit
23. Pengadilan Negeri Surabaya
24. Pengadilan Negeri Surakarta
25. Pengadilan Negeri Tangerang
26. Pengadilan Negeri Wates
27. Pengadilan Negeri Yogyakarta

Lingkungan Peradilan Agama :

1. Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin
2. Pengadilan Tinggi Agama Jakarta
3. Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
4. Pengadilan Tinggi Agama Samarinda
5. Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta
6. Mahkamah Syariáh Kualasimpang
7. Pengadilan Agama Bandung
8. Pengadilan Agama Banjarbaju
9. Pengadilan Agama Banjarmasin
10. Pengadilan Agama Batam
11. Pengadilan Agama Bekasi
12. Pengadilan Agama Blitar
13. Pengadilan Agama Gorontalo
14. Pengadilan Agama Indramayu
15. Pengadilan Agama Jakarta Pusat
16. Pengadilan Agama Jakarta Selatan
17. Pengadilan Agama Jakarta Timur
18. Pengadilan Agama Jambi
19. Pengadilan Agama Kabupaten Kediri
20. Pengadilan Agama Lamongan
21. Pengadilan Agama Makassar
22. Pengadilan Agama Martapura
23. Pengadilan Agama Mojokerto
24. Pengadilan Agama Pekanbaru
25. Pengadilan Agama Semarang
26. Pengadilan Agama Sumbawa Besar
27. Pengadilan Agama Sungguminahasa
28. Pengadilan Agama Tangerang

Lingkungan Peradilan Tata Usaha Negara

1. Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta
2. Pengadilan Tata Usaha Negara Serang

Lingkungan Peradilan Militer

1. Pengadilan Militer  Tinggi I Medan
2. Pengadilan Militer  Tinggi III Surabaya
3. Pengadilan Militer  Utama Jakarta
4. Pengadilan Militer  I –  06 Banjarmasin
5. Pengadilan Militer  III – 12 Surabaya

Selain memberi penghargaan kepada 62 Satuan Kerja (Pengadilan) di lingkungan Mahkamah Agung, Kemenpan RB juga menganugerahi 13 pimpinan Pengadilan sebagai Tokoh Pelopor Perubahan Tahun 2019 :

1. Dr.H. Cicut Sutiarso, SH.,M.Hum
2. Alm. Drs. H. Patte, SH., MH
3. Dr. Drs. H. Murtadlo, SH.,MH
4. Drs. H. Basuni.,SH.,MH
5. Drs. H. Syaifuddin , SH.,M.Hum
6. Sutiyono, SH.
7. Muslim, SH.
8. I Nyoman Wiguna, SH., MH
9. Ninik Hendras Susilowati, SH.,MH
10. Marliyus MS, SH.,MH
11. Respatun Wisnu Wardoyo, SH
12. I Ketut gede , SH.,MH
13. Zaid Umar Bobsaid, SH.,MH.

Ditemui  di tempat yang sama, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr.Sunarto, SH., MH, menyampaikan bahwa permasalahan yang dihadapi oleh MA saat ini adalah bagaimana untuk meningkatkan kepercayaan masyarakat terhadap dunia Peradilan.

MA ingin merubah paradigma untuk menjadi lebih proaktif menjemput apa yang menjadi kebutuhan dari masyarakat pencari keadilan. MA ingin menghadirkan “Tomorrow Is Today” dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat.

Target Mahkamah Agung bukan hanya mendapatkan WBK atau WBBM tetapi terwujudnya visi Mahkamah Agung yaitu Badan Peradilan Indonesia yang Agung dan Pimpinan MA berkomitmen bahwa pimpinan di Badan Peradilan harus menjadi role model, apabila tidak bisa, maka dipersilahkan untuk mundur atau kita yang mundurkan, Ujarnya.

Selaras dengan pernyataan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo menyampaikan bahwa Peradilan di Indonesia sekarang sudah berubah, konsentrasi MA adalah pelayanan prima untuk masyarakat.

Target MA kedepan adalah semua Peradilan Tingkat Pertama harus ber-Zona Integritas,  Dibandingkan tahun Lalu, MA mengalami perubahan yang sangat signifikan dengan jumlah sebanyak 7 unit kerja, di tahun 2019 unit kerja yang menerima predikat ZI menuju WBK menjadi 62 Unit kerja.

“Apresiasi dan Penganugrahan ini menjadi penyemangat dan pendorong bagi MA untuk menjadi lebih baik lagi dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat,” ucap Pudjoharsoyo di akhir Wawancara.(IP/PN)

Jakarta—Humas: Program Pembangunan Zona Integritas di dunia peradilan menuai hasil yang membanggakan. Sebanyak 62 pengadilan di bawah Mahkamah Agung dianugerahi predikat wilayah bebas dari korupsi. Penganugerahan penghargaan akan diberikan hari ini (10/12/2019) oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) di Jakarta.

