Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. melantik Brigjen TNI Faridah Faisal, S.H., M.H., sebagai Kepala Pengadilan Militer Utama (Dilmiltama) dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Ruang Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung, Jakarta Pusat, Senin (9/2).
Ketua MA menegaskan bahwa pelantikan ini merupakan momentum penting dalam perjalanan karier Brigjen TNI Faridah Faisal sekaligus bagian dari proses berkelanjutan dalam menjaga estafet kepemimpinan di lingkungan peradilan militer.
“Pada hari ini, kita menyaksikan sebuah momentum penting, dalam kehidupan karir Saudari Brigjen TNI. Faridah Faisal, S.H., M.H. Hari ini, Saudari sukses menduduki puncak karir tertinggi, di lingkungan peradilan militer,” kata Prof. Sunarto.
Ia menekankan bahwa jabatan Kepala Dilmiltama memiliki peran strategis dalam menopang tegaknya hukum dan keadilan di lingkungan peradilan militer, sekaligus menjaga kehormatan dan kewibawaan institusi sebagai bagian dari sistem pertahanan negara.
“Jabatan Kepala Dilmiltama, memiliki peran penting dalam menopang tegaknya hukum dan keadilan di lingkungan peradilan militer,” ujarnya.
Dalam sambutannya, Ketua MA juga menyoroti tantangan peradilan yang semakin kompleks, termasuk tuntutan publik terhadap transparansi, akuntabilitas, dan integritas aparatur peradilan. Oleh karena itu, ia menegaskan pentingnya keteladanan pimpinan sebagai kunci utama membangun budaya organisasi yang bersih dan berwibawa.
Ketua MA secara tegas menegaskan tidak adanya toleransi terhadap praktik pelayanan transaksional dan penyalahgunaan kewenangan di lingkungan peradilan, termasuk peradilan militer.
“Saya ingin menegaskan, dengan sejelas-jelasnya, bahwa praktik pelayanan yang bersifat transaksional, penyalahgunaan kewenangan, gratifikasi, maupun perbuatan tercela lainnya, tidak boleh mendapat ruang sedikit pun di lingkungan peradilan, termasuk di lingkungan peradilan militer,” tegasnya.
Prof. Sunarto mengingatkan bahwa praktik-praktik tersebut tidak hanya melanggar hukum dan etika, tetapi juga mencederai wibawa lembaga dan merusak kepercayaan masyarakat terhadap institusi negara.
Menutup sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengajak Kepala Dilmiltama yang baru dilantik untuk menjadikan jabatan sebagai sarana pengabdian dan ladang menanam kebaikan.
“Oleh sebab itu, Saya mengajak Kepala Dilmiltama yang baru, dan kepada siapa pun kita yang saat ini menduduki jabatan, mari kita jadikan jabatan ini sebagai sarana pengabdian, ladang menanam kebaikan, serta menabur jasa dan manfaat kepada masyarakat, nusa dan bangsa,” ujar Prof. Sunarto.
Jejak pengabdian Brigjen TNI. Faridah Faisal, S.H., M.H. di lingkungan peradilan militer dimulai sejak awal kariernya sebagai Staf Pengadilan Militer III–16 Makassar pada 13 Februari 1992. Pengalaman panjang tersebut kemudian membawanya menapaki jenjang kepemimpinan, hingga dipercaya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer III–12 Surabaya pada 21 Januari 2015.
Kepercayaan institusi terus mengalir ketika ia ditunjuk sebagai Kepala Pengadilan Militer III–16 Makassar pada 1 April 2016, sebelum kemudian mengemban tugas sebagai Hakim Militer Tinggi pada Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta sejak 31 Agustus 2018. Kariernya semakin menguat saat dipercaya menjadi Wakil Ketua Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada 30 April 2020, lalu menjabat Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya pada 2 Juli 2021.
Selanjutnya, Brigjen TNI. Faridah Faisal kembali mendapat amanah strategis sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta pada 9 Februari 2022. Setelah itu, ia ditunjuk sebagai Hakim Militer Utama pada Pengadilan Militer Utama Jakarta sejak 23 April 2024, sebelum akhirnya dipercaya sebagai Wakil Kepala Pengadilan Militer Utama Jakarta pada 18 Juli 2025, yang menjadi pijakan menjabat Kepala Pengadilan Militer Utama pada 9 Februari 2026. (sk/ds/RS/Photo:kdr)
Jakarta – Humas: Thomas A.M. Djiwandono, B.A., M.A. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia (BI) di hadapan Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. pada Senin (9/2) di Ruang Kusumah Atmadja, Mahkamah Agung, Jakarta Pusat.
