Bangkok – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., menandatangani Deklarasi Bangkok sebagai hasil dari Pertemuan ke-7 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) ) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 di Phuket (Thailand). Penandatanganan Deklarasi Bangkok tersebut dilaksanakan di Mahkamah Agung Kerajaan Thailand di Bangkok pada tanggal 23 November 2019. Selain Ketua MA Republik Indonesia, Deklarasi Bangkok ditandatangani pula oleh YM Pengiran Datin Paduka Hajjah Rostaina (Perwakilan dari Ketua MA Brunei Darussalam), YM You Ottara (Wakil Ketua MA Kamboja), YM Khampha Sengdara (Ketua MA Laos), YM Tan Sri Dato’ Seri Utama Tengku Maimun binti Tuan Mat (Ketua MA Malaysia), YM Htun Htun Oo (Ketua MA Myanmar), YM Diosdado Peralta (Ketua MA Fjilipina), YM Sundaresh Menon (Ketua MA Singapura), YM Slaikate Wattanapan (Ketua MA Thailand), dan YM Nguyen Hoa Binh (Ketua MA Viet Nam).

Dalam deklarasi Bangkok yang ditandatangani oleh Para Ketua atau Wakil Ketua MA Se-ASEAN tersebut terdapat 25 poin yang disepakati dan diakui bersama oleh MA Negara-negara ASEAN diantaranya :

