Jakarta – Humas : Dirjen Badimiltun Dr. Mulyono, S.H., S.I.P., MH, didampingi Hakim Agung Dr. Drs. Burhan Dahlan, S.H., M.H, membuka acara kegiatan seleksi Calon Hakim Militer. Dalam laporannya Dirbin Ganisminmil Brigjen TNI Agung Iswanto, S.H., M.H. menyampaikan bahwa jumlah peserta yang mengikuti seleksi Calon Hakim Militer sebanyak 117 peserta yang dinyatakan telah lulus tahap seleksi administrasi pada waktu sebelumnya dari total jumlah pendaftar sebanyak 123 orang. Dengan demikian yang dinyatakan tidak lulus tahap seleksi awal berjumlah 6 orang. Kemudian para peserta yang dinyatakan lulus seleksi tersebut berhak untuk mengikuti tahapan seleksi selanjutnya berupa seleksi psikotest yang akan dilaksanakan pada hari Selasa, 14 November 2017 berupa psikotest menggunakan paper/pensil dan Rabu, 15 November 2017 psikotest dengan computerized dilanjutkan dengan test akademik computerized. Terakhir pada hari Kamis, 16 November 2017 test akademik berupa essai, uraian dan pembuatan makalah.

Sedangkan Dirjen Badimiltun menghimbau agar para peserta untuk serius, berkonsentrasi penuh dan jangan melakukan hal-hal yang akan merugikan diri sendiri ataupun institusi sehingga nantinya akan didapat para calon Hakim Militer yang berintegritas tinggi, intelektual, berkapasitas dan berkemampuan baik serta konsisten dalam menjalankan amanah untuk meningkatkan kinerja dan performa Pengadilan Militer guna mewujudkan visi dan misi Mahkamah Agung Republik Indonesia. Pengumuman para peserta yang lulus seleksi ini akan diberitahukan lewat website www.ditjenmiltun.net pada hari Jumat, 17 November 2017. Kemudian para peserta yang telah dinyatakan telah lulus tahapan seleksi tersebut akan melanjutkan pada tahapan seleksi wawancara yang akan diselenggarakan pada hari Senin, 20 November 2017 dan Selasa, 21 November 2017 bertempat di Gedung Sekretariat Mahkamah Agung R.I. lantai 11, Jl. Jend. A.Yani Kav. 58 bypass Cempaka Putih Jakarta Pusat.

Acara yang berlangsung, Selasa, 14/11/2017 di gedung indoor training Dispsiau Halim Perdanakusuma, dihadiri oleh Kadilmiltama Marsda TNI Bambang Aribowo, S.H., M.H., Sekretaris Ditjen Badilmiltun Jeanny HV. Hutauruk, S.E., Ak., M.M. serta beberapa tamu undangan lain seperti Kababinkum, Kadispsiau, Aspers TNI dan Ka Bawas MA-RI atau yang mewakilinya. (humas)

Jakarta-Humas: Selasa, 14 November 2017. Mahkamah Agung menyatakan prihatin atas musibah yang menimpa saudara Joko Saptono, Ketua Pengadilan Negeri Bau-Bau atas dugaan sementara melakukan percobaan bunuh diri akibat mengalami depresi berat atau paranoid. Kejadian tersebut terjadi di rumah dinas.

Menurut keterangan istrinya, sekitar pukul 02.00 WITA, Joko Saptono ditemukan bersimbah darah dengan luka di bagian perut sampai ususnya keluar dan pergelangan tangan kiri. Atas kejadian tersebut Joko Saptono dilarikan dengan ambulan ke rumah sakit Siloam setempat.

