Jakarta – Humas : Jum’at, 4/8/2017, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH,  Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. Supandi, SH.,MH beserta Kepala Biro Hukum dan Humas MA dan Sekretaris Dirjen Badimiltun menerima Kunjungan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Tanjung Pinang dalam rangka presentasi Inovasi Pelayanan Publik Terpadu (Excellent Service) pada Pengadilan TUN Serang dan E-Book Pedoman Kerja Pada  TUN Tanjung Pinang. Bertempat diruang rapat Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. (pn/rs)

Ciawi-Bogor; Bagian Pengembangan Sistem Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis ToT Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 32 Tahap I. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Auditorium Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu malam pukul 20.00 WIB tanggal 2 Agustus 2017.

Kegiatan ini di awali laporan dari Ketua Panitia dari Kepala Bagian Pengembangan Sarana Informatikan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Supriyadi Gunawan, S. Sos., MM, melaporkan kegiatan Bimbingan Teknis ToT SIPP Tahap I pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia ini di ikuti sebanyak 79 peserta berasal dari 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indinesia.

Para peserta ini telah di pilih dan di tentukan oleh Tim Development Aplikasi SIPP Versi 32 Tahap I yang akan di jadikan sebagai agen – agen atau para tarainer untuk di sebar ke seluruh pengadilan, kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari ke depan di mulai pada malam ini tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017. Para peserta ini akan mendapatkan materi pelatihan SIPP Versi 32 tahap I dari para Tim Development dalam hal ini selaku pengembangan aplikasi SIPP Mahkamah Agung RI.

Mengawali sambutannya Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI dalam hal pengembangan IT merupakan komitmen pimpinan MA, seperti aplikasi SIPP ini akan mengubah system data manual ke digital, kegiatan bimbingan teknis ToT SIPP tahap I ini merupakan aplikasi SIPP versi 32 yang telah di sempurnakan dari SIPP versi sebelumnya.

Mahkamah Agung RI telah memiliki banya website seperti masing-masing Dirjen dan Badan di lingkungan MA ada web badilum, badilag, badimiltun, bawas, balitbang diklat, bua dan kepaniteraan sehingga banyak membingungkan masyarakat, kedepan di harapkan agar satu jendela aplikasi website Mahkamhah Agung RI agar dapat memudahkan masyarakat.

Dengan system aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah, dengan system ini  kedepan sumberdaya manusia di pengadilan tidak perlu banyak karena dengan aplikasi IT, kecuali teknis, teknis junga mengalami suatu perubahan dengan adanya bentuk templet putusan dan berita acara yang sudah di sediakan formatnya dengan tujuan wan day publis dan wan day minut dapat terlaksana di tahun 2018.

Sekarang MA telah memulai perubahan data atau migrasi data dari manual ke era digital yang berbasi aplikasi IT, aplikasi SIPP ini yang mengerti hanya orang pengadilan seperti kepolisian, kejaksaan dan rutan atau tidak mengetahui aplikasi SIPP ini yang merupakan produk unggulan Mahkamah Agung RI di harapkan kedepan para ketua pengadilan dapat mensosialisasikan aplikasi ini ke para instansi terkait seperti kepolosian, kejaksaan dan rutan/lapas.

Di akhir sambutannya karo humas mengharapkan kedepan bagian pengembangan IT untuk dapat para trainer-trainer ini yang akan menjadi agen-agen SIPP ke pengadilan-pengadilan seluruh Indonesia, kegiatan ini di buka secara resmi oleh Karo Humas Abdullah dengan ketukan palu sebanyak tiga kali.

Kegiatan bimbingan teknis ini di akhiri dengan pemaparan singkat dari Tim Development aplikasi SIPP versi 32 tahap I dan do’a yang di pimppin oleh Karo Humas. (ds/rs)

Melbourne – Humas : Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. Hatta Ali, SH., MH, pada 31 Juli 2017 bertempat di Commonwealth Court Centre Building, Melbourne Australia telah menandatangani pembaruan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Family Court of Australia dan Federal Court of Australia. MoU yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2004 itu telah mengalami berbagai pembaruan dan terakhir kali lampiran MoU diperbaharui tahun 2014 di Jakarta. Sejak ditandatangani,kerja sama antara ketiga pengadilan telah berkontribusi dalam membangun dialog konstruktif antara hakim, panitera dan pejabat pengadilandari kedua negara dalam mendorong pertukaran pikiran dalam pembaruan dalam berbagai topik yang meliputi manajemen perkara, akses terhadap keadilan, kepemimpinan dan tematik hukum tertentu.

