Jakarta-Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof.Dr.Syarifuddin,SH.,MH  membuka Webinar Nasional Perlindungan Hukum Bagi Investor Pasar Modal Indonesia secara daring pada Selasa, 16 Maret 2021 di Command Center Mahkamah Agung.

Webinar Nasional ini merupakan salah satu rangkaian kegiatan dalam rangka memperingati Hari ulang tahun ke-68 IKAHI dengan Keynote Speaker  Ketua Dewan Komisoner Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Prof. Wimboh Santoso,. S.E., MS.C., Ph.D dan diikuti oleh para Hakim di satuan kerja Mahkamah Agung.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan program pemerintah dalam meningkatkan kemudahan berusaha diIndonesia, maka perlu adanya instrumen hukum yang memadai, sekaligus dilengkapi dengan mekanisme penegakan hukum yang efektif dan efisien bagi penyelesaian sengketa yang berkaitan dengan bidang ekonomi, agar laju pertumbuhan ekonomi dapat berjalan dengan baik.

Lebih lanjut, KMA menyatakan kapasitas dan profesionalitas para penegak hukum akan sangat menentukan kualitas dan efektifitas dari penegak hukum itu sendiri, terlebih diera revolusi indistri 4.0 seperti saat ini, hampir semua bidang kehidupan dijalankan dengan menggunakan platform digital, sehingga tidak cukup kita hanya memahami tentang hukum acaranya saja, melainkan juga harus memahami dinamika dan perkembangan teknologi saat ini.

“Diera revolusi industri generasi keempat ini, sebagaian besar transaksi ekonomi dilakukan secara digital, sehingga tidak dapat dipungkiri bahwa telah terjadi pergeseran paradigma pada beberapa terminologi hukum, misalnya pada konsep “barang” sebagai objek hukum, saat ini mulai telah bergeser termasuk juga “data elektronik” begitu juga pada terminologi “domisili Hukum” saat ini telah meluas, termasuk juga “domain”. Hal ini menimbulkan kecenderungan terjadinya pembaharuan dalam prilaku penegakan hukum terhadap perkara – perkara yang mengandung hubungan dalam platform virtual”, tutur M.Syarifuddin

Pada kesempatan ini, Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi kepada Pengurus Pusat IKAHI atas penyelenggaraan seminar nasional ini dengan mengangkat isu tentang hukum pasar modal, khususnya terkait dengan perlindungan hukum bagi para investor pasar modal, karena aspek ekonomi dan aspek hukum bagaikan dua sisi mata uang yang satu sama lain tidak bisa dipisahkan.

Acara webinar ini juga dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Non Yudisial, para Ketua Kamar, pejabat eselon I serta pengurus pusat IKAHI. (ERW/Foto:PN)

Batam – Humas, Senin, 15 Maret 2021. Kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial Eselon I Mahkamah Agung (MA), di Hadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI, Panitera Mahkamah Agung RI, Direkrur Jenderal Badan Peradilan Mahkamah Agung, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung dan Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung dengan Jajaran Pengadilan Negeri se Wilayah Pengadilan Tinggi Pekan Baru yang di laksanakan di Pengadilan Negeri Batam bertempat di ruang Sidang Utama, secara langsung dan virtual dengan menggunakan aplikasi zoom, dengan tetap meatuhi protokol kesehatan secara ketat.

Kegiatan ini dimulai dari kedatangan rombongan Pejabat Eselon I Mahkamah Agung dengan menyempatkan peninjauan Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) dan Meja E-Court yg ada di Pengadilan Negeri Batam dan di lanjutkan kegiatan pembinaan teknis dan administrasi di ruang Sidang Utama PN Batam di mulai pukul 09.00 WIB diawali dengan laporan dari Ketua Pengadilan Tinggi (PT) Pekan Baru Dr. Drs. H. Panusunan Harahap, SH., MH. yang mengikuti kegiatan ini secara langsung di hadiri Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Pekan Baru, para Hakim Tinggi, Para Ketua Pengadilan Negeri (PN) se wilayah Pengadilan Tinggi Pekan Baru yg dilaksanakan secara langsung bertempat di kantor Pengadilan Negeri Batam.

Paparan pertama dari Sekretaris Mahkamah Agung Dr. Hasbi Hasan, SH., MH yang menjelaskan tentang kebijakan-kebijakan MA, seperti penyerapan anggaran di wilayah Pengadilan Tinggi Pekan Baru serta MA kedepan akan mengembangkan online court system adalan menyatukan semua system agar terintegrasi dan kedepan hanya ada ZI, WBK dan PNPMRB.

Program Ketua MA pada saat kunjungan kedaerah akan melakukan kunjungan ke yayasan yatim piatu dan ke panti jompo dengan tujuan untuk mendekatkan MA ke masarakat. Kedepan MA akan membangun jaringan dan system dan pesan Ketua MA pada saat saya di lantik menjadi Sekretaris MA, menjelaskan bahwa 4 pilar adalah menggambarkan 4 lingkungan Peradilan bukan Ketua, Wakil, Panitera dan Sekretaris. Jadi pimpinan pengadilan adalah Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan oleh karena itu Sekretaris dan Panitera adalah sebagai supporting unit untuk melaksanakan teknis dan administrasi, oleh karena itu atasan Sekretaris adalah Ketua Pengadilan bukan Sekma. Dalam hal ini sekretaris harus berkoordinasi dengan ketua pengadilan seperti masalah anggaran, asset dan pengaturan sumber daya manusia.