1. Semua Mahkamah Agung di ASEAN sepakat untuk melakukan pembaruan (update) terhadap konten ASEAN Judiciaries Portal (AJP) pada halaman masing-masing Negara terkait dengan sistem hukum dan peradilan serta iklim berusaha di masing-masing Negara.
2. Semua Mahkamah Agung di ASEAN sepakat untuk meningkatkan kualitas konten AJP melalui kolaborasi dengan berbagai organisasi di Negara masing-masing diantaranya firma-firma hukum, lembaga-lembaga pendidikan dan penelitian hukum dan peradilan, serta perguruan tinggi.
3. Semua Mahkamah Agung di ASEAN sepakat mempercayakan kepada Malaysia agar bekerjasama dengan Biro Tetap dari Konvensi Den Haag (HCCH) untuk melaksanakan masterclass bagi para hakim dan aparat penegak hukum di kawasan ASEAN terkait dengan Konvensi Den Haag tentang Pengambilan Bukti di Luar Negeri untuk Masalah-masalah Perdata dan Niaga, serta Konvensi Den Haag tentang Pengakuan dan Pelaksanaan putusan Pengadilan Asing dalam Bidang Perdata dan Niaga
4. Semua Mahkamah Agung di ASEAN sepakat mempercayakan kepada Working Group on Facilitating Service of Civil Processes within ASEAN untuk melakukan studi kelayakan terkait adopsi atas Model Rule tentang Pengambilan Bukti untuk Kepentingan Proses Persidangan di Luar Negeri, dan menayampikan hasil laporannya kepada CACJ pada pertemuan CACJ berikutnya.
5. Semua Mahkamah Agung di ASEAN sepakat mempercayakan kepada Working Group on Case Management and Court Technology untuk menyampaikan Laporan pada pertemuan CACJ berikutnya terkait pedoman yang sesuai dengan ketentuan hukum dan yang mengarah pada pengembangan, penyebaran dan penggunaan artificial intelligence dalam proses administrasi peradilan, penjatuhan Putusan, proses peradilan, dan proses manajemen perkara.
6. Semua Mahkamah Agung di ASEAN sepakat Working Group on Judicial Education and Training untuk mengadopsi dan mempublikasi rencana kerja 2020-2025 serta :
7. agar semua Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan dari semua Mahkamah Agung ASEAN diberikan rencana kerja 2020-2025 tersebut sehingga mereka dapat bertemu, mengusulkan serta memobilisasi sumber-sumber daya dan dukungan yang dibutuhkan untuk mengimplementasikan rencana kerja tersebut
8. bagi Indonesia dan Fhilipina untuk mengindentifikasi sumber-sumber pembiayaan secara internal dan eksternal untuk mendapatkan persetujuan CACJ melalui dialog dengan mitra-mitra dialog potensial dengan memaparkan rencana kerja 2020-2025 dan mendiskusikan kerjasama dan dukungan dalam rangka implementasi rencana kerja tersebut.
9. Semua Mahkamah Agung di ASEAN mengakui bahwa Working Group on Cross-border Disputes involving Children telah :
10. Secara signifikan mendorong prosedur bersama dalam menangani kasus-kasus terkait dengan sengketa lintas batas Negara yang melibatkan anak, dan template profil masing-masing Negara untuk meningkatkan penyebaran informasi terkait sistem hukum dan perundang-undangan yang berlaku di tiap Negara mengenai hal tersebut.
11. Membuat kemajuan penting melalui pengembangan sebuah Kode Etik bagi Mediator yang bersifat tidak mengikat yang mecakup nilai-nilai yang dicita-citakan serta standar minimum dalam melakukan mediasi terkait dengan sengketa lintas batas Negara yang melibatkan anak.
12. Sepakat untuk tetap melanjutkan Forum Hakim Keluarga ASEAN (AFJF) sebagai platform bagi program pelatihan, pembelajaran dan saling berbagi informasi terkait dengan sengketa lintas batas Negara yang melibatkan anak di kawasan ASEAN.
13. Sepakat untuk menjajaki peluang pertemuan ke-3 AFJF bersamaan dengan pelaksanaan The Hague Conference on Private International Law (HCCH) 2020 Judicial Roundtable yang mencakup Konvensi Den Haag 1980 tentang Aspek Perdata dari Penculikan Anak secara Internasional dan Konvensi Den Haag 1980 tentang Tanggung Jawab Parental dan Perlindungan terhadap Anak.
14. Semua Mahkamah Agung di ASEAN sepakat agar Working Group on ASEAN+ Meeting melakukan identifikasi terhadap lembaga-lembaga peradilan dan organisasi-organisasi yang diharapkan bisa bekerjasana dan menetapkan parameter kerjasama dengan setiap Negara atau organisasi berdasarkan kerangka kerja berikut :
15. Hal-hal yang dibutuhkan oleh lembaga-lembaga peradilan di wilayah ASEAN terkait dengan pendidikan, pelatihan, kerjasama peradilan, dan integrasi sistem hukum sebagaimana pula sebaliknya dari partner strategis CACJ
16. Area-area khusus yang bersifat relevan, dapat dilaksanakan, dan menguntungkan bagi lembaga-lembaga peradilan di ASEAN yang dapat dipelajari dari partner strategis CACJ
17. Keuntungan-keuntungan praktis yang dapat dicapai melalui kemitraan tersebut terkait dengan pendidikan, pelatihan, kerjasama peradilan, dan integrasi sistem hukum.
18. Semua Mahkamah Agung di ASEAN sepakat untuk menyetujui Draft Model Pedoman Perilaku Peradilan (Model Principles) yang dipresentasikan oleh Study Group on the Future Work of CACJ dan Model Principles tersebut akan diunggah ke halaman AJP.

Dalam kesempatan tersebut, semua Mahkamah Agung ASEAN juga sepakat menunjuk Mahkamah Agung Vietnam sebagai tuan rumah pelaksanaan Pertemuan ke-8 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) ) pada tahun 2020. Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam penandatanganan Deklarasi Bangkok terdiri atas YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. (Ketua MA) beserta istri, YM Dr. M. Syarifuddin, S.H., M.H. (Wakil Ketua MA Bidang Yudisial) beserta istri, YM I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Agung), YM Dr. Ibrahim, S.H., LL.M (Hakim Agung), Susilowati, S.H., M.H (Hakim Tinggi PT Bangka Belitung diperbantukan pada Mahkamah Agung R.I.) dan Swandy Halim, S.H., M.Sc (Sekretaris ALA Indonesia).

