JAKARTA-HUMAS. Ketua Mahkamah Agung RI, Prof. DR. H. Muhammad Hatta Ali, SH., MH. Senin (17/8) pagi tepat pada pukul 07.30 WIB menjadi Pembina Upacara dalam rangka memperingati Hari Ulang Tahun (HUT) Kemerdekaan Negara Republik Indonesia ke-72 dengan mengusung tema “Indonesia Kerja Bersama” dihalaman depan gedung Mahkamah Agung RI, Jakarta. Upacara tersebut diikuti oleh para Pimpinan, Hakim Agung, para Pejabat eselon I sampai IV dan seluruh pegawai pada lingkungan Mahkamah Agung serta Pengurus dan anggota Dharmayukti Karini Mahkamah Agung RI.

Prosesi upacara diawali dengan penghormatan umum kepada Pembina Upacara kemudian laporan Pemimpin Upacara kepada Pembina Upacara di lanjutkan dengan pengibaran bendera Merah Putih oleh Pasukan Pengibar Bendera.

Mengheningkan cipta di pimpin  Pembina Upacara, dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pancasila oleh Pembina Upacara yang di ikuti oleh seluruh peserta upacara kemudian dilanjutkan dengan pembacaan naskah Pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan Panca prasetya Korpri.

Kepala Biro Kepegawaian Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Zainal Agus Mutaqin. membacakan Surat Keputusan dari Presiden Republik Indonesia dan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Penghargaan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya dan Sewindu.

1. Keputusan Presiden Republik Indonesia dengan Nomor 61/TK/Tahun 2016 tanggal 09 Agustus 2017 Tentang Penganugerahan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya. Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Satyalencana Karya Satya Tiga Puluh Tahun Kepada M. Ashar (Kepala Biro Perlengkapan), Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Satyalencana Karya Satya Dua Puluh Tahun Kepada Drs. H.M. Fauzi, MH. (Kepala Bagian Mutasi II Biro Kepegawaian). Dan Tanda Kehormatan Satyalencana Karya Satya Sepuluh Tahun Kepada Emie Yuliati, SE., ME. (Kepala Sub Bagian Data Bagian Perencananaan dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi).

2. Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia dengan Nomor 91/KMA/SK/V/ 2017. Tentang Penganugerahan Piagam Satya Karya. kepada Sri Misgianti, SE., MM sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI. Dengan Tanda Kehormatan yang Dianugerahkan Piagam Satya Karya Sewindu. dan Kepada Sri Misgianti, SE., MM. dengan Kehormatan yang Dianugerahkan Piagam Satya Karya Dewindu.

Pada kesempatan ini, Ketua MA Hatta Ali secara simbolis menyematkan tanda jasa “Satyalancana Karya Satya” 30 tahun Kepada M. Ashar (Kepala Biro Perlengkapan), Satyalancana Karya Satya 20 tahun kepada Satyalancana Karya Satya XX tahun Drs. H.M. Fauzi, MH. (Kepala Bagian Mutasi II Biro Kepegawaian) dan Satyalancana Karya Satya 10 Tahun Kepada Emie Yuliati, SE., ME. (Kepala Sub Bagian Data Bagian Perencananaan dan Program Biro Perencanaan dan Organisasi).

Ketua MA juga memberikan Piagam “Satya Karya” Sewindu kepada Sri Misgianti, SE., MM sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI, dan “satya Karya” Dwiwindu kepada Sri Misgianti, SE., MM, sebagai Pengadministrasi Umum pada Badan Pengawasan Mahkamah Agung RI.

Pemberian penghargaan tersebut sebagai bentuk kesetiaan dan ketekunan dalam melaksanakan tugas sebagai Pejabat dan Pegawai Negeri Sipil (PNS) di lingkungan Mahkamah Agung, sehingga dapat dijadikan tauladan bagi pegawai lainnya.

