Jakarta-Humas: Mahkamah Agung Republik Indonesia terus berupaya agar pembentukan beberapa Pengadilan Tingkat Banding di beberapa daerah segera terwujud. Hal tersebut dilakukan dengan alasan kebutuhan yang semakin mendesak, di antaranya banyaknya daerah-daerah baru hasil pemekaran dan luasnya daerah hukum suatu pengadilan tingkat banding di beberapa daerah.

Saat ini, rancangan Undang-Undang tentang Pembentukan beberapa Pengadilan Tingkat Banding sedang disusun oleh Kementerian Hukum dan HAM (Kemenkumham), begitu pula Kemenkumham sebagai pemprakarasa akan menyiapkan Naskah Akademik (NA) RUU tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding tersebut.

“Mahkamah Agung dimohon menyiapkan data dukung  dan pembuatan draf  Naskah Akademik RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding ini, dengan dilakukan assessment  oleh Kemenpan RB terkait kesiapan kelembagaan (kesiapan aparatur dan data dukung lainnya) serta assessment  Kementerian Keuangan cq. Direktorat Jenderal Anggaran terkait penyiapan data dukung tentang estimasi kebutuhan anggaran untuk operasional Pengadilan Tinggi tersebut” ujar Kepala Bidang Perencanaan Legislasi BPHN Kemenkumham, Tongam Renikson Silaban dalam sesi rapat Pembahasan Pembahasan Konsepsi RUU Tentang Pembentukan Pengadilan Tingkat Banding (Selasa, 3/7) di Gedung Kemenkumham, Jakarta.

Hadir pula dalam kesempatan rapat tersebut perwakilan dari Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Republik Indonesia (Kemenpan dan RB) dan perwakilan dari Direktorat Jenderal Anggaran Kementerian keuangan RI.  Sementara dari Mahkamah Agung diwakili oleh Biro Perencanaan dan Organisasi serta  Biro Hukum dan Humas.

Perlu diketahui sebelumnya, Pengadilan Tingkat Banding yang diusulkan pembentukannya terdiri dari 3 (tiga) Pengadilan Tinggi antara lain Pengadilan Tinggi Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Sulawesi Barat dan Pengadilan Tinggi Papua Barat, kemudian 4 (empat) untuk Pengadilan Tinggi Agama, antara lain Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau, Pengadilan Tinggi Agama Bali dan Pengadilan Tinggi Agama Papua Barat dan 3 (tiga) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara, yaitu Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Pelembang, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Banjarmasin dan Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Manado.

Menindaklanjuti pertemuan lanjutan, Mahkamah Agung dalam waktu dekat akan mengumpulkan data-data terkait untuk penguatan materi naskah akademik, salah satu upaya untuk itu Mahkamah Agung akan mengadakan  pertemuan dengan Kemenpan RB dan Direktorat Jenderal Anggaran  Kementerian Keuangan. (Rahman/RS)

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H., melantik Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H sebagai Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Selasa 26/6, di lantai 2 Tower dua Mahkamah Agung, Jakarta.

Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H, resmi mengisi jabatan Dirjen Peradilan Agama yang sebelumnya dijabat oleh Dr. H. Abdul Manaf, S.H,. M.H., yang telah dimutasi menjadi Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya beberapa waktu yang lalu, sedangkan Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H sebelumnya menjabat sebagai Kepala Badan Urusan  Administrasi (BUA) Mahkamah Agung RI.

Prosesi pelantikan yang dimulai sejak pukul 11.00 WIB dihadiri oleh para pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung dan para Pejabat Eselon Satu serta Pejabat Struktural dan Fungsional di lingkungan Mahkamah Agung.

Nampak pula hadir para ketua Pengadilan Tingkat Banding se Indonesia serta para pejabat di Direktorat Badan Jenderal dari Empat lingkungan di Mahkamah Agung RI. Upacara pelantikan yang usai pada pukul 11.30 ini, diakhiri dengan ucapan selamat kepada pejabat yang dilantik oleh para pimpinan dan para tamu undangan dan diakhiri dengan makan siang bersama. (Rhm/RS/ foto pepy)

Jakarta—Humas : Pasca diterbitkannya Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Secara Elektronik, Mahkamah Agung kini bersiap untuk melakukan sosialisasi implementasi e-court di sejumlah pengadilan percontohan.

