Oleh : HASANUDIN, S.H., M.H.,

Akreditasi standar Indonesia Court Performance Excellence (ICPE) menempatkan kepemimpinan (leadership) sebagai komponen penting yang menentukan penilaian.  Score maksimal 200 dari total 1000 akan didapatkan bila leadership dianggap sempurna.  Selain leadership masih ada penilaian terhadap strategic planning (score 100), customer focus (score 200), document system (score 100), resource management (score 100), process management (score 200) dan performance result (score 100).  Nilai excellent didapatkan bila mencapai score minimal 700.

Leadership akan diaudit pada sesi pertama.  Pada sesi tersebut sudah akan tergambar elemen akreditasi lainnya.  Bila leadership bagus, maka dapat dipastikan elemen lain juga bagus.  Bila leadership minimalis, maka sebaliknya akan terpapar berbagai kelemahan dalam elemen lainnya.

Sistem boleh matang, sumber daya boleh hebat, tetapi tanpa leadership yang baik tidak akan berfungsi maksimal. Lagi pula budaya kita sangat paternalistik, kebapakkan, sehingga organisasi peradilan sangat bergantung kepada siapa yang memimpin.  Kepedulian pimpinan berpengaruh besar terhadap kemajuan, kemandegan maupun jatuh bangunnya organisasi.

Pimpinan Sebagai Panutan

Kepemimpinan adalah seni, bukan hard skill yang didapatkan dari perkuliahan, tetapi tumbuh dari pengalaman.  Kepemimpinan merupakan soft skill yang terasah selaras dengan pemahaman, kedewasaan dan kematangan jiwa.  Suatu style kepemimpinan yang teruji cocok, belum tentu cocok diterapkan di organisasi lain.  Sangat kasuisitis, sehingga semestinya seorang pimpinan terlebih dahulu melakukan pemetaan (mapping) terhadap semua potensi sumber daya.  Dengan begitu akan diketahui semua kekuatan dan kelemahan sehingga tindakan tepat dapat diambil sesuai karakteristik yang ada.

Pimpinan harus menjadi panutan (role model).  Baik dalam hal kapasitas maupun integritas, baik dalam ucapan maupun tindakan.  Kata Ki Hadjar Dewantara “ing ngarso sung tulodho, ing madyo mangun karso, tut wuri handayani”.  Pimpinan harus menjadi suri tauladhan, bahkan di tengah kesibukan tetap harus membangkitan dan menggugah semangat jajarannya.  Pimpinan harus selalu memberikan dorongan moral yang menumbuhkan kreatifitas dan inovasi.

Respek dan hormat akan didapatkan bila pimpinan telah menjadi panutan. Hal itu akan memunculkan sikap kesukarelaan mengikuti pimpinan.  Selanjutnya tinggal mengisi ulang (reload) dengan selalu meningkatkan pengaruh. Kata John C. Maxwell “leadership is influence…nothing more, nothing less”.

Apabila ini didapat, langkah mudah melakukan perubahan sudah di depan mata.  Visi besar pimpinan dapat segera dilaksanakan.

Butuh Peran Lebih Pimpinan

Sesunguhnya mempelajari makalah-makalah terkait akreditasi cukup membingungkan.   Sangat abstrak ditambah dengan istilah-istilah yang tidak familiar sehingga tidak mudah menterjemahkan dan mengaplikasikannya dalam tugas sehari-hari.  Sosialisasi belum intens menjangkau daerah-daerah khususnya luar Jawa, sehingga belum tentu dalam satu pengadilan terdapat hakim atau pegawai yang memahami konsep akreditasi.

Harus diakui menerapkan akreditasi standar ICPE tidak segampang menerapkan standar manajemen mutu ISO.  Akreditasi ICPE meliputi standar  manajemen mutu ISO 9001:2008 yang diperkaya dengan international framework court excellence (IFCE), pelaksanaan reformasi birokrasi, pembangunan zona integritas, standar pengawasan Badan Pengawasan Mahkamah Agung dan standar penilaian Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum tahun 2014.

