Jakarta – Humas : Selasa, 11/4/2017, Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung Nugroho Setiadji menyerahkan Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB) kepada Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, (submit II) selanjutnya Sekretaris Mahkamah Agung menyerahkan secara on line ke Kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, (submit III) didampingi oleh para pejabat Eselon I, bertempat di gedung Mahkamah Agung tower lantai 2.
Jakarta-Humas, Senin, 10 April 2017 – Hari ini Mahkamah Agung (MA), didukung oleh proyek dukungan terhadap pembaruan peradilan, EU-UNDP SUSTAIN, memulai lokakarya empat hari penyusunan petajalan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi yang nantinya akan diterapkan di empat lingkungan peradilan umum, Tata Usaha Negara, agama, dan militer.
Petajalan manajemen sumber daya manusia berbasis kompetensi ini bertujuan untuk meningkatkan sistem sumber daya manusia di Mahkamah Agung agar lebih efektif dan efisien, serta mampu menjawab tantangan-tantangan yang ada dalam upaya memberikan pelayanan yang terbaik bagi pencari keadilan.
“Selama ini, MA telah mengupayakan inisiatif pengelolaan sumber daya manusia seperti fit and proper test untuk posisi strategis, penerapan e-learning, serta hal lainnya. Untuk lebih meningkatkan lagi pengelolaan sumber daya ini, saya menyambut baik workshop kali ini yang bertujuan untuk membentuk peta jalan yang akan menjadi kompas dari pengambilan kebijakan yang strategis dalam pengelolaan sumber daya manusia,” ucap Sekretaris Mahkamah Agung, Bapak Achmad Setyo Pudjoharsoyo S.H, M.Hum, dalam pembukaannya.
Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Takdir Rachmadi juga menyampaikan tentang pentingnya memiliki pengelolaan sumber daya manusia yang baik di MA, terutama karena semenjak reformasi, MA diberikan tugas untuk mengelola hal-hal non yudisial seperti aset, keuangan dan sumber daya manusia. “Ada 840 satuan kerja di daerah dengan jumlah pegawai lebih dari 30.000, oleh karena itu MA memiliki tantangan dalam pengelolaan sumber daya manusianya. Dengan adanya petajalan tentang manajemen sumber daya manusia ini, harapannya kita dapat memiliki dasar yang dapat dijadikan patokan oleh seluruh pengadilan sehingga semua dapat bekerja dengan baik,” kata Prof. Takdir Rachmadi.
Manajer Proyek EU-UNDP SUSTAIN, Gilles Blanchi juga menyampaikan dukungannya terhadap upaya MA ini. “Manajemen sumber daya manusia berbasis kompentensi ini sangatlah penting karena akan meningkatkan integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan di mata masyarakat,” ujarnya.
Bagian dari manajemen sumber daya manusia yang berbasis kompentensi antara lain adalah pembentukan kamus kompentensi untuk mengidentifikasi kemampuan apa saja yang dibutuhkan oleh jabatan tertentu.
“Kami melihat manajemen sumber daya manusia ini sebagai titik perubahan yang sangat baik di MA, dan kami tentu saja mendukung keterlibatan setiap bagian dari MA. Kami harapkan agar upaya ini dilakukan secara berkelanjutan,” ujar Direktur Hukum dan Regulasi Badan Perencanaan Pembangunan Nasional, Ibu Prahesty Pandanwangi yang juga turut hadir dalam acara tersebut.
Acara ini dihadiri oleh 100 orang perwakilan dari Sekretariat Mahkamah Agung, pengadilan, dan Bappenas. Acara yang didukung oleh EU-UNDP SUSTAIN ini juga dihadiri oleh Multi Talent Indonesia dan Lembaga Kajian dan Advokasi untuk Independensi Peradilan (LeIP) sebagai trainer dan fasilitator.
Jakarta-Humas, Penyerahan Nilai Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Birokrasi (PMPRB)
Kepala Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI / Submit I.
