Jakarta-Humas: Jum’at, 27/1/2017, Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH., LLM beserta Tim Pembaharuan Mahkamah Agung menerima kunjungan delegasi dari Myanmar yang diketuai oleh Parmanent Secretary of Ministry of Home Affairs and Director of the General Administration Department U Tin Mynt, bertempat diruang rapat Pleno I gedung Mahkamah Agung.
Jakarta – Humas : Rabu, 25 Januari 2017 Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial sekaligus Ketua Dewan Pengarah Proyek EU-UNDP Sustain, H. Suwardi, SH.,MH, didampingi oleh Ketua Kamar Pembinaan, Plt Sekretaris MA, Wakil Ketua Delegasi Uni Eropa, Direktur UNDP Indonesia, Bappenas, Ketua Pengadilan Pajak memimpin rapat Dewan Pengarah Proyek Sustain tahun 2017 di gedung Sekretaris Mahkamah Agung Lantai 12, Jakarta.
Untuk lebih menambah kenyamanan dan keasrian kantor, Bapak Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H. selaku Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta mengusulkan agar Pengadilan Negeri Tilamuta kembali membuat taman baru, yaitu pembuatan taman di depan Mushola Al Muhajirin yang ada di Pengadilan Negeri Tilamuta. Pembuatan taman dimulai dari hari Jumat Tanggal 20 Januari 2017 dan selesai pada hari Selasa 24 Januari 2017.
Pengerjaan taman dikerjakan langsung oleh Panitera Bapak James Mochtar Masili, S.H. dan dibantu oleh satu orang honorer. Taman ini nantinya akan diisi dengan bunga-bunga berwarna warni dan tentu akan menambah kenyamanan bagi pengunjung Pengadilan Negeri Tilamuta.
JAKARTA-HUMAS, Selasa, 24 Januari 2017, Delegasi Sekolah Hakim dan Jaksa Belanda (SSR) yang dipimpin oleh Remco Van Tooren selaku Dewan SSR. Delegasi diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, dan para pejabat Eselon I dan II pada Badan Pendidikan Pelatikan Pengembangan Hukum dan Peradilan Mahkamah Agung. Pertemuan ini memfokuskan pada Kerjasama Judisial Sector Support Program (JSSP). Selama 2 tahun, Mahkamah Agung dan SSR telah melaksanakan kerja sama berupa pertukaran hakim dan jaksa dalam rangka pelatihan dan magang. Kerja sama ini dinilai cukup berhasil , “Saya apresiasi dengan kerja sama ini, diperlukan keastuan hakim dan jaksa khususnya dalam perkara pidana” ungkap Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr.M Hatta Ali, SH., MH.
Sementara dalam pemaparannya, Remco Van Tooren mengusulkan rekomendasi untuk kerja sama ke depannya. “ Perlu dilakukan terlebih dahulu adalah dengan menentukan jangka panjang antara SSR dan Balitbangdiklatkumdil MA. Program SSR jug amenyentuh dalam hal Information Commmunication Technology (ICT). Berfokuas pda system informasi manajemen”.Setelah pertemuan ini akan dilaksanakan lokakarya untuk membahas mengenai bentuk pelatihan seperti apa yang sesuai dengan prioritas Mahkamah Agung yang dalam hal ini telah dirumuskan oleh Balitbangdiklatkumdil. Acara ditutup dengan penyerahan laporan oleh Dewan SSR kepada Ketua MA dan penyerahan cinderamata. (ifah/foto:Pepy)
JAKARTA-HUMAS, Rabu, 18 Januari 2017 Ketua Mahkamah Agung RI menerima Dekan Fakultas Hukum Universitas Leeds, United Kingdom. Kunjungan ini dalam rangka memperkenalkan Universitas Leeds dan membangun kerja sama dengan Mahkamah Agung RI. Sebagai univeritas yang memiliki fakultas hukum, Universitas Leeds tertarik untuk mengenal bagaimana system hukum di Indonesia. “Selama ini kami bekerja sama dengan Universitas Airlangga. Dalam bidang hukum, kami selanjutnya berkeinginan untuk menjalin kerja sama dan membangun hubungan baik dengan Universitas Airlangga”. Ungkap Prof. Alastair Mullis, Dekan Fakultas Hukum Universitas Leeds.
Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. M.Hatta Ali, SH., MH menyambut baik kerja sama tersebut. Adapun kerja sama yang dapat dilakukan dalam bentuk pertukaran hakim, narasumber pada seminar, dan pelatihan. “Melalui kerja sama ini, ke depannya saya berharap akan saling bertukar wawasan mengenai tata hukum di masing-masing Negara sehingga apa yang baik dapat diterapkan di Negara masing-masing” tegas Ketua Mahkamah Agung RI. Turut hadir dalam pertemuan ini Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pembinaan, Wakil Dekan Universitas Airlangga, dan para pejabat structural Universitas Airlangga. (ifah/ foto: peppy)
Bertempat di Ruang Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta, pada hari Rabu tanggal 18 Januari 2017 diselenggarakan rapat dalam rangka pembahasan tinjauan sistem penjaminan mutu dan SOP Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta. Rapat dimulai pikul 09.00 Wita dan dipimpin oleh Panitera Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak James M. Masihi, S.H. Rapat dihadiri oleh Hakim, Para Panitera Muda, Panitera Pengganti, Jurusita/Jurusita Pengganti dan Staf Kepaniteraan Pengadilan Negeri Tilamuta
Dalam rapat dibahas mengenai beberapa hal yaitu, SOP Pidana Cepat (Lalu Lintas) terkait PERMA No. 12 Tahun 2016 tentang Tata Cara Penyelesaian Perkara Pelanggaran Lalu Lintas, SOP Izin Besuk, SOP Mediasi, SOP Gugatan Sederhana serta SOP Kepaniteraan Pidana terkait pengiriman Salinan Putusan.