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH bersama para pimpinan Mahkamah Agung RI dan Sekretaris Mahkamah Agung menghadiri acara pidato Presiden pada sidang tahunan MPR. Pada pidatonya Presiden RI Joko Widodo mengapresiasi Mahkamah Agung yang terus berupaya mempermudah masyarakat dalam perolahan keadilan dan layanan publik. Pada semester pertama tahun 2017, Mahkamah Agung juga telah berhasil menerapkan inovasi melalui Sistem Audio Text Recording dan mekanisme perhitungan biaya perkara sendiri secara elektronik guna memudahkan layanan Peradilan. Selain itu, Mahkamah Agung memperluas layanan masyarakat di wilayah terpencil melalui program sidang keliling dan sidang di luar gedung pengadilan yang berdampak mudahnya akses untuk memperoleh keadilan. Peningkatan layanan publik dilakukan Mahkamah Agung dengan melanjutkan Akreditasi Penjaminan Mutu Badan Peradilan. Hingga bulan juni 2017, telah berhasil mengakreditasi 186 Pengadilan. Selain itu, Ketua Mahkamah Agung juga menghadiri pidato kenegaraan Presiden di depan sidang bersama DPD RI dan DPR RI, dan Pidato Presiden tentang Anggaran Pendapatan Belanja Negara (APBN) Tahun Anggaran 2018 beserta nota keuangan di depan Rapat Paripurna DPR RI. Acara yang berlangsung pada hari Rabu, 16/8/2017,  bertempat digedung DPR Senayan dihadiri oleh Wakil Presiden RI, para Ketua Lembaga Negara dan Kementerian. (humas/RS)

Pekanbaru – Humas, Setelah Sebelumnya komisi III DPR RI melakukan kunjungan kerja ke Sulawesi Tenggara dan Maluku, kali ini komisi III melakukan kunjungan kerja di Provinsi Riau. Acara dilaksanakan pada hari senin tanggal 14 Agustus 2017 dan merupakan kunjungan kerja gabungan antara 3 lingkungan peradilan dan Kanwil Kementrian Hukum dan HAM Se – Wilayah Provinsi Riau.

Kunjungan kerja Komisi III DPR RI dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi H. Adam Hidayat Abuatiek, SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama  Dr. H. Alimin patawari, SH,MH, Wakil Ketua Pengadilan TUN Bonnyarti Kala Lande,S.H.,M.H , dan Kakanwil Kemenkumham Dewa Putu Gede , Bc.,IP, SH., MH beserta jajaran dari 3 lingkungan Peradilan dan Kanwil Kementerian Hukum dan HAM se – Wilayah Hukum Provinsi Riau .

Kunjungan kerja kali ini dipimpin oleh Trimedya Panjaitan, SH.,MH dan didampingi oleh anggota tim yang terdiri dari : Dr.Junimart Girsang SH.,MH,  Marsiaman Saragih H, Abdul Dalimunthe  SH,  Drs. H. Mohammad Toha S.Sos., M.Si,  H. Aboe Bakar Al – Habsyi  SE , H. Tifatul Sembiring , H. Muhamamad Nasir Djamil  S.Ag., M.Si, Drs. H. Hasrul Azwar MM, Drs. Kahar Muzakir, dan Drs. T Taufiqulhadi M.Si.

Rapat kerja dimulai dengan sesi pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi H. Adam Hidayat Abuatiek, SH.MH, Ketua Pengadilan Tinggi Agama  Dr. H. Alimin patawari, SH,MH, dan Wakil Ketua Pengadilan TUN Bonnyarti Kala Lande,S.H.,M.H yang menjelaskan mengenai realisasi anggaran Semester I Tahun 2017 dan kebutuhan anggaran yang masih diperlukan dalam upaya optimalisasi tugas dan fungsi Pengadilan Tinggi, Pengadilan Tinggi Agama, dan Pengadilan Tata Usaha Negara di Provinsi Riau. Selain itu, Komisi III DPR RI meminta penjelasan mengenai perkara – perkara yang menonjol termasuk kendala apa saja yang dihadapi dalam melaksanakan tugas di 3 lingkungan peradilan se – Wilayah Provinsi Riau.

