Kedatangan Wakil Ketua Komisi III Adies Kadir bersama rombongan disambut langsung oleh Kepala Kejati Lampung Dr.Heffinur,SH.,M.Hum bersama jajaran. bertempat diaula Gedung Kejaksaan Tinggi Propinsi Lampung Komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja yang dipimpin oleh  Adies Kadir (Wakil Ketua Komisi III DPR RI Fraksi Golkar) dengan anggota Heru Widodo (Fraksi PKB), Ary Egahni Ben Bahat (Fraksi Nasdem), Rudy Mas’ud (Fraksi Golkar), Hinca IP Pandjaitan (Fraksi Demokrat) dan Taufik Basari (Fraksi Nasdem) Idham Samawi (PDIP), Kahar Muzakir (Golkar), Sari Yuliati (Golkar), Habiburrohman (Gerindra).

Dalam Pemaparannya Komisi III DPR RI meminta penjelasan Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H.Charis Mardiyanto,SH.,MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Drs. H. Ibrahim Kardi, S.H., M.Hum. dan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Tedi Romyadi,SH.,MH provinsi lampung mengenai perkara yang menonjol dan menarik perhatian masyarakat serta meminta uraian secara rinci mengenai perkara yang masuk. Serta Pagu anggaran 2021 yang diterima program prioritas serta kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam optimalisasi tugas dan fungsi pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, Pengadilan Tata Usaha negara.

Masing-masing perwakilan Pengadilan mengatakan bahwa untuk memenuhi protokol kesehatan Covid-19 semua satker telah melakukan persidangan secara online berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 4 Tahun 2020 tentang administrasi dan persidangan perkara pidana di Pengadilan secara elektronik dan Peraturan Mahkamah Agung RI Nomor 1 Tahun 2019 tentang admninistrasi perkara dan persidangan di Pengadilan secara elektronik, namun dihadapkan dengan beberapa kendala, diantaranya yakni: terhambat persidangan online karena jaringan down, sehingga persidangan terlambat  atau , sarana video conference yang masih belum memadai, tidak adanya dukungan anggaran dari pusat maupun daerah untuk melaksanakan test swab, dan terakhir kurangnya transportasi mobil dinas untuk mendukung kegiatan sidang keliling, Menanggapi  hal –  hal tersebut  Komisi III  mengatakan bahwa akan ditindaklanjuti dalam rapat konsultasi Komisi III DPR RI dengan Mahkamah Agung

Rapat kerja yang dilaksanakan di masa pandemi ini berjalan dengan tetap mematuhi protokol kesehatan dengan melakukan pengecekan suhu tubuh sebelum masuk ruang rapat, mencuci tangan, menggunakan hand sanitizer, menggunakan masker dan menjaga jarak (physical distancing), serta melakukan rapid tes. Acara diakhiri dengan pertukaran plakat dengan Komisi III DPR RI dilanjutkan foto bersama.

Jakarta-Humas : Dalam rangka pengawasan mitra kerja Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja (kunker) Reses Masa Persidangan III Tahun Sidang 2020-2021 Ke Provinsi DKI Jakarta pada Jumat, 19 Februari 2021 di Pengadilan Tinggi DKI Jakarta.

Kunker Komisi III DPR RI ini dipimpin oleh H. Ahmad Sahroni, SE., M.Ikom, acara  dimulai Pukul 14.00 WIB ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi, Ketua Pengadilan Tinggi Agama, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, Kepala Pengadilan Militer Utama, Kepala Pengadilan Militer II-08  serta seluruh Ketua Pengadilan Tingkat Pertama di Wilayah Provinsi DKI Jakarta.

Adapun Komisi III yang hadir sebagai berikut :

1. H. Ahmad Syahroni,SE.,M.Ikom
2. M Nurdin
3. Arteria Dahlan
4. H. Andi Rio Idris Padjalangi,SH.,M.Kn
5. Supriansa,SH.,MH
6. Muhammad Raul
7. Eva Yuliana
8. Dr.Benny K Harman,SH
9. H. Santoso, SH
10. Habib Aboe Bakar Al-Habsyi,SE
11. Komjen(Purn) Drs. H. Adang Daradjatun

Dalam rapat kerja ini Komisi III meminta penjelasan empat lingkungan peradilan terkait pagu dan realisasi anggran tahun 2020 serta kendala yang dihadapi dalam pencapaian target kinerja, pagu definitif tahun 2021 dan program yang akan dilaksanakan, demikian pula kebutuhan dukungan anggaran dalam rangka optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan di Provinsi DKI Jakarta. Dalam hal Pengawsan Komisi III DPR RI meminta penjelasan terkait perkara yang masuk dan berapa yang telah diselesaikan, selain itu upaya yang dilakukan dalam rangka pemenuhan protokol kesehatan melaui penyelenggaraan sidang online maupun e-court.