Untuk SOP Pidana Cepat (Lalu Lintas) akan direvisi menyesuaikan dengan PERMA No. 12 Tahun 2016. SOP Panitera Pengganti akan ada penambahan dalam hal Penanganan Permohonan Izin Besuk, Penanganan Mediasi, serta Penanganan Perkara Gugatan Sederhana. Untuk SOP Kepaniteraan Pidana juga ada penambahan SOP dalam hal Penanganan Permohonan Izin Besuk dan revisi SOP terkait pengiriman salinan putusan. SOP Kepaniteraan Perdata akan ada penambahan dalam Penanganan Mediasi dan SOP terkait Penanganan Perkara Gugatan Sederhana.
Setelah semua pembahasan selesai, Bapak James M. Masili, S.H. menutup rapat yang berakhir pada pukul 11.00 Wita.
Jakarta-Humas :Senin, 16/1/2017 Ketua Kamar Pembinaan Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM didampingi Panitera Mahkamah Agung, Kepala Biro Hukum dan Humas, Panitera Muda Pidana Khusus dan Panitera Muda Pidana Umum menerima kunjungan mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Diponogoro, bertempat diruangan Pleno I gedung Mahkamah Agung.
Rapat Penyusunan Program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II
Pada tanggal 16 Januari 2017, diselenggarakan rapat dalam rangka Penyusunan Program Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas di Pengadilan Negeri Tilamuta. Rapat tersebut bertempat di ruang sidang utama Kusuma Atmaja dan dihadiri oleh seluruh Hakim, Pejabat structural & Fungsional, Staf serta Honorer Pengadilan Negeri Tilamuta. Rapat dipimpin oleh Bapak Lalu M. Sandi Iramaya, S.H. (Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta).
Bapak Lalu M. Sandi Iramaya, S.H. membuka rapat dan menyampaikan hal yang berkaitan dengan Program Kerja Reformasi Birokrasi dan Zona Integritas. Sesuai SK KPN Tilamuta tentang Tim Reformasi Birokrasi tertanggal 11 Agustus 2016, disampaikan bahwa semua Hakim dan Pegawai terlibat dalam Tim Reformasi Birokrasi ini. Tugas prioritas dari Tim Reformasi Birokrasi ini yaitu menyusun rencana atau program kerja yang akan digunakan sebagai acuan untuk penegakan Reformasi Birokrasi di Pengadilan Negeri Tilamuta.
Dalam rapat Bapak James M. Masili, SH (Panitera) meminta agar SK Tim Reformasi Birokrasi dapat direvisi kembali karena SK saat ini masih menggunakan struktur yang lama. Bapak Lalu M. Sandi Iramaya, S.H. kemudian menampung usulan tersebut dan akan menyampaikannya kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak Hasanudin, S.H,M.H.
Setelah tidak ada temuan atau permasalahan yang dibahas, maka rapat dinyatakan selesai dan ditutup oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak Lalu M. Sandi Iramaya, S.H..
JAKARTA-HUMAS, Fungsi Pengawasan Mahkamah Agung merupakan salah satu faktor kunci untuk mengembalikan kepercayaan publik kepada pengadilan. Bercermin dari kejadian tahun 2016 lalu dimana masih ada aparat peradilan yang terkena operasi tangkap tangan oleh KPK., tentunnya menjadi tantangan bagi Mahkaham Agung. Hal ini disampaikan oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial dalam sambutannya pada Pengambilan Sumpah Jabatan Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung pada Rabu, 11 Januari 2017 pukul 09.00 WIB.
Para Hakim Tinggi Pengawas pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung dapat memberikan andil dalam rangka mewujudkan peradilan yang bersih dari KKN, sejalan dengan Peraturan Presiden Nomor 87 Tahun 2016 tentang Satuan Tugas Sapu Bersih Pungutan Liar. Sebelumnya, di tahun 2016 Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan berkaitan dengan pengawasan diantaranya Perma Nomor 9 Tahun 2016 tentang penanganan pengaduan. Itu artinya Hakim Tinggi Pengawasn dituntut untuk bekerja lebih cepat karena aturan tersebut member batasan waktu dalam penanganan pengaduan, dan masyarakat dapat memantau secara langsung proses penanganan pengaduan dan masyarakat dapat memantau secara langsung. (ifah/foto:pepy)
Berikut nama –nama Hakim Tinggi Pengawan yang diambil sumpahnya :
- Lindi Kusumaningtyas, SH
- Hj. Luluk Tri Cahyaningrum, SH., MH
- Surya Perdamaian, SH
- Aviantara, SH., M.Hum
- Dr. Drs. H. Sumasno, SH., M.Hum
Bertempat di Pengadilan Tinggi Gorontalo, Jum’at tanggal 06 Januari 2017 pukul 09.00 Wita diadakan acara Serah Terima Jabatan Ketua Pengadilan Negeri Limboto Bapak Dwi Purwadi, SH.,MH kepada Wakil Ketua Pengadilan Negeri Limboto Bapak Edi Saputra Pelawi, SH.,MH. Acara ini disaksikan langsung oleh Bapak KPT Gorontalo H. SUDIYATNO,SH.,MH.
Mahkamah Agung RI
Badan Pengawasan MA-RI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Kejaksaan Negeri Boalemo
Kepolisian Resort Boalemo
Pemerintah Daerah Kab. Boalemo
