Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH melantik 7 (Tujuh) Ketua Pengadilan Tinggi Agama pada Jum’at, 25/5/2018 pukul 10.00 WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja, lt. 14 gedung Tower Mahkamah Agung. Pelantikan ini berdasarkan Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 84 / KMA / SK / IV / 2018.

Adapun ke 7 Ketua Pengadilan Tinggi Agama yang dilantik oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai berikut :

1. Dr.H.M. Jamil Ibrahim, SH.,MH.,MM

Sebagai Ketua Mahkamah Syar’iyah Aceh

2. Dr.H.M. Alwi Mallo, MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Manado

3. Drs.H. Pelmizar, MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu

4. Dr.Hj. Alsyah Ismail, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

5. Dr.Drs.H. Abu Huraerah, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palu

6. Dr.H. Harun S, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara

7. Dr.H. Firdaus Muhammad Arwan, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura

Acara pelantikan ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad hoc, Pejabat Eselon I dan II dilingkungan Mahkamah Agung, serta para undangan lainnya. (Rs / foto pepy)

Jakarta-Humas: Perry Warjiyo mengucapkan sumpah jabatan sebagai Gubernur Bank Indonesia periode 2018-2023 dihadapan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Kamis 24 Mei 2018 pukul 10.00 wib di Gedung Kusumah Atmadja Mahkamah Agung Jalan Medan Merdeka Utara. Perry yang sebelumnya menjabat sebagai Deputi Gubernur Bank Indonesia menggantikan Agus Martowardojo yang telah memasuki masa pensiun, Pengangkatan ini berdasarkan Keputusan Presiden Nomor 70/P/Tahun 2018 tentang pengangkatan Gubernur Bank Indonesia.

Dalam sumpahnya Perry mengucapkan  “Demi Allah saya bersumpah bahwa saya menjadi gubernur secara langsung atau tidak langsung dengan nama dan dalih apapun tidak berikan atau menjanjikan sesuatu ke siapapun juga. Saya bersumpah dalam melakukan atau tidak melakukan sesuatu tidak akan menerima langsung atau tidak langsung dari siapapun juga suatu janji atau pemberian dalam bentuk apapun. Saya bersumpah saya akan melaksanakan kewajiban Gubernur BI dengan sebaiknya dan penuh rasa tanggung jawab. Saya bersumpah saya akan setia terhadap negara konstitusi dan haluan negara,” ucap Perry.

Hadir pada acara ini para pimpinan Mahkamah Agung, Mantan Gubernur Bank Indonesia Agus DW Martowardojo, Hakim Agung, Hakim Adhoc, para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung, para pejabat dari Bank Indonesia, sejumlah menteri, serta undangan lainnya turut menghadiri dan menyaksikan upacara pengucapan sumpah Perry.(ER/RS)

Jakarta- Humas: Dr. Sunarto, SH., M.Hum. mengucapkan sumpah jabatan sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial di hadapan Presiden Republik Indonesia Joko Widodo di Istana Negara pada Rabu 23 Mei 2018.  Pengucapan sumpah ini menandakan bahwa Sunarto telah resmi menjabat sebagai Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial periode tahun 2018-2022, hal ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Nomor 96/P Tahun 2018 tanggal 18 Mei 2018.

Sunarto terpilih melalui sidang Paripurna Khusus dalam rangka pemilihan Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial pada Kamis, 26 April 2018 lalu. Pemilihan yang dilaksanakan secara langsung, bebas, rahasia dan terbuka untuk umum ini dibuka langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. Hatta Ali dan diikuti oleh seluruh hakim agung. Sunarto menggantikan posisi Suwardi yang telah memasuki masa pensiun pada 1 Juni 2017.

Sunarto mengawali karir sebagai hakim di Pengadilan Negeri Merauke pada tahun 1987, jabatan terkahir sebelum terpilih menjadi Wakil Ketua MA Bidang Non Yudisial adalah Ketua Kamar Bidang Pengawasan. Dalam sumpahnya di hadapan Presiden, Sosok yang memiliki prinsip “mengubah lelah menjadi pahala” ini bersumpah akan melaksanakan tugas dan kewajiban dengan sebaik-baiknya dan penuh rasa tanggung jawab terhadap Konstitusi dan Haluan Negara.

