Jakarta – Humas, Selasa 21 Maret 2017. Ketua Mahkamah Agung Prof. DR. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Membuka Seminar Nasional IKAHI Dalam Rangka HUT IKAHI Ke – 64, dengan tema “MENJERAT KORPORASI DALAM PERTANGGUNGJAWABAN HUKUM”. Dalam rangka memperingati HUT Ikahi ke 64, Pengurus Pusat Ikahi menyelenggarakan Seminar Nasional bertajuk “Menjerat Korporasi dalam Pertanggungjawaban Hukum” pada hari Selasa 21 Maret 2017 di Hotel Mercure Ancol Jakarta. Topik tersebut diambil dari salah satu regulasi yang diterbitkan Mahkamah Agung pada tahun 2016 yaitu Perma Nomor 13 tahun 2016 tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi. Seminar tersebut juga sekaligus akan menjadi jawaban bagi para pelaku usaha yang merasa resah dengan kehadiran Perma tersebut.

Seminar nasional tersebut dihadiri oleh 900 peserta yang terdiri dari para hakim agung, para hakim dari 4 lingkungan peradilan serta para praktisi dan penegak hukum  antara lain para advokat, penyidik dan penuntut umum pada KPK dan Kejaksaan RI, Polri, PPATK dan perwakilan pengusaha. Menurut Ketua Panitia Seminar Prof Dr. Krisna Harahap, SH., MH bahwa dalam Perma 13 tahun 2016  tentang Tata Cara Penanganan Tindak Pidana oleh Korporasi terkandung semangat untuk memberantas pelaku tindak pidana korupsi dari kalangan subjek hukum korporasi, meskipun Krisna juga menyadari bahwa kehadiran Perma tersebut tidak serta merta dapat menyelesaikan banyak keraguan, diantaranya menetapkan garis pemisah antara “business judgement rule” dan “tindak pidana”

Pada penyelenggaraan seminar kali ini menghadirkan nara sumber dari dalam dan luar negeri yaitu Mr Kevin R. Feldies (US Attorney Departement of Justice), Prof DR Dwija Priyatno (Rektor Universitas Surya Kencana), Laode Muhammad Syarif SH., LLM ( Wakil Ketua KPK), Ir Hariyadi B. Sukamdani MM (Ketua Apindo) dan Prof DR Surya Jaya (dari Mahkamah Agung) akan menyampaikan makalahnya dalam seminar yang akan dipandu oleh Hakim Agung Syamsul Ma’arif, LLM., Ph.D.

Pembukaan Seminar Nasional IKAHI “Dalam Rangka HUT IKAHI Ke – 64” di buka secara Resmi ole Ketua MA Hatta Ali di tandai dengan pemukulan Gong, dengan di dampingi Pimpinan MA (ds/rs)

Jakarta – Humas, Kerjasama Mahkamah Agung (MA) gandeng PT Taspen yang di Tandatangani oleh Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pujoharsoyo dengan Direktur Utama PT. Taspen Iqbal Latanro untuk memodernisasi data-data di lembaga negara tersebut. Pasalnya, selama ini masih dirasa ada kekurangan soal pendataan untuk memenuhi manfaat pensiun di kalangan Mahkamah Agung.

Lewat kerja sama ini, Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pujoharsoyo menyatakan proses pendataan peserta Taspen di Mahkamah Agung akan dilakukan secara digital. Sebelumnya proses pendataan masih dilakukan secara fisik. “Nantinya soal administrasi akan jadi paperless,” kata dia, Senin (20/3).

Sistem administrasi yang ada saat ini kerap menimbulkan masalah. Soalnya kelengkapan dokumen administrasi secara fisik sering kali kurang terpelihara dengan baik. Alhasil, seorang pensiunan mengalami kesulitan dalam mendapatkan manfaat pensiunnya.

Dengan kerja sama ini, Pujoharsoyo menyatakan bahwa proses pengurusan data calon pensiunan maupun yang sudah masuk usia pensiun akan lebih cepat dan mudah. Untuk itu, Pihak Mahkamah Agung dengan Taspen akan menyiapkan sistem yang terintegrasi. (ds/rs)

Jakarta – Humas : Senin, 20/3/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH.,MH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Non Yudisial, para Ketua kamar, Hakim Agung, dan Ketua Umum IKAHI, Dr. Suhadi., SH., MH.,  melakukan upacara tabur bunga di Taman Makam Kalibata (TMK) dalam memperingati ulang tahun Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) ke 64 tahun.

