Jakarta-Humas: Pandemi Covid-19 yang melanda seluruh dunia, termasuk Indonesia, tidak menghalangi Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk selalu berinovasi. Setiap satuan kerja di Mahkamah Agung berlomba-lomba menciptakan inovasi untuk memberikan pelayanan terbaik bagi lembaga dan masyarakat.

Terkait hal tersebut, setelah sebelumnya, pada pertengahan Oktober lalu meluncurkan aplikasi E-Bima, hari ini, Rabu, 8 Desember 2021, Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin,S.H., M.H., meluncurkan secara resmi aplikasi E-Sadewa (Electronic State Asset Development and Enhancement Work Application) di hotel Grand Mercure Kemayoran, Jakarta. Aplikasi ini merupakan inovasi tingkat lanjut di bidang pengelolaan Barang Milik Negara (BMN) melalui peningkatan fungsi pada aplikasi SIPERMARI yang telah dikembangkan Mahkamah Agung melalui Biro Perlengkapan sejak pertengahan tahun 2019.

Acara peresmian yang diselenggarakan dengan menerapkan protokol kesehatan Covid-19 secara ketat ini diikuti oleh 42 peserta secara luring dan 2800 peserta secara daring.

Aplikasi e-SADEWA merupakan transformasi dari aplikasi SIPERMARI yang sebelumnya telah diberlakukan dengan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 99/KMA/SK/VII/2019 tentang Pemberlakuan Aplikasi Sistem Informasi Perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Melalui SIPERMARI, Mahkamah Agung pada tahun 2020 meraih Juara 1 dari 2 (dua) kategori yaitu, pertama kategori  Kualitas  Pelaporan  BMN  terbaik dan kategori  Peningkatan  Tata  Kelola  Berkelanjutan terbaik untuk Kementerian/Lembaga yang telah melakukan upaya secara optimal dalam pengelolaan BMN melalui penggunaan teknologi informasi.

Dalam laporannya, Kepala Biro Perlengkapan, Rosfiana, S.H., M.H.,  mengatakan bahwa Kehadiran e-SADEWA merupakan suatu Aplikasi Kerja Elektronik Pengembangan dan Pemberdayaan Barang Milik Negara. Penciptaan aplikasi ini  berawal dari arahan dan kebijakan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia  untuk memanfaatkan Teknologi Informasi dalam menciptakan berbagai inovasi  dalam upaya mendukung terwujudnya peradilan yang modern dan unggul. Hal ini juga menjadi bentuk dukungan  terhadap program pemerintah pada periode Tahun 2019 – 2024  yang mengedepankan Transformasi Digital dalam Pembangunan.

EMPAT FITUR UTAMA E-SADEWA

Transformasi aplikasi SIPERMARI menjadi e- SADEWA dilakukan melalui peningkatan fungsi pada 4 (empat) fitur utama sebagai berikut.

Pertama, Fungsi Monitoring, yang semula hanya berfungsi untuk memonitor kelengkapan data BMN, menjadi lebih lengkap dengan penambahan fitur monitoring terhadap Pensertifikasian Tanah, Penetapan Status Penggunaan BMN, dan Penghapusan BMN.

Kedua, Fungsi Pengelolaan BMN, berfungsi untuk memudahkan setiap satuan kerja dalam melakukan pengajuan proses penjualan BMN melalui lelang, permohonan penjualan bongkaran, pengajuan sewa BMN, serta permohonan penghapusan BMN.

Ketiga, Fungsi Pengadaan Barang. Fitur ini dapat mempermudah dalam menyajikan data dan progres dalam proses perencanaan kebutuhan BMN agar lebih efektif, efisien, dan optimal.

Keempat, Fungsi Pelaporan BMN. Fitur ini berfungsi untuk melaporkan permasalahan- permasalahan secara langsung terkait pengelolaan BMN, termasuk laporan tentang peristiwa bencana yang membutuhkan respons secara cepat, sehingga dapat ditentukan solusinya dengan tepat dan akurat.

