Kupang, Humas 26 Oktober 2020 Bertempat diaula Kantor Wilayah Kementrian Hukum dan HAM Propinsi NTT dengan dihadiri oleh jajaran Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding dari 4 (empat) lingkungan Peradilan diKupang, Menerima rombongan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry. Acara ini juga dihadiri oleh anggota lainnya Muhammad Rahul, Dr.Beny K harman, SH, KOMJEN (PURN) Drs.H. Adang Daradjatun, I Wayan Sudirta, N M Dipo Nusantara PUA UPA ,SH.,M.Kn,  Ary Egahni Ben Bahat,SH,  Dr Hinca IP Panjaitan XIII,SH,MH,ACCS.

Dalam Rangka Kunjungan Kerja Reses Masa Persidangan I Tahun 2020-2021, Kegiatan tersebut juga diikuti oleh seluruh jajaran pimpinan pengadilan tingkat pertama pada 4 (empat) lingkungan Peradilan diwilayah Provinsi Kupang secara virtual.

Rapat dipimpin oleh Ketua Komisi III DPR RI Herman Herry dengan maksud dan tujuan rombongan komisi III DPR RI mempunyai tugas fungsi terkait anggaran dan Pengawasan Terhadap para mitra kerja Komisi III DPR RI . Paparan diawali permulaan dari Ketua Pengadilan TInggi Kupang, Kemudian Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang, lalu Pengadilan MIliter III-15 Kupang, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Kupang.

Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalan dengan tetap mematuhi protocol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes.

Kemudian diakhiri dengan pertukaran plakat dan foto bersama .  (humas)

Jakarta – Humas : Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu Dr. Nirmala, SH., M.hum didampingi oleh Plh Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Andi Julia Cakrawala, SH., MH membuka acara penyusunan naskah akademik peraturan Mahkamah Agung tentang diversi dan penanganan perkara anak berhadapan dengan hukum, pada hari Senin, (2/11/2020) bertempat di Best Western Plus Kemayoran Hotel.

Tujuan diadakan acara ini memberikan pedoman bagi hakim untuk kesatuan dan konsistensi implementasi diversi dan penerapan Undang – Undang, sistem peradilan pidana anak.

Acara ini dihadiri oleh Dr. Diah Sulastri Dewi, SH., MH (Hakim Tinggi Tanjungkarang, para Hakim Yustisial Mahkamah Agung serta Akedemisi Universitas Pelita Harapan Karawaci. Rapat dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak.(Humas)

Jakarta-Humas: Innaa lillahi wa innaa Ilaihi raajiun, telah berpulang ke rahmatullah Dr. Abdullah, S.H., M.S., Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI, pada Sabtu, 31 Oktober 2020 pukul 01.45 WIB di Rumah Sakit Siloam, Surabaya.

Pria kelahiran Jombang, Jawa Timur 4 Oktober 1961 ini mengawali karir di Mahkamah Agung sebagai staf pada tahun 1992, sedangkan karirnya sebagai hakim dimulai sebagai Hakim Tingkat Pertama pada Pengadilan Negeri Praya pada tahun 1996.  Jabatan sebagai Wakil Ketua Pengadilan Negeri Malang pernah diembannnya pada tahun 2016.

Alumnus Universitas 17 Agustus 1945 Surabaya ini menjabat sebagai Kepala Biro Hukum dan Humas sejak 15 Juni 2017 sampai sekarang. Dr. Abdullah meninggalkan seorang istri dan tiga orang anak.

Segenap keluarga besar Mahkamah Agung Republik Indonesia turut berduka cita yang mendalam atas meninggalnya Dr. Abdullah, semoga Allah mengampuni dosa-dosanya dan menempatkannya di surga. Dan semoga kelurga besar yang ditinggalkan diberi kesabaran dan ketabahan.

“Selamat jalan Bapak, semoga amal baikmu menjadi penuntun jalanmu ke Surga-Nya.” (DS/azh/RS)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH menghadiri puncak peringatan hari Sumpah Pemuda ke 92 tahun 2020 melalui virtual pada Rabu, 28 Oktober 2020, bertempat dirumah dinas Widya Chandra.

Acara peringatan hari Sumpah Pemuda secara virtual kali ini mengambil tema “Bersatu dan Bangkit”. (Humas)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin, SH., MH mengikuti seminar nasional dengam tema  “Mewujudkan Akomodasi Yang Layak Bagi Penyandang Distabilitas Yang Berhadapan Dengan Hukum” secara virtual, bertempat diruang Kerja Ketua Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan Pengadilan lahir dan menjadi bagian tidak terpisahkan dari konsep negara hukum dengan tujuan untuk melindungi hak-hak setiap warga negara, tidak terkecuali penyandang disabilitas. Karenanya, memenuhi hak-hak penyandang disabilitas dalam proses peradilan adalah bagian dari mandat utama pengadilan.Berdasarkan gagasan dasar itu, saudara-saudara kita penyandang disabilitas tidak dapat ditinggalkan dan dimarginalkan dalam menikmati layanan hukum dan keadilan, adalah tanggung jawab kita bersama untuk memastikan saudara-sara kita penyandang disabilitas dapat menikmati layanan hukum dan keadilan di lembaga peradilan.

