Dharma Yukti Karini Cabang Tilamuta merayakan hari ulang tahunnya yang ke-14, bertempat di Kantor Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II pada hari Jumat tanggal 28 Oktober 2016, dengan Tema “Kita Wujudkan Dharma Yukti Karini Sebagai Organisasi Yang Mandiri, Disiplin dan Beretika”, dengan berkenan dihadiri Pelindung Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II Bapak Hasanudin, S.H.,M.H., dan Ketua Pengadilan Agama Tilamuta.
Dalam pidatonya, Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Boalemo Ibu Dian Amalia Hasanudin, SE., MKn., mengajak seluruh anggota Dharma Yukti Karini untuk lebih bersikap mandiri, meningkatkan kedisiplinan dan menjunjung tinggi etika dalam berorganisasi sehingga Dharma Yukti Karini Cabang Tilamuta sebagai organisasi peradilan dapat lebih menumbuhkan rasa kebersamaan terhadap para anggotanya dan mempererat rasa persatuan dan kesatuan.
Dalam kesempatan itu juga, Ibu Ketua Dharma Yukti Karini Cabang Boalemo memberikan Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) sebagai bentuk kepedulian dan mempererat tali persaudaraan serta kekeluargaan.
Dalam pidatonya Bapak Hasanudin, S.H.,M.H., sebagai pelindung menekankan kepada angota dharma yukti karini agar lebih berperan aktif dalam meningkatkan organisasi sehingga program-programnya dapat berjalan dengan baik dan mengapresiasi kegiatan pemberian Bantuan Dana Bea Siswa (BDBS) sebagai bentuk kegiatan yang dapat mempererat tali persaudaraan dan kekeluargaan baik di dalam organisasi maupun di luar organisasi. – Juru bicara Pengadilan Negeri Tilamuta Irwanto, S.H.-
Jakarta-Humas : Jum’at, 28/10/2016, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial Suwardi, SH., MH menjadi Pembina Upacara dalam memperingati hari Sumpah Pemuda, yang diikuti oleh pimpinan Mahkamah Agung, HakimAgung, Hakim Ad hoc, Pejabat eselon I, II,Hakim Yustisial, Pejabat Eselon III, IV serta karyawan dan karyawati Mahkamah Agung, juga diikuti oleh Dharmayukti Karini, bertempat dihalaman depan gedung Mahkamah Agung. Tema dari hari sumpah pemuda kali ini adalah “ PEMUDA INDONESIA MENATAP DUNIA “.
JAKARTA-HUMAS, Masyarakat diminta berhati-hati dan waspada terhadap informasi perkara yang dimuat pada website yang mengatasnamakan website Mahkamah Agung. Info perkara yang resmi melalui alamat http://kepaniteraan.mahkamahagung.go.id/perkara/. Saat ini muncul alamat http://www.infoperkarakamarpdt.com/ yang juga memuat info perkara pada Mahkamah Agung. Disampaikan bahwa website tersebut adalah PALSU (PENIPUAN).
Senin, 24 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Tinggi Gorontalo mengikuti Rapat FORKOPIMDA Provinsi Gorontalo bertempat di Ruang Dulohupa lantai 3 Kantor Gubernur Gorontalo dalam Agenda membahas Persiapan Pelaksanaan Pilkada di provinsi Gorontalo
Jum’at 30 September 2016 : Ketua Mahkamah Agung RI Bapak Prof. Dr. H. Moh. Hatta Ali, SH.,MH telah melantik KPT Gorontalo Bapak H. Sudiyatno, SH.,MH menggantikan Ibu hj. Irama chandra Ilja, SH.,MH
BANDUNG-HUMAS, Ketua Mahkamah Agung RI, Prof.Muhammad Hatta Ali, SH., MH menyampaikan rasa optimis bahwa dalam waktu dekat Mahkamah Agung tidak ada tunggakan perkara. “Saya optimis bahwa Mahkamah Agung mampu tidak ada tunggakan perkara lagi” tegasnya. Hal ini disampaikan dalam pidato pembukaan rapat pleno kamar pada 23 Oktober 2016 di Bandung, Jawa Barat.
Jumlah penyelesaian perkara sampai dengan Oktober 2016 telah memutus 12.062 perkara dan sisa perkara yang belum putus 3.439 perkara. Masih ada dua setengan bulan lagi. Perlu dicatat bahwa sisa perkara ini merupakan jumlah tunggakan dan jumlah perkara yang sedang berjalan. Lebih lanjut Ketua Mahkamah Agung menjelaskan bahwa sebagai lembaga yang core business-nya adalah penyelesaian perkara, para hakim agung, panitera, panitera muda, panitera penggganti untuk lebih bekerja keras. “Tidak perlu banyak bicara tapi banyak bekerja!” ungkapnya lagi.