Dalam rapat koordinasi antar pejabat eselon 1 di lingkungan Mahkamah Agung yang berlangsung di Ruang Mudjono kemarin (25/06/2018), Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum. menjelaskan bahwa pada tahap awal implementasi e-court akan diujicobakan di pengadilan-pengadilan percontohan, baik pengadilan negeri, pengadilan agama maupun pengadilan tata usaha negara.

“Agar proses piloting ini dapat berjalan sesuai dengan yang diharapkan, maka program sosialisasinya harus dipersiapkan sebaik-baiknya”, ujar Pudjoharsoyo.

Lebih lanjut Pudjoharsoyo merinci sejumlah hal yang perlu dipersiapkan, antara lain Keputusan Ketua Mahkamah Agung yang merupakan turunan dari Perma Nomor 3 Tahun 2018, Surat Keputusan masing-masing direktorat jenderal badan peradilan, prosedur operasional standar, bahan-bahan sosialisasi dan informasi publik, buku pedoman, serta kesiapan sistem pendukung dari bank-bank mitra.

Kegiatan sosialisasi ini sendiri ditargetkan diikuti sekitar 50 peserta dari pengadilan-pengadilan percontohan serta Pengadilan Tinggi tempat kedudukan pengadilan percontohan tersebut.

“Kita harapkan pengadilan tingkat banding memahami langkah-langkah yang sedang kita laksanakan dan dapat memainkan peranannya dalam program ini dengan baik,” ujarnya menambahkan.

Selain akan menyajikan materi-materi yang berkaitan dengan implementasi e-court, program sosialisasi bagi pengadilan-pengadilan percontohan tersebut juga akan menyajikan simulasi tentang prosedur dan tata cara penyelenggaraan peradilan secara elektronik. [Humas/Mohammad Noor/RS/foto Pepy]

Jakarta – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial, Dr.H.M Syarifuddin,SH.,MH menerima kunjungan Ketua Komisi Penyiaran Indonesia Pusat Yuliandre Darwis, beserta para komisionernya di ruang rapat Wakil Ketua Mahkamah Agung, pada hari Jumat, 8 Juni 2018. Dalam penerimaan ini Wakil Ketua Mahkamah Agung didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI Prof.Dr Takdir Rahmadi,SH.,LLM, Panitera Muda Pidana Khusus Roki Panjaitan,SH dan Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Abdullah,SH.,MS. Dalam Kunjungannya, Ketua KPI menyampaikan bahwa KPI siap bekerjasama dengan Mahkamah Agung dalam mengatur regulasi tentang persidangan yang disiarkan secara live.

Jakarta-Humas: Untuk meningkatkan kualitas sumber daya manusia di lingkungan Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilah di bawahnya, Mahkamah Agung tengah mempersiapkan Model Kompetensi Jabatan di Pengadilan dengan output berupa kamus kompetensi dan standar kompetensi jabatan.

Model kompetensi tersebut saat ini dalam proses finalisasi yang dilakukan oleh tim ahli yang berasal dari Mahkamah Agung dan empat lingkungan peradilan.

Achmad Setyo Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum., Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia, saat membuka acara diskusi panel ahli dalam rangka validasi dan penyempurnaan model kompetensi teknis Mahkamah Agung yang bertempat di Hotel Akmani Jakarta (7/6/2018) menyebutkan bahwa dengan adanya model kompetensi ini, maka seluruh personel Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan dibawahnya akan memiliki standar kompetensi yang sama dan hanya dibedakan oleh penjenjangan berdasarkan tugas pokok dan fungsi tiap-tiap jabatan.

“Model kompetensi ini akan menjadi dasar dalam perekrutan, penilaian kinerja, pengembangan pendidikan dan pelatihan, dan salah satu pertimbangan dalam proses promosi dan mutasi”, imbuh Pudjoharsoyo.