Turut hadir dalam acara ini Ketua Mahkamah Agung, Ketua DPR, Ketua MPR, Ketua DPD, Wakil Presiden,  Para Hakim Agung, para Menteri dan undangan lainnya. (azh/Sony/RS)

Jakarta – Humas : Senin, 21/5/2018, Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menjadi Pembina Upacara dalam memperingati Hari Kebangkitan Nasional ke 110 tahun 2018, mengambil tema “Pembangunan Sumber Daya Manusia Memperkuat Pondasi Kebangkitan Nasional Indonesia di Era Digital”, bertempat dihalaman depan gedung Mahkamah Agung. (humas)

Mega Mendung – Humas : Pemerintah telah menerbitkan Peraturan Presiden Nomor 81 tahun 2010 tentang Grand DesignReformasi Birokrasi yang mengatur tentang pelaksanaan program Reformasi Birokrasi, peraturan tersebut menargetkan tercapainya tiga sasaran utama yaitu peningkatkan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Dalam Pembukaan Acara Pendalaman Zona Integritas Mahkamah Agung RI dan Badan Peradilan Di Bawahnya Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM), Sekretaris Mahkamah Agung, Achmad Setyo Pudjoharsoyo, menyampaikan bahwa reformasi birokrasi di Mahkamah Agung jangan sekedar formalitas dalam mengumpulkan evidence (bukti dukung), akan tetapi harus meningkatkan kualitas layanan kepada masyarakat.

Kegiatan pendalaman zona integritas ini diadakan di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Selasa, 15/5/2018 , yang diikuti oleh Ketua/Kepala dan Mantan Ketua (yang telah mendapat promosi) dari 11 Pengadilan yang telah ditetapkan menjadi Duta Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Di Bawahnya, yaitu  Pengadilan Tinggi DKI Jakarta, Pengadilan Tinggi Jawa Barat, Pengadilan Negeri Yogyakarta, Pengadilan Negeri Tanjung Karang, Pengadilan Agama Stabat, Pengadilan Agama Surabaya, Pengadilan Militer II – 08 Jakarta, Pengadilan Militer III – 13 Madiun, Pengadilan Tata Usaha Negara Tanjung Pinang, Pengadilan Tata Usaha Negara Jakarta, dan Pengadilan Tata Usaha Negara Denpasar.

Dalam kesempatan tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung juga mengingatkan, bahwa  berRB bukan berarti semata-mata berbangga dengan menjadi pengadilan yang modern, tetapi yang paling penting adalah komitmen kuat dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat. Kita harus menuju zona integritas, Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) sebagai bentuk perwujudan tanggung jawab kepada masyarakat. Dengan kegiatan ini, Duta RB diharapkan dapat memenuhi harapan pemerintah dan rakyat Indonesia, sebagai bentuk implementasi Peraturan Menteri PAN dan RB No. 52 Tahun 2014 tentang Pedoman Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas dari Korupsi dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani. Zona integritas bukanlah slogan semata-mata tetapi merupakan cita-cita.

Kementerian PAN RB nantinya akan mengirimkan evaluatornya baik secara formal maupun sebagai mystery shopper untuk memeriksa apakah pengadilan-pengadilan yang menjadi Duta RB sudah benar-benar menerapkan reformasi birokrasi sehingga dapat mewujudkan Wilayah Bebas Korupsi.

Dalam sambutan akhirnya  Sekretaris Mahkamah Agung juga menyampaikan bahwa hasil  penilaian terhadap duta RB dalam mewujudkan zona integritas, akan turut berkonstribusi bagi peningkatkan kesejahteraan pegawai Mahkamah Agung khususnya dalam kenaikan tunjangan kinerja, walaupun kenaikan tersebut bukanlah tujuan akhir. Karena tujuan utama kita untuk memberikan pelayan berkualitas, memberikan kedamaian dan kepuasan bagi masyarakat sehingga terwujudnya Badan Peradilan yang Agung. (humas)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, S.H., M.H., menerima kunjungan kehormatan Duta Besar (Perwakilan Tetap) Federasi Rusia untuk Association of Southeast Asian Nations (ASEAN) berkedudukan di Jakarta, H.E. Alexander Anatolyevich Ivanov, pada hari Selasa 15 Mei 2018. Dalam kesempatan tersebut, didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung R.I. Bidang Yudisial, Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., dan Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung R.I., Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M. Kunjungan ini dimaksudkan untuk menjajaki peluang kerjasama antara Mahkamah Agung Negara-negara di Kawasan Asia Tenggara dengan Mahkamah Agung Rusia serta kerjasama antara Ketua-ketua Mahkamah Agung di ASEAN yang tergabung dalam Council of ASEAN Chief Justices (CACJ) dengan Ketua Mahkamah Agung Federasi Rusia. (rs/fs/foto : lisa)