Peran pimpinan sangat penting. Untuk mendapatkan kepercayaan dari jajarannya, maka ia harus dapat memberikan solusi atas setiap permasalahan penerapan akreditasi.  Untuk itu pimpinan harus mempunyai semangat belajar melebihi semua.  Pimpinan harus menterjemahkan konsep akreditasi yang abstrak menjadi kebijakan kongkrit.  Sekaligus memetakan dan menjadwalkan kegiatan-kegiatan menuju penerapan akreditasi.

Pemahaman tentang administrasi peradilan sangat diperlukan.  Memang tugas administrasi sehari-hari dilaksanakan oleh panitera dan sekretaris, tetapi sesungguhnya pimpinan adalah administrator tertinggi.  Pemahaman tentang administrasi diperlukan berkelindan dengan kemampuan manajerial.  Dua hal itu akan berguna dalam proses menuju penerapan akreditasi.

Penutup

Langkah menuju penerapan akreditasi harus dimulai dari komitmen bersama pimpinan, hakim dan seluruh pegawai.  Membangun komitmen bersama dapat dimulai dengan memberikan semangat dan motivasi, kemudian menanamkan nilai-nilai tentang pentingnya pemenuhan kewajiban dan jiwa pengabdian.

Selebihnya tinggal melaksanakan tugas-tugas administrasi sesuai buku II, melaksanakan semua ketentuan Mahkamah Agung tentang penyelenggaraan peradilan, menerapkan konsep 5 R (ringkas, rapi, resik, rawat dan rajin) dan 3 S (senyum, salam, sapa) serta melaksanakan program-program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas.

Pedomani dan terapkan quote “tulis apa yang dikerjakan, kerjakan apa yang ditulis”.  Untuk memenuhi syarat manajemen mutu ISO, persiapkan diantaranya struktur manajemen mutu, kebijakan mutu, sasaran mutu, manual mutu, instruksi kerja terkait manajemen representatif, standar operasional prosedur, survey kepuasan masyarakat, audit internal, dan tinjauan manajemen.

Akreditasi penjaminan mutu bertujuan mewujudkan performa peradilan yang unggul (prima).  Hakekat sesungguhnya merupakan pelaksanaan reformasi birokrasi, sehingga tiga sasaran utama reformasi birokrasi harus terwujud, yaitu organisasi yang bersih KKN, peningkatan kapasitas dan akuntabilitas, dan peningkatan kualitas pelayanan publik.

Pengalaman penulis, banyak hal yang perlu dikerjakan dan dibenahi untuk menuju akreditasi.  Oleh karena itu mempersiapkan akreditasi butuh waktu yang tidak sedikit.  Persiapan secara instan mungkin berhasil, tetapi menurut penulis akan gagal merubah budaya kerja (culture set) dan pola pikir (mind set).

Oleh : Irwanto, S.H. (Juru bicara Pengadilan Negeri Tilamuta)

“Adalah sesuatu yang khayal melakukan manajemen perubahan hanya dilakukan oleh pemimpin saja, Pemimpin saja bersama aparaturnya tidak cukup melakukan manajemen perubahan tanpa adanya tekad, komitmen, kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan, namun adalah sesuatu yang nyata melakukan manajemen perubahan bersama pemimpin dan aparaturnya dengan tekad, komitmen, kemauan yang kuat untuk melakukan perubahan”.

Akreditasi (accreditation) dalam arti sempit adalah mendapat pengakuan/penilaian dari lembaga yang berwenang, atau secara umum dikenal dikalangan masyarakat/masyarakat international adalah Standar Sertifikasi ISO 9001:2008 yaitu standar internasional dibidang sistem manajemen mutu dalam suatu organisasi.

