Jakarta – Humas : Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Andi Samsan Nganro, SH., MH menutup pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan anggatan XIII secara virtual, pada hari Jum’at, 9/7/2021, bertempat di Command Center mahkamah Agung.

pelatihan sertifikasi Hakim Lingkungan ini, diselenggarakan selama satu bulan yang diikuti oleh para Hakim Peradilan Umum, Peradilan Tata Usaha Negara dan Peradilan Militer seluruh Indonesia.

Dalam Sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial mengatakan bahwa penegakan hukum memiliki peranan penting dalam mendukung perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009, namun lebih daripada itu Hukum Lingkungan sesungguhnya juga mengedepankan kearifan lokal dan pendekatan asas subsidiaritas yang ditujukan untuk mengoptimalkan kesadaran para pihak untuk menjaga kelestarian fungsi lingkungan hidup, namun jika kesadaran tersebut tidak ada maka Hukum wajib ditegakkan.

Lebih lanjut, Andi Samsan Nganro mengutarakan Lingkungan Hidup menjadi isu global tidak hanya untuk mengantisipasi dampak dari pembangunan akan tetapi juga upaya melindungi mahluk hidup serta biodiversitas yang tumbuh dan hidup di dunia. Maraknya eksploitasi Sumber Daya Alam yang berakibat kebakaran hutan serta eksploitasi pertambangan yang berlebihan yang terjadi pada masa ini di Indonesia dan negara lain secara global telah membuat kuatir bangsa di dunia. Khususnya hutan di Indonesia yang merupakan paru paru dunia yang mana hutan di Indonesia adalah penyuplai terbesar Oksigen dunia.

“Peran Hakim dalam menangani kasus-kasus lingkungan adalah sangat penting sebagai pihak yang mewakili kekuasaan negara di bidang Yudikatif untuk dapat memberikan hak-hak terkait Lingkungan Hidup. Oleh karena itu, Hakim lingkungan harus banyak mengkaji putusan-putusan lingkungan hidup untuk membuka ruang diskursus mengenai tantangan dan penemuan hukum dalam perkara lingkungan hidup dan hakim lingkungan juga dituntut untuk selalu up to date cinta pengetahuan dan selalu berminat pada pengembangan potensi diri dalam mengejar kecakapan dan pengetahuan karena semakin banyak ilmu maka akan semakin baik dalam mengambil keputusan”, ujar Mantan Humas Jakarta Pusat.

Diakhir sambutan, Juru Bicara Mahkamah Agung berharap para Hakim Lingkungan dapat melaksanakan tugas dengan baik dalam mengadili perkara lingkungan dan senantiasa berpedoman pada Kode Etik dan/atau Pedoman Perilaku Hakim dan marilah kita merawat lingkungan karena merawat lingkungan hari ini untuk kehidupan esok yang lebih baik dan apabila alam telah murka, manusia tak bisa lagi berbuat apa-apa, mungkin hanya pasrah, berdoa, dan memohon ampunan atas keserakahannya.

Acara Penutupan ini, juga dihadiri oleh Ketua Kamar Perdata, Kepala Badan Litbang Kumdil Mahkamah Agung, pejabat Eselon II serta Hakim Yustisial Mahkamah Agung. (Humas)

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof.Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH melantik dan mengambil sumpah  9 (sembilan) Ketua Pengadilan Tinggi dan 3 (tiga) Kepala Pengadilan Militer Tinggi.

Acara pelantikan ini diselenggarakan diruang Kusumaatmadja Lantai 14 gedung Mahkamah Agung dan Media Center Mahkamah Agung pada hari Jumat, 2 Juli 2021 dengan menerapkan protokol Kesehatan yang sangat ketat.

