DELEGASI MAHKAMAH AGUNG CHINA KUNJUNGI BADAN DIKLAT MAHKAMAH AGUNG RI
Bogor-Humas: Dalam rangka memperkuat hubungan bilateral dan kerjasama antara kedua lembaga yudisial, Delegasi Mahkamah Agung China mengunjungi Badan Strategi Kebijakan dan Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan (BSDK) Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Jumat, 15 Juni 2024. Kunjungan ini merupakan agenda lanjutan setelah sehari sebelumnya, rombongan delegasi bertemu dengan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dan jajaran pimpinan di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.
Kedatangan delegasi Mahkamah Agung China disambut langsung oleh Kepala BSDK Bambang H. Mulyono. Selain berkeliling, kegiatan juga diisi dengan acara penanaman pohon duku di halaman BSDK Mahkamah Agung RI. Penanaman pohon ini melambangkan semangat kerja sama dan persahabatan yang berkelanjutan antara kedua negara. Acara ini dihadiri oleh Ketua Kamar Perdata Mahakamh Agung I Gusti Agung Sumanatha, para pejabat Eselon 2 BSDK, para delegasi Mahkamah Agung China, dan lainnya.
Setelah penanaman pohon, delegasi dari China memberikan seminar umum yang membahas topik “Intellectual Property Rights in China”. Seminar ini bertujuan untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman mengenai perlindungan hak kekayaan intelektual di China, serta tantangan dan solusi yang dihadapi dalam implementasinya.
Usai seminar, rombongan delegasi melanjutkan kunjungan mereka ke Pengadilan Negeri Bogor. Di sana, mereka disambut oleh Ketua Pengadilan Negeri Bogor dan melakukan diskusi mengenai sistem peradilan dan praktik pengadilan di kedua negara. Kunjungan ini memberikan kesempatan bagi kedua belah pihak untuk saling bertukar pandangan dan memperkuat kerjasama dalam bidang hukum dan peradilan.
Kunjungan delegasi Mahkamah Agung China ini diharapkan dapat semakin mempererat hubungan baik antara Mahkamah Agung Indonesia dan Mahkamah Agung China, serta meningkatkan kolaborasi dalam berbagai aspek hukum dan peradilan di masa depan. (azh/RS/photo:Yrz)
SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG HADIRI RAPAT DENGAR PENDAPAT KOMISI III DPR RI
Jakarta-Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III Dewan Perwakilan Rakyat Republik Indonesia ( DPR RI ) pada Kamis, 13 Juni 2024 di Gedung Nusantara III Komplek MPR/DPR Jakarta.
Rapat yang dipimpin oleh Wakil Ketua Komisi III DPR RI Pangeran Khairul Saleh dan dihadiri oleh Wakil Ketua Komisi III Dr.Adies Kadir SH.,MH dan Dr.Habiburakhman.,SH.,MH serta anggota Komisi III lainnya.
Dalam kesempatan tersebut Sekretaris Mahkamah Agung memaparkan pembahasan pagu indikatif rencana kerja dan anggaran Kementerian/Lembaga (RKA-KL), rencana kerja Pemerintah Kementerian/Lembaga (RKP-K/L), penjelasan hasil pemeriksaaan BPK tahun 2022 dan penjelasam kebutuhan anggaran Pengadilan hasil kunjungan kerja reses.
Selain Sekretaris Mahkamah Agung, Rapat Dengar Pendapat ini juga diikuti oleh Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial. Turut hadir mendampingi Sekretaris Mahkamah Agung, Panitera Mahkamah Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan, Kepala Biro hukum dan Humas. Dan Kepala Biro Kesekretariatan Pimpinan. (Humas)
Kegiatan Jumat Bersih
Pada hari Jumat, tanggal 14 Juni 2024, Seluruh Aparatur Pengadilan Negeri Tilamuta melaksanakan kegiatan ”Jumat Bersih” yang dilaksanakan di Justicia Park Pengadilan Negeri Tilamuta.
”Jumat Bersih” adalah kegiatan rutin yang dilaksanakan secara berkala setiap bulannya oleh seluruh aparatur Pengadilan Negeri Tilamuta dan bertujuan untuk menjaga lingkungan Pengadilan Negeri Tilamuta, serta menciptakan lingkungan yang nyaman dan bersih bagi pengunjung dan pihak yang terlibat dalam proses peradilan..