Brunei Darussalam – Humas, Sabtu, 25 Maret 2017 Ketua MA-RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH hadir dalam perhelatan tahunan ASEAN Law Association (ALA) yang ke-39 dengan didampingi oleh Wakil Ketua ALA Indonesia Djaenal Sidik Suraputra, Sekjen ALA Indonesia Swandy Halim dan Perwakilan Delegasi Indonesia Normin Soaloon Pakpahan yang diselenggarakan di Brunei Darussalam. Hadir dalam pertemuan ini Delegasi dari seluruh Negara se ASEAN meliputi Delegasi Singapura, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam dan Filipina.
Acara yang diawali dengan pembacaan doa dan menyanyikan lagu Mars ALA oleh seluruh peserta delegasi ini, dibuka oleh Presiden ALA YM Atty. Avelino V. Cruz dan dilanjutkan dengan pidato dari masing-masing delegasi. Dalam pidatonya YM Hatta Ali mengharapakan agar pertemuan ini dapat mempercepat harmonisasi hukum dan kerjasama hukum di negara-negara ASEAN sehingga dapat mendukung integrasi ekonomi di kawasan ASEAN. YM Hatta Ali juga menyampaikan bahwa Indonesia berharap agar ALA dapat meningkatkan profilnya di level ASEAN atau lebih sehingga keberadaan ALA dapat dirasakan manfaatnya serta memberikan dampak yang signifikan bagi perkembangan hukum di kawasan ASEAN.
Pertemuan ALA ke-39 ini menitikberatkan pada langkah-langkah konkret ALA dengan melibatkan lebih banyak lagi pengambil keputusan di bidang hukum dalam keanggotaannya serta mempererat kerjasama dengan ASLOM (Asean Senior Law Officials Meeting). Pada kesempatani ini juga dibicarakan tentang pertemuan ALA di Manila pada bulan Oktober 2017 dalam rangka peringatan 50 tahun berdirinya ASEAN dan persiapan General Assembly ALA tahun 2018 di Singapura.
Swandy Halim selaku Sekjen ALA untuk Indonesia berharap bahwa agar pada setiap pertemuan ALA akan semakin mempererat hubungan kerjasama dan persahabatan antara para pelaku hukum di negara-negara ASEAN, karena hal tersebut menjadi modal utama bagi harmonisasi dan kerjasama hukum di kawasan ASEAN. (RM/AFF/HUMAS)
Rutinitas setiap Jum’at Pagi di PN Tilamuta adalah sebelum memulai aktifitas, semua hakim dan pegawai berkumpul di halaman depan PN Tilamuta. Seperti biasa, Jum’at 24 Maret 2017 Pukul 08.00 Wita semua warga PN Tilamuta berkumpul, berbaris di halaman depan PN Tilamuta. Dipimpin oleh KPN Tilamuta Bpk. Hasanudin, SH., MH., semua mengikuti KPN berlari mengelilingi halaman kantor sebanyak 3 (tiga) kali putaran. Setelah itu dilanjutkan dengan gerakan-gerakan pemanasan di pimpin oleh KPN Tilamuta.
Jum’at kali ini, pemanasan menggunakan virtual instruktur, yaitu dengan melihat vidio pemanasan senam yang diputar di televisi. Kegiatan dimaksudkan agar setiap Jum’at pagi semua pegawai terkumpul, sehat dan tetap selalu semangat. Semua semangat, santai dan tertawa bersama dalam gerakan-gerakan lucu pemanasan. Target yang ingin dicapai dengan kegiatan memang agar semua sehat, rilek, dan berbaur antara semua komponen di PN Tilamuta.
Selesai pemanasan pagi, kegiatan selanjutnya dilakukan sesuai agenda. Jum’at kali ini adalah jum’at bersih, yaitu kerja bakti merawat Ruang Terbuka Hijau (RTH) Justicia Park dan Taman Huyula (gotong royong). Kegiatan Jumat bersih di pimpin oleh WKPN Tilamuta Bpk. Lalu Sandi Iramaya, SH.,.