Prosesi pengucapan sumpah jabatan berdasar pada Keputusan Presiden Nomor 10/P tahun 2026 tanggal 3 Februari 2026. Thomas Djiwandono sebelumnya telah mendapatkan persetujuan Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Republik Indonesia untuk mengemban jabatan tersebut dalam Rapat Paripurna DPR RI Ke-12 Masa Persidangan III Tahun Sidang 2025–2026, Selasa (27/1) lalu.
Ketua MA memimpin langsung jalannya pengucapan sumpah jabatan yang berlangsung khidmat dan tertib.
“Sebelum memangku jabatan Deputi Gubernur Bank Indonesia, Saudara wajib mengucapkan sumpah. Bersediakah Saudara mengucap sumpah jabatan menurut agama Saudara?” tanya Ketua MA mengawali proses sumpah jabatan.
“Ya, bersedia,” jawab Thomas
Dalam prosesi tersebut, Thomas Djiwandono mengucapkan sumpah untuk setia kepada Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, menjalankan tugas dengan penuh tanggung jawab, serta menjaga integritas dalam mengemban jabatan sebagai pejabat negara.
“Saya berjanji, bahwa saya untuk menjadi Deputi Gubernur Bank Indonesia langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak memberikan atau menjanjikan untuk memberikan sesuatu kepada siapapun juga,” ucap Thomas.
Acara pengucapan sumpah jabatan turut dihadiri oleh pimpinan Bank Indonesia, pejabat kementerian dan lembaga, serta tamu undangan lainnya. (sk/ds/RS/Photo:kdr)
Gorontalo, 6 Februari 2026 — Pengadilan Tinggi Gorontalo mengikuti kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial yang diselenggarakan oleh Pimpinan Mahkamah Agung Republik Indonesia secara daring bertempat di Ruang Command Center Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Jumat, 06 Februari 2026 pukul 09.00 WIITA. Kegiatan ini merupakan agenda nasional yang diikuti oleh jajaran pimpinan peradilan dari seluruh Indonesia sebagai bagian dari upaya penguatan kualitas peradilan, baik dari sisi teknis yudisial maupun tata kelola administrasi peradilan.
Kegiatan pembinaan tersebut diikuti oleh para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama, serta seluruh satuan kerja peradilan di bawah Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengadilan Tinggi Gorontalo mengikuti kegiatan ini secara virtual melalui Zoom Meeting sesuai dengan jadwal yang telah ditetapkan, dengan pelaksanaan dimulai pada pukul 08.00 WIB.
Pembinaan ini bertujuan untuk memperkuat pemahaman aparatur peradilan terhadap kebijakan yudisial, meningkatkan kualitas teknis penyelenggaraan peradilan, serta memastikan keseragaman penerapan administrasi yudisial di seluruh lingkungan peradilan. Selain itu, kegiatan ini juga menjadi sarana konsolidasi dalam menghadapi dinamika perubahan regulasi serta tuntutan masyarakat terhadap pelayanan peradilan yang semakin profesional, transparan, dan berintegritas.
Dalam arahannya, YM Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Bapak Sunarto, menekankan pentingnya integritas sebagai fondasi utama dalam menjaga kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Beliau menyampaikan bahwa peningkatan kesejahteraan aparatur peradilan harus sejalan dengan peningkatan kualitas kinerja, etika, serta tanggung jawab moral dalam menjalankan tugas.
Lebih lanjut, beliau mengingatkan bahwa independensi kekuasaan kehakiman tidak hanya tercermin dalam putusan yang dihasilkan, tetapi juga dalam sikap dan perilaku sehari-hari aparatur peradilan, termasuk di ruang publik dan media sosial. Menurutnya, setiap sikap dan tindakan aparatur peradilan akan melekat pada citra lembaga, sehingga marwah peradilan harus senantiasa dijaga.