Acara penandatanganan Deklarasi Bangkok dilanjutkan dengan tour keliling gedung baru Mahkamah Agung Kerajaan Thailand dan diakhiri jamuan makan malam oleh YM Slaikate Wattanapan (Ketua Mahkamah Agung Thailand) kepada seluruh delegasi yang menghadiri penandatanganan Deklarasi Bangkok.  (FAT)

Phuket – Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., memimpin delegasi Mahkamah Agung pada Pertemuan ke-7 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) ) yang dilaksanakan pada tanggal 22 November 2019 di Phuket (Thailand). Pertemuan tersebut sedianya telah dimulai pada tanggal 20 November 2019 dengan sidelines meeting oleh 3 kelompok kerja CACJ yaitu Working Group on CACJ+ Meeting, Working Group on Case Management and Court Technology, dan Working Group on Facilitating Service of Civil Processes within ASEAN.   Dalam pembukaan kegiatan tersebut, Ketua CACJ Periode 2018-2019 yang juga Ketua Mahkamah Agung Singapura, YM Sundaresh Menon, menyampaikan hasil-hasil dari pertemuan ke-6 CACJ yang dilaksanakan pada tahun 2018 di Singapura serta pelaksanaan atas rekomendasi dari hasil pertemuan tersebut. Selain itu, YM Sundaresh Menon  menyampaiakn selamat atas pengangkatan 3 Ketua MA baru di Kawasan ASEAN yaitu YM Slaikate Wattanapan (Ketua MA Thailand), YM Datuk Tengku Maimun Tuan Mat (Ketua MA Malaysia), dan YM Diosdado Peralta (Ketua MA Fhilipina). Setelah pengesahan atas catatan Pertemuan ke-6 CACJ serta hasil-hasilnya oleh seluruh pimpinan delegasi, Ketua CACJ untuk Periode 2019-2020 diserahterimakan kepada Ketua Mahkamah Agung Thailand, YM Slaikate Wattanapan, yang selanjutnya memimpin sidang Pertemuan ke-7 CACJ di Phuket. Dalam pidato penerimaannya, YM Slaikate Wattanapan menyampaikan terima kasih atas kepercayaan yang diberikan kepada Thailand untuk menjadi tuan rumah Pertemuan ke-7 CACJ serta mengucapkan terima kasih kepada Ketua MA Singapura yang telah memimpin CACJ selama 1 tahun sebelumnya. Peraih gelar Master of Arts dalam bidang Criminal Justice Adminsitration dari State University of New York (USA) itu juga menyampaikan bahwa kehadiran CACJ diharapkan bisa memberikan kemudahan dalam pelaksanaan administrasi peradilan dan tugas-tugas peradilan yang bersifat lintas Negara ASEAN dengan memberikan contoh kemungkinan bisa diterapkannya pengambilan bukti lintas Negara seperti keterangan saksi melalui metode teleconference antar Negara. Ketua CACJ untuk Periode 2019-2020 tersebut juga menyampaikan bahwa terintegrasinya ASEAN secara ekonomi dan sosial juga mendorong perlunya kerjasama yang lebih kuat di bidang peradilan untuk mendukung integrasi tersebut.

Dalam kesempatan pidato pembukaan Pertemuan CACJ ke-7, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. menyampaikan bahwa tahun ini menandai tahun ketiga CACJ mendapatkan status sebagai entitas yang tergabung dalam organisasi ASEAN, walaupun kita telah memulai forum ini secara resmi pada tahun 2013. Lebih lanjut Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. menyampaikan adanya perkembangan secara signifikan dalam aktifitas-aktifitas CACJ sehingga menjadi relevan bagi CACJ untuk mempertimbangkan berbagai sumber daya sebagai aspek penting dalam kerangka waktu yang panjang dan dilakukan secara berkelanjutan. Ketua Mahkamah Agung R.I. menekankan pentingnya kelompok-kelompok kerja di CACJ untuk membuat rencana kerja jangka menengah, yang memungkinkan pengukuran, pengumpulan dan pengaturan atas berbagai sumber daya yang dibutuhkan sehingga akan membuka jalan bagi CACJ untuk memulai diskusi dengan partner-partner dialog potensial ASEAN dan pada saat yang sama CACJ tetap memegang teguh prinsip Independensi lembaga peradilan. Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. juga menakankan bahwa pada saat kemajuan yang dicapai oleh CACJ sudah cukup siginifikan, masih ada agenda yang harus dilaksanakan, dan setiap tahap akan selau menghadapi tantangan yang tidak mudah untuk mencapainya. Demikian halnya, semakin terhubung ekonomi di antara Negara-negara anggota ASEAN, semakin besar tantangan yang dihadapi oleh sistem hukum di ASEAN, olehnya Ketua Mahkamah Agung R.I. mengajak semua lembaga peradilan di ASEAN bergandengan tangan untuk menghadapi tantangan ini.