Tantangan dan tugas yang berat dalam memenuhi akomodasi dan aksesibilitas yang layak bagi penyandang disabilitas tentu tidak bisa menjadi alasan bagi kita untuk meninggalkannya. Pengabaian hak-hak warga negara penyandang disabilitas oleh pengadilan tentu akan mengakibatkan ketimpangan dalamkehidupan bernegara.Justru karena kerentanannya, penyandang disabilitas berhak atas tindakan afirmasi,yaitu perlakuan dan perlindungan lebih dari organ-organ negara, sebagaimana disebutkan Pasal 5 ayat (3) Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, ujar M. Syarifuddin.

pengadilan tingkat pertama sejak 2014 telah merintis penguatan aksesibilitas fisik serta akomodasi yang layak bagi penyandang disabilitas, di antaranya dilakukan bersama-sama denganSasana Inklusi dan Advokasi Gerakan Difabel (SIGAB) serta Pusat Studi Hak Asasi Manusia Universitas Islam Indonesia (Pusham UII)dan Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ). Oleh karena itu, permintaan KementPAN-RB kepada Mahkamah Agung untuk mengusulkan sejumlah pengadilan yang layak ditetapkan sebagai lokus percontohan (best practices) penyelenggaraan pelayanan publik yang ramah kaum rentan pada tahun 2020, dapat langsung dipenuhi.Sebelas pengadilan kemudian ditetapkan sebagai lokus percontohanmelalui Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 526/SEK/OT.01.1/4/2020 tanggal 2 April 2020, yaitu Pengadilan Negeri Wonosari, Pengadilan Negeri Mojokerto,Pengadilan Negeri Watampone, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Karanganyar, Pengadilan Negeri Batam, Pengadilan Agama Kabupaten Malang, Pengadilan Agama Semarang, Pengadilan Agama Bandung, Pengadilan Agama Makassar, dan Pengadilan Agama Medan.Puji syukur patut kita panjatkan karena kesebelas lokus pengadilan tersebut telah memenuhi seluruh kebutuhan aksesibilitas bagi penyandang disabilitas yang dipersyaratkan dalam Zona Integritas menuju WBK-WBBM, bahkan beberapa pengadilan seperti Pengadilan Negeri Karanganyar telah menyediakan juru bahasa isyarat sesuai kebutuhan, ucap Mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung.

Hadir untuk mendiskusikan topik ini adalah Syamsul Maarif, S.H., LL.M, Ph.D (Hakim Agung Kamar Perdata Mahkamah Agung RI); Erni Mustikasari, S.H., M.H. (Jaksa pada Sekretaris Jaksa Agung Muda Tindak Pidana Umum); Brigjen Pol. Ferdy Sambo, S.H, S.I.K., M.H (Direktur Tindak Pidana Umum Bareskrim POLRI); A. Yuspahruddin, Bc.IP.,S.H., M.H. (Direktur Perawatan Kesehatan dan Rehabilitasi, Dirjen Pemasyarakatan); serta Purwanti (Koordinator Advokasi dan Jaringan SIGAB Indonesia). (Humas)

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) mengadakan wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, Andreas Don Rade, S.H., M.H, Selasa (27/10/2020). Ini merupakan wisuda purnabakti kelima yang dilaksanakan oleh Mahkamah Agung secara virtual.

Dalam sambutannya, Ketua MA menyampaikan bahwasannya wisuda purnabakti ini merupakan acara yang sangat monumental dan bersejarah bagi Andreas Don Rade, S.H., M.H karena bulan ini tepatnya seminggu yang lalu telah memasuki usia 67 tahun yang menandai masa purnabakti sebagai hakim tingkat banding.

“Sudah banyak pengalaman, tugas dan jabatan yang telah diembannya sampai dengan saat ini menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Kupang, tempat beliau diberi kepercayaan memegang tampuk kepemimpinan selama lebih dari empat tahun sejak 1 April 2016,” tutur Ketua MA.

Ketua MA juga menyebutkan bahwa upacara ini tidak sekadar seremoni untuk mengakhiri masa tugas dan melepas seorang hakim menuju purnabakti, melainkan juga sebagai perayaan sukacita menuju puncak keparipurnaan dalam mengemban amanah insan peradilan sebagai seorang hakim.

Mencermati perjalanan karir Andreas Don Rade, S.H., M.H., selama pengabdiannya menjadi hakim, ia merupakan sosok yang tangguh dan tegar dalam mengarungi ujian kehidupan. Perjalanan karir dimulai sebagai hakim Pengadilan Negeri Larantuka, yang diiringi dengan penugasan ke Pengadilan Negeri Dili sampai Pengadilan Tinggi Kupang selama 6 tahun baik sebagai Wakil Ketua maupun sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Kupang.

