Jakarta – Humas : Berbeda dengan tahun-tahun sebelumnya, kali ini para pimpinan Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI) tidak semua mengikuti sidang tahunan di Gedung DPR. Ketua Mahkamah Agung Dr. M. Syarifuddin,SH., MH dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH serta Sekretaris Mahkamah Agung A.S. Pudjoharsoyo secara fisik menghadiri dan mendengarkan pidato kenegaraan dari Presiden secara langsung di Senayan.
Sedangkan para pimpinan yang lain mendengarkan secara virtual di ruang Command Center MA. Hadir dalam acara ini para pimpinan Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, S.H., L.L.M, selaku Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. Supandi, S.H., M.Hum, Ketua Kamar Tata Usaha Negara, Mayjen Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H, Ketua Kamar Militer, Dr. H. Amran Suadi, S.H., M.H., M.M, Ketua Kamar Agama, Dr. Suhadi, S.H., M.H, Ketua Kamar Pidana dan Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH Ketua Kamar Pengawasan
Sidang Tahunan Majelis Permusyaratan Rakyat (MPR) ini digelar bersamaan dengan Sidang Tahunan DPR RI, DPD RI, dan Pidato Kenegaraan Presiden dalam menyampaikan RAPBN 2021 di Komplek Gedung MPR / DPR Senayan, Jakarta, Jumat (14/8/2020)
Dalam pidato kenegaraannya, Presiden Joko Widodo mengenakan pakaian adat dari daerah Nusa Tenggara Timur dengan dilengkapi masker hitam. Presiden dalam pidatonya juga menyampaikan, target saat ini tidak hanya lepas dari pandemi, bukan juga hanya keluar dari krisis, tetapi melakukan lompatan besar memanfaatkan momentum krisis yang terjadi saat ini. Presiden juga mengapresiasi kinerja Mahkamah Agung (MA) yang cepat merespon perkara.
“Demikian pula halnya Mahkamah Agung yang menjamin kecepatan pelayanan persidangan di era pandemi. Penyediaan layanan persidangan virtual dengan aplikasi e–court dan e-litigasi telah mempercepat persidangan di luar persidangan terbuka dan tatap muka”, ucap Presiden Joko Widodo.
Setelah pembacaan pidato kenegaraan pagi, pada sesi siang Presiden Joko Widodo akan menyampaikan pidato tentang RAPBN tahun anggaran 2021 dan nota keuangan (RS/HAA/PN/sumber foto PBMI/humas DPR).
Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia (RI), Dr.H.M. Syarifuddin,SH.,MH, melantik lima Ketua Pengadilan Tinggi Agama (KPTA), Kamis (13/8/2020) di Gedung Mahkamah Agung, Jalan Merdeka Utara No.9-13, Jakarta.
Adapun kelima KPTA yang dilantik ialah, Drs.H. Sarif Usman, SH.,MH diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Yogyakarta, Drs.H. Helmy Thohir, MH, menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin, Drs. H. Agus Budiadji, SH., MH, diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura, Drs. H. Ibrahim Kardi, SH., M.Hum, diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung, dan Dr. Drs. H. Izzudin HM, SH.,MH, diangkat menjadi Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
Dalam pengambilan sumpah jabatan, kelima KPTA menyatakan bersedia dan segera mengambil posisi dan mengucapkan sumpah jabatan.
“Demi Allah saya bersumpah, bahwa saya akan memenuhi kewajiban sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama dengan sebaik-baiknya dan seadil-adilnya, memegang teguh Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, dan menjalankan segala peraturan perundang-undangan dengan selurus-lurusnya menurut Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, serta berbakti pada nusa bangsa”, ucap kelima KPTA di hadapan Ketua Mahkamah Agung.
Hadir dalam pengambilan sumpah tersebut, para pimpinan Mahkamah Agung dan para undangan lainnya. Pelantikan ini tentunya tetap mematuhi protokol kesehatan dengan memakai masker dan menjaga jarak. (JS)
Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Bapak Nugroho Setiadji menjadi narasumber pada Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak berhadapan dengan Hukum pada Kamis 13 Agustus 2020 bertempat di Ballroom Hotel Maqna Gorontalo. Kegiatan Rapat koordinasi ini dibuka secara resmi oleh Kepala Kantor Wilayah Kementerian Hukum dan HAM Provinsi Gorontalo Budi Sarwono.
Dalam kesempatan ini Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Bapak Nugroho Setiadji memaparkan hal-hal terkait “Partisipasi Masyarakat untuk Mewujudkan Keadilan Restoratif Dalam Penanganan Anak Yang Berhadapan Dengan Hukum Berdasarkan Sistem Peradilan Pidana Anak di Era New Normal”.