Pertemuan ke-7 Perhimpunan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN (Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) ) Tahun 2019 di Phuket (Thailand) diikuti oleh 9 (Sembilan) Mahkamah Agung dari Negara-negara di Kawasan ASEAN kecuali Brunei Darussalam yang untuk pertama kalinya tidak hadir dalam pertemuan tingkat tinggi CACJ. Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia dalam pertemuan ini terdiri atas YM Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. (Ketua MA), YM I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Agung), YM Dr. Ibrahim, S.H., LL.M (Hakim Agung), Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H. (Ka.Pusdiklat Teknis Balitband Diklat Kumdil MA), Swandy Halim, S.H., M.Sc (Sekretaris ALA Indonesia), Faisal Akbaruddin Taqwa, S.H., LL.M (Hakim Yustisial / PP pada Mahkamah Agung R.I.), dan Aria Suyudi, S.H., LL.M (Koordinator Tim Pembaruan Mahkamah Agung R.I.). Pertemuan yang dihadiri pula oleh Deputi Sekretaris Jenderal ASEAN, H.E. Robert Matheus Michael Tene tersebut, membahas laporan dari 6 kelompok kerja CACJ yaitu Working Group on the ASEAN Judiciaries Portal (AJP), Working Group on Judicial Education and Training, Working Group on CACJ+ Meeting, Working Group on Case Management and Court Technology, Working Group on Cross-border Disputes involving Children dan Working Group on Facilitating Service of Civil Processes within ASEAN serta 1 kelompok studi yaitu Study Group on the Future Work of CACJ.  Setelah semua pembahasan dan tanggapan atas laporan kelomppok kerja maka dilanjutkan oleh pembuatan draft Deklarasi Bangkok yang akan ditandatangani oleh Para Ketua atau Perwakilan Ketua Mahkamah Agung se-ASEAN di Bangkok pada tanggal 23 November 2019. (FAT)

Manado—Humas: Pembangunan pengadilan terpadu di Manado yang menggabungkan enam satuan kerja pengadilan dalam satu kawasan seluas 10 hektar sudah memasuki babak akhir. Proses pembangunan tinggal menyisakan penyelesaian interior dan sarana lingkungan. Diharapkan pada kwartal pertama tahun 2020, mega proyek tersebut sudah dapat diresmikan operasionalnya dan sudah dapat difungsikan.

Fakta ini terungkap saat Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo meninjau langsung perkembangan pembangunan tersebut ke Manado, Rabu (20/11/2019). Dalam kunjungan tersebut, Pudjoharsoyo didampingi empat Kepala Biro dari Badan Urusan Administrasi (BUA) Mahkamah Agung, masing-masing Joko Upoyo (Kepala Biro Perencanaan), Supandi (Kepala Biro Umum), Sahwan (Kepala Biro Keuangan) dan Rosfiana (Kepala Biro Perlengkapan).

Di lokasi, satu persatu dari enam gedung di kompleks itu ditinjau, mulai dari gedung yang diperuntukkan bagi Pengadilan Negeri Manado, Pengadilan Militer III-17 Manado, Pengadilan Tinggi Manado, Pengadilan Tinggi Agama Manado, Pengadilan Tata Usaha Manado hingga Pengadilan Agama Manado.