Sementara itu, YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Yudisial, Bapak Suharto, dalam pemaparannya menyoroti pentingnya keseimbangan antara kemampuan teknis dan integritas moral dalam menjalankan fungsi mengadili. Ia menyampaikan bahwa perkembangan dan perubahan norma hukum menuntut kesiapan hakim tidak hanya dari sisi keilmuan, tetapi juga dari sisi etika dan tanggung jawab profesional.
Ia juga menekankan bahwa kualitas pertimbangan dalam putusan merupakan cerminan profesionalitas hakim, serta menjadi bagian penting dari akuntabilitas lembaga peradilan. Penerapan ketentuan baru dalam hukum acara dan hukum pidana, menurutnya, menempatkan hakim pada posisi strategis dalam menjaga keseimbangan antara kepastian hukum, keadilan, dan kemanfaatan.
Melalui kegiatan pembinaan ini, Mahkamah Agung Republik Indonesia menegaskan komitmennya untuk terus memperkuat kapasitas, integritas, dan profesionalitas aparatur peradilan di seluruh Indonesia. Diharapkan, melalui keseragaman pemahaman dan peningkatan kualitas kinerja, kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dapat terus terjaga dan semakin meningkat.
Gorontalo, 6 Februari 2026 — Pengadilan Tinggi Gorontalo menyelenggarakan Sidang Terbuka Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan Bapak Ferdinal, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa, bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Jumat, 6 Februari 2026 pukul 10.00 WITA.
Prosesi pelantikan dipimpin langsung oleh YM Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Dr. Yapi, S.H., M.H., dan berlangsung dengan khidmat serta tertib sesuai dengan ketentuan yang berlaku. Dalam kesempatan tersebut, Bapak Ferdinal, S.H., M.H. secara resmi mengucapkan sumpah jabatan sebagai bentuk komitmen untuk melaksanakan tugas dan tanggung jawab sebagai Ketua Pengadilan Negeri Marisa dengan penuh integritas, profesionalisme, dan dedikasi.
Acara ini dihadiri oleh berbagai unsur pimpinan dan aparatur peradilan di wilayah Provinsi Gorontalo, antara lain YM Hakim Tinggi dan Hakim Ad Hoc Tipikor Pengadilan Tinggi Gorontalo, YM Ketua Pengadilan Negeri Gorontalo, YM Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta, YM Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta. Turut hadir pula para Hakim Pengadilan Negeri Marisa, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tinggi Gorontalo, ASN Pengadilan Tinggi Gorontalo, serta ASN Pengadilan Negeri Marisa.
Selain itu, kegiatan ini juga dihadiri oleh Ketua Daerah Dharmayukti Karini Provinsi Gorontalo, para Ketua Cabang Dharmayukti Karini se-Provinsi Gorontalo, serta Pengurus Dharmayukti Karini Daerah Provinsi Gorontalo, yang menambah khidmat suasana acara.
Dalam sambutannya, YM Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo menyampaikan ucapan selamat kepada Bapak Ferdinal, S.H., M.H. atas amanah yang telah diberikan, serta berharap agar dapat menjalankan tugas kepemimpinan di Pengadilan Negeri Marisa dengan sebaik-baiknya, menjaga marwah peradilan, serta terus meningkatkan kualitas pelayanan kepada masyarakat pencari keadilan.
Dengan dilantiknya Ketua Pengadilan Negeri Marisa yang baru, diharapkan kinerja lembaga peradilan di wilayah hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo semakin optimal, profesional, dan berorientasi pada pelayanan publik yang prima.
Gorontalo, 06 Februari 2026 – Pengadilan Tinggi Gorontalo sukses menyelenggarakan Ujian Tertulis bagi calon Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial (PHI) Tahun 2026 pada Kamis, 5 Februari 2026. Ujian yang dimulai pukul 08.00 WITA di Ruang Sidang utama ini berjalan dengan penuh disiplin dan semangat profesionalisme.
Menjadi momen penting, kegiatan tersebut diawasi langsung oleh YM Hakim Agung Republik Indonesia, Dr. Lucas Prakoso, S.H., M.Hum, menunjukkan perhatian tinggi Mahkamah Agung terhadap proses seleksi sejak tahap awal. Turut hadir untuk mendampingi pengawasan, YM Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo, Dr. Yapi, S.H., M.H., dan YM Wakil Ketua, Bapak Annas Mustaqim, S.H., M.Hum.
