Bandung – Humas :”Memasuki hari ke – 2 Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2019, sesuai dengan Agenda, para pimpinan Mahkamah Agung RI dan seluruh peserta Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2019 mengikuti senam pagi dan jalan sehat di area Dago Pakar Bandung, dilanjutkan dengan pembahasan Rapat Pleno Kamar yang dibagi menjadi :

– Pleno Kamar Teknis

1.Kamar Pidana
Dengan Pimpinan Rapat :
Dr. suhadi SH, MH
Anggota :
Hakim Agung Kamar Pidana
Hakim Ad Hoc Tipikor
Panitera Muda Perkara Pidana,
Panitera Muda Perkara Pidana Khusus
Panitera Muda Kamar Pidana
Panitera Pengganti Kamar Pidana

2.Kamar Perdata
Dengan Pimpinan Rapat :
Dr.H.M Syarifuddin SH, MH
Anggota :
Hakim Agung Kamar Perdata
Hakim Adhoc PHI
Panitera  Muda Perkara Perdata
Panitera Muda Perkara Perdata Khusus
Panitera Pengganti Kamar Perdata

3.Kamar Agama
Dengan Pimpinan Rapat :
Dr. H. Amran Suadi SH, MH
Anggota :
Hakim Agung Kamar Agama
Panitera Muda Perdata Agama
Panitera Pengganti Kamar Agama

4.Kamar Tata Usaha Negara
Dengan Pimpinan Rapat :
Dr. Supandi SH, MH
Anggota :
Hakim Agung Kamar TUN
Panitera Muda Kamar TUN
Panitera Pengganti Kamar TUN

5.Kamar Militer
Dengan Pimpinan Rapat :
Dr. Drs. Burhan Dahlan,.SH.,MH
Anggota :

Hakim Agung Kamar Militer
Panitera Muda Perkara Militer
Panitera Pengganti Perkara Militer

–  Pleno Kamar Non Teknis

1. Kamar Sekretariat.
Dengan Pimpinan Rapat :
Dr. H.Sunarto SH.,MH
Anggota :

Panitera Mahkamah Agung RI
Sekretaris Mahkamah Agung RI
Dirjen Badan Peradilan Umum
Dirjen Badan Peradilan Agama
Dirjen Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara
Kepala Badan Pengawasan
Kepala Badan Litbang Diklat Hukum dan Peradilan.

Selanjutnya, Tim Perumus membacakan dan menyerahkan hasil rumusan Pleno Kamar kepada Para Pimpinan dan mendengarkan masukan,tanggapan serta sumbang saran dari seluruh peserta Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI tahun 2019.

Di penghujung acara Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI Tahun 2019, Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M Hatta Ali, SH.,MH mengucapkan terimakasih kepada seluruh peserta Rapat Pleno Kamar MA RI Tahun 2019 yang telah berpartisipasi dalam kegiatan ini sehingga Rapat Pleno kamar MA RI Tahun 2019 dapat berjalan dengan lancar. (Ip/RS/Photo – Pepy)

Bandung – Humas : Rapat Pleno Kamar Mahkamah Agung RI dibuka secara resmi oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. M. Hatta Ali, pada Minggu 3 November 2019 yang bertempat di Hotel Intercontinental Dago Pakar,Bandung.

Acara diawali dengan penyampaian Laporan Pelaksanaan Pleno Kamar Mahkamah Agung Tahun 2019 oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, DR. H.M. Syarifuddin, SH., MH. yang sekaligus merupakan Ketua Panitia Rapat Pleno Kamar 2019.
Dalam laporannya disampaikan kegiatan Rapat Pleno kali ini diikuti oleh 202 peserta, dengan rincian 195 peserta yang hadir dan 7 peserta yang berhalangan hadir. Lebih lanjut, Syarifuddin mengatakan Rapat Pleno Kamar akan membahas mengenai persoalan-persoalan yang terjadi pada masing-masing kamar dan mencari pemecahan solusi dari persoalan-persoalan tersebut

.Pada kesempatan yang sama Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H.M. Hatta Ali, menyampaikan arahannya kepada para peserta Rapat Pleno Kamar 2019 tentang tujuan dan esensi pleno kamar, selain itu Hatta Ali juga membahas mengenai pentingnya peran dan profesionalitas Hakim Agung dalam memutus perkara.
Dalam penyampaiannya Hatta Ali mengatakan Rapat Pleno kali ini menjadi kesan yang mendalam baginya karena menjadi Rapat Pleno terakhir di masa kepemimpinannya. Beliau berharap RPK ini dapat menghasilkan rumusan-rumusan yang dapat menjadi legacy untuk generasi selanjutnya.