Hal lain yang turut menjadi pembahasan dalam rapat kerja kali ini adalah rancangan Undang-Undang (RUU) Jabatan Hakim.  Komisi III DPR RI yang kini sedang membahas RUU tersebut meminta masukan terkait  dengan hal-hal krusial dalam RUU Jabatan Hakim, antara lain: Pengangkatan Hakim; Pembinaan Hakim; Pengawasan Hakim; Perlindungan Hakim; dan Pemberhentian Hakim.

Acara Rapat kerja ini berakhir dengan pertukaran Plakat dan foto bersama Komisi III DPR dengan Jajaran 3 (Tiga)  Lingkungan Peradilan dan Kanwil kementrian Hukum dan HAM se – Wilayah Provinsi Riau.(YH/IP)

Humas-Ambon: Desmon J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI memimpin rombongannya untuk melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Tahun 2016-2017  ke Pengadilan Tinggi Maluku pada 7 Agustus 2017. Kunker yang berlokasi di Aula Pengadilan Tinggi Ambon ini bertujuan untuk melihat dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga pengadilan di wilayah Ambon. Rapat dihadiri oleh 12 anggota komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon beserta Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon beserta Ketua Pengadilan Agama se wilayah Ambon, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kepala Militer III Ambon,  dan para hakim tinggi Ambon.

Pengadilan Tinggi Ambon membawahi 4 Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Masohi dan Pengadilan Negeri Saumlaki. Dalam pemaparannya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon  Respatun Wisnu Wardoyo, S.H mengatakan bahwa SK pembangunan 4 Pengadilan Negeri baru sudah ditandatangani oleh Presiden, hanya proses pembangunannya saja yang belum mulai. “Tanah sudah diberikan oleh Pemda, tinggal menunggu anggaran pembangunannya saja.” Kata Respatun. “Jika gedung baru ini sudah berdiri, tentu saja masyarakat pencari keadilan dari berbagai pulau seperti di Maluku bisa lebih mudah dalam mengurus perkara ke pengadilan.” Terangnya.

Desmon, selaku ketua rombongan komisi III mengatakan Maluku yang merupakan wilayah kepulauan terbesar di Indonesia memang memerlukan pembangunan pengadilan gedung baru, agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau pengadilan. Selain itu Desmon juga mengatakan agar para hakim lebih teliti dalam memutus perkara, bisa memberi putusan yang adil dan bijak. Dia menjelaskan bahwa sekarang ini lapas-lapas di seluruh Indonesia selalu penuh bahkan overload. “Lapas itu bukan ruang hukuman, karena sesuai Undang-Undang Lapas adalah untuk membina mereka yang berbuat kejahatan agar menjadi lebih baik.” Kata Desmon.  “Sebelum ke sini saya melakukan kunjungan ke Lapas Ambon, di situ saya berbicara dengan seorang ibu tua usianya sekitar 60-an, dihukum 17 tahun penjara dengan tuduhan membunuh suaminya. Ini adalah tahun keduanya di lapas. Berapa lama lagi dia akan tinggal di situ? Dia mengaku tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dan tidak punya uang untuk membayar pengacara agar bisa mengurus kasasinya.” Lanjut Desmon. “Saya hanya bisa pasrah Pak.” Kata Desmon menirukan ucapan sang Ibu.  Desmon berharap bukan hanya kepada hakim tetapi juga kepada jaksa-jaksa di Ambon agar menjalankan tugas dengan baik agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Menanggapi hal tersebut, Respatun mengatakan bahwa pengadilan bersifat pasif, artinya menyidangkan sesuai dengan bukti yang diberikan oleh kejaksaan dan memberikan putusan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Acara kunjungan kerja ini ditutup dengan saling bertukar cindera mata dan berfoto bersama. (humas/rs)

Jakarta – Humas : Setelah Mahkamah Agung RI mengumumkan pelamar Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap IX Tahun 2017, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 228 pada hari senin tanggal 17 Juli 2017, pada hari ini (Kamis, 10/08) Secara serentak di 16 Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi.

Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap IX Tahun 2017. Di awali dengan pembacaan tata tertib tes tertulis yang di bacakan ole Panitera PT DKI Jakarta DR. H. Teuku Ilzanor, SH., SE., M.Hum, dan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Agung MA Dr. Suhadi, SH., MH, (selaku Ketua Tim Pengawas dar MA) dengan di dampingi Panitia Pusat Panitera Mahkamah Agung RI Made Rawa Aryawan, SH., M. Hum, Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M. Hum, Kepala Badan Urusan Administrasi Dr. Drs. Aco Nur, MH, dan Panitia Daerah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. H. Muh. Daming Sunusi, SH., M.Hum.

Dalam sambutannya Suhadi menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI menyelenggarakan seleksi ujian tes tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang ke IX kalinya, tes ini di laksanakan secara serentak di 16 Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi para peserta ini ini telah melewati seleksi berkas administrasi dan tes tertulis. Bagi mereka yang lulus seleksi tertulis ini nantinya berhak mengikuti tahapan berikutnya, yaitu profile assessment dan wawancara.

Hari ini sebanyak 228 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor mengikuti ujian tes tertulis yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung RI yang tersebar di 16 Pengadilan Tinggi di antaranya wilayah Pengadilan Tinggi (PT) 1. Banda Aceh 8 Peserta (PT. 5, PN. 3), 2. PT Medan 21 Peserta (PT. 7, PN. 14), 3. PT Padang 12 Peserta (PT. 6, PN. 6), 4. PT Pekanbaru 17 Peserta (PT. 0, PN. 17), 5. PT Palembang 5 Peserta (PT. 1, PN. 2), 6. PT Banten 6 Peserta (PT. 4, PN. 2), 7. PT Tanjung Karang 13 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Tanjung Karang, PT. 5, PN. 6 dan PT. Bengkulu, PT. 0, PN. 2), 8. PT Bandung 31 Peserta (PT. 15, PN. 16), 9. PT Semarang 22 Peserta (PT. 9, PN. 13), 10. PT Yogyakarta 5 Peserta (PT. 2, PN. 3), 11. PT Surabaya 18 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Surabaya, PT. 3, PN. 7, dari PT Banjarmasin 4 Peserta PT. 0, PN. 4, dari PT Palangkaraya 2 Peserta PT. 1, PN. 1, dari PT Samarinda 2 Peserta PT. 1, PN. 1), 12. PT Makassar 25 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Makassar, PT. 6, PN. 11, dari PT Palu 2 Peserta PT. 2, PN. 0, dari PT Manado 1 Peserta PT. 1, PN. 0, dari PT Gorontalo 3 Peserta PT. 0, PN. 3, dan dari PT Jayapura 2 Peserta PT. 1, PN. 1), 13. PT Denpasar 6 Peserta (PT. 2, PN. 4), 14. PT Mataram 9 Peserta (PT. 3, PN. 6), 15. Maluku Utara 7 Peserta (PT. 1, PN. 6).

Dan terakhir 16. Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap IX Tahun 2017. Peserta Ujian Cakim Ad Hoc Tipikor yang hadir sebanyak 23 peserta antara lain Pelamar untuk Tingkat Pertama 13 Peserta dan Pelamar Tingkat Banding 8 Peserta dari Jakarta dan yang Ikut di PT DKI Jakarta 1 Pelamar Tingkat Pertama dari PT Bangka Belitung dan 1 Pelamar Tngkat Pertama dari PT Pontianak. Ujian Tertulis ini pada sesi pertama di mulai pada pukul : 08.30 s/d 10.30 WIB dan untuk sesi kedua di mulai pukul 17.00 s/d selesai.