Sebanyak tujuh peserta yang telah lulus seleksi administrasi mengikuti ujian tertulis ini. Mereka diuji kompetensinya dalam bidang hukum materiil maupun hukum acara yang berkaitan dengan perselisihan hubungan industrial, sebagai bagian dari langkah untuk menjaring calon hakim yang kompeten dan berintegritas.
Dalam sambutannya, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo menyampaikan bahwa seleksi ini merupakan bagian dari upaya strategis dalam memperkuat peradilan hubungan industrial di Indonesia. “Ujian ini bukan sekadar formalitas. Ini merupakan tolok ukur kemampuan peserta dalam menangani perkara yang kompleks dengan cermat, adil, dan profesional,” tegas beliau.
Sebelum pengantar ujian dimulai, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo memberikan penjelasan tata tertib serta mekanisme pelaksanaan ujian. Pembukaan naskah soal dilakukan secara terbuka dan transparan di depan para peserta, yang kemudian diserahkan untuk dikerjakan.
Peserta mengerjakan soal dalam dua sesi yang mencakup pertanyaan teori dan kasus praktis. Tujuannya adalah untuk mengetahui seberapa kuat masing-masing calon hakim dalam memahami subtansi hukum serta kemampuan analisisnya ketika dihadapkan pada persoalan nyata di persidangan.
Usai ujian, seluruh rangkaian kegiatan ditutup dengan penandatanganan berita acara oleh panitia sebagai bukti tertulis bahwa proses seleksi telah berjalan sesuai prosedur dan norma yang berlaku. Seluruh tahap dilaksanakan di bawah pengawasan langsung YM Hakim Agung Dr. Lucas Prakoso yang juga memberikan arahan penting terkait etika dan tanggung jawab seorang hakim.
“Mengemban amanah sebagai hakim bukan hanya soal kemampuan akademis, tetapi juga soal integritas dan komitmen terhadap prinsip keadilan,” ujar Hakim Agung dalam arahannya kepada peserta.
Pelaksanaan ujian tertulis ini mencerminkan semangat pembaruan dan penguatan kualitas lembaga peradilan, khususnya di lingkungan Pengadilan Hubungan Industrial. Dari Gorontalo, harapan besar terus dicanangkan untuk melahirkan hakim-hakim yang tidak hanya ahli dalam hukum, tetapi juga memiliki karakter kuat sebagai penegak keadilan.
Humas – Jakarta: Pengurus Pusat Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) menggelar kegiatan donor darah dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun Ke-73 IKAHI pada Rabu (5/2) di Gedung Mahkamah Agung (MA), Jakarta Pusat. Kegiatan yang berkolaborasi dengan Korps Pegawai Republik Indonesia (KORPRI) Mahkamah Agung RI dan Palang Merah Indonesia (PMI) ini menjadi bagian dari rangkaian puncak peringatan HUT Ke-73 IKAHI yang tidak hanya menegaskan peran organisasi profesi hakim, tetapi juga kepedulian sosial insan peradilan kepada masyarakat.
Kegiatan donor darah yang diikuti oleh para hakim maupun ASN dan staf di lingkungan Mahkamah Agung RI ini mendapat apresiasi dari Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. Menurutnya, kegiatan donor darah ini mencerminkan empati dan kepedulian yang tumbuh seiring semangat kebersamaan di lingkungan peradilan.
“Kegiatan ini merupakan potret kepedulian dan empati, yang ditunjukkan oleh IKAHI, yang dibarengi dengan semangat kebersamaan dan kepedulian kepada sesama manusia,” katanya.
Prof. Sunarto menegaskan, IKAHI bukan hanya sebagai wadah profesi untuk meningkatkan kapasitas intelektual dan profesionalisme hakim, tetapi juga memiliki tanggung jawab moral dan sosial.
Ia menilai kegiatan donor darah menjadi simbol kuat keterkaitan antara nilai kemanusiaan dan keadilan.
“Melalui kegiatan donor darah ini, IKAHI seakan ingin menunjukkan, bahwa nilai-nilai keadilan yang selama ini kita jaga dan kita tegakkan di ruang pengadilan, sejatinya berakar dari nilai kemanusiaan yang hidup dalam nurani,” kata Prof. Sunarto.