Brunei Darussalam – HUMAS, Jumat, 24 Maret 2017 Ketua MA-RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH menghadiri 5th COUNCIL OF ASEAN Chief Justices Meeting (ACJM). Didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM, Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM, Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Ridwan Mansyur, SH., MH serta Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Aria Suyudi, SH., LLM dan Swandy Halim (sebagai Peninjau dari Sekjen ALA Indonesia) serta Perwakilan dari Duta Besar Indonesia di Brunei Darussalam. Acara di buka pada pukul 08.30 waktu setempat oleh Ketua Mahkamah Agung Brunei Darussalam Hon. Dato Seri Paduka Haji Kifrawi Bin Dato Paduka Haji Kifli. Acara ini dihadiri oleh seluruh Ketua Mahkamah Agung se ASEAN yang meliputi Ketua Mahkamah Agung Singapura, Vietnam, Malaysia, Indonesia, Thailand, Myanmar, Brunei Darussalam dan Filipina.
Dalam sambutan pembukanya Ketua Mahkamah Agung RI menyampaikan apresiasi yang setinggi-tingginya kepada Ketua Mahkamah Agung Brunei Darussalam atas sambutannya sebagai Tuan Rumah 5th COUNCIL OF ASEAN CHIEF JUSTICE MEETING (CACJM). Selanjutnya YM Hatta Ali juga memberikan apresiasi kapada seluruh komite CACJ di bawah pimpinan Ketua Mahkamah Agung Vietnam Hon. Nguyen Hoa Binh yang telah berhasil mewujudkan salah satu agenda terpenting yaitu menjadikan CACJ sebagai entitas terkait dengan ASEAN (entity associated with ASEAN). YM Hatta Ali juga menyebutkan bahwa status sebagai entitas terkait dengan ASEAN menjadi sangat relevan untuk menjawab tantangan regional yang meliputi implementasi ASEAN Free Trade Area (AFTA), kesenjangan ekonomi regional, arus informasi bebas, kejahatan transnasional, serta ancaman terorisme global, dimana kesemuanya memerlukan pemahaman bersama tentang masalah yang dihadapi dalam tingkat regional dan harmonisasi hukum untuk memastikan bahwa penegakan hukum yang lebih harmonis dan konsisten di tingkat ASEAN.
Terakhir Ketua Mahkamah Agung berharap bahwa pengakuan oleh ASEAN juga akan diikuti dengan perbaikan, bagaimana komite dan kelompok kerja di bawah CACJ dapat berkomunikasi dan bekerja lebih intensif dan memberikan hasil dengan cara yang lebih profesional dan cepat. (RM/AFF/HUMAS)
Kepaniteraan dipimpin oleh Panitera JAMES MASILI, SH., menggelar rapat finalisasi inovasi pelayanan pada Rabu 22 Maret 2016. Bertempat di Ruang Diskusi Terbuka, rapat yang diikuti para panitera muda berlangsung Pukul 09.00 s/d 12.00 Wita berlangsung hangat. Rapat membahas inovasi-inovasi yg sedang dikerjakan oleh tim kepaniteraan, yang ditargetkan selesai pada 31 Maret 2017.
Inovasi pelayanan yang dalam proses pembuatan meliputi virtual guide, court sos sign, e-arsip, e-confiscation, dan notifikasi biaya perkara. Semunya berkaitan dengan teknologi informasi, tetapi inovasi yang ditargetkan selesai pada 31 Maret 2017 berupa virtual guide. Selebihnya akan diselesaikan menyusul, karena berkaitan dengan sumber daya IT yang terbatas.
Inovasi virtual guide berupa petunjuk virtual bagi pengguna dalam mengakses layanan di PN Tilamuta. Meliputi virtual guide layanan kepaniteraan pidana, perdata, hukum dan informasi. Diharapkan masyarakat akan lebih memahami tentang layanan yang ada, sehingga memudahkan pengguna. Dibawah koordinasi panitera JAMES MASILI SH, semua panitera muda solid dan berkomitmen menyelesaikan dalam tenggang waktu yang ditargetkan.
