Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H., melantik tujuh orang Hakim Tinggi Badan Pengawasan pada Kamis pagi (11/11) di lantai 2 gedung Tower Mahkamah Agung, Jakarta.

Berikut adalah nama-nama Hakim Tinggi Badan Pengawasan yang dilantik:

1. James Butar Butar S.H., M.Hum., jabatan sebelumnya yaitu Hakim Utama Pengadilan Tinggi Jakarta
2. Boy Miwardi, S.H., jabatan sebelumnya Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya
3. Drs. H. Mohammad Yamin, S.H., M.H., jabatan sebelumnya hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama Jambi
4. Isnurul Syamsul Arif., S.H.,M.Hum., jabatan sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sidoarjo
5. Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.,  jabatan sebelumnya Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Pekanbaru
6. Muslim, S.H., jabatan sebelumnya Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Palu
7. Udjianti, S.H., M.H., jabatan sebelumnya Hakim Utama Muda pada Pengadilan Tinggi Palangkaraya

Pada acara yang diselengarakan dengan menerapkan protokol kesehatan ketat ini, para Hakim Tinggi yang dilantik berjanji  akan memenuhi kewajiban Hakim Tinggi Badan Pengawasn dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya.

Ketujuh orang Hakim Tinggi terssebut juga berjanji akan memegang teguh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945,  serta menjalankan segala peraturan Perundang – Undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945.

Dalam sumpah yang dipandu oleh Sekretaris Mahkamah Agung, mereka juga berjanji akan berbakti kepada nusa dan bangsa.

Turut hadir pada acara ini yaitu Kepala Badan Pengawasan, Kepala Biro Kepegawaian, Kepala Biro Hukum dan Humas, dan undangan lainnya. (azh/RS)

Medan-Humas: Rabu, 3 November 2021, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung (Tuaka Agama) Dr. Drs. H. Amran Suadi, S.H., M.Hum., M.M., meletakkan batu pertama pembangunan gedung Rumah Tahfiz Al-Firdausi Qasimi As-Suadi di Percut Sei, Tuan, Deli Serdang.

Pada kesempatan tersebut Tuaka Agama didampingi oleh Gubernur Sumatera Utara yang diwakili oleh Staf Ahli Bidang Ekonomi, Keuangan, Pembangunan, Aset, dan Sumber Daya Alam H. Agus Tripriyono, S.E., M.Si., Ak. C.A., dan Wakil Bupati, H. M. Ali Yusuf Siregar.

Pembangunan Rumah tahfidz ini merupakan kontribusi nyata Warga Mahkamah Agung, khususnya keluarga besar peradilan agama, dalam mencerdaskan kehidupan bangsa melalui dunia pendidikan. “Sebagian besar donaturnya adalah warga peradilan,” terang Tuaka Agama dalam sambutannya.

Sementara itu, Wakil Bupati Deli Serdang mengatakan bahwa Rumah Tahfiz merupakan wadah untuk membangun masyarakat dengan nilai-nilai Al-Quran guna mewujudkan masyarakat madani. Ia mengucapkan terima kasih kepada seluruh donator yang telah berpartisipasi memberikan waqaf untuk pembangunan Rumah Tahfiz ini, “semoga menjadi wadah pencetak kader-kader penghafal Al-Qur’an,” harapnya.

Gubernur Sumatera Utara dalam sambutannya yang dibacakan oleh Staf Ahli menyampaikan bahwa Pemerintah Daerah Provinsi Sumatera Utara beserta segenap stakeholder masyarakat mendukung pembangunan Rumah Tahfiz ini. “Semoga tidak sampai dalam waktu satu tahun, pembangunan Rumah Tahfiz ini selesai dan dapat mulai digunakan,” harap Staf Ahli.

Meskipun acara diguyur curah hujan cukup tinggi, namun tamu undangan tetap antusias menghadiri acara yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan secara ketat itu.  Tamu undangan yang hadir terdiri atas warga peradilan se wilayah Provinsi Sumatera Utara, unsur pemerintah setempat, Majelis Ulama Indonesia (MUI) Provinsi Sumatera Utara, masyarakat setempat, dan stakeholder lainnya.