Jakarta – Humas : Kamis, 16/3/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH, didampingi Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar dan Pejabat Eselon I menerima kunjungan Ketua Mahkmah Agung Federal Rusia Mr. V. M. Lebedev beserta Hakim Agung Federal Rusia, bertempat diruang pertemuan Ketua Mahkamah Agung gedung tower Lt 13.

JAKARTA-HUMAS, Kamis,16 Maret 2017, Ketua Mahkamah Agung, Prof.Dr.Hatta Ali, SH., MH menerima Menteri Komunikasi dan Informatika, Rudiantara. Dalam kunjungan ini Menteri Komunikasi dan Informatika berkonsultasi untuk meminta masukan dari para Pimpinan mengenai penyusunan Peraturan Pemerintah dalam hal Penetapan Pengadilan untuk penghapusan data pribadi dalam system elektronik (Right to be forgotten). (ifah/foto.Peppy)

Denpasar-Humas, Kunjungan Kerja Komisi III DPR pada masa persidangan III tahun sidang 2016-2017 yang kali ini dipusatkan di Pengadilan Tinggi Denpasar dengan Jajaran 4 (Empat) Lingkungan Peradilan yaitu Pengadilan tinggi denpasar, Pengadilan Agama denpasar , Pengadilan Tata Usaha Negara denpasar dan Pengadilan Militer III-14 denpasar. kunjungan kerja yang dilaksanakan pada tanggal 10 maret 2017 di denpasar . Dalam Hal Ini Komisi III DPR meminta Penjelasan Mengenai Budzeting Tahun Anggaran 2017, dan Fungsi Pengawasan di lingkungan Peradilan.

Kunjungan Kali ini Yang dipimpin oleh Ketua Rombongan 1) H.Desmon Junaidi Mahesa,SH.,MH dari Fraksi Partai Gerindra dan beberapa anggota Komisi III DPR yaitu 2) H.Bambang Soesetyo,SE.,MBA dari Fraksi Partai Golkar, 3) Herman Hery dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, 4) Ichsan Solistio dari Fraksi Partai PDIP, 5) Dr.H.M.Azis Syamsudin, SH, dari Fraksi Partai Golkar 6) DR.H.M Azis Syamsudin,SH dari Fraksi Partai Golkar 7) H.Ahmad Zacky Siradj dari Fraksi Partai Golkar 8) Drs. Kahar Muzakir dari Fraksi Partai Golkar , 9) Drs.Wenny Warouw Partai Gerindra 10) H.R Muhammad Syafi’I,SH.,M.Hum dari Fraksi Partai Gerindra.11) Moreno Soprapto dari Fraksi Partai Gerindra, 12) Erma Suryani Ranik,SH dari Fraksi Partai Demokrat, 13) H.Muslim Ayub,SH.,MM dari Fraksi Partai PAN,14) Hj.Rohani Vanath dari fraksi partai PKB,15) H.Jazilul Fawaid,SQ.MA dari fraksi partai PKB, 16) H.Aboe Bakar Al Habsyi, SE dari fraksi partai PKS, 17) Drs.Akbar Faisal,M.Si dari fraksi partai Nasdem,18) H.Ahmad H.M Ali,SE dari fraksi partai Nasdem. Kunjungan ini juga didampingi oleh 5 Mitra Kerja Komisi III DPR yaitu seperti Kejaksaan Agung, MA, Kepolisian, BNN, dan Kemenkumham.

Pemaparan Ketua Pengadilan Militer III-14 Denpasar yaitu Wilayah hukum pengadilan Militer III-14 denpasar meliputi 2 (dua) propinsi yaitu Provinsi Bali dan Provinsi Nusa Tenggara Barat. Sidang Keliling diprioritaskan dimataram dan Lombok mengingat agak sulitnya menghadiri saksi ke persidangan karena factor biaya. Ini menjadi kendala bagi Dilmil didalam proses percepatan perkara. Untuk perkara yang menonjol yang menjadi perhatian masyarakat yaitu kekerasan dalam rumah tangga (KDRT),Narkoba, Pembunuhan dan lain-lain. dalam melakukan pembinaan dan pengawasan Dilmil III-14 dibentuk hakim pengawas bidang yaitu meliputi Hakim Pengawas Bidang Administrasi Umum, Hakim Pengawas Bidang Administrasi Perkara, Hakim Pengawas bidang administrasi Persidangan, Hakim Pengawasan bidang manajemen peradilan, dan hakim pengawas bidang administrasi kinerja dan pelayanan masyarakat.

