Kamis, 23 Juni 2022 dimulai pukul 15:00 WITA bertempat di Ruang Rapat, Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris mengikuti Pembinaan Bidang Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan Mahkamah Agung RI melalui zoom. (KN)
Pada hari Senin – Rabu, tanggal 20 – 22 Juni 2022 bertempat di Pengadilan Negeri Tilamuta, diselenggarakan Asesmen Surveilan Akreditasi Penjaminan Mutu yang dilaksanakan oleh Tim Asesor Akreditasi Penjaminan Mutu Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Adapun kegiatan dibuka dengan Opening Meeting pada hari Senin, 20 Juni 2022 dan ditutup dengan pemaparan dari Ketua Tim mengenai hasil asesmen pada hari Rabu, 22 Juni 2022.
Dengan adanya kegiatan ini, diharapkan Pengadilan Negeri Tilamuta menjadi lebih baik dan berkembang dari sebelumnya, dari aspek pelayanan kepada masyarakat, kompetensi pegawai, sampai dengan kesiapan sarana dan prasarana di lingkungan Pengadilan Negeri Tilamuta. (KN)
Pada Hari Selasa, 21 Juni 2022, Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo bersama dengan Hakim Tinggi dan Panitera Pengadilan Tinggi Gorontalo mengikuti kegiatan Penandatanganan Nota Kesepahaman dan Pedoman Kerja Bersama tentang SPPT-TI yang dilaksanakan secara daring. Kegiatan ini dilaksanakan di Pusat Kendali Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Bertempat di Ruang Sidang Pengadilan Tinggi Gorontalo, telah diselenggarakan Opening Meeting Akreditasi Penjaminan Mutu oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo pada Hari Senin, 20 Juni 2022. Kegiatan ini dilaksanakan pada pukul 08.15 WITA.
Susunan Acara pada Kegiatan ini adalah sebagai berikut:
1. Pembukaan (MC)
2. Pembacaan doa Oleh Bapak Hisbullah Idris, S.H., M.Hum
3. Menyanyikan Lagu Indonesia Raya
4. Menyanyikan Hymne Mahkamah Agung RI
5. Sambutan Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Bapak Nugroho Setiadji selaku Top Management
6. Penandatanganan Pernyataan Asesmen Bapak Lutfi, S.H.
7. Penandatanganan Pernyataan Asesmen oleh Ketua Pengadilan Tinggi dan Lead Assesor
Jakarta-Humas: Kantor Mahkamah Agung di jalan Merdeka Utara hari ini (16/6) terasa berbeda. Ada haru dan senang yang hinggap bersamaan. Senang karena banyak sekali wajah-wajah yang sudah lama tidak pernah terlihat, hari ini hadir, sehingga rasa rindu terasa terobati. Haru karena hari ini merupakan pelepasan mereka sebagai bagian dari Mahkamah Agung. Pelepasan ini tentu saja hanya secara jabatan, namun secara kekeluargaan mereka tetap merupakan bagian keluarga besar Mahkamah Agung.
Ketua Mahkamah Agung Prof. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., memimpin langsung upacara pelepasan 31 wisudawan yang terdiri dari Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung, Ketua Kamar, Hakim Agung dan Hakim Ad Hoc. Acara dilaksanakan dalam suasana khidmat dan kekeluargaan di ruang Kusumah Atmaja, gedung Mahkamah Agung, Jakarta.
Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyampaikan dengan bangga rasa terima kasih yang tidak terhingga atas semua jasa, pengorbanan, pengabdian dan selainnya, yang telah diberikan ke Mahkamah Agung, sehingga Mahkamah Agung semakin hari semakin baik. Bukan hanya dalam bidang pelayanan namun juga dalam proses penyelesaian perkara dan yang lainnya.
“Kami mohon dukungan dan doa, agar kami bisa melanjutkan langkah-langkah baik para wisudawan dalam membangun Mahkamah Agung menjadi peradilan yang agung dan modern,” harapnya.