Dokumentasi selengkapnya dapat dilihat di instagram @pntilamuta
https://www.instagram.com/p/C8Lpa41vtko/?img_index=1
KETUA MAHKAMAH AGUNG MENERIMA KUNJUNGAN DELEGASI MAHKAMAH AGUNG CHINA
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. menerima kunjungan Delegasi Mahkamah Agung China yang diketuai oleh Hakim Agung Mahkamah Agung China H.E. Mr LIU Guixiang, Ketua Pengadilan Tinggi Tianjin Ms. LI Jing, Ketua Pengadilan Tinggi Henan Mr. HU Daocai, Wakil Direktur Departemen Pelaksanaan Umum Mahkamah Agung China Mr. MAO Lihua, Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Hunan Mr GUO Zhenghuai, Pejabat Departemen Kerja Sama Internasional Mahkamah Agung China Ms. ZHAO Qian, pada Kamis, 13 Juni 2024 di gedung Mahkamah Agung lantai 13.
Kunjungan yang merupakan kunjungan balasan ini berlangsung dengan suasana penuh keakraban. Dalam kunjungan tersebut, kedua belah pihak, baik Mahkamah Agung Indonesia maupun Mahkamah Agung China saling bertukar informasi di bidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI) dan juga mengenai hukum yang berkembang saat ini di kedua negara.
Setelah melakukan pertemuan dengan pimpinan Mahkamah Agung, para delegasi Mahkamah Agung China melakukan kunjungan ke museum Mahkamah Agung dan ruang Kusumah Atdmadja lantai 14.
Dalam pertemuan tersebut, turut hadir Ketua Mahkamah Agung Indonesia didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, dan para Ketua Kamar pada Mahkamah Agung. (Humas)
PENGUMUMAN / PRESS RELEASE PENGADILAN NEGERI TILAMUTA
Sehubungan dengan pengaduan/laporan dari Sdr. S, Dkk tanggal 4 Agustus 2023 perihal dugaan pelanggaran Kode Etik dan Perilaku Hakim oleh Majelis Hakim yang memeriksa perkara Nomor: 27/Pid.B/2023/PN Tmt pada Pengadilan Negeri Tilamuta, maka terhadap pengaduan/laporan tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia telah melakukan pemeriksaan terhadap Majelis Hakim tersebut.
Selanjutnya berdasarkan hasil pemeriksaan tersebut Badan Pengawasan Mahkamah Agung Republik Indonesia melalui surat Nomor 670, 671 dan 672/BP/SKET.KP8.1/VI/2024 tanggal 5 Juni 2024, menyatakan Majelis Hakim yang terdiri dari Justice Yosie Anastasia Simanjuntak, S.H., Ika Masitawati, S.H., M.Kn., dan Achmad Noor Windanny, S.H. TIDAK TERBUKTI melakukan pelanggaran sebagaimana dimaksud dalam pengaduan/laporan tersebut sehingga pengaduan/laporan tersebut dinyatakan ditutup dan oleh karena itu Majelis Hakim tersebut dipulihkan nama baik, kedudukan, harkat dan martabatnya.
Sosialisasi Perma No 1 Tahun 2024 tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana berdasarkan Restoratif
Pada hari Kamis tanggal 13 Juni 2024 pukul 09.00 WITA, Pengadilan Negeri Tilamuta mengikuti Sosialisasi Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif (Restorative Justice) secara daring yang diikuti oleh Ketua, Para Hakim, Panitera, Panitera Muda, dan Panitera Pengganti Pengadilan Negeri Tilamuta.
Sosialisasi ini menekankan pentingnya penerapan keadilan restoratif yang berfokus pada pemulihan hubungan, pemenuhan hak-hak korban, dan rehabilitasi pelaku. Melalui paparan ahli dan diskusi interaktif, diharapkan seluruh peserta mampu mengimplementasikan pedoman baru ini dalam tugas sehari-hari demi tercapainya keadilan yang lebih humanis dan berorientasi pada pemulihan..