Turut menjadi narasumber pada kegiatan ini berasal dari unsur Polda Gorontalo, Kejaksaan Tinggi Gorontalo, Yayasan yang menangani masalah anak, serta unsur akademisi dalam hal ini berasal dari Universitas Negeri Gorontalo. Peserta pada rapat ini berasal dari perwakilan masing-masing instansi yaitu Hakim Tinggi, Jaksa, Penyidik Polri, unsur kemasyarakatan dan akademisi. Pada kesempatan tanya jawab antara peserta dan para narasumber berlangsung sangat interaktif.
Dalam laporan Ketua Panitia oleh Tjahja Rediantana selaku Kepala Bidang Pembinaan, Bimbingan dan TI pada Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo menyampaikan kegiatan ini sebagai upaya menyamakan persepsi dan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak. (Red&Foto by : FDj)
Kamis, 13 Agustus 2020 : Sebagai bentuk upaya Pengawalan langkah-langkah strategis pelaksanaan anggaran dimasa Covid-19, maka KPPN Marisa menyelenggarakan kegiatan Video Conference (Zoom) Langkah Langkah Strategis Pelaksanaan Anggaran Periode Triwulan III dan IV Tahun 2020 pada Satuan Kerja Lingkup KPPN Marisa.
Kegiatan yang dimulai dari pukul 09.00 wita itu diikuti oleh Kuasa Pengguna Anggaran (KPA) seluruh Satker pada wilayah KPPN Marisa yang untuk Satuan Kerja Pengadilan Negeri Tilamuta diikuti langsung oleh Sekretaris selaku KPA.
Hal-Hal yang disampaikan dalam kegiatan ini adalah terkait dengan program Nasional untuk penyesuaian kebijakan anggaran dimasa Covid-19 yang pokoknya sebagai berikut :
- Penjelasan perpres 77/2020 yang menampung biaya penanganan covid-19 sebesar 695,2 T dengan rincian untuk kesehatan : Rp 87,55 T, untuk Perlindungan Sosial : Rp 203.90 T, Untuk Sektoral K/L dan Pemda : Rp. 106,11 T, untuk UMKM : Rp 123,46 T, untuk Pembiayaan korporasi : 53,57 T, Insentif usaha : 120,61 T.
- Menjelaskan 13 Kerangka Pengukuran IKPA beserta reformulasi IKPA 2020 dalam hal penyerapan anggaran;
- Relaksasi IKPA 2020 terkait dengan Revisi DIPA dan Revisi halaman III DIPA.
- Indikator Penyerapan Anggaran
- Akselarasi belanja K/L TA 2020
Acara kemudian dilanjutkan dengan sesi tanya jawab, dan ditutup setelah semua sudah terbahas (JS)
Tim Web : Pengadilan Negeri Tilamuta hari ini Rabu, 12 Agustus 2020 ikut serta dalam acara Rapat Koordinasi Pembinaan dan Pembimbingan Anak Berhadapan dengan Hukum se Provinsi Gorontalo dengan mengirim duta perwakilan yaitu Bapak Rastra Dhika Irdiansyah, S.Kom., S.H., M.H, Hakim pada Pengadilan Negeri Tilamuta.
Kegiatan yang dilaksanakan di Ballroom Hotel Maqna Gorontalo ini di jadwalkan selama dua hari, 12 – 13 Agustus 2020, dimana dihadiri oleh 50 orang peserta yang terdiri dari Organisasi Masyarakat dan Pemerintah, serta Instansi terkait diwiliayah Gorontalo.
Kantor Wilayah Kemenkumham Gorontalo selaku Penyelenggara kegiatan menkonfirmasi melalui Ketua Panitia bahwa tujuan acara ini adalah sebagai upaya menyamakan persepsi dan implementasi Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak di Wiliayah Kementerian Hukum dan HAM. Undang – undang Nomor 11 Tahun 2012 tentang Sistem Peradilan Pidana Anak bertujuan mewujudkan peradilan yang benar-benar menjamin perlindungan kepentingan terbaik terhadap Anak yang berhadapan dengan hokum sebagai penerus bangsa.
Harapan kita semua semoga kegiatan ini dapat menjadi sarana untuk membangun sinergitas antar aparat penegak hokum, instansi pemerintah, akademisi, dan Lembaga Swadaya masyarakat dalam rangka meningkatkan pengetahuan, kemampuan, dan pemahaman dalam melaksanakan tugas.
Web.PN Tilamuta–Rapat Koordinasi Aparat Penegak Hukum, Pengadilan Tinggi, dan APIP Pemerintah Daerah yang dilaksanakan di Aula Rumdis Gubernur Prov Gorontalo, Yang dihadiri oleh Wakil Ketua KPK RI Nawawi Pomalango serta Forkopimda se Prov Gorontalo. Rabu (12/08/2020)
Wakil Ketua KPK Nawawi, mengucapkan terima kasih kepada Pemerintah Daerah Provinsi Gorontalo khususnya Gubernur Gorontalo, dapat menyelenggarakannya kegiatan rapat ini, dalam pembahasannya Nawawi menjelaskan tujuan forum ini mengenai supervisi tentang permasalahan-permasalahan yang sedang ditangani oleh Kepolisian dan Kejaksaan yang ada di Gorontalo, sebagaimana Tugas KPK terdiri dari Pencegahan, Koordinasi, Monitor, Supervisi, Penindakan dan Eksekusi.
Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak SURYAMAN, SH hadir dalam rapat tersebut dan mengikuti kegiatan ini hingga usai. (JS)
Selasa, 11 Agustus 2020 Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) melaksanakan audiensi dengan Pengadilan Tinggi Gorontalo dan jajarannya bertempat di Aula Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Pada kesempatan ini Tim KPK dipimpin oleh Komisioner KPK Bapak Nawawi Pomolango didampingi rombongannya memaparkan hal-hal yang rawan dan dapat menyebabkan terjadinya tindak pidana korupsi khususnya dilingkungan dunia Peradilan.
Audiensi ini dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Bapak Nugroho Setiadji, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Hery Supriyono, para Hakim Tinggi, Para Ketua Pengadilan Negeri se-wilayah Gorontalo, Pejabat Struktural dan fungsional pada Pengadilan Tinggi Gorontalo dan Pengadilan Negeri se-wilayah Gorontalo.
Dalam kesempatan ini pula terjadi dialog interaktif dan tanya jawab antara komisioner KPK Bapak Nawawi Pomolango dengan para Peserta Audiensi diantaranya berasal dari Hakim Tinggi, Pimpinan Pengadilan Negeri dan beberapa peserta lainnya. (red:Suhairi. Photo: Faizal)
Jakarta – Humas : Doni Primanto Joewono, mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubenur Bank Indonesia di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Dr. M. Syarifuddin, SH., MH pada Selasa, 11 Agustus 2020 di gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Doni P Joewono menggantikan Erwin Rijanto yang telah habis masa jabatannya.
Di hadapan Ketua Mahkamah Agung, Doni P Joewono bersumpah bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberi apapun kepada siapapun juga. Saya bersumpah bahwa saya dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu dalam jabatan ini tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga dalam bentuk apapun.
Pengucapan sumpah jabatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor, 78/P Tahun 2020 yang ditetapkan oleh Presiden Joko Widodo tanggal 30 Juli 2020.
Hadir dalam pengucapan sumpah tersebut, Gubenur Bank Indonesia, Wakil Ketua BPK, Ketua OJK, Wakil Ketua MA, Para Ketua Kamar Pada Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung dan undangan lainnya.
Dalam acara ini tetap mematuhi protokol kesehatan demi memutus mata rantai covid – 19. (Humas)
Selasa, 11 Agustus 2020 Pengadilan Tinggi Gorontalo menyelenggarakan acara Audiensi Aparat Penegak Hukum Lingkup Peradilan Umum Gorontalo dengan Pimpinan KPK. Acara ini menghadirkan 4 Pilar pada Pengadilan Negeri beserta bendahara.
Dari Pengadilan Negeri Tilamuta dihadiri langsung oleh 4 Pilar beserta Bendahara tanpa diwakilkan. KPN Tilamuta Bapak SURYAMAN, SH memimpin langsung rombongan dari PN Tilamuta menuju Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Acara yang dilaksanakan di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Gorontalo ini dibuka oleh KPT Gorontalo dan dan diikuti secara hikmat oleh seluruh peserta.
Selasa, 11 Agustus 2020 : Setelah dilaksanakan Penandatanganan Kontrak dan diterbitkannya SPMK oleh PPK untuk Kegiatan Belanja Modal pada Pekerjaan Pembangunan Pagar dan Penataan Halaman, dan telah dilakukan Mutual Check Awal, maka hari ini Selasa 11 Agustus 2020 dimulainya pelaksanaan Pekerjaan. Dari Pagi telah nampak para pekerja berdatangan kelokasi dan langsung melakukan persiapan.Direktur Pelaksana beserta Mandor juga sudah tiba dilokasi. Demikian juga dengan mobilisasi material sudah berjalan dari pagi.
Suasana kerja yang penuh semangat ini disambut baik oleh PPK Bapak JUANG SAMADI, S.Pd dengan terjun langsung ke Lokasi Pekerjaan. Melakukan komunikasi dan koordinasi yang intens dengan Direktur Pelaksana dan Mandor. “Diawal pekerjaan seperti ini banyak hal yang perlu untuk dikoordinasikan, terutama dari pihak pelaksana pasti akan banyak menanyakan penempatan barang dan bahan, sehingga perlu PPK ada dilokasi pekerjaan”demikian disampaikan oleh PPK (tim web)
Mahkamah Agung RI
Badan Pengawasan MA-RI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Kejaksaan Negeri Boalemo
Kepolisian Resort Boalemo
Pemerintah Daerah Kab. Boalemo