Mega mendung – Humas : Seleksi Terbuka dalam pengisian Jabatan Piminan Tinggi merupakan salah satu cara untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik, berkompeten sehingga organisasi akan mendapatkan Sumber Daya Manusia yang terbaik dari beberapa pilihan orang yang ada.

Hal ini sangat sejalan dengan semangat Undang – Undang no. 5 tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara ( ASN ) dan Peraturan Pemerintah (PP) 11 tahun 2017 yaitu Menuju aparatur yang semakin sejahtera, mandiri, unggul, dan profesional.

Salah satu upaya yang dilakukan dalam rangka untuk mendapatkan orang-orang yang terbaik adalah melalui seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi (JAPATI), sehingga “pejabat yang terpilih diharapkan dapat membawa  perubahan dalam memberikan pelayanan kepada masyarakat”, ujar Sekretaris Mahkamah Agung Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum dalam sambutan pembukaan penulisan makalah dan wawancara seleksi terbuka Jabatan Pimpinan Tinggi Mahkamah Agung RI, bertempat di Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, Minggu, 13/5/2018.

Acara pembukaan penulisan makalah dan wawancara seleksi terbuka jabatan pimpinan tinggi Mahkamah Agung RI berlangsung dari tanggal 12 – 15 Mei 2018 yang diikuti oleh 32 peserta dengan lima (5) formasi jabatan yang terdiri dari :

1. Kepala Pusat Pendidikan Manajemen dan Kepemimpinan Balitbang Diklat;
2. Inspektur Wilayah Badan Pengawasan;
3. Sekretaris Ditjen Badan Peradilan Agama;
4. Direktur Pembinaan Tenaga Teknis dan Administrasi TUN;
5. Kepala Biro Perlengkapan BUA.

Pada sambutan akhirnya,  Sekretaris Mahkamah Agung RI menghimbau agar bersama-sama kita bahu membahu, membulatkan tekad dalam rangka meningkatkan kemampuan, dan meningkatkan daya saing Sumber Daya Manusia di Mahkamah Agung menuju Peradilan yang Agung . (RS/foto pepy)

Jakarta – Humas : Ketua Kamar pengawasan Mahkamah Agung RI, YM Sunarto memberikan pembinaan dan arahan tentang pentingnya sinergitas antar eselon di Mahkamah Agung.  Ia meminta semua pejabat eselon I agar tidak saling merasa superior dibandingkan eselon I lainnya, karena hal tersebut dapat merugikan organisasi Mahkamah Agung sendiri. “Hilangkan jauh-jauh ego sektoral , organisasi kita dibentuk sejak awal untuk saling menopang dan bersinergi dan bukan untuk saling bersaing, serta merasa “lebih” dibanding  yang  lain”. jelasnya saat memberikan pembinaan dalam rapat koordinasi antar eselon 1 yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia, senin (7/5).

Disamping itu, Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial terpilih ini menekankan kepada seluruh peserta rapat agar mengembangkan sikap melayani dan menghilangkan mindset untuk dilayani. “kita harus bermental pelayan kepada masyarakat, bukan bermental dilayani terus, bekerjalah dengan sungguh-sunguh sesuai tusi kita,” ujarnya

YM Tuakawas menyampaikan hal tersebut karena karena masih ada keluhan dari Pengadilan-pengadilan di daerah yang didatangi oleh orang pusat yang meminta dilayani. Untuk itu, Tuakawas meminta kepada peserta yang hadir agar tidak meminta dilayani sehingga merepotkan satker-satker di daerah. “inilah mindset yang perlu kita ubah, kalau kita orang pusat ke daerah jangan membuat repot tuan rumah, apalagi datang marah-marah, dijemput aja kita sudah bagus, jangan ada lagi meminta dibelikan oleh-oleh, kasihan mereka”  urainya.