Secara fisik, keenam gedung tersebut telah berdiri. Dan di masing-masing gedung tersebut tengah berlangsung penyelesaian interior, seperti persiapan counter Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), penyelesaian plafon, dan beberapa pekerjaan lainnya. “Secara umum tinggal menyelesaikan pekerjaan-pekerjaan yang sudah bergantung cuaca lagi, karena semuanya sudah merupakan pekerjaan in door, “ ujar pelaksana yang mengerjakan proyek tersebut.

Ditargetkan Diresmikan Awal Tahun 2020

Setelah meninjau keseluruhan gedung di kawasan tersebut, A. S. Pudjoharsoyo mengaku gembira melihat performa masing-masing gedung. “Kualitas pembangunannya bagus, pemilihan bahannya juga bagus, dan dari segi pembiayaan tergolong efisien” ujar Pudjoharosoyo gembira.

“Diharapkan pembangunan ini menjadi pilot project pembangunan pengadilan terpadu secara khusus dan pembangunan gedung pengadilan secara umum,” ujarnya mengomentari.

Mantan pengadil kasus kecelakaan artis Saipul Jamil itu berharap agar pembangunan-pembangunan gedung pengadilan yang akan berlangsung tahun 2020 dapat mencontoh pada pembangunan pengadilan terpadu, agar outputnya sama.

Dengan pencapaian pembangunan sejauh ini, Pudjoharsoyo berharap pengadilan terpadu ini sudah dapat diresmikan pada kwartal pertama tahun 2020. “Jika penyelesaian sarana lingkungannya dapat segera dimulai, kita berharap gedung pengadilan terpadu sudah bisa dimanfaatkan sejak April mendatang,” ujar Pudjoharsoyo optimis. (Humas/Mohammad Noor/Pepy)

Mahkamah Agung Republik Indonesia mengirimkan 33 orang atlet Mahkamah Agung pada Pekan Olahraga Nasional XV KORPRI (PORNAS XV KORPRI) pada Pelaksanaan    PORNAS  XV  KORPRI  Tahun  2019 yang berlangsung pada  10  sampai  dengan  18 November 2019 di Kepulauan Bangka Belitung.  33 orang atlet tersebut dilepas oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama  Kepulauan Bangka Belitung Dr. Hj. Umi Kulsum S.H.,M.H dan Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Kepulauan Bangka Belitung Asnahwati, S.H.,M.H di lapangan Kantor PTA Kepulauan Bangka Belitung. 33 orang atlet ini bertanding pada cabang olahraga Bola Voli, Tenis Lapangan, Futsal dan Catur.

Kegiatan ini diikuti oleh lembaga pemerintahan se Indonesia seperti Kementrian, Lembaga Negara, Pemerintahan Pusat dan Pemerintah Derah. Untuk Kontingen Mahkamah Agung, berdasarkan Surat Keputusan Bersama Wakil Ketua Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Bangka Belitung Nomor W7-U/1413/WKPT/KP.05.3/11/2019 dan nomor W28-A/1175.a/WKPTA/KP.05.5/11/2019 tanggal 6 November 2019 tentang Penetapan Susunan nama-nama Pemaind an Tim Official mengikuti Pekan Olahraga Nasional XV KORPRI (PORNAS XV KORPRI) Tahun 2019, terdapat 4 Manajer, 33 atlet dan dan 20 orang official.

Tujuan kegiatan ini adalah untuk Memupuk   rasa   Persaudaraan   di   kalangan   Para   KORPRI Seluruh Indonesia, membentuk  generasi  Penerus  Bangsa  yang  Kuat  dan Berkualitas Pada KORPS Pegawai Negeri, serta untuk mencetak kader Pemain-pemain yang mampu menjadi Pejuang di Lingkungan Mahkamah Agung RI.