Melalui transformasi SIPERMARI menjadi e- SADEWA, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan lima hal penting, yaitu:

1. Perubahan prinsip dari 3T menjadi 4T, yaitu Tertib Fisik, Tertib Administrasi, Tertib Hukum dan Tingkatkan PNBP;

2. Peningkatan asset awareness oleh asset manager, yaitu penggunaan dan pemanfaatan aset harus dilakukan secara optimal;

3. Pelaporan data aset yang valid, mudah diakses, dan dapat diolah dengan cepat sebagai bahan dasar pengambilan kebijakan pimpinan terkait dengan pengelolaan aset;

4. Peningkatan mitigasi risiko yang tepat terhadap laporan permasalahan seputar aset; dan

5. Percepatan integrasi aplikasi digital yang mendukung pertanggungjawaban pengelolaan keuangan negara.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung mengajak seluruh apartur peradilan agar segala capaian dan prestasi yang telah diraih, tidak membuat cepat untuk berpuas diri, karena sesungguhnya masih banyak “pekerjaan rumah” yang harus diperbaiki.

“Saya meminta kepada seluruh Pimpinan Satuan Kerja di lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada di bawahnya, untuk berperan aktif dalam melakukan pengawasan, pembinaan dan pengendalian terhadap pengelolaan Barang Milik Negara,” pesan Ketua Mahkamah Agung di akhir sambutannya.

Turut hadir dalam acara ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahalamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, para Pejabat Eselon I dan II, perwakilan Direktur Jenderal Kekayaan Negara, perwakilan Direktur Pengelolaan Kekayaan Negara dan Sistem Informasi, serta tamu undangan lainnya. (ERW/azh/RS)

Dokumen

Bogor-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menyampaikan Pidato Kunci pada Kelas Inspirasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi angkatan XXIII pada Kamis pagi, 2 Desember 2021. Acara tersebut dilaksanakan di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor. Pidato Kunci tersebut bertema Perkembangan Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Korupsi di  Indonesia.

Hakim Agung asal Baturaja ini menyampaikan bahwa pemberantasan korupsi harus dimulai dari tahap pencegahan, yaitu dengan  memberikan  pendidikan antikorupsi dari sejak dini melalui pendekatan spiritual keagamaan.

Sedangkan pada tahap penegakan hukum, selain menggunakan pendekatan penal, juga harus menekankan pada upaya pemulihan kerugian negara, sehingga para penegak hukum dapat lebih optimal dalam   mengejar   harta   kekayaan si pelaku yang diperoleh dari tindak pidana korupsi untuk mengganti kerugian yang dialami negara, tidak hanya dengan menggunakan Pasal 18 ayat (1) huruf b UU Tindak Pidana Korupsi namun juga dengan menggunakan UU Pencucian Uang.

Selain itu, tutur Ketua Mahkamah Agung, Mahkamah Agung telah menerbitkan Peraturan Mahkamah Agung (Perma) Nomor 1 Tahun 2013 tentang Tata Cara Permohonan Penanganan Harta Kekayaan dalam Tindak  Pidana  Pencucian  Uang  atau  Tindak  Pidana Lain,  sebagai  implementasi  dari  ketentuan  Pasal  67 UU Pencucian Uang. Perma tersebut menjadi solusi bagi  penentuan  status  harta  kekayaan  yang  telah disita oleh penyidik dalam tindak pidana pencucian uang atau tindak pidana lainnya, namun tersangkanya melarikan diri atau tidak ditemukan.

Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa selengkap apapun dan sebagus apapun regulasi yang telah diterbitkan jika dijalankan oleh hakim yang tidak berintegritas, maka semuanya akan sia-sia. Karena semakin banyak regulasi dikeluarkan dan semakin tinggi ilmu yang dimiliki justru akan semakin banyak celah untuk melakukan tindakan menguntungkan dan memperkaya diri sendiri secara melawan hukum.

Oleh karena itu, regulasi tetap diperlukan, kemampuan keilmuan dan kapabilitas juga dibutuhkan. Namun, integritas jauh lebih penting untuk dimiliki seorang hakim, karena hakim yang berintegritas tinggi dan dekat dengan Tuhannya melalui ibadah-ibadah sesuai dengan agama dan keyakinannya akan selalu dituntun oleh hati nuraninya dalam menjatuhkan setiap putusan.