Seluruh elemen pengadilan perlu lebih merapatkan barisan untuk membangun badan peradilan yang agung, sesuai dengan visi misi Mahkamah Agung. Layanan informasi kepada publik juga terus ditingkatkan. Sampai Oktober 2016, putusan yang sudah dipublikasi di direktori putusan Mahkamah Agung mencapai 1.947.907 putusan. “Dengan adanya direktori putusan, masyarakat dapat menyimak langsung putusan dari para hakim agung. Kini, putusan menjadi milik publik. Itu artinya, para hakim agung dalam membuat putusan untuk lebih berhati-hati sehingga para hakim agung akan melahirkan putusan yang berkualitas” jelas Ketua Mahkamah Agung. Tuntutan publik juga semakin besar terhadap Mahkamah Agung. Setelah publik mengetahui status perkaranya melalui info perkara, selanjutnya publik ingin segera mendapatkan salinan putusannya. Untuk itu Ketua Mahkamah Agung kembali menegaskan para hakim agung untuk mempercepat proses minutasi. “Saya kembali mengingatkan komitmen Mahkamah Agung dalam layanan One Day Publish, dimana begitu selesai sidang, amar putusan harus segera dipublikasi dalam kurun waktu satu kali 24 jam”.
Selain bidang kepaniteraan dalam pidato pembukaannya disampaikan pula capaian pada bidang kesektariatan. “Hal membanggakan yang pertama adalah diraihnya opini Wajar Tanpa Pengecualian atas Laporan Keuangan Mahkamah Agung berturut-turut sejak tahun 2012, 2013, 2014, dan 2015”. Dalam penyerapan anggaran, hingga 14 Oktober 2016 Penyerapan Anggaran Mahkamah Agung telah mencapai angka 73,3% dan menjadi ranking kedua nasional dari 87 Kementerian dan Lembaga.
Menutup sambutannya, Ketua Mahkamah Agung berpesan supaya rapat pleno kamar ini dilakukan secara sungguh-sungguh. Masing-masing kamar diharapkan dapat menyusun rumusan yang baik dan segera diimplemetasikan sebagai acuan untuk kinerja hakim, manajemen perkara dan kesektariatan.
Rapat pleno kamar merupakan rapat rutin yang diselenggarakan Mahkamah Agung setiap tahun. Melalui rapat pleno ini juga dilakukan evaluasi dan inventarisasi capaian dan program kerja. Adapun tujuan dari pelaksanaan sidang pleno adalah untuk mempersiapkan laporan tahunan 2016, membahas permasalahan hukum yang terjadi pada masing-masing kamar, pemecahannya serta menyusun rencana kerja untuk tahun 2017. Pada rapat ini pula dilaporkan juga keadaan Perkara oleh Panitera Mahkamah Agung. Rapat yang berlangsung hingga 25 Oktober 2016 ini diikuti oleh para pimpinan, hakim agung, hakim ad hoc pada Mahkamah Agung, pejabat eselon I dan II, dan para hakim yustisial pada Mahkamah Agung.
Setelah pelaksanaan Apel Pagi Pada hari Senin 24 Oktober 2016 Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak Hasanudin, SH., MH bersama dengan seluruh Hakim dan Pejabat Struktural melaksanakan Rapat Koordinasi di Ruang Kerja Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta.
Agenda rapat kali ini membahas tentang tindak lanjut pelaksanaan program kerja Reformasi Birokrasi, Tim Reformasi Birokrasi PN Tilamuta yang telah ditunjuk agar segera menyusun konsep dalam rangka pemantapan rencana dan program Tim Reformasi Birokrasi, serta persiapan TIM PENILAI MANDIRI PELAKSANA REFORMASI BIROKRASI PN TILAMUTA.
Selanjutnya membahas beberapa hal diantaranya Jadwal Pelaksanaan Pola pembinaan dan pengawasan, persiapan penilaian dan rekruitmen tenaga honorer diakhir tahun 2016, persiapan konsep MOU organisasi lembaga bantuan hukum yang akan ditunjuk pada Pos Bantuan Hukum PN Tilamuta untuk tahun anggaran 2017, program kerja IKAHI dan PTWP cabang PN Tilamuta serta penataan BMN dan sarana prasarana PN Tilamuta.
Sebelum menutup rapat Bapak Hasanudin, SH., MH kembali berpesan agar seluruh jajaran PN Tilamuta kepada untuk terus meningkatkan kekompakan dan kerjasama dalam pelaksanaan tugas di masing-masing bidang, hasil audit Akreditasi Penjaminan Mutu yang sudah dilaksanakan oleh Tim Audit Ditjen Badilum sedikit lagi diumumkan, semoga PN Tilamuta mendapatkan hasil yang baik.