Selanjutnya Paparan wakil Ketua Pengadilan Agama Drs.H.KT.Maduddin Djamal,SH.MM ada kendala yang dihadapi mengenai infrastruktur gedung yaitu Masih ada Pengadilan Agama denpasar yang lokasinya berada digang atau ditengah pemukiman penduduk. Untuk mendukung proses pelayanan masyarakat seharusnya Pengadilan Agama seharusnya berada dilokasi yang lebih mudah terjangkau dan refresentatif . di pengadilan agama denpasar untuk perkara yang menonjol adalah Perceraian, Istbat Nikah dan P3HP. Dengan volume perkara yang cukup banyak pengadilan agama denpasar membutuhkan tenaga Panitera Pengganti, sedangkan jumlah yang ada yaitu sekitar 5 orang. Ini menjadi hambatan didalam proses penyelesaian perkara.

Dalam Paparannya Ketua Pengadilan Tinggi denpasar,SH.,MH Memaparkan mengenai beberapa kendala yang masih kurang yaitu 1. Kurangnya biaya perjalanan dinas untuk membiayai perjalanan mengenai pengawasan audit yang dilakukan oleh pengadilan tinggi sebagai provost kawal depan mahkamah agung 2. Untuk mendukung penyelasaian perkara dibutuhkan berupa ATK, fotocopy untuk penggandaan berkas 3.Fasilitas rumah dinas untuk para hakim mengingat kondisi rumah dinas saat ini hampir sulit untuk dipelihara karena telah using dimakan rayap. Sehingga diharapkan seluruh pengadilan di wilayah pengadilan tinngi Bali masing-masing memiliki 1 buah flat atau apartemen yang mampu menampung seluruh hakim-hakim yang ada. 4.Kebutuhan kendaraan dinas baru , kendaraan dinas yang ada usianya sudah diatas 10 tahun sehingga diperlukan peremajaan. 5. Ada beberapa pengadilan seperti pengadilan negeri denpasar, pengadilan negeri tabanan memerlukan renovasi dikarenakan belum sesuai dengan prototype. Mengenai usia pensiun hakim (pasal 51 ayat 2 huruf c dan pasal 54 RUU-JH) seyogyanya tidak perlu dikurangi dan tetap seperti yang ada sekarang. Hakim Tingkat pertama 65 tahun dan tingkat banding 67 tahun dan hakim agung 70 tahun, dikarenakan sudah 7 tahun terakhir tidak ada penerimaan hakim tingkat pertama jangan sampe kekurangan hakim.

Terakhir Paparan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mula Haposan Sirait, SH.,MH masalah yang dihadapi adalah mengenai Pelaksanaan Eksekusi yang belum berjalan, Kurangnya rumah dinas untuk Para Hakim. kurangnya sumber daya manusia yang merangkap jabatan sehingga dalam menyelesaikan administrasi perkara memperdayakan pegawai honorer. didalam melaksanakan pengawasan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar melakukan penguatan kelembagaan yaitu membentuk tim pengawas internal yaitu para hakim pengawas bidang. Antara lain bidang kepaniteraan perkara, bidang kepaniteraan Hukum, bidang Sub Bagian umum dan keuangan, bidang Sub bagian Kepegawaian, Organisasi dan Tata Laksana dan lainnya.

Acara Rapat Kunjungan ini berakhir dengan Tanya Jawab dengan Para Ketua Pengadilan tingkat Pertama dan Banding bersama dengan Ketua dan anggota Komisi III DPR dan Juga Penyerahan Plakat dan foto bersama.(Humas)

Jakarta – Humas : Senin, 6/3/2017, Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Aco Nur, mengadakan rapat koordinasi evaluasi penyerapan anggaran MA tahun 2016 dan persiapan pelaksanaan penyerapan anggaran MA tahun 2017. Hadir dalam rapat ini para Kepala Biro, para Kepala Bagian, para Kasubbag di lingkungan Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung, bertempat diruang Wiryono.

Dalam pembukaannya Aco Nur menyatakan bahwa Mahkamah Agung Kembali meraih penghargaan dari Kemeterian Keuangan dalam hal penyerapan anggaran tahun 2016 peringkat ke 3 dari 5 besar dari kualifikasi anggaran sedang, yang telah diterima Mahkamah Agung pada hari Selasa lalu 28/2/2017, Penghargaan tersebut diterima langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI dari Menteri Keuangan pada acara forum Rapat Koordinasi Nasional (Rakornas) Pelaksanaan Anggaran Kementerian/Lembaga Tahun 2017 di Aula Dhanapala Kemenkeu, dihadiri oleh Sekretaris Jenderal / Sekretaris / Sekretaris Utama, Kepala Biro Keuangan, Kepala Biro Perencanaan Kementerian / Lembaga. bertempat di gedung Dhanapala Kementerian Keuangan. (ds/humas)