Kepastian jumlah pengadilan yang meraih predikat tersebut diperoleh melalui undangan yang disampaikan Kemenpan RB Jumat (6/11/2019) kepada Ketua Mahkamah Agung. Turut diundang di antaranya 62 pengadilan yang dinyatakan meraih predikat tersebut. Ke 62 pengadilan tersebut terdiri dari 28 pengadilan dari lingkungan peradilan agama, 27 pengadilan dari lingkungan peradilan umum, 5 pengadilan dari lingkungan peradilan militer dan 2 pengadilan dari lingkungan peradilan tata usaha negara.

Selain itu 13 orang mantan pimpinan pengadilan yang meraih predikat WBK juga diundang. Negara memberikan apresiasi dan penghargaan atas usaha-usaha mereka dalam menggerakkan pembangunan zona integritas di satuan kerjanya meskipun mereka saat ini sudah tidak berada di satuan kerja tersebut. Bahkan salah seorang diantaranya, mantan Ketua Pengadilan Agama Gorontalo, H. Patte, yang meninggal dunia pada masa persiapan desk evaluation.

Syukur dan Berbangga

Menyikapi keberhasilan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung yang bertindak selaku penanggungjawab Reformasi Birokrasi dan Pembangunan Zona Integritas di Mahkamah Agung menyatakan rasa syukur dan terima kasihnya atas pencapaian satuan-satuan kerja di bawah Mahkamah Agung.

Keberhasilan ini, menurut Pudjoharsoyo, adalah bukti nyata bahwa Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan dibawahnya bergerak positif menuju badan peradilan yang agung. Sebagaimana diketahui, lanjut Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tanjung Karang tersebut, salah satu indikator badan peradilan yang agung adalah pengadilan yang memiliki pelayanan publik yang prima.

Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) secara konsepsional dilaksanakan dengan melakukan penataan pada enam area pokok, yakni manajemen perubahan, penataan tatalaksana, penataan manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas kinerja, penguatan pengawasan dan peningkatan kualitas pelayanan publik yang bersifat konkret.

Dan hasil yang diharapkan dari pembangunan zona integritas ini terukur dengan dua indikator utama, yakni nilai survey persepsi korupsi dan survey persepsi pelayanan publik.

“Dengan demikian, pembangunan zona integritas menjadi salah satu sarana untuk meningktkan kualitas pelayanan publik yang pada gilirannya akan meningkatkan nilai survey persepsi korupsi,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Mengusulkan 177 Pengadilan

62 pengadilan yang meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) tersebut merupakan bagian dari 177 pengadilan yang diusulkan oleh Mahkamah Agung tahun ini. Jumlah pengadilan yang diusulkan tahun ini jauh lebih besar dari tahun sebelumnya. Tahun ini Mahkamah Agung mengusulkan 177 pengadilan atau setara tujuh kali lipat lebih dari tahun sebelumnya. Jumlah tersebut terdiri dari 96 pengadilan pada lingkungan peradilan umum, 59 pengadilan pada lingkungan peradilan agama, 10 pengadilan pada lingkungan peradilan militer dan 12 unit kerja pada lingkungan peradilan tata usaha Negara.

Pada tahun sebelumnya, Mahkamah Agung mengusulkan 23 pengadilan dan yang berhasil memperoleh predikat wilayah bebas dari korupsi hanya 7 pengadilan. Ketujuh pengadilan tersebut masing-masing Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II – 08 Jakarta, Pengadilan Militer II – 13 Madiun dan Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang.

Dari 177 pengadilan yang diusulkan tersebut, 12 pengadilan diantaranya berstatus mandatori. “Keikutsertaannya dalam penilaian pembangunan zona integritas ditetapkan langsung oleh Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi,” ungkap Pudjoharsoyo. Selebihnya sebanyak 165 pengadilan merupakan pengadilan yang diusulkan sendiri oleh Mahkamah Agung melalui jalur mandiri.

Kedua belas pengadilan dimaksud meliputi Pengadilan Negeri Jakarta Utara, Pengadilan Negeri Bandung, Pengadilan Negeri Surabaya, Pengadilan Negeri Semarang, Pengadilan Negeri Medan, Pengadilan Negeri Makassar, Pengadilan Negeri Padang, Pengadilan Negeri Pekanbaru, Pengadilan Negeri Balikpapan, Pengadilan Negeri Banjarmasin, Pengadilan Negeri Pontianak dan Pengadilan Negeri Manado.

Penunjukan kedua belas pengadilan tersebut merupakan tindak lanjut dari Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang Strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Stranas PK) yang berfokus pada tiga area utama, yakni perizinan dan tata niaga, keuangan negara, serta penegakan hukum dan reformasi birokrasi. Di area penegakan hukum dan reformasi birokrasi, Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi (Kemenpan RB) menunjuk aparatur penegak hukum di dua belas wilayah sebagai unit-unit percontohan.