Ia menyampaikan bahwa sejatinya pelepasan hari ini dilaksanakan pada tahun 2020, namun karena pandemi Covid-19 semua tertunda. “Haru dan bangga saya pada hari ini, karena saya bisa berjumpa dengan Bapak Ibu yang sudah lama tidak berjumpa,” katanya.
Ia menambahkan bahwa meskipun pandemi covid-19 sudah melandai, protokol kesehatan tetap harus dijaga dengan baik.
Acara pelepasan yang dilaksanakan dengan suasana haru ini diakhiri dengan foto bersama.
Berikut adalah 31 nama wisudawan yang diwisuda hari ini:
- Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Ketua Mahkamah Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2020.
- Prof. Dr. H. Mohammad Saleh, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2016.
- Dr. Suwardi, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2017.
- Prof. Dr. H. Abdul Manan, S.H., S.I.P., M.Hum. dari jabatannya sebagai Ketua Kamar Agama pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2017.
- Timur P. Manurung, S.H., M.M. dari jabatannya sebagai Ketua Kamar Militer pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 September 2017.
- Soltoni Mohdally, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Ketua Kamar Perdata pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Maret 2019.
- Prof. Dr. H. Abdul Gani Abdullah, S.H. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 September 2016.
- Prof. Dr. Topane Gayus Lumbuun, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Februari 2018.
- Dr. Drs. H. Mukhtar Zamzami, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2018.
- Sumardijatmo, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Oktober 2019.
- Prof. Dr. Hary Djatmiko, S.H., M.S. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 April 2021.
- Dr. H. A. Mukti Arto, S.H., M.Hum. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 November 2021.
- Dr. Sofyan Sitompul, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Mei 2022.
- M.S. Lumme, S.H. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2020.
- Prof. Dr. Krisna Harahap, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021.
- Dr. Leopold Luhut Hutagalung, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021.
- Prof. Dr. Mohammad Askin, S.H. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021.
- Prof. Dr. H. Abdul Latif, S.H., M.Hum. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021.
- H. Syamsul Rakan Chaniago, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tingkat Kasasi pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 22 Juli 2021.
- Bernard, S.H., M.M. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 01 April 2016.
- Arsyad, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 01 April 2016.
- H. Buyung Marizal, S.H. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Pengadilan Hubungan Industrial pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 19 Juli 2017.
- Dr. Artidjo Alkostar, S.H., LLM. dari jabatannya sebagai Ketua Kamar Pidana pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2018.
- H. Suhardjono, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 9 Oktober 2015.
- Dr. H. Abdurrahman, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 29 November 2017.
- Dr. H. Wahidin, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 3 Maret 2019.
- Mahdi Soroinda Nasution, S.H., M.Hum. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 April 2019.
- Dr. Margono, S.H., M.Hum., M.M. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 20 September 2019.
- Maruap Dohmatiga Pasaribu, S.H., M.Hum. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 25 Maret 2020.
- Prof. Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, S.H., M.Hum. dari jabatannya sebagai Hakim Agung pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 10 Desember 2020.
- Dr. Agus Yunianto, S.H., M.H. dari jabatannya sebagai Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi pada Mahkamah Agung, terhitung mulai tanggal 1 Juni 2022.
Acara ini dihadiri oleh Ketua Mahkamah Konstitusi, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, Panitera Mahkamah Agung, Sekretaris Mahkamah Agung, serta undangan lainnya.
Selamat berkumpul kembali dengan keluarga tercinta para wisudawan, semoga sillaturrahmi tetap terjalin.(azh/RS)
Jakarta-Humas: Dalam rangka mendukung Sistem Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi (SPPT-TI) yang menjadi program prioritas RPJMN 2020-2024, Mahkamah Agung melalui Biro Hukum dan Humas mensosialisasikan aplikasi E-Berpadu pada Selasa, 14 Juni 2022 secara hibrida. Aplikasi e-Berpadu merupakan singkatan dari Elektronik Berkas Pidana Terpadu.
Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. H. Sobandi, S.H., M.H., dalam sambutannya menyampaikan bahwa Pengembangan aplikasi E-Berpadu ini dilakukan sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia untuk melakukan percepatan elektronisasi administrasi perkara pidana. Hal ini penting karena dengan modernisasi berbasis TI, transparansi dan akuntabilitas akan diperoleh masyarakat.