“Insya Allah, putusan yang dijatuhkan atas hati nurani yang bersih   akan   senantiasa   mengandung   nilai-nilai keadilan, kepastian hukum, dan kemanfaatan,” kata Prof. Syarifuddin.

Hadir sebagai pembicara pada kegiatan yang diikuti oleh 107 peserta baik secara luring maupun daring yaitu, Hakim Agung Suharto, S.H., M.H., Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Komisioner Komisi Yudisial RI, Dr. hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H, dan Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pamolangi, S.H., M.H.

Turut hadir pada acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung dan yang lainnya. (azh/RS)

Bogor-Humas: “Saya ingin mengajak kepada semua pihak untuk bersama-sama memerangi korupsi di negeri ini, sesuai dengan peran dan fungsi kita masing-masing. Memerangi korupsi harus dimulai dari lingkup yang paling kecil, yaitu dari lingkungan diri kita sendiri, kemudian secara bertahap ke lingkungan yang lebih besar. Jika semua komponen bangsa bersinergi untuk memberantas korupsi  di  negeri  ini,  maka  peran-peran  kecil  yang kita lakukan akan menjadi kekuatan besar yang bisa mengubah kondisi bangsa ini.”

Demikian disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., saat menyampaikan Pidato Kunci pada Kelas Inspirasi Pelatihan Sertifikasi Hakim Tindak Pidana Korupsi angkatan XXIII pada Kamis pagi, 2 Desember 2021 di Gedung Pusat Pendidikan dan Pelatihan Mahkamah Agung, Mega Mendung, Bogor.

Pada kesempatan itu, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan Pidato Kunci tentang  Perkembangan Penegakan Hukum Tindak  Pidana  Korupsi di  Indonesia.

Mantan Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah ini menjelaskan bahwa dalam beberapa tahun terakhir ini, tindak pidana korupsi di Indonesia terus mengalami peningkatan, baik secara jumlah perkara, maupun modus operandi yang dilakukan oleh para pelakunya. Peningkatan angka korupsi tersebut, akan membawa pengaruh besar bagi kehidupan perekonomian nasional, serta kehidupan berbangsa dan bernegara pada umumnya.

Di berbagai belahan dunia, tambah Guru Besar Hukum Universitas Diponegoro tersebut, korupsi selalu mendapatkan perhatian yang lebih dibandingkan dengan  tindak  pidana  lainnya.  Fenomena  ini  dapat dimaklumi,   mengingat dampak negative yang ditimbulkan oleh tindak pidana korupsi dapat memengaruhi berbagai aspek kehidupan masyarakat dan membahayakan sendi-sendi kehidupan bernegara di bidang politik, ekonomi, sosial dan budaya, serta merusak nilai-nilai demokrasi dan moralitas suatu bangsa.

Jika kondisi tersebut terjadi secara terus- menerus dalam waktu yang lama, maka akan menghilangkan rasa kepercayaan masyarakat kepada hukum dan para penegak hukum. Untuk itu, mantan Ketua Pengadilan Negeri Bandung menyampaikan bahwa upaya pemberantasan korupsi, harus terus dilakukan dengan melibatkan semua komponen bangsa.

Hadir sebagai pembicara pada kegiatan yang diikuti oleh 107 peserta baik secara luring maupun daring yaitu, Ketua Kamar Pidana Mahkamah Agung, Dr. Suhadi, S.H., M.H., Hakim Agung Prof. Dr. Surya Jaya, S.H., M.Hum., Hakim Agung Suharto, S.H., M.H., Wakil Ketua Komisi Pemberantasan Korupsi Nawawi Pamolangi, S.H., M.H., dan Komisioner Komisi Yudisial RI, Dr. hj. Siti Nurdjanah, S.H., M.H.

Turut hadir pada acara yang dilaksanakan dengan protokol kesehatan yang ketat ini yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Ketua Kamar Perdata, Ketua Kamar Militer, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Kepala Badan Diklat Mahkamah Agung dan yang lainnya. (azh/RS)