Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta (James M. Masili, S.H.,) didampingi sekretaris Pengadilan Negeri Tilamuta (Yardie D. Roringkon, S.E., S.H.,) memimpin rapat musyawarah cabang IPASPI PN Tilamuta pada Kamis 27 April 2017 Pukul 08.00 Wita. Musyawarah bertempat di Ruang Rapat Kusumah Atmadja diikuti oleh para anggota IPASPI PN Tilamuta dengan agenda memilih pengurus cabang IPASPI PN Tilamuta periode 2017 s/d 2020. Dihadiri oleh 22 (dua puluh) dua anggota, maka sesuai AD/ART musyawarah telah diikuti oleh lebih dari setengah jumlah anggota sehingga telah kuorum.
Untuk mengedepankan demokrasi, musyawarah penentuan pengurus tidak dilakukan secara aklamasi tetapi voting. Bersaing memperebutkan posisi ketua cabang adalah James M. Masili, S.H., Yardie D. Roringkon, S.E., S.H., Fitrianto Saleh, S.H., dan Suwandi Kau, S.H.,. Hasilnya, James M. Masili, S.H., terpilih sebagai ketua cabang dan sebagai wakil ketua cabang adalah Yardie D. Roringkon, S.E., S.H.,. Para candidat ketua yang tidak terpilih menyatakan menerima kekelahan dan mendukung sepenuhnya kepengurusan baru.
Dengan terpilihnya pengurus baru, Ketua PN Tilamuta dalam sambutannya meminta agar pengurus segera membuat program kerja berikut time schedule pelaksanaannya. Ketua cabang terpilih menyatakan siap melaksanakan program dan akan segera melaporkan hasil musyawarah cabang dalam musawarah daerah IPASPI Daerah Gorontalo pada Selasa tanggal 2 Mei 2017. Ketua PN Tilamuta kembali berpesan, bahwa pengurus harus efektif dan efisien bekerja sehingga dibutuhkan kesukarelaan dipimpin dan komitmen berorganisasi yang tinggi.
Jakarta – Humas, Rabu 26 April 2017. Tepat pada pukul 11.00 WIB. Ketua Mahkamah Agung DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Memandu Pengucapan Sumpah Jabatan Ketua Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Dr. Moermahadi Soerja Djanegara, SE., AK., MM., CPA., CA. dan Wakil Ketua BPK Prof. Dr. Bahrullah Akbar, MBA., CMPM. Bertempat di Ruang Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung RI Lantai 14 Tower, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat.
Pengucapan Sumpah Jabatan Ketua dan Wakil Ketua BPK yang di Pandu oleh Ketua MA berdasarkan Pasal 16 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 tentang Badan Pemeriksa Keuangan yang menyatakan bahwa sebelum memangku jabatannya, Ketua dan Wakil Ketua BPK wajib mengucapkan sumpah atau janji menurut agamanya.
Ketua dan Wakil Ketua BPK terpilih secara aklamasi dalam sidang BPK yang berlangsung pada Jum’at (21/4). Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua tersebut di laksanakan oleh seluruh Anggota BPK sesuai dengan Pasal 15 ayat (2) UU No. 15 Tahun 2006 yang menyatakan bahwa Ketua dan Wakil Ketua di pilih dari dan oleh Anggota BPK, serta Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2014 tentang Perubahan atas Peraturan BPK Nomor 1 Tahun 2009 tentang Tata Cara Pemilihan Ketua dan Wakil Ketua BPK.
Acara pengucapan sumpah jabatan ini dihadiri Para Pimpinan Ketua Lembaga, Ketua DPR, DPD. para Menteri, Pimpinan MA, Hakim Agung, Pimpinan BPK dan Anggota BPK, serta undangan lainnya. (ds/rs)
Jakarta-Humas, Kamis 20 April 2017. Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Melantik 2 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI. Berdasarkan Keputusan Presiden RI. Nomor : 47/P Tahun 2017. Tanggal 18 April 2017 di Angkat Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, Pengambilan Sumpah Jabata : 2 Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, 1. Dr. Agung Firman Sampurna, SE., MSI, 2. Ir. Isma Yatun, MT. Mengucapkan Sumpah Jabatan Sebagai Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI yang di pandu oleh Ketua Mahkamah Agung RI.