Ketua MA juga berharap prestasi yang telah diraih oleh Pengadilan Tinggi Kupang dengan predikat A-Excellent ini dapat dipertahankan dan ditingkatkan oleh siapapun yang kelak meneruskan estafet kepemimpinan di Pengadilan Tinggi Kupang.

Hadir dalam acara purnabakti virtual ini, wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pidana dan Perdata Mahkamah Agung, Dirjen Badan Peradilan Umum serta pengurus pusat Dharmayukti Karini Mahkamah Agung.

Wisuda purnabakti ini dilaksanakan sesuai protokol kesehatan dengan melakukan 3M: menggunakan masker, mencuci tangan, dan menjaga jarak. (HAA/RS/PN).

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) meresmikan gedung pengadilan terpadu di Manado dan 61 gedung pengadilan seluruh Indonesia secara virtual di Balairung MA, Selasa (20/10/2020).

Pembangunan gedung pengadilan baru ini adalah upaya Mahkamah Agung dalam meningkatkan sarana dan prasarana dalam mewujudkan pelayanan prima bagi para pencari keadilan. Pembangunan ini juga merupakan ejawantah dari Keputusan Presiden Nomor 13 sampai dengan 18 Tahun 2016 tentang Pembentukan Pengadilan Baru di Lingkungan Mahkamah Agung.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H selaku Ketua MA dalam sambutannya menyampaikan, pelaksanaan peresmian secara daring ini harapannya agar dapat memberi nilai tambah bagi pengadilan untuk lebih terbiasa dan mampu menggunakan sarana teknologi informasi termasuk dalam aktivitas kedinasan seperti saat ini khususnya dalam situasi pandemi.

“Membangun gedung pengadilan selayaknya merupakan bagian penerjemahan visi masa depan peradilan itu sendiri. Seperti yang dahulu dikatakan Winston Churcill, ketika Pemerintah Inggris memutuskan pembangunan kembali kota London yang hancur akibat perang: “we shape our buildings, and afterwards, our buildings shape us”, disadari atau tidak, ada hubungan timbal balik yang erat antara ruang dan pola pikir manusia. Hari ini kita meresmikan gedung pengadilan, maka kelak gedung pengadilan yang hari ini kita resmikan akan mempengaruhi bahkan membentuk pola pikir dan pola kerja kita”, tutur M. Syarifuddin.

Lebih lanjut, Ketua MA mengatakan, untuk menunjang pelayanan hukum yang baik diperlukan adanya dua komponen penting, yaitu Sumber Daya Manusia (SDM) yang handal serta sarana prasarana yang mendukung. Dua hal tersebut menjadi komponen yang saling berkaitan satu sama lain. SDM yang handal tidak akan mampu bekerja dengan maksimal tanpa ada dukungan sarana dan prasarana yang memadai. Untuk itu, perlu ditegaskan bahwa gedung-gedung pengadilan yang telah dibangun menggunakan dana APBN ini agar dapat digunakan dengan sebaik-baiknya untuk memberikan pelayanan secara maksimal kepada masyarakat dan para pencari keadilan.

Dr. H.M. Syarifuddin, S.H., M.H juga berharap kepada aparatur peradilan yang menempati gedung pengadilan yang baru ini untuk terus meningkatkan pemanfaatan jaringan teknologi informasi sebagai alat bantu kerja sehingga dapat meningkatkan produktivitas dan efisiensi kerja di samping mengikuti perkembangan dan kemajuan teknologi.

Terkait anggaran, Plt. Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Drs. Aco Nur, S.H., M.H. mengatakan bahwa pembangunan 67 gedung pengadilan baru tersebut, menyerap anggaran sebesar 933.674.613.430 (sembilan ratus tiga puluh tiga miliar enam ratus tujuh puluh empat juta enam ratus tiga belas ribu empat ratus tiga puluh rupiah).

Dalam peresmian yang berlangsung di Manado, Ketua Pengadilan Tinggi Manado, Arif Supratman, S.H., M.H juga menyampaikan rasa terima kasihnya kepada Mahkamah Agung karena setelah sekian lama adanya Covid-19 ini akhirnya gedung pengadilan tersebut dapat diresmikan.

“Kami semua aparatur peradilan telah bertekad untuk meningkatkan kualitas agar lebih sempurna dan terus mengevaluasi agar lebih sempurna lagi”, ungkap Ketua Pengadilan Tinggi Manado.

Pelaksanaan peresmian gedung Pengadilan ini menerapkan protokol kesehatan yang ketat serta mematuhi 3M, mencuci tangan yang bersih, selalu menggunakan masker dan senantiasa menjaga jarak serta konsisten mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai covid – 19.

Hadir dalam acara peresmian ini baik secara fisik yang hadir di Jakarta, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung, sedangkan secara virtual para Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc, Menteri Sekretaris Negara RI, Menteri Keuangan RI, Menteri Perencanaan Pembangunan Nasional, Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ketua Komisi III DPR RI, Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi, Forkopimda Kota Manado, serta para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama. (AZ/HAA/RS/PN).