Dalam sambutannya, Pelindung PP IKAHI itu juga mengaitkan kebutuhan darah dengan urgensi keadilan dalam kehidupan bermasyarakat.
Selain itu, Ketua MA berharap IKAHI terus memperluas peran sosialnya di tengah masyarakat. Ia menilai berbagai kegiatan kemanusiaan yang selama ini dilakukan IKAHI merupakan investasi moral bagi lembaga peradilan.
“Dengan hadir di tengah masyarakat melalui aksi nyata, IKAHI turut memperkuat kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan, sebagai institusi yang tidak eksklusif, elitis, dan senantiasa berpihak pada nilai kemanusiaan,” ungkapnya. (sk/ds/RS/Photo:sno,alf,kdr)
Humas – Kuningan: Wakil Ketua Mahkamah Agung (MA) Republik Indonesia Bidang Non Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum. mewakili Ketua Mahkamah Agung menghadiri Rapat Kerja Komisi Yudisial (KY) Tahun 2026 yang diselenggarakan di Kuningan, Jawa Barat pada Rabu (4/2). Kehadiran Mahkamah Agung dalam forum tersebut menjadi wujud komitmen dalam memperkuat sinergi dan koordinasi kelembagaan dengan Komisi Yudisial.
Rapat kerja dengan tema “Meneguhkan Peran KY melalui Penguatan Kelembagaan dalam Menjaga Integritas Hakim untuk Meningkatkan Kepercayaan Publik” itu membahas arah kebijakan serta program kerja Komisi Yudisial Tahun 2026, khususnya yang berkaitan dengan penguatan pengawasan hakim dan peningkatan integritas peradilan. Melalui partisipasi aktif dalam kegiatan ini, Mahkamah Agung menegaskan dukungannya terhadap upaya bersama dalam mewujudkan sistem peradilan yang berintegritas, profesional, dan berkeadilan. (sk/ds/RS/photo:zhd,end)
Jakarta – Humas: Dalam rangka memeriahkan kegiatan Laporan Tahunan Mahkamah Agung Tahun 2026, Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas akan menyelenggarakan Pameran Kampung Hukum (PKH) 2026. Tahun ini PKH mengusung tema “Pengadilan Terpercaya, Rakyat Sejahtera”. PKH akan berlangsung selama dua hari yaitu 9–10 Februari 2026 di Area Parkir Barat Mahkamah Agung RI, Jakarta.
Kegiatan ini akan dibuka secara resmi oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. pada Senin pagi, 9 Februari 2026 pukul 09.00 WIB. Kegiatan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad hoc, Pejabat Eselon 1 dan 2 Mahkamah Agung, para pimpinan Lembaga peserta pameran, dan yang lainnya.
Kegiatan yang dilaksanakan berbarengan dengan pelaksanaan Laporan Tahunan Mahkamah Agung ini bertujuan untuk menyosialisasikan produk-produk hukum kepada publik melalui cara yang menyenangkan dan mengedukasi. Selain itu, Pameran yang sudah berlangsung sejak tahun 2008 ini, bertujuan untuk memberikan akses semudah-mudahnya kepada masyarakat untuk mendapatkan informasi langsung terkait apa itu Mahkamah Agung, tugas dan fungsinya, aneka kebijaknnya dan informasi lainnya.
Kegiatan ini diikuti oleh 30 kementrian/lembaga hukum, NGO, Mitra Bank, yang memamerkan berbagai kebijakan dan prestasinya masing-masing.
- MPR RI
- DPR-RI
- Mahkamah Konstitusi RI
- Komisi Yudisial RI
- Kepolisian RI
- Kementerian Hukum RI
- Kementerian HAM
- Otoritas Jasa Keuangan
- Badan Pemeriksa Keuangan
- Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban (LPSK)
- Komisi Pemberantasan Korupsi
- Badan Narkotika Nasional
- Pusat Pelaporan dan Analisis Transaksi Keuangan (PPATK)
- Yayasan Jimly School of Law and Government
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum Mahkamah Agung
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung
- Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan TUN Mahkamah Agung
- Badan Pengawasan Mahkamah Agung
- Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung Republik Indonesia
- Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung
- Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI)
- Ikatan Panitera dan Sekertaris Pengadilan Indonesia (IPASPI)
- Kepaniteraan Mahkamah Agung RI
- Departemen Komunikasi Bank Indonesia
- Lembaga Penjamin Simpanan (LPS)
- Bank Mandiri
- Bank Negara Indoensia
- Bank Rakyat Indonesia
- Bank Syariah Indonesa
- Bank Tabungan Negara
Kegiatan PKH 2026 juga akan diramaikan dengan sejumlah kegiatan edukatif dan hiburan. Salah satu agenda utama adalah talkshow bertema “KUHAP & KUHP Baru: Melindungi atau Membatasi?”.
