Jakarta – Humas : Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Selanjutnya, sertifikat jaminan mutu pelayanan peradilan harus dimiliki oleh setiap pengadilan di semua lingkungan Peradilan, tutur Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dalam acara penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu yang diadakan di pendopo Kabupaten, Banyuwangi, Senin, 24/7/2017. Makamah Agung juga memandang penting peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan karena hal tersebut akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan.

Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung. Penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu kali ini diberikan kepada 17 Pengadilan Tinggi dan 100 Pengadilan Negeri. Sementara itu, menurut Dirjen Badilum, Dr. Herry Swantoro, S.H.,M.H soliditas 4 pilar pengadilan menjadi motor dengan kekuatan yang luar biasa dalam mempersatukan visi, membangun semangat,  dan mengerakkan seluruh komponen di pengadilan.  Sebaliknya, rapuhnya 4 pilar menjadi tantangan sangat berat dalam mencapai nilai akreditasi A Excellent.

Kedatangan rombongan Mahkamah Agung ke Banyuwangi mendapatkan apresiasi dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas yang mengatakan bahwa kegiatan Mahkamah agung yang berskala nasional ini membantu pengembangan wisata MICE (Meeting, Incentif, Conference, Exhibition) yang sedang digiatkan di Banyuwangi selain wisata alam dan budaya. Di sisi lain, Ketua Mahkamah agung menyambut baik dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mensukseskan acara penyerahan sertifikat penjaminan mutu dan berharap kegiatan Mahkamah Agung ini dapat memberikan efek perputaran ekonomi yang positif bagi warga sekitar.

Disamping kegiatan penyerahan sertifikat penjaminan mutu kepada 177 pengadilan tinggi dan negeri, para pimpinan dan pejabat eselon I mahkamah agung juga melakukan pembinaan di bidang teknis Yudisial  dan kesekretariatan kepada Ketua, Wakil Ketua Panitera dan Sekretaris Pengadilan se-wilayah Jawa Timur. Dalam arahannya ketua mahkamah agung mengungkapkan sejumlah temuan yang dilakuan oleh aparat peradilan sehingga menghambatnya pencapaian visi dan misi mahkmah agung dan berjanji akan memberikan sanksi yang tegas bagi para oknum peradilan.

Jakarta – Humas : Kamis, 20/7/2017, Ketua dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017 – 2022 mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH, bertempat digedung Kusuma Atmadja Lt 14 gedung Mahkamah Agung. Pengucapan sumpah ini berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P tahun 2017.

Jakarta-Humas : Rabu,19/7/2017, Sekteraris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, didampingi Kepala Badan Urusan Administrasi MA Dr. Drs. Aco Nur, MH melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) bertempat diruang rapat Komisi III DPR Jakarta.

Jakarta – Humas : Dalam mendukung salah satu program pemerintah yaitu program sejuta rumah sepagai bentuk upaya pemerintah untuk menyediakan rumah yang layak bagi masyarakat Indonesia, Mahkamah Agung melalui Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum melakukan Penandatanganan Nota Kesepahaman dengan Direktur Utama Bank Tabungan Negara (BTN) Maryono bertempat di Balairung Gedung Mahkamah Agung.

Hadir dalam acara tersebut, Ketua Mahkamah Agung, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Para Ketua Kamar, para Hakim Agung, para Hakim Ad Hoc, Pejabat Eselon I – 4 Mahkamah Agung, dan Hakim Yustisial. Sambutan Direktur Utama BTN yaitu kemudahan penggunaan fasilitas cash management system untuk mempermudah transaksi keuangan secara online, kemudahaan memperoleh KPR khusus utuk pengawai MA dan pengadilan di bawahnya.

Jakarta – Humas : Rabu, 5/7/2017, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., MH melantik 5 orang Pejabat Eselon II, bertempat di gedung Tower Mahkamah Agung Lantai 2. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung No 85 – 89 / SEK / Kp.I / SK / VI / 2017.

Jakarta-Humas: Mahkamah Agung RI menerima opini WTP (Wajar tanpa Pengecualian) atas laporan keuangan tahun 2016 dari BPK pada hari ini Selasa, 20 Juni 2017 di Auditorium BPK RI.

MA menerima opini WTP yang ke – 5 kali, sejak tahun 2012 sampai dengan tahun 2016 atas laporan keuanga MA dari BPK. Hal ini merupakan hasil yang di capai tidak lepas dari komitmen Pimpinan Mahkamah Agung dan seluruh jajaran eselon I, Tingkat Banding dan Tingkat Pertama serta kerja keras para pelaksana di jajaran sekretariatan dari pengadilan tingkat banding, tingkat pertama sampai ke pusat.

Penyerahan LHP ini secara resmi diterima oleh Sekretaris Mahkamah Agung RI S. S. Pudjoharsoyo, SH., M. Hum. dari Anggota AKN III Badan Pemeriksa Keuangan RI Prof. Dr. Eddy Mulyadi Soepardi. Pada acara Penyampaian opini laporan hasil pemeriksaan atas laporan keuangan Kementerian dan Lembaga Negara tahun 2016. (ds/mt)

Jakarta – Humas : Rabu, 14/6/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH melantik  Prim Haryadi, SH., MH sebagai Panitera Muda Perdata Mahkamah Agung dilantai 2 gedung Tower Mahkamah Agung, posisi ini sebelumnya dijabat oleh Dr. Pri Pam Budi, SH.,MH. Acara pelantikan pejabat ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial , para Ketua Kamar, Panitera MA, pejabat Eselon I dan II MA, serta sejumlah undangan lainnya.

Jakarta – Humas : Rabu, 14/6/2017, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua kamar dan Ketua Umum Dharmayukti Karini menyerahkan paket sembako kepada para pegawai Golongan I, Golongan II, Pegawai Honorer, Cleaning Service dan Security bertempat di Balairum gedung Mahkamah Agung.