Kegiatan Rapat Pleno Kamar akan dilaksanakan selama 3 hari, mulai tanggal 3-5 November 2019 dan diikuti seluruh Ketua Kamar, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc, Pejabat Eselon I dan II, para Panmud Perkara, para Panmud Kamar, para Hakim Yustisial di lingkungan Mahkamah Agung RI.(En/Ip/Photo-Pepy/Rs)

Mega mendung – Humas : Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., M.H., memberikan ceramah umum bagi Calon Hakim lingkungan Peradilan Umum dan Lingkungan Peradilan Agama dengan tema “Peran Mahkamah Agung Dalam Rangka Menyiapkan Hakim Profesional Melalui Program Pendidikan dan Pelatihan Calon Hakim Terpadu”, bertempat di gedung Pusdiklat Litbang Hukum dan Peradilan, Ciawi Bogor pada hari Kamis,31/10/2019.

Dalam ceramahnya Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial mengutarakan mengenai seorang Hakim yang profesional idealnya harus memenuhi 3 kriteria yaitu: Intelektualitas (Hard Competency), Keahlian atau skill (experience) dan Integritas (Soft Competency), sehingga seorang Hakim bukanlah dilahirkan, tapi dibentuk dengan nilai Integritas, intelektualitas dan keahlian.

“Integritas bisa dilakukan dengan banyak cara, salah satunya dengan berperilaku jujur, bertanggung jawab dan dapat dipercaya serta konsisten.” tutur Mantan Kepala Badan Pengawasan.

Perilaku jujur, memegang teguh prinsip-prinsip kebenaran, etika, dan moral, serta berbuat sesuai dengan perkataan, merupakan karakteristik integritas.

“Integritas memberikan kebebasan sepenuhnya, karena dengan berintegritas berarti kita tidak mempunyai sesuatu yang ditakutkan sebab kamu tidak mempunyai sesuatu yang disembunyikan.” Demikian pesan Dr. Sunarto yang didampingi oleh Sekretaris Litbang Diklat Hukum dan Peradilan, para mentor dan juga Widiaswara.  Acara ditutup dengan foto bersama dengan para Calon Hakim Lingkungan Peradilan Umum dan Agama. (humas)

WidyaIswara Ahli Utama yang dilantik, yaitu :

1. Jeanny Hilderia Veronica Hutauruk, SE.,Ak.,MM sebagai Widyaiswara Ahli Utama pada Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung RI.

Pejabat Struktural Eselon II yang dilantik , yaitu :

1. Dr.Abdullah, SH.,MS Sebagai Kepala Biro Hukum dan Hubungan Masyarakat pada Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI.
2. Bambang Hery Mulyono, SH.,MH sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan pada Balitbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung RI.
3. Kolonel CHK Kiswari, SH sebagai Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung RI.
4. Dra. Nur Djannah Syaf, SH.,MH sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Agama pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.

Pejabat Struktural Eselon III yang dilantik, yaitu :

1. Dr. Sultan S.Ag.,SH.,MH sebagai Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim pada Direktorat Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Ditjen Badilag Mahkamah Agung RI.

Dalam acara pelantikan yang dihadiri oleh Pejabat Eselon I, II III dan IV pada lingkungan Mahkamah Agung. para pejabat yang dilantik bersumpah akan memenuhi kewajiban dengan sebaik baiknya dan seadil – adilnya, memegang teguh Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala Peraturan Perundang–undangan dengan selurus – lurusnya menurut Undang – Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti kepada nusa dan bangsa.( Humas)

Jakarta—Humas: Dalam rangka meningkatkan kompetensi dan wawasan di bidang pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan di seluruh Indonesia, Mahkamah Agung menyelenggarakan pembinaan dan konsultasi persiapan pelaksanaan pembangunan gedung kantor. Acara yang diselenggarakan di Hotel Mercure Convention Center, Jakarta tersebut diperuntukkan bagi Pengguna Anggaran (PA), Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) dan Pejabat Pembuat Komitmen yang akan melaksanakan pembangunan atau renovasi gedung pada tahun anggaran 2020.