Ditjen Badilum dengan mengacu pada Standar Sertifikasi ISO 9001:2008 telah menggagas Sistem Akreditasi Badan Peradilan Umum dengan membentuk Tim Akreditasi Internal untuk melakukan audit pada pengadilan-pengadilan di bawah Badan Peradilan Umum yang akan mengajukan akreditasi/Sertifikasi ISO 9001:2008 dengan bekerjasama dengan perusahaan  penyedia sertifikasi ISO. Namun banyak pengadilan/Pejabat pengadilan/Aparatur pengadilan masih awam tentang Sistem Akreditasi/Standar Sertifikasi ISO 9001:2008, sehingga berpendapat akreditasi adalah sebagai suatu hal yang baru dan bahkan dikalangan pejabat pengadilan cukup membingungkan dan menimbulkan banyak pertanyaan tentang akreditasi itu apa?, bagaimana cara mempersiapkannya?, memulainya dari mana?, konsepnya seperti apa? dan berapa biaya yang harus disiapkan?. Pertanyaan-pertanyaan tersebut sangat wajar karena gagasan sistem akreditasi dilatar belakangi oleh adanya Sertifikasi Manajemen Mutu ISO 9001:2008 oleh lembaga penilai independen melalui audit penjaminan mutu sesuai standar internasional oleh beberapa pengadilan dengan menggunakan anggaran swadaya.

Penilaian terhadap mutu manajemen pada Mahkamah Agung khususnya Badan Peradilan Umum pada pengadilan tingkat pertama telah dilakukan secara berjenjang dimana Pengadilan Tinggi melakukan pengawasan dan pembinaan 2 kali dalam setahun, dengan memberikan penghargaan terhadap pengadilan dengan sistem administrasi terbaik, dan melaporkannya ke Badan Peradilan Umum serta Ke Mahkamah Agung. Penilaian oleh lembaga sendiri pada saat ini dirasa tidak cukup namun juga membutuhkan pengakuan dari lembaga lain seperti pengakuan dari lembaga penilai independen sesuai standar internasional, karena Badan Peradilan dewasa ini khususnya Badan Peradilan Umum terus diuji oleh banyaknya laporan–laporan masyarakat tentang ketidakpercayaan terhadap pengadilan, ketidakpercayaan terhadap hakim dalam memutus suatu perkara ditambah panjangnya birokrasi-birokrasi yang harus dilalui oleh pencari keadilan dalam mencari keadilan dalam perkaranya.

Ketidak percayaan masyarakat, ketakutan masyarakat khususnya pada masyarakat level menengah ke bawah berhubungan dengan pengadilan sangat dirasakan, mulai dari hal-hal terkecil ketika masyarakat ingin mendapatkan informasi, akan memilih datang ke instansi lain atau pihak lain dari pada ke pengadilan itu sendiri, meskipun informasi itu seyogyanya datang dari pengadilan sehingga masyarakat tersebut mendapatkan informasi yang tidak lengkap, tidak akurat dan bahkan bertentangan dengan keadaan-keadaan sebenarnya sehingga memunculkan stigma yang makin buruk terhadap kenerja pengadilan.

Keadaan seperti ini tentulah sangat dilematis jika pandangan masyarakat khususnya masyarakat pencari keadilan, terkhusus lagi masyarakat menengah ke bawah jika pola pikir/maindset mereka bahwa hukum/pengadilan tajam ke bawah, tidak berpihak pada mereka maka kepercayaan pengadilan semakin tergerus. Tentunya pola pikir/maindset masyarakat, pendapat-pendapat tokoh masyarakat dengan segala opininya harus dijadikan kritikan yang membangun untuk segera melakukan perubahan yang sifatnya aktif yang langsung dapat diakses masyarakat, meningkatkan layanan-layanan informasi masyarakat yang ramah dan santun dengan penyediakan petugas layanan informasi yang selalu siap membantu masyarakat pencari keadilan, memberikan informasi hukum tentang fakta pengadilan yang terukur melalui Jurubicara pengadilan adalah merupakan bentuk manajemen perubahan  yang memihak kepada masyarakat sehingga masyarakat dapat menilai pengadilan, “bahwa pengadilan sudah sangat terbuka, ibaratnya rumah kaca yang didalamnya memperlihatkan cara kerja yang transparan, tidak memihak, dan tidak mudah diintervensi dengan mengedepankan prinsip equal.