Pelantikan Ketua Pengadilan Tingkat banding dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi ini berdasarkan 3 (tiga) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia

Nomor : 88/KMA/SK/V ROMAWI/2021 Tanggal 7 Mei 20212

Nomor : 119/KMA/SK/VI ROMAWI/2021 Tanggal 16 Juni 2021

Nomor : 133/KMA/SK/VI ROMAWI/2021 Tanggal 28 Juni 2021

Adapun pelantikan 9 (sembilan) Ketua Pengadilan Tingkat Banding dan 3 (tiga) Kepala Pengadilan Militer Tinggi, yang terdiri dari 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi , yaitu:

1.     Dr. H. LEXSY MAMONTO, S.H., M.H. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Manado;

2.     Dr. H. SUHARJONO, S.H., M.Hum. sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara;

7 (tujuh) Ketua Pengadilan Tinggi Agama, yaitu:

1.         Drs. H.R.M ZAINI, S.H., M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang;

2.         Dr. H. INSYAFLI, M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bengkulu;

3.         Drs. H. SUBUKI, M.H.I., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Maluku Utara;

4.         Drs. H.M MANSHUR, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda;

5.         Dr. H. IMRON ROSYADI, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon;

6.         Drs. H. AGUS BUDIADJI, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung;

7.         Drs. H. SUDIRMAN, S.H., M.H., sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jayapura;

Dan 3 (tiga) Kepala Pengadilan Militer Tinggi, yaitu

1.         Kolonel Chk. Parman Nainggolan, SH., sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan;

2.         Marsma TNI Reki Irenne Lumne, SH., MH., sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi II Jakarta;

3.         Kolonel Chk. Faridah Faisal, SH., MH. sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya;

Dalam sambutannya Prof. Syarifuddin menyampaikan pesan, bahwa hakikat jabatan sesungguhnya adalah amanah dan tanggung jawab, bukan kekuasaan apalagi kesewenang-wenangan. Karenanya, saya berharap khususnya kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang baru dilantik untuk dapat hadir sebagai seorang pemimpin yang amanah dan penuh tanggung jawab, baik kepada publik, negara maupun kepada Allah SWT Tuhan Yang Maha Esa, menjadi pemimpin peradilan di era pandemi ini tentu memiliki tantangan tersendiri. Selain dituntut mengimplimentasikan kebijakan Mahkamah Agung pada pengadilan tingkat banding, saudara-saudara juga diminta untuk mendisiplinkan aparatur pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan protokol kesehatan.

Disamping itu, KMA juga berpesan agar para pimpinan pengadilan dapat menerapkan SEMA Nomor 1 Tahun 2020 sampai dengan SEMA Nomor 9  Tahun 2020 Tentang pengaturan Jam Kerja Dalam Tatanan Normal Baru pada Mahkamah Agung dan Badan Peradilan dibawahnya. Terutama bagi wilayah pengadilan yang masuk ke dalam zona merah, maka diatur komposisi kerja 25 % Work from Office (WFO) dan 75 % Work from Home (WFH). Sedangkan untuk pengaturan lockdowan diserahkan kepada pimpinan pengadilan masing-masing setelah dilakukan koordinasi berjenjang kepada tingkat pengadilan di atasnya. Semua itu tentu dilakukan sebagai bagian ikhtiar kita menjaga kesehatan aparatur peradilan.

Diakhir sambutannya mantan Kabawas tersebut berharap agar pesan-pesan yang telah disampaikan dapat diresapi dan dilaksanakan dengan sebaik-baiknya dan seikhlas-ikhlasnya baik oleh para pejabat yang dilantik maupun keluarga.  Keikhlasan dan kesungguhan dalam melaksanakan tugas selalu akan memberi hasil yang baik, bahkan dapat bernilai ibadah di mata Allah SWT. Tuhan Yang Maha Kuasa. Semoga Allah SWT, Tuhan Yang Maha Esa selalu menuntun kita semua dalam melaksanakan tugas dan amanah.

Acara ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung  Bidang Non Yudisial, Para Ketua Kamar, Para Hakim Agung dan Hakim Ad-Hoc secara virtual, Panitera dan Sekretaris Mahkamah Agung, serta Para Pejabat Eselon I pada Mahkamah Agung, Ketua Umum Dharmayukti Karini dan Ketua Dharmayukti Karini Mahkamah Agung beserta pengurus. (ds,er/pn)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH menghadiri upacara peringatan hari Bhayangkara ke 75 secara virtul, pada hari Kamis, 1/7/2021, bertempat digedung Tower lantai 2 Mahkamah Agung.