Selain itu, YM Tuakawas juga menekankan agar meningkatkan kedisiplinan pegawai dalam bekerja, hal tersebut ia sampaikan  berkaitan dengan masih ada laporan mengenai pegawai Mahkamah Agung yang tidak disiplin dalam masuk dan pulang kantor sesuai jam yang telah ditentukan.

Diakhir sambutannya, Tuakawas meminta agar seluruh jajaran di bawah Mahkamah Agung untuk meningkatkan kompetensi agar mampu bersaing yang meliputi Pengetahuan (knowledge), keterampilan (skill) dan integritas (integrity/morality). “Knowledge adalah bagaimana kita paham tentang tugas dan fungsi kita, Skill adalah bagaimana kemampuan kita melaksanakan Tugas dan fungsi kita dan terakhir adalah integritas sebagai bagian dari moral yang wajib ada, semuanya harus seiring sejalan,” pungkasnya. ( rahman / foto pepy )

Jakarta – Humas : Dalam rangka memperkuat komunikasi antar eselon di bawahnya, Mahkamah Agung mengadakan rapat koordinasi antar eselon 1 yang berada di lingkungan Mahkamah Agung Republik Indonesia. Kegiatan yang  diinisiasi oleh Sekretaris Mahkamah Agung ini berlangsung dari hari senin (7/5) hingga Rabu (9/5) di Hotel Grand Mercure Harmoni, Jakarta.

Kegiatan yang dihadiri pula oleh para pejabat eselon 2 dan 3 ini dibuka oleh Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi..S.H., LLM. Pada kesempatan tersebut, Ketua Kamar Pembinaan sekaligus memberikan arahan terhadap pentingnya koordinasi antar eselon  1 di Mahkamah Agung agar tercapai kesatuan tindakan. “ Koordinasi adalah jantungnya organisasi,  tanpa ada koordinasi maka organisasi tidak akan berjalan, jadi, pada hakikatnya harus ada sinkronisasi  tindakan untuk mencapai tujuan bersama yaitu Peradilan yang Agung”.

Lebih lanjut, ketua kamar pembinaan menjelaskan koordinasi dalam sebuah organisasi harus dibarengi dengan adanya sikap kooperatif dan kerjasama antar bagian yang ada di Mahkamah Agung. Tanpa adanya kerjasama diantara seluruh elemen, tujuan organisasi tidak akan tercapai karena masing-masing bekerja sendiri-sendiri , “kerjasama tanpa ada koordinasi tidak ada hasil dan koordinasi tanpa kerjasama tanpa akar, dan terjadilah pembangkangan secara diam-diam “ jelasnya.

Untuk mewujudkan semua hal tersebut, Ketua Kamar Pembinaan menguraikan lebih lanjut tentang perlunya seni dalam memimpin agar dalam koordinasi dan kerjasama dapat berjalan seirama. “inilah seni seorang manager dalam memimpin, bagaimana ia bisa melaksanakan koordinasi, karena koordinasi itu sendiri adalah bagaimana mengkoordinir organisasi itu sendiri, oleh karena itu kita perlu mengapresiasi kegiatan seperti ini,”.

Senada dengan itu Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo dalam sambutannya mengatakan sebuah organisasi sebesar apapun tidak akan mampu berjalan dengan baik tanpa adanya koordinasi yang baik di semua lini. Hal tersebut menurut sekretaris MARI disebabkan koordinasi merupakan esensi dalam manajemen untuk mencapai tujuan yang sama.

Lebih lanjut Sekretaris Mahkamah Agung mencontohkan keberhasilan MA dalam meraih WTP bukanlah hasil dari kerja sektoral, tetapi merupakan hasi kerjasama antar seluruh elemen yang ada di bawah Mahkamah Agung, “keberhasilan WTP adalah kerjasa mulai dari Ketua Mahkamah Agung hingga pegawai honorer dari seluruh satker yang ada di bawah mahkamah agung, “ tutur mantan Ketua Pengadilan Jakarta Barat

Diakhir sambutannya, Sekretaris MARI berharap kegiatan koordinasi ini  dapat dilaksanakan  secara periodik agar antar eselon dapat menjalin komunikasi dan mencapai kesamaan tindakan dalam mewujudkan tujuan bersama, “selain untuk harmonisasi, kita berharap kegiatan koordinasi ini juga bertujuan untuk mencegah konflik dan mewujudkan efisiensi dalam setiap kebijakan yang dilakukan,” (rahman / foto pepy )