Dokumentasi selengkapnya dapat dilihat di instagram @pntilamuta
https://www.instagram.com/p/C8JirDVvJId/?img_index=1
MAHKAMAH AGUNG MENYELENGGARAKAN FORUM TEMATIK BAKOHUMAS
Surabaya – Humas : Mahkamah Agung bekerja sama dengan Badan Koordinasi Kehumasan (Bakohumas) menyelenggarakan Forum Tematik Bakohumas dengan tema “Transformasi Digital Penanganan Perkara di Mahkamah Agung”, berlangsung secara hybrid pada Rabu, 12 Juni 2024 di Hotel Santika, Gubeng Surabaya.
Kegiatan yang diselenggarakan oleh Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung ini dilaksanakan dalam rangka menyosialisasikan transformasi digital layanan penanganan perkara..
Forum Tematik Bakohumas dibuka secara resmi oleh Direktur Jenderal Informasi dan Komunikasi Publik Kementerian Komunikasi dan Informatika, Usman Kansong, S. Sos., M.Si. selaku Ketua Umum Bakohumas.
Dalam sambutannya Usman menyampaikan, Mahkamah Agung sebagai epicentrum of justice, senantiasa telah meningkatkan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan dengan pemanfaatan teknologi informasi.
Lebih lanjut mantan wartawan ini mengatakan, Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital dalam semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan teknis peradilan agar semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pengadilan, diantaranya peradilan elektronik (e-court) dan e-Berpadu. Melalui dua aplikasi ini masyarakat semakin dimudahkan mengakses keadilan kapan saja, di mana saja, dan berbiaya terjangkau.
Dirinya menambahkan, sebagai wujud nyata kita sebagai anggota Bakohumas, setelah mengikuti forum ini, Saya menghimbau kepada peserta sekalian untuk menyebarkan secara luas dan masif informasi yang dipaparkan oleh para narasumber dan konten yang disediakan oleh Mahkamah Agung kepada pemangku kepentingan, melalui berbagai kanal yang dimiliki masing-masing kementerian/Lembaga.
Sementara itu Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung, Dr. H. Sobandi, S.H., M.H, dalam laporannya mengatakan kegiatan ini bertujuan memberikan informasi kepada seluruh lapisan masyarakat di seluruh Indonesia dengan berbagai informasi terkait kebijakan Mahkamah Agung khususnya mengenai Pemberlakuan Pengajuan Upaya Hukum Kasasi dan Peninjauan Kembali Secara Elektronik.
Kegiatan ini dikuti oleh 70 peserta, yang berasal dari Humas berbagai Kementrian/Lembaga seluruh Indonesia, di antaranya yaitu Mahkamah Konstitusi, Majelis Permusyawaratan Rakyat, Kepolisian RI, Sekretariat Kabinet, Kementerian Keuangan, Kementerian Komunikasi dan Informatika, Kemenko PMK, Kemenko Marves, Kementerian Kemaritiman dan Investasi, Kementerain Sosial, Kementerian Pertanian, Kementerian Pertahanan, Dinas
Komunikasi dan Informatika, TVRI, BP Batam, BNPT, BPKP, PT. Sucofindo, BKKBN, Setjen DPN Korpri, Dinas Kominfo Jawa Tengah, Dinas Kominfo Surabaya, BNPP, Bapennas, dan lain-lain.
Hadir sebagai narasumber, Panitera Mahkamah Agung, Dr. Heru Pramono, S.H., M.Hum. dan Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas, Dr. Riki Perdana Raya Waruwu, S.H., M.H. dengan moderator, Fungsional Penerjemah Muda Mahkamah Agung, Nur Azizah.
Acara ini dihadiri Plt. Sekretariat Jenderal MPR RI, Kepala Biro Humas MPR RI, Kepala Biro Humas Kepolisian RI, Kepala Biro Humas Sekretariat Kabinet, Kepala Biro Humas Kementerian Keuangan, Kepala Biro Humas TVRI, Kepala Biro Humas BNPP serta Kepala Biro Humas BP Batam.(humas)
Pengadilan Tinggi Gorontalo Hadiri Rapat Paripurna DPRD Gorontalo Ke-142
Gorontalo, Rabu 12 Juni 2024. Bertempat di ruang rapat DPRD Provinsi Gorontalo, YM. Suhandi, S.H.,M.Hum mewakili Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo menghadiri Rapat Paripurna DPRD Provinsi Gorontalo Dalam Rangka Pembicaraan Tingkat I Terhadap 2(dua) Ranperda berasal dari Gubernur Gorontalo.