Tim Akreditasi Penjaminan Mutu (TAPM) Ditjen Badilum telah memberikan kesimpulan laporan audit penjaminan mutu Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II, dengan assesmen dari Tim Audit merekomendasikan untuk dapat memperbaiki/menindaklanjuti temuan administratif yakni berupa SOP Pengarsipan berkas perkara in aktif masih tercampur dengan kegiatan pemeliharaan arsip, sehingga Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II Bapak Hasanudin, S.H.,M.H., (Top Manager) bersama seluruh Hakim dan Aparatur Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II berkomitmen yang kuat dalam menerapkan standar Indonesian Court Performence Exellence/ICPE dengan segera memperbaiki/menindaklanjuti, dengan melakukan revisi ke III Standar Operational Procedure/SOP.
Revisi Standar Operational Procedure/SOP Pengadilan Negeri Tilamuta dengan instruksi kerja oleh Bapak Hasanudin, S.H.,M.H., (Top Manager), untuk melakukan revisi ke III Standar Operational Procedure/SOP pada bagian kepaniteraan dan kesekretariatan secara menyeluruh pada Mutu Baku dalam satuan waktu kegiatan, yang merupakan salah satu wujud pelaksanaan program kerja dari delapan area perubahan reformasi Mahkamah Agung yakni Area Manajemen Perubahan berupa secara terus menerus dan berkesinambungan melakukan perubahan-perubahan manajemen yang terkontrol dalam peningkatan kualitas pelayanan publik.
Berdasarkan Instruksi Kerja, revisi ke III Standar Operational Procedure/SOP Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II, ditetapkan pada hari Rabu tanggal 19 Oktober 2016 dengan ruang lingkup revisi dimulai dari tiap-tiap unit mengkaji dan meneliti SOPnya masing-masing didampingi Hakim Pengawas bidang, sehingga tampak kesibukan dari tiap-tiap unit melakukan diskusi dengan meneliti dan mengkaji SOPnya yang dilakukan selama 2 hari rata-rata sampai dengan jam 10 malam, meski demikian mereka tetap semangat bekerja, bersama-sama mengeluarkan ide/pendapat sebagai bentuk peningkatan pelaksanaan pelayanan standar akreditasi penjaminan mutu Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II.
Revisi yang dilakukan dari tiap-tiap unit diterima oleh Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak Lalu Moh. Sandi Iramaya, S.H., (Manager Representative/MR) sebagai usulan revisi dan diteliti kembali kesesuaiannya, baik dalam penggunaan Mutu Baku maupun dalam satuan waktu kegiatan serta penempatan flowchart pada tiap-tiap kegiatan, kemudian disiapkan oleh Tim Document Control/DC bersama dokumen pendukung/perubahan selanjutnya diserahkan kepada Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak Hasanudin, S.H.,M.H., (Top Manager) untuk disetujui dan disahkan lalu dibukukan sebagai dokumen asli dengan dibubuhi stempel asli. Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak Hasanudin, S.H.,M.H., sangat bangga dengan semangat kerja yang dimiliki oleh para Hakim dan Aparaturnya dan berpesan tetap menjadikan slogan “bekerja bersama-sama dan sama-sama bekerja” sebagai pemersatu dan penyemangat dalam bekerja. – Juru bicara Pengadilan Negeri Tilamuta Kelas II. Irwanto, S.H.-
JAKARTA-HUMAS, Sukses mengadakan kompetisi inovasi pelayanan publik, kini saatnya Mahkamah Agung menindaklanjuti inovasi – inovasi tersebut . Mahkamah Agung mulai untuk mereplikasi inovasi tersebut pada 16 Pengadilan Tingkat Pertama. Bertempat di Badan Pendidikan,Penelitian dan Pengembangan Mahkamah Agung, diadakan Workshop Replikasi Inovasi Pelayanan Peradilan pada 20-22 Oktober 2016. Tahun 2015 lalu, Mahkamah Agung telah memutuskan 3 inovasi terbaik yakni Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru dan Tanggamus Mobile Court (TMC) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Tanggamus. Dari ketiga inovasi tersebut, dipilihlah Audio Text Recording (ATR) yang dikembangkan oleh Pengadilan Agama Kepanjen, Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) yang dikembangkan oleh Pengadilan Negeri Pekanbaru untuk direplikasi terlebih dahulu. Hal ini terkait dengan ketersediaan sarana dan prasarana pada pengadilan sehingga proses replikasi berjalan dapat berjalan lebih cepat.
