Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melepas Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung Dr. Zahrul Rabain, S.H., M.H. pada 28 April 2023 di ruang Conference Centre, gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Zahrul Rabain merupakan pria kelahiran Kuantan Singingi, pada 24 April 1953, tahun ini ia memasuki usia ke-70, maka sesuai Peraturan yang ada, tugasnya sebagai Hakim Agung selesai sudah.

Karir Zahrul sebagai hakim dimulai pada tahun 1983. Profesi hakim pernah membawanya bertugas ke beberapa daerah di Indonesia, di antaranya ia pernah bertugas di Muara Bulian, Jambi, Bangko, Makassar, dan lainnya. Karirnya sebagai hakim sempurna di puncak cita-cita hakim yaitu menjadi hakim agung. Setelah melewati fit and proper test di Komisi Yudisial dan Komisi III DPR RI, ia dinyatakan lulus dan dilantik menjadi Hakim Agung pada 1 November 2013.

Hakim yang terkenal dengan integritas tinggi ini kemudian dilantik menjadi Ketua Kamar Pengawasan Mahkamah Agung pada 7 Mei 2021 menggantikan Dr. H. Andi Samsan Nganro, S.H., M.H. yang telah terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial.

Dalam sambutan perpisahannya, pria yang terkenal dengan kepandaian membuat pantun ini menyampaikan bahwa tugasnya sebagai hakim kurang lebih sudah 40 tahun. Dalam masa-masa itu ia menikmati tugasnya dengan bahagia, karena ia menjadikan pekerjaan sebagai ibadah.

“Saya menjadikan tugas ini sebagai ladang ibadah saya kepada Allah. Sebagai hakim jika ijtihadnya salah, maka akan mendapatkan pahala satu, jika benar di mata Allah, maka akan mendapatkan pahala 10 kali lipat,” ujarnya.

Ia menegaskan bahwa Allah Yang Maha Kuasa selalu melihat apa yang manusia kerjakan, untuk itu ia selalu memutus perkara-perkara yang ditanganinya karena Allah.

“Saya berharap semoga Allah memberikan imbalan pahala atas dedikasi yang telah saya berikan kepada dunia peradilan selama ini,” harapnya.

Ketua Mahkamah Agung Prof. Syarifuddin menyampaikan dalam sambutannya bahwa Zahrul Rabain merupakan hakim karir yang sejak dulu terkenal dengan integritas dan kebaikannya. Ia menyatakan bahwa tidak salah jika di akhir-akhir masa pengabdiannya sebagai wakil Tuhan di muka bumi, ia ditugaskan sebagai Ketua Kamar Pengawasan, salah satu posisi pimpinan Mahkamah Agung yang memiliki tugas dan fungsi memberikan pengawasan kepada insan peradilan di seluruh Indonesia.

Pada kesempatan tersebut ia menyatakan bangga dan bahagia bisa melepas Zahrul Rabain. Kebanggan itu dikarenakan Zahrul bisa melepas tugasnya dengan akhir yang baik, sehat, dan tanpa cela. Menurutnya, bisa lulus dengan tanpa cela, tanpa cacat merupakan prestasi gemilang. Hal tersebut merupakan harapan semua hakim.

“Mohon doakan kami-kami ini Pak, agar kami juga bisa purnabakti seperti Bapak. Sehat dan tanpa cela sedikit pun,” pintanya kepada Zahrul.

Ia juga memohon maaf kepada Zahrul jika selama bersama baik dalam urusan kedinasan maupun pribadi terdapat kesalahan pada ucapan maupuntindakan.

Di akhir sambutannya, ia berdoa semoga Zahrul Rabain dan istri bisa menikmati masa-masa pensiun dengan sehat dan bahagia bersama anak, cucu, dan keluarga besar.

Acara ini dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, Hakim Ad hoc, Sekretaris Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, serta para Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung. Acara ini diikuti pula secara virtual oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama dari seluruh Indonesia, serta insan peradilan dari seluruh pelosok Indonesia. (azh/PN/photo:Sno)

Jakarta-Humas: Jakarta – Humas : Filianingsih Hendarta mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubenur Bank Indonesia dihadapan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial  Dr. H. Sunarto, S.H., M.H, pada hari Selasa, 18 April 2023, bertempat digedung Kusumaatmaja lantai 14, gedung Mahkamah Agung.

“bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur BI langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga.

Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga. Termasuk janji atau pemberian dalam bentuk apapun.

Saya bersumpah bahwa saya akan melaksanakan tugas dan kewajiban Deputi Gubernur BI dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah bahwa saya akan setia terhadap negara, konstitusi dan haluan negara”, ujar Filianingsih dihadapan Wakil Ketua MA Bidang Yudisial

Pengucapan sumpah jabatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Joko Widodo Nomor, 21/P Tahun 2023 tanggal 15 Maret 2023. Filianigsih menggantikan Dody Budi Waluyo yang masa jabatannya berakhir hari ini.