Jakarta – Humas, Selasa 21 Maret 2017. Ketua Mahkamah Agung Prof. DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Membuka Seminar Nasional IKAHI Dalam Rangka HUT IKAHI Ke – 64, dengan tema “MENJERAT KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM”. Dalam rangka memperingati HUT Ikahi ke 64, Pengurus Pusat Ikahi menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Menjerat Korporasi dalam Pertanggungjawaban Hukum” pada hari Selasa 21 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Topik tersebut diambil dari salah satu regulasi yang diterbitkan Mahkamah Agung pada tahun 2016 yaitu Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Seminar tersebut juga sekaligus akan menjadi jawaban bagi para pelaku usaha yang merasa resah dengan kehadiran Perma tersebut.
Seminar nasional tersebut dihadiri oleh 900 peserta yang terdiri dari para hakim agung, para hakim dari 4 lingkungan peradilan serta para praktisi dan penegak hukum antara lain para advokat, penyidik dan penuntut umum pada KPK dan Kejaksaan RI, Polri, PPATK dan perwakilan pengusaha. Menurut Ketua Panitia Seminar Prof Dr. Krisna Harahap, SH., MH bahwa dalam Perma 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi terkandung semangat untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan subjek hukum korporasi, meskipun Krisna juga menyadari bahwa kehadiran Perma tersebut tidak serta merta dapat menyelesaikan banyak keraguan, diantaranya menetapkan garis pemisah antara “business judgement rule” dan “tindak pidana”
Pada penyelenggaraan seminar kali ini menghadirkan nara sumber dari dalam dan luar negeri yaitu Mr Kevin R. Feldies (US Attorney Departement of Justice), Prof DR Dwija Priyatno (Rektor Universitas Surya Kencana), Laode Muhammad Syarif SH., LLM ( Wakil Ketua KPK), Ir Hariyadi B. Sukamdani MM (Ketua Apindo) dan Prof DR Surya Jaya (dari Mahkamah Agung) akan menyampaikan makalahnya dalam seminar yang akan dipandu oleh Hakim Agung Syamsul Ma’arif, LLM., Ph.D.
Pembukaan Seminar Nasional IKAHI “Dalam Rangka HUT IKAHI Ke – 64” di buka secara Resmi ole Ketua MA Hatta Ali di tandai dengan pemukulan Gong, dengan di dampingi Pimpinan MA (ds/rs)
Sebagai sarana berbagi informasi antara manajemen Pengadilan Negeri Tilamuta dengan pengguna layanan, khususnya dengan pihak kejaksaan dan advokat (LBH) maka dilakukan pertemuan pada Senin, 20 Maret 2017 di ruang serba guna PN Tilamuta. Pertemuan dipimpin KPN Tilamuta, Panitera, Panitera Muda Hukum (Ketua Tim Survey Kepuasan Masyarakat), panitera muda perdata, panitera muda pidana dan diikuti oleh Pihak Kejaksaan Negeri Tilamuta dan Yayasan Lembaga Hukum Indonesia (YLBHI) Gorontalo. Dimulai Pukul 09.00 berakhir Pukul 11.00, pertemuan diawali dengan memberi kesempatan dengan pihak pengguna layanan memberikan kritik, saran dan masukan terkait pelayanan publik di Pengadilan Negeri Tilamuta.
Pihak kejaksaan memberikan saran agar terdapat pembedaan hari persidangan antara persidangan perkara perdata dan perkara pidana sehingga sidang tepat waktu dapat terlaksana. Sedangkan pihak advokat memberikan masukkan agar pada saat pelaksanaan persidangan, kerja pembenahan fisik yang dapat mengurangi kekhidmatan persidangan dapat dikurangi. Di samping itu, pihak advokat juga memberi saran agar mereka diberikan kemudahan dalam mengakses internet (wifi) di Pengadilan Negeri Tilamuta.