Hadir dalam acara tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jakarta, Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta, dan Ketua Pengadilan Militer Utama Jakarta, unsur-unsur dari Biro Kepegawaian dan Biro Perencanaan dan Organisasi Mahkamah Agung, perwakilan Badan Peradilan Agama, Badan Peradilan Umum, Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara serta beberapa orang hakim. (Humas/Mohammad Noor)

Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, SH., M. Hum, melaksanakan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI pada hari Rabu, 6/6/2018 pukul 11.00 WIB di ruang rapat Komisi III DPR RI, gedung Nusantara II Paripurna Lt 1. RDP ini membahas Rencana Kerja & Anggaran Kementerian Negara/Lembaga (RKA K/L) dan Rencana Kerja Pemerintah (RKP K/L) tahun 2019. Pada Rapat Dengar Pendapat yang juga dihadiri oleh Sekretariat Jenderal MPR, DPD, MK dan KY tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung didampingi oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Dr. Drs. Aco Nur, MH, dan Kepala Biro Perencanaan Mahkamah Agung. (humas)

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung RI menerima opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan tahun 2017 dari Badan Pemeriksa Keuangan RI pada hari ini Selasa, 5 Juni 2017 di Auditorium BPK RI.

MA menerima opini WTP yang ke – 6 kali, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2017 atas laporan keuanga MA dari BPK. Hal ini merupakan hasil yang di capai tidak lepas dari komitmen Pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh jajaran eselon I, Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta kerja keras para pelaksana di jajaran sekretariatan dari pengadilan tingkat banding, tingkat pertama sampai ke pusat.

Penyerahan LHP ini secara resmi diterima oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI A. S. Pudjoharsoyo, SH., M. Hum. dari Anggota AKN III Badan Pemeriksa Keuangan RI Achsanul Qosasi. Pada acara Penyampaian opini laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian dan Lembaga Negara tahun 2017. (ds/rs)

Jakarta – Humas. Selasa, 5 Juni 2018, Mahkamah Agung mengadakan bazar dan sembako murah yang bertempat dilapangan parkir, Kegiatan bazar ini dibuka secara resmi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Yang Mulia Dr. H. Muhammad Syarifuddin, S.H., M.H. pada pukul 09.00 WIB dan dihadiri oleh pengurus pusat Dharmayukti Karini dan pimpinan Mahkamah Agung RI lainnya.

Momentum Ramadhan yang dirangkaikan dengan kegiatan bazar  ini adalah saat yang  paling tepat untuk kita manfaatkan sebagai bentuk sarana habluminannas dan hablum minalloh. Dalam bulan suci Ramadhan guna menyongsong Idul Fitri 1439 H, bazar yang diselenggarakan oleh pengurus Dharmayukti Karini MA, mengambil Tema : “Dengan Semangat Ramadhan Kita Tingkatkan Keikhlasan Berbagi Melalui Bazar dan Sembako Murah”. Kegiatan bazar ini cukup menyita perhatian dan pengunjung baik dari para Hakim Agung, pimpinan dan seluruh pegawai Mahkamah Agung. Terlihat pula Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung didampingi isteri selaku ketua Pengurus Pusat Dharmayukti Karini mengunjungi dan belanja di stand-stand makanan dan pakaian.

Pada kesempatan kali ini, kepada para peserta bazar baik yang berasal dari lingkungan Dharmayukti Karini di sekitar Jakarta maupun peserta dari luar Mahkamah Agung, saya ucapkan terima kasih atas partisipasinya, ujar Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dalam sambutan pembukaan.

Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum  melantik 7 (Tujuh) Pejabat Eselon II dilingkungan Mahkamah Agung pada Senin, 4/6/2018 pukul 14.00 WIB di gedung Tower, lt. 2 gedung Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 252/SEK/Kp.1/SK/V/2018.

Berikut 7 Pejabat Eselon II yang dilantik :

1. Aviantara, SH.,M.Hum

Sebagai Inspektur Wilayah II pada Badan Pengawasan

2. Dwiharso Budi Santiarto, SH.,M.Hum

Sebagai Inspektur Wilayah IV pada Badan Pengawasan

3. Drs. Wahyudin, M.Si

Sebagai Sekretaris pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Umum

4. Rosfiana, SH.,MH

Sebagai Kepala Biro Perlengkapan pada Badan Urusan Administrasi

5. Drs. Andi Kurniawan M.M

Sebagai Sekretaris pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama

6. Hj. Lulik Tri Cahyaningrum, SH., MH

Sebagai Direktur Pembinaan Teknis dan Administrasi Peradilan Tata Usaha Negara pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara

7. Edward Tumimbul Hamonangan Simarmata,SH.,LLM.,M.T.L

Sebagai Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Manajemen dan Kepemimpinan pada Badan Penelitian dan Pengembangan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan.

Acara pelantikan ini dihadiri oleh para pejabat Eselon I, II, III dan IV dilingkungan Mahkamah Agung (humas)