Acara pengucapan sumpah ini, dihadiri oleh Gubenur Bank Indonesia, para ketua Kamar pada Mahkamah Agung, pejabat Eselon I dilingkungan Mahkamah Agung serta undangan lainnya. (Humas)

Jakarta-Humas: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) melakukan kegiatan berbagi sembako gratis pada Rabu, 12 April 2023. Kegiatan ini dilakukan dalam rangka menyambut hari Raya Idulfitri 1444 H.

Dr. H. Yasardin, S.H., M.Hum, selaku Ketua Umum Pengurus Pusat IKAHI menyampaikan dalam sambutannya bahwa sembako ini diberikan kepada 1349 penerima yang terdiri atas pegawai honorer, petugas kebersihan, dan petugas keamanan yang ada di lingkungan Mahkamah Agung. Ia melanjutkan bahwa kegiatan ini merupakan agenda rutin yang dilakukan IKAHI setiap akhir Ramadan sebagai bukti kepedulian terhadap sesama.

Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial yang menjabat sebagai Pelindung IKAHI, Dr. Sunarto, S.H., M.H. menyatakan bahwa kegiatan ini sangat baik dan bermanfaat. Ia bersyukur di tengah krisis ekonomi global, IKAHI masih berkiprah dengan memberikan kebahagiaan untuk sesama melalui pembagian sembako.

“Saya bangga, di tengah krisis global yang terjadi, IKAHI masih sempat memikirkan sesama, masih sempat berbagi, saya ucapkan terima kasih bagi semua yang telah berkontribusi,” katanya.

Pada kesempatan yang sama, ia menyatakan bahwa sebaik-baik manusia adalah yang bisa memberikan manfaat kepada sesama. Manfaat tersebut bukan hanya berupa materi,  namun juga Bisa diberikan lewat tutur kata dan sikap. Untuk itu, ia mengajak semua untuk menjaga jaga sikap dan tutur kata,  agar bisa menebar bermanfaat bagi sesama.

Ia sangat menyambut baik kegiatan ini dan berharap organisasi lain, khususnya organisasi yang ada di Mahkamah Agung bisa melakukan hal yang sama.

Kegiatan ini dihadiri pula oleh Ketua Kamar Agama dan Ketua Kamar Militer yang menjabat sebagai penasihat IKAHI serta para pengurus IKAHI Pusat. (azh/RS/photo:Sno)

Jakarta – Humas : Senin tanggal 10 April 2023, bertempat di Grand Mercure Kemayoran Jakarta, berlangsung Focus Group Discussion (FGD) Proposal Naskah Urgensi Tata Kelola Arsip Perkara Secara Digital Pada Mahkamah Agung. Pentingnya pembahasan naskah urgensi ini disampaikan dalam Laporan Kegiatan oleh Kapuslitbang Hukum& Peradilan MA RI, DR. H. Andi Akram, S.H., M.H., yang bertujuan agar manajemen internal terkait arsip perkara di Mahkamah Agung menjadi lebih baik. Kemudian dalam sambutan sekaligus membuka kegiatan ini, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA RI, Bambang H. Mulyono, S.H., M.H., menyampaikan bahwa tata Kelola arsip perkara secara digital diharapkan dapat mendukung manajemen perkara yang efektif dan efisien serta menunjang visi misi Mahkamah Agung.

“Pentingnya perlindungan terhadap arsip perkara sebagai arsip vital negara yang bisa saja musnah, hilang, atau rusak karena bencana dan sebagainya”, disampaikan Dr. Rosfiana, S.H., M.H. dalam paparannya selaku Koordinator Tim Penyusun Naskah Urgensi. Kemudian juga disampaikan bahwa belum adanya produk hukum kebijakan Mahkamah Agung yang khusus mengatur tata kelola arsip perkara menjadi latar belakang penyusunan naskah urgensi ini.