Di sisi lain, penunjukan lembaga-lembaga penegak hukum di kedua belas wilayah tersebut juga dimaksudkan untuk mendorong terwujudnya sistem peradilan pidana terpadu (Integrated Criminal Justice System—ICJS) melalui pengembangan aplikasi Sistem Peradilan Pidana Terpadu Teknologi Informasi (SPPT TI) yang diusung Kementerian Koordinator Politik Hukum dan Keamanan (Kemenkopolhukam). Dengan aplikasi tersebut nantinya data-data terkait peradilan pidana semenjak penyelidikan hingga pelaksanaan putusan di lembaga pemasyarakatan  akan teringrasi dalam satu aplikasi.

Sementera itu bagi pengadilan yang tidak termasuk kategori mandatori, diusulkan setelah melalui serangkaian proses penilaian. Menurut Pudjoharsoyo, penilaian dilakukan secara berjenjang melewati setidaknya tiga tahapan penilaian.

“Penilaian pertama dilakukan di tingkat pengadilan tinggi dan hasilnya diusulkan ke direktorat jenderal badan peradilan masing-masing lingkungan,” jelas Pudjoharsoyo. Di tingkat direktorat jenderal selanjutnya diseleksi ulang melalui proses assessment yang dilakukan oleh tim internal masing-masing badan peradilan.

Setelah masing-masing direktorat jenderal menentukan satker-sakter yang memenuhi standar nilai untuk mengikuti tahapan selanjutnya, satker terpilih diusulkan kepada Tim Penilai Internal (TPI) dari Badan Pengawasan Mahkamah Agung. “Satker-satker tersebut kemudian akan diperiksa oleh Tim Penilai Internal (TPI),” ungkap Mantan Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat itu.

Pengadilan-pengadilan yang berhasil memperoleh nilai terbaik dari TPI itulah yang diusulkan untuk meraih predikat wilayah bebas dari korupsi (WBK) dan mengikuti proses seleksi oleh Kemenpan RB. (Humas/Mohammad Noor)

Jakarta – Humas MA: Ketua Umum IKAHI (Ikatan Hakim Indonesia) Periode 2019-2022, Dr. Suhadi, SH., MH, melantik Pengurus IKAHI pada Jum’at pagi, 6 Desember 2019 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta.  Acara ini merupakan tindak lanjut acara Musyawarah Nasional IKAHI ke XIX di Hotel Inter Continental, Bandung pada 5-7 November lalu.

Suhadi yang juga merupakan Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung menyatakan bahwa pengurus yang dilantik pagi ini merupakan personil terpilih dan handal untuk menggerakkan roda organisasi dan membawa organisasi IKAHI semakin baik dan sukses ke depannya. lebih lanjut Suhadi menjelaskan bahwa keberadaan organisasi IKAHI muncul dari kesadaran akan peran strategis, harkat dan martabat serta besarnya peranan yang sedang dan akan dihadapi bangsa Indonesia dalam menegakkan hukum keadilan dan kebenaran sehingga Hakim Indonesia bertekad menggalang persatuan dan kesatuan dalam rangka mengembangkan profesionalisme dalam pembangunan hukum nasional. Menjadi Ketua Umum IKAHI untuk kedua kalinya, Suhadi mengatakan bahwa  IKAHI siap menjadi pelopor pelaksanaan sistem peradilan modern berbasis teknologi informasi serta berjuang mewujudkan kualitas atas transparansi, akuntabilitas, dan profesionalisme hakim dan badan peradilan dalam segala aktivitasnya.

Pada kesempatan yang sama, Suhadi menjelaskan bahwa kebijakan dan program kerja ikahi tidak terpisah dengan visi dan misi Mahkamah Agung, IKAHI harus menjadi kekuatan utama Mahkamah Agung dalam penjabaran implementasi visi dan misinya yaitu untuk mewujudkan badan peradilan Indonesia yang agung.

Untuk itu, Suhadi mengajak dan menghimbau kepada seluruh Pengurus Pusat untuk bekerja sama dan sama-sama bekerja bahu-membahu menjalankan organisasi yang tercinta ini. “Komitmen, konsisten, dan komunikasi yang efektif merupakan kata kunci untuk kesuksesan semua perjuangan dan pengabdian kita kepada organisasi dan institusi Mahkamah Agung. Kita butuh keikhlasan dan ketulusan untuk menjalani organisasi ini, bukan untuk mencari keuntungan yang bersifat pribadi.” Tegas Suhadi pada acara yang juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH, Ketua Kamar TUN, Prof. Dr. Supandi, SH., MH., dan undangan lainnya.

“Selamat bekerja kepada pengurus pusat IKAHI 2019-2022, kita akan memberikan makna bagi bangsa dan negara serta kemanusiaan,” kata Suhadi menutup sambutannya.

Jayalah Mahkamah Agung Republik Indonesia, Jayalah Hakim Indonesia, Jayalah IKAHI!

(azh/RS/photo: PN)