Talkshow akan menghadirkan narasumber Wakil Ketua Pengadilan Negeri Karawang, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H., , serta Koordinator Tenaga Ahli Komisi III DPR RI, Dr. Afdhal Mahatta, S.H., M.H. Talkshow akan dipandu oleh Hakim Yustisial pada Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Nadia Yurisa Adila, S.H., M.H.
Tak hanya diskusi hukum, Pameran Kampung Hukum 2026 juga dikemas dengan nuansa yang lebih inklusif dan ramah publik melalui berbagai penampilan hiburan, di antaranya Akusara Dancer, Evolution Band, Donny and Friends, serta penampilan standup comedy oleh Adi Maulana. Acara akan dipandu oleh para pembawa acara Njie Aditya, Mirza, dan Bela.
Melalui pameran ini, pengunjung dapat mendatangi berbagai booth untuk memperoleh informasi seputar tugas, fungsi, dan layanan lembaga-lembaga peserta, sekaligus menikmati rangkaian acara edukatif dan hiburan yang telah disiapkan masing-masing booth.
Kegiatan ini terbuka untuk umum, baik mahasiswa, akademisi, praktisi, maupun masyarakat umum. Pengunjung bisa mengunjungi Pameran Kampung Hukum ini mulai pukul 09.00 — 15.30 pada setiap harinya. (azh/RS)
Jakarta – Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia menerima kunjungan delegasi Supreme Court of Canada atau Mahkamah Agung Kanada pada Selasa (3/2) di Lt. 13 Tower Mahkamah Agung RI, Jakarta Pusat. Delegasi Mahkamah Agung Kanada dipimpin oleh Chief Justice Richard Wagner dengan didampingi Justice Mary T. Moreau, Justice Malcolm Rowe, serta Executive Legal Officer sekaligus Chief of Staff Daniel Byma. Kunjungan ini merupakan bagian dari upaya penguatan hubungan dan pertukaran pandangan di bidang peradilan antara kedua Lembaga dan memperkuat dialog kelembagaan serta memperluas kerja sama internasional Mahkamah Agung RI.
Delegasi diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Sunarto, S.H., M.H. dengan didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Suharto, S.H., M.Hum., Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, Dr. Dwiarso Budi Santiarto, S.H., M.Hum. Ketua Kamar Pidana, Dr. Prim Haryadi, S.H., M.H., Ketua Kamar Agama, Dr. Yasardin, S.H., M.Hum., Ketua Kamar Pengawasan, Prof. Dr. Yanto, S.H., M.H., Ketua Kamar Militer, Brigjen TNI (Purn) Hidayat Manao, S.H., M.H., Ketua Kamar Tata Usaha Negara MA RI, Prof. Dr. Yulius, S.H., M.H., dan Ketua Kamar Pembinaan Syamsul Maarif, S.H., L.LM., PhD.
Dalam kunjungan tersebut, delegasi Mahkamah Agung Kanada turut didampingi oleh Biro Humas dan Protokol Mahkamah Konstitusi RI serta unit kerja terkait kerja sama luar negeri, yakni Kepala Biro Humas dan Protokol Pan M. Faiz Kusuma W., Kepala Bagian Sektap AACC dan Kerja Sama Luar Negeri Immanuel Hutasoit, serta Kepala Sub Bagian Kerja Sama Luar Negeri Hasri Puspita Ainun. (sk/ds/RS/Photo:alf,sna)
Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung (MA) RI Prof. Dr. Sunarto, S.H, M.H. melantik 18 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari tiga lingkungan peradilan dalam prosesi pengambilan sumpah jabatan yang digelar di Lt. 14 Ruang Kusumah Atmadja, Tower Mahkamah Agung, Jakarta pada Selasa (3/2/2026). Dalam kesempatan tersebut, Ketua MA menegaskan jabatan merupakan amanah yang harus dijalankan dengan komitmen melayani, bukan untuk dilayani.