Pada sambutannya saat melepas kontingen, Ketua PTA Kepulauan Bangka Belitung menyampaikan bahwa ”ini adalah penghargaan dan penghomatan dari Mahkamah Agung RI untuk kita yang berada di Bangka Belitung. Semoga kita bisa memegang amanah ini dengan baik dan bisa memenangkan salah satu cabang olahraga yang kita ikuti. Alhamdulillah, kita telah diberikan support dari Mahakamah Agung RI dan mudah-mudahan bisa bertanding dengan baik”, ungkap beliau.

Dan pada Pornas tersebut, Altet Mahkamah Agung RI meraih Juara 3 pada Cabang Olahraga Tenis.

PENUTUPAN PORNAS

Pekan Olahraga Nasional Korps Pegawai Republik Indonesia   (PORNAS XV) tahun 2019 resmi ditutup oleh Menteri Pemuda dan Olahraga Republik indonesia Zainudin Amali di Pangkalpinang, 18 November 2019. Jawa Barat bertahan menjadi Juara Umum , disusul Jawa Timur dan Kemenpora.

“Saya mengucapkan terimakasih banyak atas Kesuksesan Pemprov Kepulauan Bangka Belitung dalam menyelenggarakan PORNAS XV. KORPRI merupakan bentuk kepedulian terhadap Olahraga  di  tanah  air”  Kata  Zainudin  Amali.  Sementara itu,  Wakil  Gubernur Kepulauan Bangka Belitung, Abdul fatah mengatakan pelaksanaan PORNAS KORPRI di Babel berjalan aman, lancar dan tertib. “Kami berharap semua peserta dapat kembali lagi ke Babel untuk menikmati keindahan alam masyarakat di Bumi serumpun sebalai ini.

Penutupan berlangsung dengan khidmat, semua kontingen bersorak sorai menyambut para pemenang dan tuan rumah untuk pelaksanaan PORNAS KORPRI XV, Kalimantan Tengah. Pemerintah   Provinsi   Kalimantan  Tengah menyatakan   telah   siap   dan   mendukung sepenuhnya pelaksanaan PORNAS KORPRI XVI tahun 2021.

Megamendung – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH membuka acara pendidikan dan pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup bagi hakim tingkat pertama dan banding lingkungan peradilan umum dan Tata Usaha Negara seluruh Indonesia, bertempat di Auditorium gedung Pusdiklat Litbang Hukum dan Peradilan, Ciawi Bogor pada hari Selasa,19/11/2019.

Dalam sambutannya Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mengatakan bahwa untuk mendukung upaya perlindungan dan pelestarian lingkungan hidup, Mahkamah Agung RI juga telah menerbitkan peraturan terkait hukum lingkungan yaitu:

1. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/IX/2011 tentang  Sertifikasi Hakim Lingkungan.

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 178/KMA/SK/XI/2011 tentang Pembentukan Tim Seleksi Dalam Sistim Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

3. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 26/KMA/SK/II/2013 tentang Sistem Seleksi dan Pengangkatan Hakim Lingkungan Hidup

4. Keputusan Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/II/2013 tentang Pemberlakuan Pedoman Penanganan Perkara Lingkungan Hidup

5. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 204/KMA/SK/XII/2014 tentang Pembentukan Kelompok Kerja Lingkungan Hidup Nasional.

6. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 36/KMA/SK/III/2015 tentang Perubahan Atas Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 134/KMA/SK/X/2011 tentang Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

7. Keputusan Ketua Mahkamah Agung RI Nomor 37/KMA/SK/III/2015 tentang Sistim Pemantau Dan Evaluasi Sertifikasi Hakim Lingkungan Hidup.