Turut hadir dalam rapat ini diantaranya :
1. Dr. Ir. Muhammad Rudi Salahudin, MEM (PJ Gubernur Gorontalo)
2. Drs. H. Sopyan Ibrahim, M.Si (Sekda Provinsi Gorontalo)
3. Paris R.A. Jusuf (Ketua DPRD Provinsi Gorontalo)
4. Moh. Kris Wartabone (Wakil Ketua I DPRD Prov Gorontalo)
5. Sopyan Puhi, ST (Wakil Ketua II DPRD Provinsi Gorontalo)
6. Awaludin Pauweni (Wakil Ketua III DPRD Provinsi Gorontalo)
7. Kolonel Arm Asep Hendra Budiana (Kasi Intel Mewakili Danrem)
8. Kombes Pol Suratno, SIK., M.SI (Karo Rena mewakili Kapolda Gorontalo)
9. Efrivel, SH.,M.H (Koordinator Intel mewakili Kajati Gorontalo)
10. Kapten Laut (KH) Yoyok Yogik (Pasintel mewakili Danlanal Gorontalo)
11. Kapten Lek Riki Husman, M.Han (Kadishar Satradar Mewakili Dansatradar 224/Kwandang)
12. Para Anggota DPRD Provinsi Gorontalo
13. Para Kepala Dinas Provinsi Gorontalo.



Penerimaan Rencana Aksi Aliansi Penambang Kabupaten Pohuwato
Selasa, 11 Juni 2024. Bertempat di Ruang Loby Serbaguna Lantai 2 Pengadilan Tinggi Gorontalo, YM. Bambang Sucipto, S.H.,M.H (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo) selaku Humas didampingi oleh YM. Deky Velix Wagiju, S.H.,M.H (Hakim Tinggi Pengadilan Tinggi Gorontalo), Bapak Benny A.Y. Walukow, S.E (Sekretaris) dan Bapak Herdi Pakaya, S.H (Kepala Bagian Umum dan Keuangan), menerima langsung peserta aksi dari aliansi anak cucu panambang peduli kesejahteraan masyarakat penambang kabupaten Pohuwato Provinsi Gorontalo, aksi ini terkait dengan permasalahan perkara perdata yang sementara ini dalam proses di Pengadilan Negeri Gorontalo.



Aksi ini berjalan dengan damai, lancar dan kondusif.
KETUA MA LANTIK SEKRETARIS MAHKAMAH AGUNG DAN SEMBILAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING
Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. melantik Sugiyanto, S.H., M.H., sebagai Sekretaris Mahkamah Agung, pada Jum’at pagi 7 Mei 2024 di Gedung Mahkamah Agung, Jakarta. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 44/TPA Tahun 2024 tanggal 27 Mei 2024 tentang Pemberhentian dan Pengangkatan Pejabat Pimpinan Tinggi Madya di Lingkungan Sekretariat Mahkamah Agung.
Sebelum dilantik menjadi Sekretaris, Sugiyanto merupakan Kepala Badan Pengawasan sejak 18 Mei 2022 dan pada saat yang bersamaan ia juga bertugas sebagai Pelaksana Tugas Sekretaris Mahkamah Agung sejak 12 Juni 2023.
Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya menyampaikan ucapan selamat kepada Sugiyanto atas pelantikan sebagai Sekretaris. Ia juga mengucapkan terima kasih kepada Alumnus Universitas Diponegoro tersebut atas dedikasinya yang tulus sebagai Pelaksana Tugas (Plt.) Sekretaris Mahkamah Agung dengan baik dan penuh dedikasi selama lebih kurang 1 (satu) tahun lamanya, hingga dilantik hari ini sebagai Sekretaris Mahkamah Agung definitif.
Syarifuddin berharap jabatan baru ini dapat membawa berkah dan manfaat bagi Sugiyanto, keluarga, dan terutama bagi Mahkamah Agung dan lembaga peradilan Indonesia.