Pada contoh di atas di Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II telah berkomitmen melakukan manajemen perubahan dengan menetapkan dan melaksanakan pelayanan Standar Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum – Indonesian Court Performance Excelence/ICPE. Komitmen tersebut dimulai dengan melakukan perubahan-perubahan pelayanan publik yang ramah dan santun kemudian melakukan perubahan peningkatan layanan pada sistem administrasi manajemen dan teknis administrasi manajemen.

Dahulu Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II memiliki kantor dengan kesan tidak bersih dan kotor, sampah-sampah plastik, puntung rokok tampak dimana-mana, toilet-toilet tidak diurus dengan bersih dan terkadang bau, ruangan-ruangan tidak ditata dengan rapi, taman terkesan diurus seadanya dengan rumput tinggi dan taman lainnya tidak terurus bahkan terkesan tidak tersentuh, parkiran tidak diatur dan kelihatan tidak beraturan, tehnik administrasi persidangan disebahagian besar perkara berjalan tidak dilaksanakan sebagaimana mestinya, dimana panitera pengganti terlambat menyerahkan berita acara persidangan akibatnya ke putusan Hakim dan minutasi perkara menjadi tunggakan pada sistem SIPP. Contoh-contoh tersebut terjadi dahulu dan sekarang Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II kelihatan tampak bersih dan rapi, gedung kantornya tidak mewah namun kelihatan terawat dengan taman-taman yang hijau dan asri, suara burung peliharaan yang digantung tersusun rapi, ruangan-ruangan tertata rapi dengan penunjuk-penunjuk arah, toilet-toilet tampak bersih dan harum, sistem tehnik administrasi persidangan berjalan sesuai ketentuan sehingga ketaatan dan kepatuhan pengimputan SIPP dengan persentase di atas rata-rata, parkiran diatur dengan sangat baik dimana petugas pelayanan siap membantu sesuai kebutuhan masyarakat dan beberapa inovasi-inovasi layanan yang merupakan inovasi andalan Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II.

Pencapaian tersebut merupakan komitmen dalam melakukan manajemen perubahan yang bukanlah hal mudah dan tidak semudah membalikkan telapak tangan, butuh pengorbanan yang cukup besar baik pemikiran, tenaga dan biaya atau dengan kata lain jika diukur dengan uang ataupun materi akan sangat mahal dan bahkan akan menimbulkan pertanyaan dalam tanda kutip, dari mana perolehan uang dalam melakukan perubahan itu?

Prinsip kerja Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II adalah “bekerja bersama-sama, sama-sama bekerja”, Ketua dan wakil serta Hakim turun ke bawah bekerja bersama-sama dengan memaksimalkan keahlian tiap-tiap pegawai dan tenaga honorer sehingga betul pendapat akreditasi/Sertifikasi ISO 9001:2015 adalah mahal karena pemikiran, keahlian dan tenaga cukup besar yang disumbangkan oleh segenap Hakim, Aparatur dan Tenaga Honorer, tidak bisa dinilai dengan materi/uang/mahal, tapi hasilnya dapat dihitung bahwa kesemuanya adalah hasil kerja keras dalam meningkatkan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadlian.

Dengan ditetapkannya sistem Manajemen mutu Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II pada tanggal 8 Agustus 2016, sangat dirasakan manfaatnya, karena sistem manajemen langsung berjalan dengan sangat baik, masyarakat pencari keadilan tidak ragu lagi datang meminta informasi kepada pegadilan dan bahkan masyarakat pencari keadilan memuji layanan-layanan publik yang disediakan dan menyatakan puas dengan sistem administrasi pada Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II .