Acara pelantikan ini di hadiri para Pimpinan Lembaga, para Ketua Muda, Hakim Agung Mahkamah Agung RI, para Anggota Badan Pemeriksa Keuangan RI, serta para Pejabat Eselon I dan II di lingkungan Mahkamah Agung RI dan Badan Pemeriksa Keuangan serta undangan lainnya.
Tepat Pada pukul 15.00 WIB. Bertempat di Ruang Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja, Gedung Mahkamah Agung RI Lantai 14 Tower, Jalan Medan Merdeka Utara No. 9-13. Jakarta Pusat.
Bertempat di Ruang Rapat Kusumah Atmadja, Pada hari Kamis 20 April 2017 KPN Tilamuta memimpin rapat persiapan menyongsong Pengawasan Daerah PT Gorontalo Semester I Tahun 2017. Rapat diselenggarakan Pukul 08.30 Wita S/d selesai diikuti oleh seluruh hakim, pejabat struktural, pejabat fungsional dan staf PN Tilamuta. Agenda pembahasan mengenai persiapan-persiapan menyongsong pengawasan daerah dan evaluasi terhadap program, dan tindak lanjut rapat-rapat seblumnya.
Program triwulan pertama (Januari s/d Maret 2017) meliputi pemantapan sistem manajemen mutu, peningkatan kualitas administrasi, pembenahan sarana fisik pelayanan publik dan implementasi inovasi pelayanan publik terutama inovasi terkait informasi dan teknologi. Evaluasi menunjukkan program tersebut mayoritas telah terlaksana dengan baik, sedangkan terkait inovasi telah diaplikasikan virtual guide, Court SOS Sign, digital corner information, foto booth, corner of motivation dan ruang diskusi terbuka. Untuk meningkatkan iman dan taqwa serta motivasi, PN Tilamuta telah rutin menyelenggarakan kajian agama dengan mengundang uztad yang kompeten.
Pelaksanaan program triwulan pertama bertujuan meningkatkan performa pelayanan publik. Disamping itu, merupakan persiapan menyongsong audit surveilannce yang seyogyanya dilaksanakan oleh TAPM Badilum pada Bulan April 2017. Oleh karena itu, terlaksananya program tersebut juga menjadi persiapan menyongsong Pengawasan Daerah PT Gorontalo. Akan tetapi KPN Tilamuta tetap mengintruksikan agar seluruh warga PN Tilamuta meningkatkan kebersihan (5R) dan 3S serta agar semua warga PN Tilamuta tetap bersemangat, dinamis, kreatif dan kompak. Rapat diselingi dengan yel-yel, penyampaian quote-quote motivasi, pemberian door prize dan program-program jangka pendek untuk Bulan Mei 2017.
Jakarta – Humas : Selasa, 18/4/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH dan Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, serta Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung melakukan rapat konsultasi dengan Komisi III DPR RI yang dipimpin oleh Trimedya Panjaitan,SH., MH bertempat diruang Kusuma Atmadja gedung Tower lantai 14 Mahkamah Agung.
Jakarta – Humas : Selasa 18 April 2017. Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Dr. Drs. Aco Nur, MH Melantik 21 Pejabat Struktural Eselon IV di Lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI bertempat digedung Tower lantai 2. Berikut nama-nama Pejabat Eselon IV yang dilantik :
1. Patonah, SmHk
Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai II.A pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
2. Untung Hermawan, S.T
Sebagai Kepala Sub Bagian Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
3. Suyitno, SH
Sebagai Kepala Sub Bagian Mutasi Pegawai I.B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi.
4. Teguh Magzan, SH., MH
Sebagai Kepala Sub Bagian Rencana dan Program I pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
5. Slamet Riyadi, SH., MH
Sebagai Kepala Sub Bagian Data dan Layanan Informasi pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi
6. Edi Yuniadi, S.sos., MM
Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan dan Perawatan pada Biro Umum Badan Urusan Administrasi
7. Edi Kusdartanto, SE.,MM
Sebagai Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun Pegawai II pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
8. Dyah Marliana, S.Kom.,MM
Sebagai Kepala Sub Bagian Pemberhentian dan Pensiun I.B pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
9. Retno Widuri, S.Ikom
Sebagai Kepala Sub Bagian Organisasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi.