“Dengan TI masyarakat akan dengan cepat dan tepat mendapat informasi seputar penanganan perkara pidana dari awal hingga akhir proses. Hal ini tentunya akan memberikan pelayanan hukum yang berkeadilan kepada masyarakat pencari keadilan,”ungkapnya.
Selain itu, mantan Wakil Ketua Pengadilan Negeri jakarta Pusat itu menyampaikan bahwa Aplikasi e- Berpadu dikembangkan untuk mendukung SPPT-TI. Aplikasi ini diyakini dapat menjadi media pertukaran dokumen khususnya pada Lembaga peradilan di bawah Mahkamah Agung dengan Lembaga penegak hukum lainnya secara elektronik.
Aplikasi e-BERPADU meliputi berbagai macam pelayanan, di antaranya yaitu: pelimpahan berkas perkara pidana secara elektronik, permohonan izin/persetujuan penyitaan secara elektronik, permohonan izin/persetujuan pengeledahan secara elektronik, perpanjangan penahanan secara elektronik, permohonan izin besuk secara elektronik, dan permohonan pinjam pakai barang bukti secara elektronik, serta penetapan diversi.
“Aplikasi ini akan terus dikembangkan sesuai dengan kebutuhan,” terang Dr. Sobandi.
Kepala Biro Hukum dan Humas mengharapkan Aplikasi e-Berpadu ini dapat mendorong perwujudan Sistem Basis Data Penanganan Perkara Tindak Pidana Secara Terpadu Berbasis Teknologi Informasi. E-Berpadu merupakan “embrio” perwujudan Sistem Peradilan Pidana Secara Elektronik atau yang dikenal dengan e-Court Pidana, sebagaimana telah diamanatkan dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 4 Tahun 2020.
“Semoga aplikasi ini bisa menjadi jembatan dalam mewujudkan cita-cita membangun peradilan yang agung,” harap Dr. Sobandi.
Aplikasi E-Berpadu direncanakan akan diimplementasikan di pengadilan seluruh Indonesia pada Januari 2023. sebelumnya, sesuai dengan arahan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, untuk implementasi Aplikasi e-BERPADU pada tahap pertama ditetapkan 7 wilayah sebagai pilot project, yaitu:
- Wilayah Pengadilan Tinggi Palembang
- Wilayah Pengadilan Tinggi Yogyakarta
- Wilayah Pengadilan Tinggi Makassar
- Wilayah pengadilan Tinggi Banjarmasin
- Wilayah Pengadilan Tinggi Ambon
- Wilayah Pengadilan Tinggi Kupang
- Wilayah Mahkamah Syar’iyah Aceh
Ketujuh wilayah yang ditetapkan sebagai pilot project tersebut, diharapkan sudah mulai mengimplementasikan e-Berpadu pada bulan Juli 2022.
Acara ini dihadiri oleh Direktur Administrasi Perdilan Umum, Direktur Administrasi Peradilan Agama, Ketua Pengadilan Tinggi dari seluruh Indonesia, Ketua Pengadilan Negeri seluruh Indonesia, Ketua Mahkamah Syaríyyah, dan lainnya. (azh/RS)
Senin, 13 Juni 2022 pukul 08:30 WITA, Pengadilan Negeri Tilamuta melaksanakan Rapat Periode Bulan Mei 2022 yang bertempat di Ruang Sidang 2 Pengadilan Negeri Tilamuta. Rapat ini dipimpin oleh Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Ibu Mariany R. Korompot, S.H. dan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak P.H.H. Patra Sianipar, S.H. Rapat ini dihadiri oleh Para Hakim, Pejabat Struktural/Fungsional, seluruh ASN dan Tenaga Honorer Pengadilan Negeri Tilamuta.