Dalam perubahan Nota Kesepahaman yang ditandatangani 2017 ini, kerja sama akan difokuskan mendorong kontribusi badan peradilan untuk mendukung prioritas pemerintah kedua negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses terhadap keadilan. Dalam kerangka itu maka kerjasama dengan Family Court of Australia akan difokuskan kepada peningkatan akses terhadap keadilan khususnya bagi perempuan dan anak, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan dan putusan pengadilan dalam perkara terkait perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas layanan dan hasilnya dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, perkara legalisasi pernikahan, perselisihan yang melibatkan hak asuh dan pemeliharaan anak dan isu hukum keluarga atau masalah anak lainnya baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Umum.

Sementara itu kerjasama dengan dengan Federal Court of Australia akan memfokuskan diri kepada bagaimana reformasi badan peradilan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kerangka Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business,) seperti penyempurnaan rezim eksekusi kontrak perdagangan, termasuk penyempurnaan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta reformasi pada sektor penyelesaian utang melalui kepailitan yang diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik kepada sistem hukum yang pada gilirannya akan mendorong perbaikan fundamental dalam melakukan usaha. Kerjasama juga akan meliputi dialog untuk penyempurnaan sektor organisasi yang dihadapi badan peradilan untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer manajemen dan akuntabilitas.

YM Ketua Mahakmah Agung RI dalam sambutannya menyatakan bahwa kerjasama yang telah memasuki usia satu setengah dasawarsa atau lebih dari 20 tahun apabila dihitung dengan kerjasama ad hoc yang telah ada sebelumnya, telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberi manfaat luar biasa bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Terlepas dari perbedaan bahasa, sistem hukum, serta hubungan politik kedua negara yang naik-turun karena berbagai faktor, ternyata pengadilan-pengadilan yang terlibat dalam kerjasama ini tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan bekerja secara produktif menghasilkan cukup banyak hal penting, ini berkat komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama ini yang telah bekerja keras untuk mewujudkan tujuan bersama dan membangun hubungan dengan nuansa saling menghormati dan konstruktif.

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua MA RI, YM Chief Justice Diana Bryant AO Ketua Family Court of Australia, YM Chief Justice James Allsop,  para hakim Federal Courtof Australia maupun Family Court of Australia, hakim agung  MA RI, para pejabat Federal Court of Australia dan Family Court of Australia, perwakilan dari Federal Magistrate Court of Australia, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Negara Victoria, perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade,  Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan pejabat-pejabat lainnya.

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh YM Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial YM Dr. H. M. Syarifuddin SH., MH., YM Ketua Kamar Pembinaan/ Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH., LL.M, YM Ketua Kamar Perdata Soltoni Mohdally SH., MH., YM Ketua Kamar Agama Dr. Amran Suadi SH., MH., MM., YM Syamsul Maarif SH., LLM. Ph.D,  YM Dr. Suhadi SH., MH, YM Desnayeti M. SH., MH, Panitera MA RI  Made Rawa Ariawan SH., M.Hum, Sekretaris MA RI  Achmad Setyo Pudjoharsoyo SH., MH, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan  Agus Subroto SH., M.Hum. Delegasi ini didampingi oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Aria Suyudi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilanjutkan dengan rapat kerja dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia untuk membahas perkembangan terkini topik yang dikerjasamakan dan merencanakan agenda jangka pendek dan menengah dibawah payung kerjasama ini.

Kerja sama ini didukung melalui Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Australia Indonesia Partnership for Justice, AIPJ) yang didanai melalui program bantuan Australia dan merupakan bagian penting dari hubungan Australia dengan Indonesia mengenai masalah peradilan dan keamanan.

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H melantik 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding, 3 dari Peradilan Umum dan 8 dari Peradilan Agama pada hari Jum’at, 28 Juli 2017 di ruang Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja, lantai 14 gedung Mahkamah Agung. Dalam sambutannya Ketua MA mengatakan beban dan tanggung jawab yang diemban oleh Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung saat ini tidaklah mudah. “Kita menghadapi ekspektasi publik yang tinggi terhadap layanan lembaga peradilan. Aparatur peradilan dituntut bergerak cepat untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada dengan meningkatkan kualitas layanan serta melakukan inovasi terhadap bentuk-bentuk layanan publik yang diberikan oleh lembaga peradilan.” Kata Hatta Ali. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 / KMA / SK / II tanggal 01 Febuari 2017, 117 / KMA / SK / VI / 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan 118 / KMA / SK / VI / 2017 tanggal 19 Juni 2017.

Ketua MA berpesan agar para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding harus mampu menggerakkan gerbong organisasi yang dipimpinnya untuk meraih kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dengan peningkatan kualitas layanan peradilan serta inovasi-inovasinya.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Ketua KY, Ketua Kamar MA, Hakim Agung, Pejabat Eselon I, II, dilingkungan Mahkamah Agung serta para undangan lainnya.