Saat membuka acara tersebut, Rabu (30/10/2019), Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo yang diwakili oleh Sahwan, Kepala Biro Keuangan Mahkamah Agung menjelaskan bahwa pentingnya dilakukan pembinaan dan konsultasi mengenai pembangunan gedung agar aparatur yang terlibat dalam pembangunan atau renovasi gedung dapat mengetahui tata cara pelaksanaannya dengan benar serta mendapatkan perkembangan peraturan terkait.

“Untuk menghindari kesalahan yang mungkin timbul di belakang hari nanti,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Selain itu, lanjut Pudjoharsoyo, Mahkamah Agung menghendaki agar pada akhir tahun 2020 semua pembangunan gedung kantor sudah dapat dirampungkan. “Artinya, pada tahun 2020 Mahkamah Agung telah mampu mewujudkan gedung pengadilan sesuai standar yang ada,” imbuh Pudjoharsoyo.

Berencana Membangun 25 Gedung Pengadilan Baru

Pada tahun 2020, Mahkamah Agung mendapatkan anggaran belanja modal sebesar 1,2 trilyun rupiah. Anggaran tersebut akan dipergunakan untuk membangun 25 gedung pengadilan baru, menyelesaikan pembangunan yang berstatus konstruksi dalam pengerjaan (KDP), dan pembangunan-pembangunan yang berpotensi berstatus KDP.

Gedung-gedung baru yang akan dibangun pada tahun 2020, menurut Pudjoharsoyo adalah sebagian dari 85 pengadilan baru yang diresmikan operasionalnya oleh Ketua Mahkamah Agung tanggal 22 Oktober 2018 yang lalu. Saat ini pengadilan-pengadilan tersebut menempati gedung tempat sidang di luar gedung pengadilan induk (zitting plaats), gedung-gedung berstatus pinjam pakai dari pemerintah daerah, bahkan sebagian masih menyewa gedung bahkan ruko.

Pembangunan gedung baru ini dimaksudkan agar pengadilan dapat melayani masyarakat pencari keadilan secara optimal. “Ini semua dilakukan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan guna mendukung reformasi Birokrasi yang telah dicanangkan oleh Pemerintah,” lanjut Pudjoharsoyo.

Seluruh gedung pengadilan yang akan dibangun tersebut terdiri dari 16 Pengadilan Negeri dan 9 Pengadilan Agama. “Hingga saat ini baru 25 pengadilan yang telah memenuhi persyaratan data dukung,” ungkapnya menjelaskan. Dengan begitu, Mahkamah Agung akan secara simultan menyelesaikan pembangunan gedung pengadilan baru di tahun-tahun berikutnya.

Menggandeng Beberapa Pemangku Kepentingan

Untuk memastikan ketercapaian maksud dari kegiatan pembinaan dan konsultasi persiapan pembangunan gedung pengadilan tersebut, Mahkamah Agung menggandeng sejumlah pemangku kepentingan yang dinilai memiliki keterkaitan dengan anggaran dan pembangunan gedung. Para pemangku kepentingan tersebut adalah Badan Perencanaan Pembangunan Nasional (Bappenas), Kementerian Keuangan, Lembaga Kebijakan Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah, Kementerian Pekerjaan Umum dan Perumahan Rakyat dan Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia.

Pihak-pihak tersebut diharapkan turut memberikan penguatan baik pada tataran kebijakan maupun teknis terkait dengan pembangunan dan renovasi gedung.  “Para peserta akan diberikan materi tentang Sistem Informasi Rencana Umum Pengadaan (SIRUP) dan langsung akan dipraktekkan untuk kepentingan pembangunan gedung di satuan kerjanya,” Ujar Sahwan, yang bertindak selaku ketua panitia.

Sahwan berharap setelah mengikuti kegiatan ini pelaksanaan pembangunan dan renovasi gedung kantor pengadilan dapat segera dilaksanakan sesuai target yang direncanakan, penyerapan dan pertanggung jawabannya sesuai dengan aturan yang berlaku. Semoga. (Humas/Mohammad Noor/photo:azh)

Pontianak – Humas : Ketua Kamar Agama Mahkamah Agung Dr. H. Amran Suadi,SH.,MH.,MM, memimpin wisuda purnabakti Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH. pada hari Selasa, 29/10/2019 bertempat di Ballroom Hotel Kapuas Permai – Pontianak.