Agenda pokok dalam rapat ini adalah mengevaluasi kinerja selama 1 bulan terakhir dan mengkonsolidasikan rencana kerja selanjutnya. Setelah itu dilanjutkan dengan sesi tanya jawab dan penyampaian saran/tanggapan. (KN)
Gorontalo 13 Juni 2022, bertempat di Ruang Sidang Utama, Pengadilan Tinggi Gorontalo mengadakan Rapat Evaluasi Pembangunan Zona Integritas (ZI) Tahun 2022 yang dipimpin langsung oleh Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Bapak Nugroho Setiadji dan tentunya didampingi oleh Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo Ibu Dr. Ifa Sudewi, S.H.,M.Hum, Panitera dan Plt Sekretaris, Seluruh ASN dan PPNPN serta dihadiri oleh Tim Pembangunan Zona Integritas mulai dari Area 1 sampai dengan Area 6 yaitu :
1. Manajemen Perubahan
2. Penataan Tata Laksana
3. Penataan Sistem Manajemen SDM Aparatur
4. Penguatan Akuntabilitas
5. Penguatan Pengawasan
6. Peningkatan Kualitas Pelayanan Publik
Pada Penilaian ZI Tahun ini terdapat adanya perubahan dasar yuridis dan perubahan kriteria penilaian perubahan kerangka logis pembangunan ZI berdasarkan Permen PAN RB Nomor 90 Tahun 2021 adalah dalam area komponen pengungkit terdiri dari 6 bagian pemenuhan dan 6 bagian reform. Area hasil bagian birokrasi yang bersih dan akuntabel terdiri dari survei persepsi anti korupsi dan capaian kinerja, sedangkan bagian pelayanan publik yang prima hanya terdiri dari survei persepsi pelayanan publik.
Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo dalam rapat kali ini juga berpesan untuk selalu meningkatkan kedisiplinan dalam segala hal dan selalu meningkatkan kinerja dalam bekerja.
Gorontalo, Jumat 10 Juni 2022. Seluruh warga Pengadilan Tinggi Gorontalo bergotong royong dalam agenda Jum’at Bersih. Seluruh ASN dan PPNPN Pengadilan Tinggi Gorontalo terjun langsung untuk melaksanakan kerja bakti. Jum’at bersih kali ini dilakukan dalam rangka meningkatkan kebersihan lingkungan Kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo. Dalam kerja bakti ini berfokus pada lingkungan luar gedung kantor Pengadilan Tinggi Gorontalo dan beberapa sudut-sudut kantor.
Kerja bakti dilaksanakan tiap dua minggu sekali ini adalah sebagai bentuk komitmen Pengadilan Tinggi Gorontalo untuk memberikan pelayanan yang prima dan maksimal pada masyarakat.
Lingkungan yang bersih dan rapi akan menciptakan kenyamanan tersediri bagi masyarakat terutama masyarakat pencari keadilan yang berkunjung di Pengadilan Tinggi Gorontalo. Kegiatan ini juga dapat menjadi wadah silaturahmi antar warga Pengadilan Tinggi Gorontalo.
Pada hari Senin s.d. Kamis, tanggal 6-9 Juni 2022, bertempat di Hotel Maqna Gorontalo, Pengadilan Negeri Tilamuta mengikuti Bimtek Pengembangan Kompetensi ASN Administrasi Kesekretariatan Se-wilayah Hukum Pengadilan Tinggi Gorontalo Tahun Anggaran 2022.
Adapun peserta pelaksanaan Bimtek Kesekretariatan Bagian Umum adalah Bapak Juang Samadi, S.Pd. selaku Sekretaris, Ibu Febri Ahmad, S.H. selaku Kasubbag Umum dan Keuangan, dan Bapak Fitrianto Saleh, S.H. selaku Jurusita Pengganti.
Sementara peserta pelaksanaan Bimtek Kesekreariatan Bagian Kepegawaian adalah Bapak Sabirun Djafar, A.Md. selaku Kasubbag Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, Bapak Mardanukusuma R.N.P, A.Md. selaku Staf Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana, dan Ibu Karyza Niken S.M., S.T. selaku Staf Perencanaan, Teknologi Informasi dan Pelaporan. (KN)
Mahkamah Agung RI
Badan Pengawasan MA-RI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Kejaksaan Negeri Tilamuta
Kepolisian Resort Boalemo
Pemerintah Daerah Kab. Boalemo