Sengketa lingkungan hidup memiliki karakteristik kerumitan tersendiri karena banyak ditemui adanya scientific evidence (bukti ilmiah), oleh karena itu para hakim harus jeli dalam menerapkan asas kehati-hatian (precautionary principle) yang berfungsi untuk menjembatani ketidakpastian informasi ilmiah dan tanggung jawab politik untuk mencegah kerusakan ekosistem. Oleh sebab itu, sengketa lingkungan hidup dan sumber daya alam perlu ditangani secara khusus oleh hakim bersertifikat. Sertifikasi hakim lingkungan hidup merupakan langkah konkret. Mahkamah Agung dalam meningkatkan kompetensi hakim yang akan memeriksa dan mengadili perkara lingkungan hidup, dan untuk menentukan seberapa tinggi kompetensi yang dimiliki oleh mereka sehingga mereka dapat diangkat sebagai hakim lingkungan hidup, serta memastikan penegakan hukum lingkungan hidup dan sumber daya alam yang baik berjalan di Indonesia, tutur Sunarto.

Hakim lingkungan hidup diharapkan memiliki tujuh kompetensi inti yaitu:

1. Pemahaman Dasar Ilmu Lingkungan dan Sumber Daya Alam.

Yaitu serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang memudahkan hakim lingkungan mengenali gejala dan isu lingkungan serta mendorong kecenderungan untuk memandang gejala dan isu lingkungan berdasarkan orientasi pertumbuhan berkelanjutan yang berkeadilan (equity).

2. Perlindungan dan Pengelolaan Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam.

Adalah kemampuan memanfaatkan kerangka pengetahuan lingkungan dan isinya secara konsisten dan koheren untuk mengenali dan menilai praktek manajemen lingkungan hidup baik oleh pemerintah, LSM/NGO maupun pengusaha yang bisnisnya terkaitan dengan lingkungan hidup.

3. Etika Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Adalah kemampuan penalaran untuk menghasilkan putusan mengenai apa yang baik bagi lingkungan hidup berdasarkan prinsip-prinsip etika umum, prinsip-prinsip etika lingkungan dan kaidah-kaidah pelestarian lingkungan hidup.

4. Hukum Lingkungan dan Sumber Daya Alam

Adalah pengetahuan mengenai ketentuan hukum yang mengatur perencanaan, pemanfaatan, pengendalian,pemeliharaan, pengawasan dan penegakan hukum tentang lingkungan hidup dan sumber daya alam, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara.

5. Hukum Acara untuk Perkara Lingkungan Hidup dan Sumber Daya Alam

Adalah pengetahuan mengenai ketentuan yang mengatur bagaimana cara dan siapa yang berwenang menegakkan hukum materiil dalam hal terjadi pelanggaran terhadap hukum materiil, serta kemampuan untuk menerapkan ketentuan itu dalam penyelesaian perkara termasuk menilai valid atau tidaknya bukti ilmiah dan menilai sahih atau tidaknya bukti ilmiah itu sebagai bukti hukum.

6. Integritas

Kompetensi integritas yang didasari prinsip pertumbuhan berkelanjutan dengan equity adalah kemampuan untuk memelihara norma sosial, etis dan profesi hakim, serta kaidah dan standar pengelolaan lingkungan hidup yang berkelanjutan dan adil.

7. Judicial Activism (Penalaran Legal, Argumentasi Legal Dan Rechtsvinding/Penemuan Hukum)

Yaitu serangkaian pengetahuan, keterampilan dan ciri kepribadian yang mendukung dan mendorong hakim untuk dapat menemukan dan menggali nilai-nilai hukum terkait lingkungan hidup tidak tertulis yang hidup di masyarakat sesuai dengan prinsip dan aturan hukum, ungkap mantan Badan Pengawasan.

Diklat sertifikasi hakim lingkungan hidup angkatan IX tahun 2019, diikuti oleh 81 Hakim yang terdiri dari 63 Hakim dari Peradilan Umum dan 18 Hakim dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Diakhir sambutan Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, saya akan mengutip perkataan Zig Ziglar, seorang pakar motivasi internasional tentang integritas, “Integrity gives you real freedom, because you have nothing to fear since you have nothing to hide.” Integritas akan membuat anda bebas, sebab anda tidak menyembunyikan suatu apapun.

Acara pendidikan dan sertifikasi Hakim lingkungan ini dihadiri oleh Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Sekretaris Badan Diklat Kumdil dan para widiaswara. (Humas/RS)