Dalam sambutan Ketua Mahkamah Agung, yang dibacakan oleh Ketua Kamar Agama, Wisuda Purnabakti Sebagai Ketua Ngadilan Tingkat Banding kali ini adalah symbol bagi seorang hakim ketika melepaskan jabatannya sebagai seorang hakim, karena merupakan penghargaan atas masa kerja yang telah dilaksanakan dalam menjalankan tugas sebagai pejabat di lingkungan Mahkamah Agung RI.

Hakim tinggi dengan jabatan Ketua Pengadilan Tinggi adalah karier seorang Hakim yang tertinggi pada judex facti seperti yang diraih oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH. tidak semua hakim (Hakim Tinggi pada lingkungan peradilan agama) bisa menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama kerena terbatasnya jumlah kursi jabatan tersebut. Oleh sebab itu suatu hal yang membanggakan dan merupakan suatu penghargaan jabatan, bila seorang Ketua Pengadilan Tinggi Agama dapat selamat sampai pada akhir masa jabatannya.

Perjalan karir Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH., kurang lebih selama 34 tahun pada lembaga peradilan, diawali sebagai CPNS di Pengadilan Agama Morotai, kemudian pernah menjabat sebagai Ketua Pengadilan Agama, beberapa pengadilan pengadilan tingkat banding, terakhir diujung pengabdiannya menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak.

Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH. adalah sosok orang yang ulet, dengan gayanya yang luwes dalam pergaulan. Keteguhan dan ketegasan dalam memimpin. Sifat dan gaya itu juga terbawa saat beliau menjadi pimpinan dibeberapa pengadilan sebelumnya dan saya yakin sifat itu juga sampai sekarang ada pada beliau, tutur, Ketua Kamar Agama.

Acara purnabakti ini dihadiri oleh Gubernur Pontianak, para pimpinan Forkompinda Pontianak, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Para Ketua Pengadilan Tinggi Agama se – Indonesia, para Ketua Pengadilan Agama se Pontianak serta para undangan lainnya.

Diakhir sambutannya ketua Kamar Agama mengatakan bahwa rutinitas sebagai hakim untuk memeriksa dan memutus perkara telah berakhir, namun tugas kepada keluarga, masyarakat dan negara tidak akan berakhir, oleh karena itu sebagai anggota korp Hakim dan warga peradilan saya harap agar tetap terjalin komunikasi dan tali silaturahmi dengan insan jajaran peradilan dan Mahkamah Agung. (humas)

Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum menjadi Pembina upacara hari Sumpah Pemuda ke 91, pada Hari Senin, 28 Oktober 2019, bertempat dikantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Upacara hari Sumpah Pemuda ke 91 kali ini mengambil tema “ Bersatu Kita Maju “ dilaksanakan dalam suasana khidmat, yang diikuti oleh para pejabat Eselon 1-4, Hakim yustisial dan seluruh staf pada Mahkamah Agung. (humas/RS)

Jakarta – Humas MA: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, melantik Agung Firman Sampurna sebagai Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) RI dan Agus Joko Pramono sebagai Wakil BPK RI pada Kamis, 24 Oktober 2019 di ruang Kusumah Atmadja Mahkamah Agung, Jakarta. Keduanya dilantik untuk masa jabatan periode 2019-2024.

Dalam sumpah yang dipandu oleh Ketua Mahkamah Agung ini, Ketua dan Wakil Ketua BPK RI terpilih berjanji akan sungguh-sungguh untuk menjadi Ketua dan Wakil Ketua BPK langsung atau tidak langsung tidak memberikan  atau menjanjikan sesuatu kepada siapapun. Mereka juga berjanji untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini serta tidak akan menerima langsung atau tidak langsung sesuatu janji atau pemberian. Dalam kesempatan yang sama, Ketua dan Wakil Ketua BPK juga berjanji akan sungguh-sungguh memenuhi kewajiban dengan sebaik-baiknya dan dengan penuh rasa taggung jawab berdasarkan Undang-Undang Dasar tahun 1945 dan peraturan perundangan-undangan lainnya yang berkenaan dengan tugas dan kewenangan. Mereka juga berjanji akan setia  kepada Negara Kesatuan RI dan UUD 1945.