Upacara hari Bhayangkara ke 75 ini, dipimpin langsung oleh presiden RI dengan mengusung tema “Transformasi POLRI yang Presisi Mendukung Percepatan Penanganan Covid-19 untuk Masyarakat Sehat dan Pemulihan Ekonomi Nasional menuju Indonesia Maju”.

Terimakasih atas pengabdian yang luar biasa dalam melindungi dan mengayomi rakyat Indonesia. (Humas)

Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., menerima kunjungan Anggota Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) Republik Indonesia di ruang kerjanya (29/6) pukul 13.30 WIB. Kunjungan ini dalam rangka penyerahan Laporan Hasil Pemeriksaan (LHP) Laporan Keuangan Mahkamah Agung tahun 2020 dari BPK ke Mahkamah Agung.

Penyerahan LHP ini merupakan tindak lanjut, setelah sebelumnya BPK RI melakukan pemeriksaan terhadap Laporan Keuangan MA mulai dari 21 Januari 2021 dan berakhir pada 24 Mei 2021. Lokasi pemeriksaan terletak di lima lokasi yaitu, Jakarta, Sumatera Utara, Kalimantan Barat, Jawa Timur, dan Daerah Istimewa Yogyakarta.

Pemeriksaan ini bertujuan untuk memberikan opini atas kewajaran laporan keuangan dengan mempertimbangkan:

1. Kesesuaian laporan keuangan yang diperiksa dengan Standar Akuntasi Pemerintahan
2. Kecukupan pengungkapan informasi keuangan dalam laporan keuangan  sesuai dengan pengungkapan yang diatur dalam Standar Akuntasi Pemerintahan
3. Kepatuhan terhadap peraturan perundang-undangan terkait dengan pelaporan keuangan
4. Efektivitas Sistem Pengendalian Intern.

Dr. Achsanul Qosasi, salah satu Anggota BPK yang hadir dalam kunjungan menyatakan bahwa hasil pemeriksaan tahun ini lebih baik dari tahun-tahun sebelumnya. Tidak ada penyimpangan atau temuan yang cukup berarti dan telah ditindaklanjuti.

Senada dengan hal tersebut, sebelumnya pada rapat Anggaran dengan Komisi III DPR RI pada pertengahan Juni 2021 lalu, Sekretaris Mahkamah Agung, Dr. Hasbi Hasan, S.H., M.H., menyampaikan bahwa Mahkamah Agung selalu menggunakan anggaran dengan penuh tanggung jawab, transparan, dan akuntabel. Hal ini yang membahwa Mahkamah Agung mendapatkan Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) sembilan kali berturut-turut.

Turut hadir dalam acara ini yaitu, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, para Ketua Kamar, dan Sekretaris Mahkamah Agung. Sedangkan dari BPK RI yang hadir antara lain Dr. Achsanul Qosasi, CSFA, CFrA Anggota III Badan Pemeriksa Keuangan, Prof. Dr. Bambang Pamungkas Auditor Utama Keuangan Negara III selaku Penanggung Jawab Pemeriksaan, Ahmad Adib Susilo Kepala Auditorat IIIA selaku Wakil Penanggung Jawab, serta Martuama Saragi Kepala Sub Auditorat IIIA1 selaku wakil penanggung jawab pemeriksaan. (azh/RS)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, SH., MH menghadiri puncak peringatan Hari Anti Narkotika Internasional secara virtual, pada hari Senin, 28 Juni 2021, bertempat diruang Ketua Mahkamah Agung.

Acara yang dihadiri oleh Wakil Presiden Republik Indonesia K.H. Ma’ruf Amin, para Ketua Lembaga Negara dan Kementerian, mengambil tema “ Perang Melawan Narkoba ( War On Drugs ) di Era Pandemi Covid – 19 menuju Indonesia Bersih Narkoba (Bersinar) “. (Humas)