Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Prof. Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menerima kunjungan Japan Internasional Cooperation Agency (JICA) yang diketuai oleh Mr.Nobukazu Nishio, pada hari Selasa, 21 Desember 2021, bertempat di ruang rapat Sekretaris Mahkamah Agung.

Pada kunjungan ini, JICA membicarakan mengenai kerja sama antara  Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Japan International Cooperation Agency (JICA) dalam “Project for Efficient and Fair Disputes Resolution Mechanism and Legislative Drafting Capacity Development for Improving Business Environment”, untuk meningkatkan pengetahuan para hakim di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI).

Adapun Kegiatan yang akan dilakukan untuk ke depannya antara MA dan JICA adalah Pelatihan  TOT (Training of Trainer), Membuat Casebook Indonesia dan Jepang yang akan diluncurkan pada bulan Maret 2022, serta melakukan short course di beberapa daerah di Indonesia dan kegiatan lainnya.

Dalam pertemuan ini, Sekretaris Mahkamah Agung didampingi oleh Kepala Biro Hukum dan Humas, Kepala Biro Umum, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perlengkapan, serta Kepala Bagian Rencana dan Program Badan Urusan Administrasi dengan tetap menerapkan protokol kesehatan. (Humas)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menerima penghargaan sebagai Pemimpin Perubahan Pembangunan Zona Integritas dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi  Tjahyo Kumolo pada Senin 20 Desember 2021, di Artotel Suites Mangkulur, Jakarta. Penghargaan ini diberikan karena Ketua Mahkamah Agung dinilai berhasil membangun zona integritas secara masif serta berhasil menggelorakan semangat Perubahan. Selain Ketua Mahkamah Agung, turut mendapatkan penghargaan yang sama yaitu pimpinan Kepolisian Republik Indonesia, Pimpinan Kejaksaan Agung, dan yang lainnya.

Pemberian penghargaan ini berbarengan dengan penyerahan piagam WBK (Wilayah Bebas dari Korupsi) WBBM (Wilayah Bebas Bersih Melayani) pada acara Apresiasi dan Penganugerahan Zona Integritas menuju WBK/WBBM tahun 2021.

Acara yang dilaksanakan secara luring dan daring ini dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia, K.H. Ma’ruf Amin secara virtual.

Tahun ini satuan kerja dari Mahkamah Agung yang mendapat predikat WBK sebanyak 43 satuan kerja dan yang mendapat predikat WBBM yaitu 5 satuan kerja. Direktur Jenderal Badan Peradilan  Agama, Dr. Aco Nur, S.H., M.H., mewakili Mahkamah Agung dalam menerima predikat WBBM dari Menteri PAN RB.

Selain Mahkamah Agung, terdapat 558 unit kerja instansi pemerintah yang menerima piagam WBK/WBBM, beberapa di antaranya 140 unit kerja Kementerian Keuangan, 49 unit kerja Kementerian Hukum dan HAM, 36 Kepolisian Negara Republik Indonesia, dan 18 unit kerja Kejaksaan Agung, dan lain-lain.

Dalam pengarahannya, Wakil Presiden Republik Indonesia menyampaikan bahwa predikat ini tidak saja sebagai wujud apresiasi, tetapi juga melambangkan komitmen unit kerja untuk senantiasa menjadi ikon birokrasi yang melayani, sekaligus bersih dan bebas dari korupsi.

Ia menambahkan bahwa komitmen pemberantasan korupsi tidak boleh berhenti pada hal-hal yang bersifat seremonial ataupun administratif. Roadmap Reformasi Birokrasi, predikat WTP, pakta integritas, maupun anugerah WBK dan WBBM, seluruhnya harus termanifestasikan ke dalam budaya kerja organisasi dan pelayanan publik yang prima.

Dalam kesempatan yang sama, K.H. Ma’ruf Amin menyampaikan bahwa segala upaya nyata harus terus diselenggarakan oleh unit-unit kerja di bawah kementerian, lembaga, dan pemerintah daerah agar masyarakat dapat menikmati beragam pelayanan publik yang lebih cepat, mudah, murah, dan inklusif.

Dalam kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Prof. Dr. Hasbi Hasan, M.H. dan Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Aco Nur, S.H., M.H.

Turut hadir dalam acara tersebut yaitu Wakil Jaksa Agung Setia Untung Arimuladi, Wakil Kepolisian Republik Indonesia Gatot Eddy Pramono, Kepala Lembaga Administrasi Negara (LAN) Adi Suryanto, Kepala Badan Kepegawaian Negara (BKN) Bima Haria Wibisana, Kepala Arsip Nasional Republik Indonesia (Anri) Imam Gunarto, dan Wakil Ketua Badan Pengawasan Keuangan dan Pembangunan (BPKP) Muhammad Yusuf Ateh, dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:Humas MenPAN RB)

Surabaya-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memberikan pembinaan kepada para Hakim di seluruh Indonesia pada Jumat 17 Desember 2021 di Surabaya. Acara ini diikuti oleh para hakim dari seluruh Indonesia baik secara luring maupun daring.

Pada kesempatan tersebut, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan beragam arahan terkait tugas-tugas peradilan dan kesekretariatan.

Berkaitan dengan tugas peradilan, Ia menyampaikan bahwa tiga bulan yang lalu Pengadilan Negeri Bajawa sempat didemo massa hingga majelis hakim yang menyidangkan perkaranya harus dievakuasi ke luar wilayah Bajawa.