“Suatu jabatan, dalam level apapun, hanyalah titipan sementara. Ia adalah amanah yang datang, dan suatu saat akan berakhir seiring perputaran waktu,” ujar Prof. Sunarto dalam sambutannya.
Ketua MA mengingatkan, para pimpinan pengadilan tingkat banding memegang posisi strategis sebagai kawal depan Mahkamah Agung di daerah. Karena itu, ia menekankan agar jabatan dijalankan dengan rendah hati, kehati-hatian, serta sepenuh hati demi menjaga marwah lembaga peradilan.
“Pemimpin yang hebat, bukan mereka yang selalu ingin dihormati, melainkan mereka yang mampu merunduk untuk mendengar, dan merangkul dengan ketulusan,” tuturnya.
Menurut Ketua MA, kewenangan yang melekat pada jabatan harus diiringi dengan tanggung jawab hukum dan moral yang besar. Setiap kebijakan dan keputusan pimpinan pengadilan, lanjutnya, akan berdampak langsung pada hajat hidup masyarakat pencari keadilan.
Lebih lanjut, Guru Besar Fakultas Hukum Universitas Airlangga itu menegaskan esensi kepemimpinan dalam peradilan adalah pengabdian dan pelayanan. Jabatan, menurut dia, bukanlah mahkota, melainkan sarana untuk menghadirkan kemaslahatan bagi masyarakat.
“Kita menjabat untuk melayani, bukan minta dilayani,” tegas Sunarto.
Dalam konteks pembinaan dan pengawasan, Ketua MA juga menekankan pentingnya keteladanan. Pimpinan pengadilan tingkat banding diharapkan menjadi role model integritas bagi hakim dan aparatur peradilan di wilayah yurisdiksinya.
Menutup sambutannya, Ketua MA mengajak seluruh pimpinan peradilan untuk menjaga dan meningkatkan kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan. Ia menekankan kepercayaan masyarakat hanya dapat dirawat melalui kinerja nyata, pelayanan profesional, dan sikap aparatur yang berintegritas.
“Kepercayaan publik bukanlah sesuatu yang bersifat statis. Ia harus dirawat, dipelihara, dan ditingkatkan melalui kinerja nyata, pelayanan yang profesional, serta sikap aparatur yang berintegritas,” pungkasnya.
Pelantikan ini turut dihadiri oleh Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, serta pejabat Eselon I dan II di Lingkungan Mahkamah Agung RI.
Adapun 18 Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik sebagai berikut.
Peradilan Umum
- Dr. H. Nirwana, S.H., M.Hum. – Ketua Pengadilan Tinggi Makassar
- Aroziduhu Waruwu, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tengah
- Krosbin Lumban Gaol, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Ambon
- Dr. Hery Supriyono, S.H., M.Hum. – Ketua Pengadilan Tinggi Bandung
- Sutaji, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Nusa Tenggara Barat
- Suwono, S.H., S.E., M.Hum. – Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara
- Dr. Pontas Efendi, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak
- Aviantara, S.H., M.Hum. – Ketua Pengadilan Tinggi Kupang
- H. Suwidya, S.H., LL.M. – Ketua Pengadilan Tinggi Banten
- Dr. Albertina Ho, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Kalimantan Timur
Peradilan Agama
- Dr. Drs. Moch. Sukkri, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung
- Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag. – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
- Dr. H. Bambang Supiastoto, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
- Drs. Rd. Mahbub Tobri, M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kalimantan Utara
- Drs. Wahyudi, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara
- Drs. Syamsulbahri, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu
Tata Usaha Negara
- Mohamad Husein Rosarius, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi TUN Palembang
- Hj. Evita Marulan Akyati, S.H., M.H. – Ketua Pengadilan Tinggi TUN Banjarmasin (sk/ds/RS/Photo:sna,end)
Mahkamah Agung RI
Badan Pengawasan MA-RI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Kejaksaan Negeri Boalemo
Kepolisian Resort Boalemo
Pemerintah Daerah Kab. Boalemo