Pelantikan ini dilakukan setelah sebelumnya dilakukan pemilihan dalam Sidang Anggota BPK yang berlangsung pada Senin 21 Oktober 2019. Ketua dan Wakil Ketua BPK ini terpilih secara mufakat dalam Sidang Anggota BPK. Pemilihan yang diikuti oleh seluruh anggota BPK sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) Undang-Undang No.15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua BPK RI dipilih oleh Anggota BPK.

Hadir dalam pelantikan ini para Pimpinan Mahkamah Agung, Ketua DPD RI, Gubernur BI, para Hakim Agung, Anggota DPR RI, Anggota MPR RI, Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para pejabat BPK RI, dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:DS)

Jakarta – Humas MA: Masa Pensiun menjadi masa yang menakutkan bagi sebagian karyawan, karena memang bukan hanya aktifitas yang berkurang dan berbeda jauh dengan yang sebelumnya namun juga penghasilan yang tidak sama dengan masa aktif sebagai karyawan.  Di masa pensiun ini banyak pegawai yang awalnya sehat menjadi sakit karena tidak memiliki aktifitas dan pemasukan keuangan yang tidak sepadan. Hal tersebut terjadi karena para calon pensiun tidak memiliki perbekalan yang cukup dalam memasuki masa purnabakti.

Menanggapi hal tersebut, Mahkamah Agung Republik Indonesia bekerja sama dengan Bank BRI dan PT. Taspen melaksanakan acara pembekalan bagi para calon pensiun Aparatur Sipil Negara (ASN) dengan tema “Brinovasi Menjadi Wirausaha Pintar” pada Rabu pagi, 23 Oktober 2019 di Balairung Mahkamah Agung, Jakarta. Kegiatan ini merupakan penghargaan kepada para pegawai yang akan memasuki masa pensiun sebagai bekal ilmu wirausaha yang bisa diterapkan di kemudian hari. “Kegiatan ini merupakan penghargaan kepada bapak/ibu yang telah memberikan sebagian usianya untuk berbakti kepada Mahkamah Agung, agar ketika memasuki masa pensiun bisa menjalani hari-hari dengan bahagia,” jelas Sekretaris Mahkamah Agung, A.S Pudjoharsoyo pada sambutannya saat membuka secara resmi acara tersebut.

Menurut penggagas & salah satu pencipta lagu Himne Mahkamah Agung ini, kegiatan yang dilaksanakan ini bertujuan untuk: pertama, mengubah mindset dari birokrat ke wirausaha, kedua melahirkan ASN yang berwirausaha suskses, ketiga meningkatkan kesejahteraan saat purnabakti, keempat menyejahterakan masyarakat sekitar, kelima bisa memberikan infomasi mengenai produk-produk PT. Taspen dan BRI mengenai program pemanfaatan masa pensiun ASN, keenam memberikan akses kemudahan kepada para calon pensiun untuk permodalan usaha yang akan dijalani dan ketujuh memberikan pembekalan terkait meningkatkan kesadaran akan kesehatan pada para calon pensiun seperti persiapan mental, spiritual, dan pola hidup di usia emas.

Kepala Biro Kepegawaian Mahkamah Agung, Supatmi, SH., MM., selaku panitia pelaksana melaporkan bahwa acara ini dihadiri oleh 314 peserta yang terdiri atas 26 dari Dirjen Badan Peradilan Umum, 19 dari Dirjen Peradilan Agama, 21 dari Dirjen Peradilan Miiter dan TUN, 47 orang dari Badan Urusan Administrasi, 6 orang dari Badan Pengawasan, 9 orang dari Badan Litbang Diklat, 45 orang dari Kepaniteraan, 86 orang dari Peradilan Umum, 19 orang dari Peradilan Agama, 2 orang dari Peradilan Militer dan 41 orang dari Peradilan Tata Usaha Negara.

Hadir pada acara ini yaitu Direktur Operasional PT. Taspen Ermanza, Direktur Kelembagaan dan BUMN PT. bank Rakyat Indonesia (BRI) Agus Noorsanto. Selain itu hadir pula para Pejabat Eselon 1-4 Mahkamah Agung dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:SF)