Kompetisi ini untuk menghargai layanan yang diberikan publik, memotivasi pegawai pengadilan untuk terus-menerus meningkatkan pelayanan publik dan mendiseminasi sebuah inovasi pelayanan publik ke pengadilan lain . Hal ini efektif mendorong kreatifitas, profesionalisme dan respon inovasi pelayanan publik pengadilan. Dalam sambutan pembukaannya Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung RI, Prof.Dr.Takdir Rahmadi, SH., LLM berharap bahwa dengan inovasi pelayanan peradilan mampu meningkatkan kepercayaan public. “Terlebih saat ini dunia peradilan tengah menjadi sorotan public. Mudah-mudahakan hal ini mampu menjadi hal positifnya”.
Inovasi pada pelayanan pengadilan ini memfasilitasi kebutuhan mendesak public dengan berbasis teknologi informasi. Ketua Pengadilan Negeri Pekanbaru dalam pemaparannya mengenai layanan Menghitung Biaya Panjar Sendiri (e-SKUM) menjelaskan bahwa layanan ini lebih meningkatkan efisiensi dan transparansi . Sementara Audio Text Recording (ATR) muncul dengan tujuan mempercepat para pencari keadilan mendapat salinan putusan dan meminimalisir kesalahan dalam isi putusan. Kedua layanan ini nantinya dapat direplikasi dan dimanfaatkan di seluruh pengadilan di Indonesia. (ifah/ foto: pepy)
Sumber : Mahkamah Agung RI
JAKARTA-HUMAS, Salah satu kebijakan yang diterbitkan Mahkamah Agung RI adalah Peraturan MA (perma) Nomor 05 Tahun 2016 yang mengamanahkan bahwa Perkara Ekonomi Syariah harus diadili oleh Hakim Ekonomi Syariah yang bersertifikat dan diangkat oleh Ketua Mahkamah Agung RI. Dilandasi hal tersebut, Mahkamah Agung RI telah mengadakan penyeleksian kepada para hakim peradilan agama untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan (diklat) ekonomi syariah angkatan IV di Riyadh, Arab Saudi. Peradilan Agama telah berhasil menyeleksi 39 hakim yang akan mengikuti kegiatan tersebut pada 21 Oktober – 26 November 2016.
Diklat ini merupakan kerja sama dengan Sekolah Tinggi Peradilan Al-Imam Muhammad Ibnu Saud Islamic University Riyadh, Kerajaan Saudi Arabia. Diklat ini adalah kelanjutan dari kegiatan serupa yang dimulai sejak tahun 2008. Para hakim yang akan berangkat mendapatkan pengarahan langsung oleh Ketua MA pada Kamis, 20 Oktober 2016. Bertempat di ruang pertemuan MA lantai 2, Ketua MA, Prof.Dr.M.Hatta Ali, SH., MH menyampaikan ungkapan rasa syukur dan ucapan terima kasih serta penghargaan setinggi-tingginya kepada pemerintah dan Mahkamah Agung Kerajaan Arab Saudi atas kesempatan yang diberikan kepada para hakim Indonesia pada Badan Peradilan Agama.
Acara ini dihadiri pula Wakil Duta Besar Kerajaan Arab Saudi untuk Indonesia, Syekh Saad Husain Annamasi. Dalam sambutannya, beliau merasa tersanjung karena negaranya akan didatangi oleh para hakim peradilan agama dari Mahkamah Agung RI. “Semoga kerja sama ini akan membawa manfaat bagi kedua Negara. Terlebih dalam hal ekonomi syariah dimana Indonesia merupakan Negara dengan pemeluk agama Islam terbesar di dunia”.
Sebelum mengakhiri acara, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada para peserta diklat untuk benar-benar menjaga nama baik dan wibawa Mahkamah Agung RI. Kampus di Riyadh, sebagai media dalam menimba ilmu hendaknya para hakim harus mengikuti pelajaran di kampus dengan penuh antusias, disiplin, tertib, dan teratur serta ta’dzim kepada para guru atau dosen. Menjaga kekompakan dan kebersamaan antar peserta juga menjadi hal penting yang digarisbawahi oleh Ketua Mahkamah Agung RI. “Sesama peserta harus saling mengingatkan, saling menjaga, dan saling membantu dalam kebajikan”. Diklat ekonomi syariah angkatan IV di Riyadh, Arab Saudi tahun 2016 ini akan menjadi satu langkah untuk peningkatan kualitas para hakim ekonomi syariah di Indonesia . (ifah/foto.ds/rs)
Sumber : Mahkamah Agung RI
Mahkamah Agung RI
Badan Pengawasan MA-RI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Kejaksaan Negeri Boalemo
Kepolisian Resort Boalemo
Pemerintah Daerah Kab. Boalemo