Sampai saat ini Mahkamah Agung belum dapat memastikan motif dan kronologi kejadian yang sebenarnya, karena istrinya juga mengalami stress berat dan Joko Saptono masih haru dilakukan penanganan oleh pihak rumah sakit Siloam. Kita berharap Joko Saptono dapat sembuh secepatnya, agar secepatnya pula dapat diketahui motif dan kronologis yang sebenarnya. (Kepala Biro Hukum dan Humas)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Sekretaris Mahkamah Agung dan Kepala Biro Hukum dan Humas menerima perwakilan dari  USAID ( United States Agency for International Development ) David Moore, bertempat diruang kerja ketua Mahkamah Agung, Selasa (14/11/2017).  (Humas)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung yang diwakili oleh Kepala Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung Dr. Drs. H. Aco Nur, MH menerima piagam penghargaan dari Kementerian Dalam Negeri, katagori Dukcapil Selaras atas Kebijakan Skala Nasional yang Berdampak Luas terhadap Peningkatan Kwalitas Data dan Dokumen kependudukan, bertempat di Hotel Bidakara, Kamis, 9/11/2017. (Humas).

Jakarta – Humas : Ketua kamar Pidana Mahkamah Agung Dr. Artidjo Alkostar, SH.,LLM menjadi Pembina upacara dalam memperingati Hari Pahlawan tahun 2017 mengambil tema “ Memperkokoh Persatuan Membangun Negeri, bertempat dihalaman depan gedung Mahkamah Agung, Jum’at, 10/11/2017. (humas)

Jakarta – Humas : Selasa, 7 November 2017, Silang pendapat masyarakat tentang pola pembinaan dan pengawasan masih mewarnai berita media. Sebagian masyarakat berpendapat adanya aparatur yang ditindak merupakan bukti kegagalan, namun sebagian berpendapat sebagai bukti keberhasilan pembinaan dan pengawasan. Semakin banyaknya yang berhasil ditindak, maka jumlah aparatur yang nakal semakin habis, dan jumlah aparatur yang baik semakin banyak. Kritik generalisasi yang disampaikan masyarakat dengan istilah yang sangat santun “Perilaku Bobrok Wakil Tuhan” merupakan fenomena yang harus dihadapi, meski resisten untuk menerimanya.

Silang pendapat tersebut masih dalam tataran yang wajar, pro dan kontra merupakan subtans I dialektika dalam mencari kebenaran. Kontradiksi tersebut semoga menjadi nutrisi spiritual untuk koreksi dan perbaiki diri. Pendapat yang saling berlawanan tersebut realistis dan sangat penting untuk meningkatkan pembinaan dan pengawasan itu sendiri. Perbedaan diantara keduanya terletak pada data atau fakta empiris yang mendukungnya. Kebenaran tidak boleh hanya didasarkan pada asumsi belaka, melainkan harus didasarkan pada fakta  ( kebenaran korespondensi ). Hasilpenelitian yang tidak didukung dengan fakta sama dengan menunjukkan kebodohan.

Meskipun demikian pendapat yang hanya mendasarkan asumsi tidak dapat disalahkan. Publik akan menilai kualitas suatu tulisan yang berbasis data yang valid atau hanya prakiraan atau prasangka belaka. Pada masa lalu berita berdasarkan prasangka, mungkin dapat diterima. Saat ini masyarakat sudah cerdas memilah dan memilih sebuah informasi realistis atau hoax belaka. Masyarakat semakin jenuh dengan Hoax bahkan semakin tidak percaya jika tanpa bukti dan fakta.

Mahkamah Agung sepenuhnya menyadari, bahwa semakin mencapai banyak prestasiakan semakin banyak goncangan. Mahkamah Agung tetap konsekuen dan konsisten melakukan reformasi birokrasi maupun memberantas KKN dilingkungan Mahkamah Agung. Hasilnya Mahkamah Agung telah menerima berbagai prestasi dan penghargaan dari Pemerintah, antara lain memperoleh predikat Wajar Tanpa Pengecualian 5 tahun berturut-turut dan mendapat predikat juara I dalam Simak BMN 2017.

Transparansi, integritas dan akuntabilitas menjadi penentu menejerial dan kualitas kinerja. Oleh sebab itu pada era transparansi, prestasi saja tidak cukup untuk membuktikan keberhasilan, melainkan harus dipublikasinya. Dengan demikian publikasi itu sangat menentukan kualitas kejujuran itu sendiri.