Paparan kedua di lanjutkan dari Panitera Mahkamah Agung Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH. Yang menjelaskan tentang penataan ulang tentang pengiriman berkas perkara ke MA yang di tujukan ke Panitera MA mulai dari kasasi, pk, grasi dan p hum, serta untuk surat-surat keSekretariat Kepaniteraan (Sekpan) Mahkamah Agung yang sebelumnya melalui Tata Usaha pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi (BUA) MA dan untuk berkas penelaahan perkara ke Panitera Muda (Panmud) yang sebelumnya di Pranata Tata Laksan yang berada di bawah Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum MA.

Selanjutnya paparan dari Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung Dr. H. Prim Haryadi, SH., MH. Menjelaskan tentang sisa biaya perkara yang berada di pengadilan harus di kembalikan kepada pihak yang berperkara, seperti pihak yang tidak ada alamatnya agar di umumkan dengan jangka waktu, agar tidak terjadi temuan BPK, kemudian di kembalikan ke kas negara.

Berikutnya paparan dari Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung Dr. Zarof Ricar, SH., S.Sos., MH, menjelaskan tentang penelitian hukum dan peradilan, kelas internasional, kompetensi Aparatur Sipil Negara (ASN), peningkatan sarana dan prasarana Teknologi Informasi dan pendaftaran peserta diklat.

Terakhir paparan dari Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung H. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum tentang Reorentasi Pengawasan di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Tingkat Pertama dalam situasi pandemic covid 19, MA lebih mengadalkan aparat di lapangan dalam hal ini Pengadilan Tinggi sebagai kawal depan MA dan Pengadilan Negeri sebagai ujung tombak yang berhadapan langsung dengan para pencari keadilan. Karena Pengadilan Tingkat Pertama ini sebagai ujung tombak yang akan mewarnai dan memberikan pelayanan secara langsung kepada masyarakat sehingga akan meningkatkan kepercayaan masyarakat atau public yang akhirnya akan mewujudkan visi MA dalam mewujudkan Badan Peradilan yang Agung.

Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan menyempatkan untuk meninjau rumah dinas hakim dengan kondisi rusak parah yang berada di daerah Tiban – Batam.

Selanjutnya Rombongan Sekretaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan di dampingi Dirjen Badilum Mahkamah Agung dan KPT Pekan Baru menuju Kantor Pengadilan Agama Batam, Kunjungan pertama ke Meja Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), Ruang Mediasi dan diakhiri dengan pertemuan di Ruang Sidang Utama Pengadilan Agama Batam.

Kunjungan terakhir Sekertaris Mahkamah Agung Hasbi Hasan di sambut Ketua Pengadilan Tata Usaha Batam Dra. Marsinta Uli Saragih, dalam Kunjungannya Sekretaris Mahkamah Agung di dampingi Dirjen Badilum Mahkamah Agung dan KPT Pekan Baru meninjau ruangan Ketua Pengadilan TUN Batam dan beberapa ruang yang berada di kantor tersebut. (ds/rs)

Jakarta – Humas: Digitalisasi pelayanan publik adalah sesuatu yang tidak bisa disanggah dalam rangka membangun peradilan modern berkelas dunia. Terutama dalam membangun Wilayah Bebas Korupsi dan Wilayah Bersih Melayani yang sekarang tengah dibangun dan digalakkan. Semua ini adalah sebagai bentuk tanggung jawab dalam memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, Dr. H. M. Syarif Mapiasse, S.H., M.H. pada saat pembukaan acara Rapat Kerja Daerah 2021 pada Selasa, 9 Maret 2021 di gedung Pengadilan Tinggi Agama Jakarta. Acara dihadiri oleh Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta, para Ketua Pengadilan Agama, para Sekretaris Pengadilan Agama, serta para Panitera Pengadilan Agama se wilayah DKI Jakarta dan undangan lainnya.

Dalam sambutannya, Dr. Hasbi mengatakan bahwa ia menyambut baik dan berbangga dengan digitalisasi dan inovasi-inovasi yang ada di wilayah Pengadilan Tinggi Agama DKI Jakarta demi memberikan pelayanan terbaik kepada publik. Meskipun begitu, Dr. Hasbi meminta agar lembaga peradilan tidak  terlena, tidak mudah puas diri, dan tetap meneruskan  menciptakan inovasi-inovasi. “Tetapi yang juga penting saat ini adalah kita tidak lagi membangun inovasi tetapi invensi.” Jelas Hasbi. Karena menurut Dosen Pasca Sarjana UIN Syarif Hidayatullah ini, inovasi adalah sesuatu yang telah dibuat oleh seseorang sedangkan invensi adalah menciptakan sesuatu yang belum ada, sehingga orang lain atau negara lain akan meniru.

Sebagai contoh, lanjut Hasbi, e-court adalah inovasi, negara-negara lain sudah mengaplikasikannya jauh sebelum Indonesia. “Nah, PR kita sekarang adalah bagaimana kita bisa menciptakan invensi, sehingga negara lain  bisa mencontoh kepada kita.” Terang Pria asal Lampung tersebut.

Dalam kesempatan yang sama, Dr. Hasbi berharap semua aparatur peradilan di manapun berada bisa bekerja dengan hati dan sepenuh hati, karena menurut hakim yang juga penulis buku, hal tersebut menandakan ikhlas dan ikhlas itu indah,  lebih dekat dengan takwa.

Acara rakerda yang akan dilaksanakan hingga  Rabu, 10 Maret 2021 ini, akan diisi juga dengan Pembinaan dan Peluncuran beberapa aplikasi untuk memudahkan pelayanan publik. Acara dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan yang ketat. (azh/RS/photo:DS)