Seusai acara peletakan batu pertama, Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung melakukan kunjungan kerja pembinaan ke sejumlah Pengadilan Agama yang berada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama Medan (PTA Medan). Beberapa Pengadilan Agama yang dikunjunginya yaitu Pengadilan Agama Sungai Rampah, Pengadilan Agama Lubuk Pakam, Pengadilan Agama Medan, Pengadilan Agama Stabat, dan Pengadilan Agama Binjai. (RI/azh/RS)

Jakarta-Humas: Perubahan iklim merupakan isu lingkungan hidup yang menjadi salah satu agenda penting di ASEAN. Hal ini karena isu tersebut menjadi isu lintas batas (cross border). Tindakan yang mengakibatkan kerusakan yang terjadi di suatu negara berdampak pada negara tetangga.

Terkait dengan hal tersebut, Mahkamah Agung menyelenggarakan webinar internasional secara virtual dengan tema “Menuju Keadilan Iklim: Tantangan, Strategi dan Tren Masa Depan dalam Proses Penyelesaian Perkara Terkait Perubahan Iklim”, pada Senin 1 November 2021 sampai 4 November 2021. Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara resmi acara yang diikuti oleh para hakim lingkungan hidup dari ASEAN tersebut.

Prof. Syarifuddin dalam sambutannya menyatakan bahwa perkara litigasi perubahan iklim di Indonesia merupakan perkara baru dan unik. Pertama, klaim perubahan iklim dikejar sebagai ganti rugi sekunder di bawah beberapa klaim gugatan primer lainnya (yaitu, pembalakan liar dan gugatan kebakaran hutan) karena fakta serupa yang mereka bagikan.

Kedua, alih-alih mengajukan tuntutan atas kerusakan iklim, pemerintah yang menjadi penggugat dalam perkara-perkara tersebut, terutama dalam perkara pembalakan liar dan kebakaran hutan, justru mengejar tuntutan biaya pengurangan emisi. Dengan menempuh jalan ini, pengadilan Indonesia telah membebaskan para penggugat dari tugas yang tampaknya mustahil untuk membuktikan hubungan kausal antara emisi Gas Rumah Kaca oleh tergugat dan kerugian penggugat akibat perubahan iklim. Dengan demikian, putusan pengadilan Indonesia menunjukkan bahwa litigasi perubahan iklim berbasis gugatan memang dimungkinkan.

Hal tersebut menurut mantan Kepala Badan Pengawasan itu merupakan tantangan di tingkat global dan nasional. Untuk itu, menurutnya, kegiatan webinar ini bisa menjadi forum untuk bertemu dan berbagi pengalaman terkait tantangan yang dihadapi oleh masing-masing negara ASEAN dalam menangani perkara lingkungan, terutama perkara di bidang kehutanan, kelautan, dan energi terbarukan.
Kepala Pusdiklat Teknis Mahkamah Agung Republik Indonesia Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., dalam laporannya menyampaikan bahwa kegiatan ini bertujuan untuk:

1. Menjadi Platform agar berbagai pengetahuan, tantangan bisa menjadi best practices bagi para hakim dalam menangai permaslahan lingkungan;
2. Mengidentifikasi akar permasalahan dan rekomendasi untuk penguatan penanganan perkara lingkungan hidup termasuk kasua lintas batas di ASEAN;
3. Mendukung kapasitas hakim dalam menangani perkara lingkungan hidup di ASEAN.

Kegiatan ini merupakan kerja sama Mahkamah AGung dengan Indonesian Center for Environmental Law (ICEL), dan Lembaga Kajian dan Advokasi Independensi Peradilan (LeIP) serta didukung oleh Kedutaan Besar Kerajaan Norwegia di jakarta.
Hadir sebagai pembicara yaitu hakim agung ASEAN, mantan hakim agung ASEAN, akademisi, praktisi, serta pemerhati lingkungan hidup.

Webinar ini diharapkan bisa bermanfaat dalam penanganan perkara lingkungan hidup di ASEAN dan berkontribusi dalam berupaya menghadapi perubahan iklim di masa mendatang yang berkelanjutan.

Turut hadir mendampingi Ketua Mahkamah Agung yaitu Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung dan Kepala Badan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. (azh/RS)

Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.Dr.H.M.Syarifuddin,SH.,MH menghadiri Puncak Acara Peringatan Hari Sumpah Pemuda ke-93 Tahun 2021 secara Virtual pada Kamis 28 Oktober 2021 di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung.

Peringatan Sumpah Pemuda Tahun ini mengambil tema ”Bersatu,Bangkit dan Tumbuh”

Acara dibuka langsung oleh Presiden Republik Indonesia Joko Widodo dan dihadiri secara Virtual dari ruangan masing-masing yaitu Ketua Majelis Permusyawaratan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia, Ketua Dewan Perwakilan Daerah Republik Indonesia, Pimpinan Lembaga dan Kementerian serta undangan lainnya.