Bagi Syarifuddin, terpilihnya Sugiyanto sebagai Sekretaris Mahkamah Agung selain telah melewati segala proses dan pertimbangan yang matang, juga menunjukkan bahwa Sugiyanto merupakan sosok yang kompeten, serta kapasitas keilmuan dan integritasnya teruji. Syarifuddin yakin Sugiyanto juga telah ditempa beragam pengalaman, mulai dari memimpin peradilan tingkat pertama, hingga dipercaya menjadi top leader di Badan Pengawasan.
“Kiprah, pengalaman serta rekam jejak Sugiyanto selama ini, menjadi modal yang sangat berharga baginya dalam mengemban tugas mulia ini,” kata Syarifuddin.
Sebagai informasi, Sekretaris di Mahkamah Agung memiliki peran sentral, karena ia merupakan koordinator terhadap pelaksanaan tugas unit oganisasi di lingkungan Sekretariat dan Kepaniteraan Mahkamah Agung. Ia juga merupakan perumus dan pelaksana kebijakan serta standarisasi teknis di bidang pembinaan tenaga teknis maupun administrasi peradilan. Selain itu, Sekretaris juga menjadi pembina dan pelaksana pengawasan, penelitian, diklat dan lain sebagainya.
“Singkatnya, seorang Sekretaris Mahkamah Agung berperan sentral, dalam mewujudkan kemajuan Mahkamah Agung dan lembaga peradilan di Indonesia,” ujar Syarifuddin.
Syarifudiin mengingatkan bahwa jabatan adalah jembatan pengabdian, bukti bakti pada negeri. Menyandang suatu jabatan menurutnya, bukan sekadar menikmati gelar dan fasilitas, melainkan memahami, bahwa ada tanggung jawab yang harus dijaga sepenuh hati. Diberi kepercayaan untuk memimpin, baik dalam skala kecil maupun besar, menurut Syarifuddin adalah wujud dari harapan banyak orang, yang meyakini kemampuan dan integritas seseorang. Ia menekankan bahwa jabatan bukanlah karpet merah untuk mencapai kepuasan pribadi.
Sebelum dilantik menjadi Sekretaris, berikut adalah beberapa jabatan yang pernah diemban oleh Sugiyanto:
- Inspektur Wilayah II Badan Pengawasan (08 Januari 2021)
- Hakim Tinggi Badan Pengawasan (21 Juni 2019)
- Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Barat (05 September 2018)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (11 Desember 2017)
- Ketua Pengadilan Negeri Klaten (15 Agustus 2017)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Manado (09 Desember 2016)
- Ketua Pengadilan Negeri Pati (12 Januari 2016)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Jakarta Pusat (04 Maret 2015)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Bitung (29 Juli 2013)
- Ketua Pengadilan Negeri Demak (06 Juli 2011)
- Hakim Tingkat Pertama Pengadilan Negeri Bale Bandung (26 November 2008)
- Ketua Pengadilan Negeri Jantho (2007 s.d. 2008)
- Wakil Ketua Pengadilan Negeri Jantho (14 Maret 2005)
- Hakim Pengadilan Negeri So’e (1999-2004)
- Hakim Pengadilan Negeri Waingapu (1996-1999)
- Calon Hakim Pengadilan Negeri Pati (01 Desember 1992)
Pada kesempatan yang sama, Ketua Mahkamah Agung melantik sembilan orang Ketua Pengadilan Tingkat Banding, mereka yaitu:
- Dr. H. Zulkarnain, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang
- Dr. H.M. Sutomo, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang
- Dr. Drs. H. Suhadak, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kepulauan Riau
- Drs. H. Damsir, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang
- Dr. Hj. Rokhanah, S.H, M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya
- Dr. Drs. H. Firdaus Muhammad Arwan, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak
- Dr. Drs. H. Izzuddin Hm., S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan linggi Agama Baniarmasin
- Dr. H. Lutfi, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Mataram
- Dr. H. Tarsi, S.H., M.H.I. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya
Hadir dalam kegiatan ini yaitu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar, Hakim Agung, Hakim Ad-Hoc, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, dan undangan lainnya. (azh/RS/photo:Alf, Adr, Sno)