Mahkamah Agung melalui BadanPengawasan , Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan maupun Direktorat Jenderal Badan Peradilan telah  melakukan pembinaan dan pengawasan melalui berbagai pendekatan. Masing-masing satuan kerja tersebut memiliki keunggulan tersendiri, antara lain :

• BadanPengawasansecara continue melakukan pembinaan sekaligus pengawasan dibidang penguatan integritas, kejujuran dan akuntabilitas;
• Badan Penelitian dan Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan setiap tahun mendidik dan melatih serta meningkatkan kualitas ribuan sumber daya manusia dibidang teknis peradilan, melalui program pendidikan dan pelatihan teknis peradilan dalam upaya meningkatkan profesionalisme aparataur;
• Sedangkan Direktorat Jenderal badan Peradilan pada 4 (empat) lingkungan peradilan melakukan standarisasi kualitas pelayanan publik melalui program sertifikasi yaitu akreditasi pengadilan dan ISO serta melakukan fit and proper tesk husus untuk meperoleh Calon Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan pada semua jenjang atau kelas pengadilan. Promosi dan mutasi didasarkan profile Assessment psikologi, prestasi kerja maupun kebutuhan organisasi secara transparan Hal tersebut berdasarkan pada Keputusan Ketua MahkamahA gung RI Nomor 48 Tahun 2017 Tentang Pola Promosi dan Mutasi Hakim Pada Empat Lingkungan Peradilan,

Berdasarkan Peraturan Mahkamah Nomor 7 Tahun 2016 dan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 8 Tahun 2016, Mahkamah Agung telah melakukan pembinaan kepada semua Hakim Agung / Hakim , Panitera / Jurusita serta staf administrasi secara berjenjang agar bisa melakukan tugasnya sesuai Visi dan Misi Mahkamah Agung. Pembinaan dilakukan secara menyeluruh baik di Mahkamah Agung maupun seluruh badan peradilan yang dilakukan secara berkelanjutan dalam rangka meningkatkan daya guna dan hasil guna yang sebesar-besarnya.

Berbagai pembinaan dan pengawasan sudah dilakukan secara maksimal, apabila masih ada yang melakukan penyimpangan perilaku, melakukan kejahatan maupun menyalahgunakan kewenangan dalam jabatan maka tepat Argumentasi yang diungkapkan oleh Yang Mulia Ketua Pengawasan bahwa apabila tidak dapat dibina, selayaknya dibinasakan atau yang sudah tidak dapat diperbaiki terpaksa harus diamputasi.

Kepala Biro Hukum dan Humas MA-RI.

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali., SH., MH., melantik dan mengambil sumpah 5 (lima) orang Hakim Agung pada hari Selasa, 7 November 2017 pukul 10.00. WIB di ruang Prof. Dr. Kusumah Atmadja Tower Mahkamah Agung lantai 14.

Pelantikan dan pengambilan sumpah ini berdasarkan Surat Keputusan Presiden Republik Indonesia, Joko Widodo Nomor: 117/P Tahun 2017 tanggal 26 Oktober 2017. Dengan bertambahnya 5 orang Hakim Agung baru ini, kini Hakim Agung yang ada di Indonesia berjumlah 51 orang.

Lima Hakim Agung yang dilantik dan diambil sumpahnya adalah:

1. Dr. Gazalba Saleh, SH., MH untuk Kamar Pidana
2. Dr. Drs. Muhammad Yunus Wahab SH., MH untuk Kamar Perdata
3. Dr. Yasardin, SH., M.Hum untuk Kamar Agama
4. Dr. H. Yodi Martono Wahyunadi, SH., MH. Untuk Kamar Tata Usaha Negara
5. Kol. CHK. Hidayat Manao, SH., MH. Untuk Kamar Militer

Hadir dalam pelantikan ini para pimpinan Mahkamah Agung, para Hakim Agung, para mantan Hakim Agung, dan para undangan lainnya. (Azh/RS)