Hadir pada saat pembukaan Panitia Daerah Sekretaris PT DKI Jakarta para Kabag dan Kasubbag PT DKI Jakarta serta Panitia Pusat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah, SH., MS., para Asisten, Kasubbag dan Staf dari Mahkamah Agung RI. (ds/rs)

Jakarta-Humas, Kunjungan Kerja kali ini yang dipusatkan di Manado, dengan 4 (empat) lingkungan peradilan se wilayah Sulawesi utara yang ditempatkan di Ruang aula Serba Guna Pengadilan Tinggi Manado. Kunjungan kerja Komisi III DPR RI dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sudiwardono,SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DR. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M, dan Ketua Pengadilan TUN Oleh Jamres Saraan, SH. MH, dan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Esron Sinambela,S.S, SH.,MH. Para Hakim Tingkat Pertama dan Banding, dan Juga Para Ketua Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Sulawesi Utara .

Rapat Kerja dalam Kunjungan Kali ini dipimpin oleh Dr.Benny Charman Dari Fraksi Partai Demorkat, Herman Hery Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Ichsan Soelistyo Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Risa Mariska, SH Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Drs.Eddy Kusuma Wijaya,SH.,MH. Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan,  Ir.H.Adies Kadir,SH.,MH., Dari Fraksi Partai Golkar,  H. Ahmad Zacky Siradj Dari Fraksi Partai Golkar, H.R. Muhammad Syafi’I SH.,M.Hum Dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto,SH.,MH. Dari Fraksi Partai Gerindra,  Drs.Wenny Warouw Dari Fraksi Partai Gerindra, Didik Mukriyanto,SH.,MH. Dari Fraksi Partai Demokrat,  Dr.Dossy Iskandar Prasetyo,SH. Dari Fraksi Partai Hanura, dalam kunjungan kali ini juga ada Sekretariat Komisi III DPR, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kemenkumham, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung BNN, dan Penghubung MA.

Rapat kerja dimulai dengan pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono,SH.,M.Hum yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh pengadilan seperti Adanya Rumah Dinas Hakim yang sudah Tua dan Cuma ada beberapa rumah saja sehingga para Hakim Tinggi hanya sewa/Kos saja. Dan juga untuk biaya pemiliharaan sangat minim, dan juga ada penambahan 1 Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Melonguane dikepulauan talaud yang akan dioperasikan tahun depan.

Selanjutnya pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi  Agama Manado DR. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M, yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi seperti kurangnya pengadaan pegawai yang mempunyai keahlian dibidang IT, ada juga Pengadilan agama yang sangat dibutuhkan yaitu PA Lolak, PA Tutuyan, PA Baroko, PA Bolang Uki. Namun ke-empat PA tersebut belum berjalan karena belum adanya anggran.

Pemaparan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.,  yang meminta kejelasan tentang Pengadaan Pembangunan Gedung atau Kantor Permanen, Pengadaan Rumah Dinas Hakim, Saluran Air, Pengadaan Mobil Dinas dan Hakim dan lainya.

Terakhir Pemaparan kepala Pengadilan Militer III-17 Esron Sinambela,S.S, SH.,MH. Yaitu Dalam skala prioritas mengingat wilayah hokum yang sangat luas sidang keliling sangat diperlukan . untuk itu perlu ditingkatkan anggran penambahan siding keliling guna menyelesaikan proses berperkara. Kurang SDM untuk mendukung Proses Perkantoran dan Juga Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer-17 manado agak tidak mengontrak gedung kantor.

Acara Rapat kerja ini berakhir dengan pertukaran Plakat dan foto bersama rombongan Komisi III DPR dengan Jajaran 4 (empat) lingkungan se Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Utara .(SF/RS)