Dari Empat Lingkungan Peradilan Provinsi DKI Jakarta, masing-masing ketua menjelaskan tentang realisasi anggaran, perkara yang berhasil diselesaikan dan kendala dalam penyelesaian perkara. Dalam pemaparannya Ketua Pengadilan Tinggi H.Sunaryo,SH.,MH mengatakan sebelum adanya Covid-19 pengadilan tingkat pertama telah melaksanakan sidang elektronik perkara perdata namun diawal merebaknya covid-19 timbul masalah yang dihadapi pengadilan negeri terutama untuk terdakwa yang ditahan, kerena pihak rumah tahanan (rutan) tidak mengijinkan terdakwa keluar dari rutan.

Pada Kesempatan yang sama Ketua Pengadilan Tinggi  Agama DKI Jakarta Dr.H.M.Syarif Mappiasse,SH.,MH menyampaikan bahwa sampai dengan saat ini kantor Pengadilan Tinggi Agama DKI yang berlokasi di Jalan Radin Inten Duren Sawit Jakarta Timur tersebut masih berstatus pinjam pakai denga pemerintah provinsi DKI Jakarta, untuk itu kiranya bisa dianggarkan untuk pembelian tanah maupun mendorong Pemerintah Provinsi DKI untuk menghibahkan gedung tersebut kepada Mahkamah Agung.

Selanjutnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, Sulistyo,SH.,M.Hum, dalam paparannya mengatakan bahwa tugas dan fungsinya telah berjalan sesuai dengan apa yang telah direncanakan namun menemui kendala karena tidak pernah mendapatkan anggaran belanja modal seperti penggadaan meubelair dan keperluan kantor yang mendukung tugas sehari-hari.

Sedangkan Kepala Pengadilan Militer Utama Brigjen TNI DR Abdul Rasyid,SH.,M.Hum, menyampaikan  dalam upaya memenuhi protokol kesehatan dalam melaksanakan sidang secara elektronik Pengadilan Militer dan jajarannya selalu melakukan koordinasi dengan Oditurat Jendral TNI dan pengadilan lain di seluruh Indonesia namun demikian belum adanya sarana dan parsarana untuk melaksanakan sidang secara elektronik, oleh karena itu Dilmiltama sedang mengajukan sarana yang dibutuhkan untuk pelaksanaan sidang online yang disebut Military Court Integrated System (MCIS).

Syahroni memberikan tanggapan atas beberapa kendala yang dihadapi masing-masing pengadilan namun karena keterbatasan waktu,Wakil Ketua Komisi III  tersebut meminta menyampaikan melalui surat yang akan ditindaklanjuti dalam rapat di Komisi III DPR RI.  Acara rapat yang dilaksanakan dengan menerapkan potokol pencegahan covid tersebut diakhiri dengan tukar menukar cinderamata dan foto bersama.(ER/RV)

Jakarta – Humas : Penyelenggaraan kegiatan sosial donor darah oleh Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) berlangsung pada Kamis, 18 Pebruari 2021 bertempat di gedung Balairung Mahkamah Agung RI. Kegiatan tersebut merupakan kerjasama IKAHI, Pengurus Pusat Korpri Mahkamah Agung dan PMI DKI Jakarta dalam rangka Hari Ulang Tahun  (HUT) IKAHI ke-68 tahun 2021.

Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. Syarifuddin, S.H., M.H, dalam sambutannya menyampaikan dengan banyaknya pendonor darah yang hadir dengan ikhlas dan sukarela ingin menyumbangkan darahnya, merupakan suatu perbuatan mulia, disamping menjadi ibadah bagi para pendonor itu sendiri juga membawah manfaat bagi kesehatan.

M.Syarifuddin juga memberikan apresiasi kepada IKAHI atas penyelenggaraan kegiatan donor darah maupun berbagai kegiatan sosial  lainnya yang telah dilakukan IKAHI dengan selalu tampil mewakili Mahkamah Agung  dan Badan Peradilan lainnya.

Dalam kesempatan yang sama. Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI, Dr. H. Suhadi, S.H., M.H, dalam laporannya mengatakan kegiatan pelaksanaan donor darah tahun ini di tengah-tengah Covid-19 olehnya itu segenap panitia, pendonor dan setiap pelaksana lainnya wajib mengikuti protokol kesehatan dengan melakukan tes swab terlebih dahulu.

Hadir pada kegiatan tersebut, Ketua Kamar Agama, Dr. Amran Suadi, S.H.,M.H., M.M., Ketua I PP IKAHI, Dr. H. Sofyan Sitompul, S.H., M.H., Hakim Agung sekaligus Ketua II PP IKAHI, Dr. H. Purwosusilo, S.H. M.H., Panitera sekaligus Sekretaris Umum PP IKAHI, Dr. H. Ridwan Mansyur, S.H.., M.H., PMI DKI Jakarta, segenap panitia penyelenggara, para pendonor serta tamu undangan lainnya. (Humas)