Acara diskusi pada sesi pertama dihadiri oleh Para Narasumber dari Mahkamah Agung. Yang Mulia Hakim Agung Dr. Pri Pambudi Teguh, S.H., M.H. menyampaikan bahwa penggunaan teknologi tidak dapat dihindari dalam mewujudkan peradilan yang agung. Untuk itu diperlukan perubahan mindset, kemampuan penguasaan teknologi informasi, dengan dukungan sarana dan prasarana, serta sumber daya manusia. Terkait pengelolaan arsip perkara di Mahakamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Ridwan Mansyur, S.H., M.H., mengharapkan dengan adanya arsip perkara digital ke depannya dapat lebih memudahkan dalam pencarian dan penemuan arsip perkara mengingat tren arus perkara yang semakin meningkat dan sarana penyimpanan arsip yang terbatas. Pada kesempatan tersebut, Kepala Biro Hukum & Humas MA RI, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., mendukung kearsipan perkara dan administrasi umum serta proses digitalisasinya. Sebagaimana yang selama ini telah dilakukan Mahkamah Agung dalam aplikasi e-Court dan e-Berpadu. Kemudian, sebagai bentuk dukungan sarana dan prasarana sekaligus langkah dalam manajemen risiko, bentuk penyimpanan salinan (back up) arsip perkara elektronik dilakukan dalam server lokal dan komputasi berbasis awan (cloud server). Mengingat pentingnya manajemen pengarsipan, disampaikan juga oleh Para Narasumber perlunya reorganisasi di Mahkamah Agung terkait jabatan yang melaksanakan pengelolaan arsip perkara termasuk pengarsipan administrasi perkara dan putusan.

Pada sesi kedua, hadir Para Narasumber yang berasal dari eksternal Mahkamah Agung. Dalam presentasinya, Dr. Edmon Makarim, S.H., LL.M. menyampaikan tentang autentikasi arsip perkara secara elektronik berikut contoh best practices di negara lain. Dekan Fakultas Hukum Universitas Indonesia tersebut juga menegaskan bahwa arsip yang mempunyai kekuatan pembuktian adalah arsip yang terjamin autentik dan terpercaya. Pada presentasi berikutnya, Prof. Yudho Giri Sucahyo, S.Kom., M.Kom., Ph.D. CISA, CISM, Guru Besar Fakultas Ilmu Komputer Universitas Indonesia, memaparkan bahwa pengelolaan arsip perkara secara digital merupakan langkah MA menuju tata kelola yang inklusif berbasis teknologi informasi. Sebagai gambaran, Prof. Yudho memberikan contoh transformasi digital pada badan peradilan dari berbagai negara termasuk Indonesia. Dalam Cetak Biru MA ditetapkan bahwa pembenahan teknologi informasi menjadi salah satu prioritas perubahan. Dalam sesi ini juga hadir dari Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI) yang merupakan mitra Mahkamah Agung dalam penyelenggaraan tata kelola arsip perkara. Kepala Pusat Pengkajian dan Pengembangan Sistem Kearsipan ANRI, Dr. Muhammad Sumitro, S.H., M.A.P., menyampaikan bahwa arsip merupakan aset nasional dan sangat berkaitan dengan pelayanan publik. Arsip perkara juga memiliki peran strategis dalam penegakan hukum karena merupakan alat bukti yang sah.

Peserta FGD yang hadir adalah para stakeholders dari berbagai Kementerian/ Lembaga, Akademisi, dan Praktisi Hukum. Dalam sesi diskusi, Peserta menyampaikan pertanyaan diantaranya terkait penentuan ruang lingkup arsip perkara, proses autentikasi arsip perkara elektronik, dan  kewenangan pelaksananya. Risiko gangguan keamanan sistem jaringan, peran Arsiparis, serta pentingnya ketersediaan sarana dan prasarana penunjang menjadi perhatian sekaligus masukan dari Peserta bagi penyusunan naskah urgensi ini.(Humas)

Jakarta-Humas: Dr. H. Sunarto, S.H., M.H mengucapkan sumpah jabatan sebagai wakil ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dihadapan Presiden RI Joko Widodo, pada hari Senin 3 April 2023, bertempat di Istana Negara Jakarta.

Pelantikan itu berdasarkan surat Keputusan Presiden No 12 P tahun 2023 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Wakil Ketua Mahkamah Agung

“Demi Allah saya bersumpah bahwa saya akan memenuhi kewajiban Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan sebaik baiknya dan seadil adilnya,memegang teguh Undang-undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 dan menjalankan segala peraturan perundang-undang dengan selurus-lurusnya menurut Undang-undang dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 serta berbakti kepada nusa dan bangsa’’Ucap Sunarto dihadapan Presiden.

Dalam Sidang khusus  pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. Pria asal Sumenep tersebut unggul 27 suara di antara empat calon lainnya.

Berikut adalah empat calon Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dengan suara yang diraihnya:

1. Dr. H. Sunarto, S.H., M.H. meraih 27 suara
2. Dr. Yulius, S.H., M.H. meraih 12 suara
3. Dr. H. Haswandi, S.H., S.E., M.Hum., M.M. meraih 3 suara
4. Prof. Dr. Surya jaya S.H., M.Hum meraih 2 suara

Hadir dalam pengucapan sumpah tersebut, Ketua Mahkamah Agung, Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Komisi Yudisial, Menteri kabinet Indonesia maju, kapolri, panglima TNI, Sekretaris Mahkamah Agung serta undangan lainnya. (Humas)