Untuk kelancaran pelayanan publik, maka pihak manajemen PN Tilamuta menyampaikan harapan untuk pengguna layanan. Diantaranya berkaitan dengan:
- Waktu, tata cara dan syarat-syarat kelengkapan pada pelimpahan berkas perkara yang dilakukan oleh pihak kejaksaan.
- Tata cara dan syarat-syarat pengajuan gugatan atau permohonan dalam bidang perdata.
- Urgensi pemenuhan dokumen sofcopy gugatan, jawaban, dakwaan dan surat tuntutan pidana.
- Tata cara pelimpahan barang bukti dan pengambilan barang bukti oleh pihak kejaksaan.
- Tata cara penyelesaian perkara tindak pidana lalu lintas, sehingga penyelesaian menjadi lebih cepat.
- Tempat dan tata cara parkir kendaraan, khususnya mobil tahanan dari pihak kejaksaan.
- Urgensi sidang tepat waktu, serta persidangan lebih cepat dengan tanpa mengurangi ketelitian dan pemberian kesempatan yang sama bagi para pihak.
- Tata cara melakukan akses terhadap posbakum dan tata cara pelaporan posbakum.
Diakhir acara, pengguna layanan menyatakan memahami dan siap melaksanakan informasi-informasi yang diberikan. Sebaliknya pihak manajemen PN Tilamuta menyatakan akan segera menindaklanjuti saran-saran yang diberikan oleh pengguna layanan. Sebagai pernyataan penutup, manajemen PN Tilamuta yang diwakili oleh Hasanudin, S.H., selaku KPN Tilamuta menyampaikan harapan agar pihak pengguna layanan turut menjaga integritas hakim dan pegawai PN Tilamuta. KPN Tilamuta mengharapkan agar semua pihak bekerja secara profesional, dan menyatakan bila terdapat pelanggaran kode etik dari hakim dan pegawai, khususnya terkait pemberian materi terkait jabatan atau tugas kepada hakim dan pegawai, maka apabila pengguna layanan mengetahui agar melaporkannya kepada KPN Tilamuta sehingga dapat segera ditindak. Namun demikian, KPN Tilamuta menyatakan bahwa selama ini hakim dan pegawai PN Tilamuta telah teruji berintegritas sangat baik.
Jakarta – Humas, Kerjasama Mahkamah Agung (MA) gandeng PT Taspen yang di Tandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pujoharsoyo dengan Direktur Utama PT. Taspen Iqbal Latanro untuk memodernisasi data-data di lembaga negara tersebut. Pasalnya, selama ini masih dirasa ada kekurangan soal pendataan untuk memenuhi manfaat pensiun di kalangan Mahkamah Agung.
Lewat kerja sama ini, Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pujoharsoyo menyatakan proses pendataan peserta Taspen di Mahkamah Agung akan dilakukan secara digital. Sebelumnya proses pendataan masih dilakukan secara fisik. “Nantinya soal administrasi akan jadi paperless,” kata dia, Senin (20/3).
Sistem administrasi yang ada saat ini kerap menimbulkan masalah. Soalnya kelengkapan dokumen administrasi secara fisik sering kali kurang terpelihara dengan baik. Alhasil, seorang pensiunan mengalami kesulitan dalam mendapatkan manfaat pensiunnya.
Dengan kerja sama ini, Pujoharsoyo menyatakan bahwa proses pengurusan data calon pensiunan maupun yang sudah masuk usia pensiun akan lebih cepat dan mudah. Untuk itu, Pihak Mahkamah Agung dengan Taspen akan menyiapkan sistem yang terintegrasi. (ds/rs)
Mahkamah Agung RI
Badan Pengawasan MA-RI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Kejaksaan Negeri Boalemo
Kepolisian Resort Boalemo
Pemerintah Daerah Kab. Boalemo