Berikut adalah 11 nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik :

Dari lingkungan Peradilan Umum :

1. H. Adam Hidayat Abu Atiek, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

2. Ohan Burhanuddin Purwawangca, SH.,MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

3. Respatun Wisnu Wardoyo, SH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

Dari Lingkungan Peradilan Agama :

1. Drs. H. Muklis, SH.,M.Hum

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

2. Drs. H. Anwar, MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

3. Drs. M. Taufiq H. Z, MHI

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

4. Drs. H. Shofrowi, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang

5. Dr. H. Empud Mahpudin, Sh., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung

6. Drs. H. Ahmad, SH., MH

Sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

7. Drs. H. M. Syarif M, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

8. Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

(PN/Humas)

Jakarta-Humas, Jum’at, 28 Juli 2017. Sambutan Lengkap Ketua Mahkamah Agung RI., Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. Pada Acara Pengambilan Sumpah Jabatan dan Pelantikan 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding, selengkapnya sebagai berikut, (ds/ah).

SAMBUTAN KETUA MAHKAMAH AGUNG RI PADA ACARA PELANTIKAN KETUA PENGADILAN TINGKAT BANDING 28 JULI 2017.pdf

Jakarta – Humas : Memberikan pelayanan publik kepada masyarakat atau pencari keadilan merupakan salah satu elemen dalam standar sertifikasi penjaminan mutu. Program ini harus dikelola agar proses dan dampaknya dapat diarahkan pada hasil yang positif terutama dalam perbaikan sistem, kinerja, pelayanan publik, kerjasama dan kepemimpinan. Selanjutnya, sertifikat jaminan mutu pelayanan peradilan harus dimiliki oleh setiap pengadilan di semua lingkungan Peradilan, tutur Ketua MA, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H., M.H. dalam acara penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu yang diadakan di pendopo Kabupaten, Banyuwangi, Senin, 24/7/2017. Makamah Agung juga memandang penting peningkatan kualitas kepemimpinan Badan Peradilan karena hal tersebut akan menentukan kualitas dan kecepatan gerak perubahan Badan Peradilan.

Sinergitas internal dan eksternal harus dibangun agar perubahan dapat dirasakan manfaatnya bagi kita semua yakni mendorong terwujudnya badan peradilan yang agung. Penyerahan sertifikat akreditasi penjaminan mutu kali ini diberikan kepada 17 Pengadilan Tinggi dan 100 Pengadilan Negeri. Sementara itu, menurut Dirjen Badilum, Dr. Herry Swantoro, S.H.,M.H soliditas 4 pilar pengadilan menjadi motor dengan kekuatan yang luar biasa dalam mempersatukan visi, membangun semangat,  dan mengerakkan seluruh komponen di pengadilan.  Sebaliknya, rapuhnya 4 pilar menjadi tantangan sangat berat dalam mencapai nilai akreditasi A Excellent.

Kedatangan rombongan Mahkamah Agung ke Banyuwangi mendapatkan apresiasi dari Bupati Banyuwangi Abdullah Azwar Annas yang mengatakan bahwa kegiatan Mahkamah agung yang berskala nasional ini membantu pengembangan wisata MICE (Meeting, Incentif, Conference, Exhibition) yang sedang digiatkan di Banyuwangi selain wisata alam dan budaya. Di sisi lain, Ketua Mahkamah agung menyambut baik dukungan dari Pemerintah Daerah Kabupaten Banyuwangi untuk mensukseskan acara penyerahan sertifikat penjaminan mutu dan berharap kegiatan Mahkamah Agung ini dapat memberikan efek perputaran ekonomi yang positif bagi warga sekitar.

Disamping kegiatan penyerahan sertifikat penjaminan mutu kepada 177 pengadilan tinggi dan negeri, para pimpinan dan pejabat eselon I mahkamah agung juga melakukan pembinaan di bidang teknis Yudisial  dan kesekretariatan kepada Ketua, Wakil Ketua Panitera dan Sekretaris Pengadilan se-wilayah Jawa Timur. Dalam arahannya ketua mahkamah agung mengungkapkan sejumlah temuan yang dilakuan oleh aparat peradilan sehingga menghambatnya pencapaian visi dan misi mahkmah agung dan berjanji akan memberikan sanksi yang tegas bagi para oknum peradilan.

Jakarta – Humas : Kamis, 20/7/2017, Ketua dan Dewan Komisioner Otoritas Jasa Keuangan periode 2017 – 2022 mengucapkan sumpah dihadapan Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH, bertempat digedung Kusuma Atmadja Lt 14 gedung Mahkamah Agung. Pengucapan sumpah ini berdasarkan surat Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 87/P tahun 2017.

Jakarta-Humas : Rabu,19/7/2017, Sekteraris MA Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum, didampingi Kepala Badan Urusan Administrasi MA Dr. Drs. Aco Nur, MH melakukan Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI mengenai Anggaran Pendapatan Belanja Negara Perubahan (APBN-P) bertempat diruang rapat Komisi III DPR Jakarta.