Sistem Akreditasi yang digagas Ditjen Badilum adalah merupakan suatu pola manajemen perubahan yang handal yang sepatutnya pengadilan-pengadilan di bawah Ditjen Badilum ikut berpartisipasi dengan mengajukan dan menetapkan diri melakukan manajemen perubahan melalui Sistem Manajemen Mutu karena melalui Sistem Akreditasi maka terwujudnya Badan Peradilan yang Agung dimulai hari ini.

Oleh : Irwanto, S,H. (Juru bicara Pengadilan Negeri Tilamuta)

Terakreditasi dengan nilai A excellent dan meraih penghargaan Sertifikasi ISO 9001:2015, Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II dituntut harus lebih mampu mempertahankan hasil dan nilai yang didapat. Tuntutan ini muncul karena Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II dengan sendirinya menjadi pengadilan negeri percontohan atau rujukan bagi pengadilan negeri lain di bawah Mahkamah Agung.

Adalah menjadi tantangan sebagai pengadilan negeri percontohan atau rujukan yang dilihat dari letak geografisnya berada di wilayah pedalaman, namun mampu memberikan hasil dan nilai A excellent dan juga menjadi terbaik ke-dua dalam mengelola website.

Pencapaian ini menjadi dasar bagi Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II untuk lebih meningkatkan pelayanan publik, menciptakan ide-ide pelayanan yang berkualitas, menciptakan inovasi layanan berbasis informasi teknologi. Dan Inovasi informasi teknologi ini adalah merupakan inovasi yang wajib pada saat ini untuk memberi ruang akses yang lebih mudah bagi pencari keadilan dan pengguna informasi pada pengadilan.

Pendapat ini muncul, setelah penulis mengamati adanya semangat dari para Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II untuk lebih berpartisipasi memberikan layanan berbasis informasi teknologi dengan membuka Forum Diskusi Hakim dengan tema “Inovasi layanan berbasis informasi teknologi” yang memunculkan banyak ide-ide brilian berbasis informasi teknologi.

Bahkan untuk menindaklanjuti ide-ide tersebut telah dibentuk Tim Penanganan Inovasi Layanan Berbasis Informasi Teknologi yang akan menelaah dan menindaklanjuti ide-ide menjadi layanan inovasi informasi teknologi sebagai inovasi andalan berikutnya oleh Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II.

Itulah sebabnya Forum Diskusi Hakim Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II yang membahas tentang hukum, permasalahan hukum dan perkembangan hukum bergeser bukan lagi membahas tentang hukum semata tetapi juga membahas tentang teknis dan administrasi pada kepaniteraan dan kesekretariatan serta inovasi layanan.

Hal ini didasarkan pada tupoksi hakim bukan lagi hanya menerima dan memutus perkara tetapi wajib mengetahui perkembangan teknologi sehingga mampu berperan dalam hukum dan teknologi terutama memberikan layanan hukum kepada masyarakat berbasis informasi teknologi. Ide-ide yang diciptakan nantinya bukan hanya sebagai layanan kepada masyarakat yang dapat diakses kapanpun dan dimanapun tetapi juga sebagai sarana kontrol oleh Ketua/Hakim atau atasan langsung tiap-tiap bagian terhadap tupoksinya.

Ini berarti pencapaian oleh Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II bukan sebagai titik akhir dalam berkarya namun sebagai awal untuk menciptakan karya-karya baru yang lebih inovatif berbasis informasi teknologi yang kini sedang dipersiapkan untuk mewujudkan pemberian layanan yang lebih mudah yang dapat diakses oleh seluruh lapisan masyarakat pencari keadilan atau pengguna informasi..

Tilamuta, 8 November 2016,

Hormat Kami