10. Fita Rusfandari, S.Kom
Sebagai Kepala Sub Bagian Akutansi I.B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
11. Sofyan Adi Irawan, S.Kom
Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Sistem Jaringan Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi.
12. Yunawan Kurnia, S.Kom
Sebagai Kepala Sub Bagian Penyusunan Rencana dan Program Teknologi Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi.
13. Rahmawati, SH
Sebagai Kepala Sub Bagian Verifikasi dan Tuntutan Ganti Rugi I.B pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
14. Juwan Jusliawan AL-Fauz, S.E.
Sebagai Baru Kepala Sub Bagian Pelaksanaan Anggaran I.A pada Biro Keuangan Badan Urusan Administrasi
15. Fairuz Lazwardi, S.Kom.
Sebagai Kepala Sub Bagian Analisa Kebutuhan Pengadaan Barang I pada Biro Perlengkapan Badan Urusan Administrasi
16. Mochamad Tunggul Wusananto, S.Kom.
Sebagai Kepala Sub Bagian Pemeliharaan Perangkat Keras Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi
17. Affan Ahmad, S.Kom., S.H.
Sebagai Kepala Sub Bagian Bimbingan Teknis pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi
18. Muhammad Rio Ismail, S.T., M.H., M.M.
Sebagai Kepala Sub Bagian Sertifikasi dan Angka Kredit pada Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi
19Naulina Bulan Intan Sianturi, S.H., M.H.
Sebagai Kepala Sub Bagian Rencana dan Program II pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
20. Yus Natin, S.Sos., M.M.
Sebagai Kepala Sub Bagian Pelaporan pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
21. Mila Karmila, S.E.
Sebagai Kepala Sub Bagian Evaluasi pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi
Jakarta-Humas. Senin 17 April 2017. Mahkamah Agung (MA) bekerja sama dengan Badan Kepegawian Negara menyelenggarakan Assessment Tes kepada para peserta lelang Jabatan Pimpinan Tinggi (Japati) Madya dan Pratama pada MA.
Tepat pada pukul 08.30 WIB. Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawian Negara (ASN BKN) Bapak Dr. Purwanto, MM. Dalam pembukaannya mengucapkan terimakasih atas kepercayaan yang telah di berikan MA kepada BKN untuk menyelenggarakan kegiatan Assessment Tes kepada para peserta lelang Japati Madya dan Pratama di lingkungan MA, kerjasama kali ini merupakan yang ke dua kalinya setelah sebelumnya pada saat lelang Jabatan Sekretaris MA dan Kepala Biro Umum MA.
Dalam mengawali sambutannya Sekretaris MA Setyo. Pudjoharsoyo menyatakan bahwa tujuan dari kegiatan assessment test ini untuk menjaring yang baik di antara yang terbaik, diharapkan kepada seluruh peserta lelang jabatan pimpinan Tiggi Madya dan Pratama di lingkungan MA agar dapat mengikuti seluruh proses tes dengan baik sehingga mendapatkan nilai yang maksimal.
Kegiatan test ini di buka secara resmi oleh Sekretaris MA A. S. Pudkoharsoyo dengan di damping Kepala Pusat Penilaian Kompetensi Aparatur Sipil Negara Badan Kepegawian Negara (ASN BKN) Purwanto, para Assessor BKN dan Kepala Biro Kepegawian MA Zaenal Agus Nutaqin, mulai dari tanggal 17 – 18 April 2017 dan 20 – 21 April 2017 Kamis-Jumat di Pusat Pengembangan ASN BKN, Jl. Pandansari, KM. 45 No. 32 Ciawi Bogorini diikuti oleh sekitar 57 peserta yang terdiri dari Formasi Lelang Japati. 1. Jabatan Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil MA, 2. Seretaris Badan Litbang Diklat Kumdi MA, 3. Sekretaris Kepaniteraan, 4. Sekretaris PT Maluku, Sekretaris PTA Surabaya, 5. Sekretaris Badan Pengawasan. 6 Kepala Biro Hukum dan humas dan 7. Inspektur Wilayah IV Badan Pengawasan.
Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH pada Rabu, 12 April 2017 melantik Dr. H. Amran Suadi, SH., MH sebagai Ketua Muda Agama Mahkamah Agung menggantikan Prof. Abdul Manan SH., MH yang telah pensiun pada Februari 2017 lalu. Dan Dr. H. Sunarto, SH., MH sebagai Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung menggantikan Dr. H. M. Syarifuddin yang terpilih menjadi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 39/P Tahun 2017 tentang pengangkatan Ketua Muda Agama dan Ketua Muda Pengawasan Mahkamah Agung.
Acara berlangsung di ruang Kusumah Atmadja, Gedung Utama Mahkamah Agung Lt. 14. Hadir dalam acara pelantikan tersebut ketua Lembaga Tinggi Negara, Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding, pejabat Eselon I,II dilingkungan Mahkamah Agung, Mantan Pimpinan Mahkamah Agung dan undangan lainnya.
Jakarta – Humas : Selasa, 11/4/2017, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho Setiadji menyerahkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, (submit II) selanjutnya Sekretaris Mahkamah Agung menyerahkan secara on line ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (submit III) didampingi oleh para pejabat Eselon I, bertempat di gedung Mahkamah Agung tower lantai 2.
Jakarta-Humas, Senin, 10 April 2017 – Hari ini Mahkamah Agung (MA), didukung oleh proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan, EU-UNDP SUSTAIN, memulai lokakarya empat hari penyusunan petajalan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang nantinya akan diterapkan di empat lingkungan peradilan umum, Tata Usaha Negara, agama, dan militer.
Petajalan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem sumber daya manusia di Mahkamah Agung agar lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan.
“Selama ini, MA telah mengupayakan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia seperti fit and proper test untuk posisi strategis, penerapan e-learning, serta hal lainnya. Untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan sumber daya ini, saya menyambut baik workshop kali ini yang bertujuan untuk membentuk peta jalan yang akan menjadi kompas dari pengambilan kebijakan yang strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia,” ucap Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H, M.Hum, dalam pembukaannya.
Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Takdir Rachmadi juga menyampaikan tentang pentingnya memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang baik di MA, terutama karena semenjak reformasi, MA diberikan tugas untuk mengelola hal-hal non yudisial seperti aset, keuangan dan sumber daya manusia. “Ada 840 satuan kerja di daerah dengan jumlah pegawai lebih dari 30.000, oleh karena itu MA memiliki tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Dengan adanya petajalan tentang manajemen sumber daya manusia ini, harapannya kita dapat memiliki dasar yang dapat dijadikan patokan oleh seluruh pengadilan sehingga semua dapat bekerja dengan baik,” kata Prof. Takdir Rachmadi.
Manajer Proyek EU-UNDP SUSTAIN, Gilles Blanchi juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya MA ini. “Manajemen sumber daya manusia berbasis kompentensi ini sangatlah penting karena akan meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan di mata masyarakat,” ujarnya.
Bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompentensi antara lain adalah pembentukan kamus kompentensi untuk mengidentifikasi kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh jabatan tertentu.
“Kami melihat manajemen sumber daya manusia ini sebagai titik perubahan yang sangat baik di MA, dan kami tentu saja mendukung keterlibatan setiap bagian dari MA. Kami harapkan agar upaya ini dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ibu Prahesty Pandanwangi yang juga turut hadir dalam acara tersebut.
Acara ini dihadiri oleh 100 orang perwakilan dari Sekretariat Mahkamah Agung, pengadilan, dan Bappenas. Acara yang didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN ini juga dihadiri oleh Multi Talent Indonesia dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai trainer dan fasilitator.
Mahkamah Agung RI
Badan Pengawasan MA-RI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Kejaksaan Negeri Boalemo
Kepolisian Resort Boalemo
Pemerintah Daerah Kab. Boalemo