Ia menambahkan bahwa pada November 2021, Pengadilan Negeri Dobo juga diamuk massa hingga menimbulkan kerusakan pada beberapa aset milik pengadilan dan terakhir Pengadilan Negeri Marisa sempat dikepung oleh massa hingga beberapa hakimnya tidak bisa keluar dari lingkungan kantor pengadilan.

Selaku Pimpinan Mahkamah Agung, Prof. Syarifuddin menegaskan tidak akan mencampuri substansi perkara, karena hal itu menjadi kewenangan penuh para hakim yang menangani perkaranya. Namun Ia memerintahkan agar para pimpinan pengadilan, para hakim dan aparatur peradilan senantiasa peka dengan kondisi lingkungan dan masyarakat disekitarnya. Ia juga memerintahkan jika perkara yang sedang ditangani berpotensi menimbulkan reaksi dari masyarakat luas, maka secepatnya berkoordinasi dengan aparat keamanan setempat agar hal buruk dapat diantisipasi sedini mungkin untuk menjaga keamanan dari para hakim dan aparatur peradilan yang menyidangkan perkaranya, serta keamanan lingkungan kantor pengadilan.

Mantan Ketua Kamar Pengawasan tersebut tidak berharap gedung dan fasilitas publik yang telah dibangun dengan susah payah dirusak oleh oknum yang tidak bertanggung jawab akibat terlambat dalam mengantisipasi keadaan.

“Semua fasilitas publik yang ada di pengadilan dibangun dan dibeli oleh anggaran negara, yang nota bene adalah uang rakyat, sehingga kita wajib menjaganya dengan baik, agar jangan sampai dirusak oleh orang-orang yang tidak bertanggung jawab,” tegas Prof. Syarifuddin. (azh/RS)

Surabaya-Humas: Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., merupakan orang nomor satu di Mahkamah Agung. Layaknya seorang ayah kepada anaknya, selain memimpin, Ketua Mahkamah Agung (KMA) juga senantiasa memberikan perhatian dan nasihat kepada ribuan warga peradilan di seluruh Indonesia.

Tidak hanya secara informal, bahkan pada acara-acara resmi pun Ketua Mahkamah Agung tidak pernah lelah menyampaikan  pesan cinta kepada keluarga besarnya. Salah dua contoh pesan cinta tersebut adalah agar seluruh warga peradilan di manapun selalu menjaga kesehatan dan menyayangi keluarga.

Semenjak pandemi covid-19,  Prof. Syarifuddin memiliki satu pesan khusus yang tidak pernah lupa ia sampaikan. Hakim yang memulai karier sebagai claon hakim di Pengadilan Negeri Banda Aceh ini senantiasa mengingatkan kolega dan anak buahnya untuk menjaga kesehatan dan patuh terhadap protokol kesehatan. Demikan pula, pesan tersebut ia sampaikan saat memberikan Pembinaan kepada para Ketua,Wakil Ketua, Hakim, Panitera, serta Sekretaris pada pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama di seluruh Indonesia pada Jum’at 17 Desember 2021.

Sebelum memberikan poin-poin Pembinaan, Mantan Kepala Badan Pengawasan itu  mengimbau kepada para hakim dan aparatur peradilan di seluruh Indonesia agar tetap menerapkan protokol kesehatan dengan ketat dan tidak melakukan mudik ke kampung halaman. karena, hal itu dikhawatirkan akan berpotensi menimbulkan ledakan baru penularan Covid-19, terlebih varian Omicron sudah dikabarkan masuk ke Indonesia.

“Kita juga bisa berkaca pada peristiwa yang terjadi di India bulan April yang lalu pasca masyarakat secara berbondong-bondong melakukan ritual masal keagamaan di Sungai Gangga, dalam waktu satu hari ratusan ribu warga India terpapar Covid-19 dan belasan ribu orang meninggal dunia,” ujar Hakim kelahiran Baturaja.

“Saya tentunya memahami bahwa hal ini akan dirasakan sangat berat, khususnya oleh para Umat Nasrani, karena tidak dapat merayakan Natal bersama keluarga di kampung halaman, namun kita harus bersabar dan menahan diri demi keselamatan kita bersama. Semoga tahun depan pandemi Covid-19 sudah benar-benar hilang dari muka bumi ini, sehingga kita dapat merayakan hari besar keagamaan bersama keluarga di kampung halaman masing-masing,” tambahnya. (azh/RS)

Jakarta – Humas: Pelaksanaan seleksi tes wawancara Kompetensi Bidang Calon Pegawai Negeri Sipil Mahkamah Agung RI untuk wilayah Jakarta di ikuti sebanyak 979 peserta. tes wawancara tersebut meliputi, wawancara kompetensi dan Bahasa Inggris dengan 32 penguji yang berasal dari Hakim Agung, Pejabat Eselon I, Hakim Tinggi dan Hakim Yustisial.

acara tes wawancara seleksi kompetensi bidang wilayah Jakarta diselenggarakan dari tanggal 7-9 Desember 2021, bertempat digedung Sekretariat Mahkamah Agung, Jln Jenderal Ahmad Yani Kav 58 – Bay Pass Cempaka Putih Timur, Jakarta Pusat.

Tes ujian wawancara ini dilaksanakan dengan menerapkan protokol Kesehatan yang sangat ketat, dimulai dengan mengukur suhu badan, memakai masker dan mencuci tangan dengan air atau dengan hand sanitizer. (Humas)