Jakarta-Humas: Sebagai epicentrum of justice, Mahkamah Agung senantiasa meningkatkan kemampuan dalam memberikan pelayanan bagi masyarakat pencari keadilan. Di antaranya yaitu dengan pemanfaatan teknologi informasi. Mahkamah Agung telah melakukan transformasi digital dalam semua aspek yang berkaitan dengan administrasi dan teknis peradilan. Transformasi digital ini bertujuan untuk semakin memudahkan masyarakat pencari keadilan dalam mengakses pengadilan. Salah dua transformasi digital yang saat ini sangat bermanfaat bagi masyarakat yaitu peradilan elektronik (e-court) dan e-Berpadu. Melalui dua aplikasi ini masyarakat semakin dimudahkan mengakses keadilan kapan saja, di mana saja, dan berbiaya murah.

Terkait hal tersebut, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H. menyatakan bahwa transformasi digital di Mahkamah Agung sudah terlaksana lebih dari satu dasawarsa. Untuk itu, menurutnya, transformasi digital bukan hanya mendorong masyarakat untuk berubah, akan tetapi juga para aparatur peradilan harus mengubah cara kerja agar lebih tanggap, lebih efisien dan lebih bijak (prudent). Karena menurutnya, setiap tindakan atau aktivitas pekerjaan terekam secara elektronik.

Pernyataan itu disampaikan saat membuka secara resmi acara Focus Group Discussion (FGD) Hasil Penyusunan Naskah Urgensi Tentang Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor 269/KMA/SK/XII/2018 tentang Tata Kelola Teknologi Informasi dan Komunikasi di Lingkungan Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya. Pelaksanaan FGD hasil ini berbeda dengan FGD hasil lainnya karena dilakukan bersamaan dengan Rapat Kelompok Kerja Teknologi Informasi dan Komunikasi (Pokja TIK) Mahkamah Agung yang diketuai oleh Sekretaris Mahkamah Agung. Sekretaris Mahkamah Agung merupakan Chief Information Officer TIK Mahkamah Agung.

Lebih lanjut dalam arahannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. Sunarto, S.H., M.H. menyampaikan bahwa Pokja TIK harus menjadi motor dari kebijakan dan pengendalian atas kebijakan TIK Mahkamah Agung. “Jika kita tidak siap dan tidak berhasil memitigasi kendala dalam pemanfaatan teknologi, maka tidak hanya kepercayaan masyarakat yang hilang, namun kepercayaan internal kita sendiri terhadap proses digitalisasi yang kita lakukan akan berkurang,”tegasnya.

Secara khusus Dr. Sunarto, S.H., M.H. menyatakan Pokja TIK perlu segera melakukan penataan aplikasi di seluruh satuan kerja Mahkamah Agung. ”Semangat yang diusung adalah kolaborasi dan bukan sematamata kompetisi. Jika ada aplikasi yang bagus pada satuan kerja maka dapat dilakukan replikasi agar tidak berlomba lomba membangun aplikasi berbeda padahal sejatinya memiliki fungsi yang sama.” pungkasnya.

Hadir dalam FGD ini Kepada Badan Pengawasan yang juga menjabat sebagai Plt. Sekretaris Mahkamah Agung Sugiyanto, S.H., M.H., Kepala Badan Balitbang Diklat Mahkamah Agung Bambang Hery Mulyono, S.H., M.H., Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Sobandi, S.H., M.H. dan Tim Peneliti Naskah Urgensi. (azh/RZK/RS/photo:Alf)

Lampung – Humas: Mahkamah Agung bersama dengan JICA (Japan International Cooperation Agency) melaksanakan bimbingan teknis (Bimtek) mengenai hak kekayaan intelektual yang diselenggarakan di Hotel Sheraton Lampung. Untuk pesertanya terdiri dari Hakim  sebanyak 30 orang. dalam kegiatan ini berharap agar dapat meningkatkan kualitas putusan  Hakim dalam menangani perkara perkara dibidang HKI khususnya dibidang pidana, dalam kurun lain  untuk meningkatkan kapasitas dibidang Hak Kekayaan intelektual.

Pembukaan Bimbingan Teknis yang dihadiri oleh Ketua Kamar Perdata I Agung Sumanatha,SH.,MH, Hakim Agung Dr.Rahmi Mulyati,SH.,MH, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Syamsul Arief,SH.,MH,  Panitera Muda Perkara Perdata H. Agus Subroto.SH,M.Hum dan juga  Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang H. Suwidya, S.H., LL.M., Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin Dr.H.Gusrizal,SH.,M.Hum., Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Sulawesi Tenggara Drs.Arifin SH.,M.Hum., Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung Dr. H. Insyafli, M.H.I..Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Bandar lampung Heni Hendrarta Widya Sukmana Kurniawan,S.H., M.H , Para Hakim Tinggi Pemilah Perkara, dan Para Hakim Yustisial dilingkungan Mahkamah Agung RI, Biro Perencanaan BUA Mahkamah Agung RI.

Bimbingan Teknis ini  bertujuan untuk meningkatkan pengetahuan Para Hakim dibidang Hak Kekayaan Intelektual (HKI). Acara yang diselenggarakan selama beberapa hari diwilayah hukum Pengadilan tinggi Tanjungkarang, pada tangggal 4 september s.d 7 september 2023. Berkaitan dengan Kegiatan ini , delegasi Mahkamah Agung RI dan JICA akan mengadakan kunjungan kepengadilan Negeri tanjungkarang.

Dari perwakilan Japan International Cooperation Agency (JICA)

1. Mr. Nobukazu NISHIQ  (jica Expert)
2. Ms.Yukiko Mazawa (JICA Project Coordinator)
3. Arlin Natalia, SE (JICA Project Secretary)
4. Ms.Urara NUMAZAWA (Interpreter)

Banjarbaru – Humas:  Di sela-sela kunjungan kerja di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Martapura serta Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial di hotel Galaxy Banjarmasin, Kalimantan Selatan, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H meresmikan sarana ibadah Musala “Al-Hakim” dan sarana olahraga Lapangan Tenis di Komplek Pengadilan Tinggi Banjarmasin, pada Hari Selasa, 29 Agustus 2023, bertempat digedung Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengatakan adanya sarana olahraga lapangan tenis ini dapat mendatangkan manfaat seperti membangun Silaturahmi, kesehatan, keterampilan dan sportifitas. Dari olah raga ini juga diharapkan akan membentuk dan membangun integritas yang baik, apalagi diiringi dengan adanya sarana ibadah yang secara tidak langsung akan memperbaiki iman dan akhlak kita.

Di tempat yang sama, Prof.Syarifuddin menyatakan dengan adanya lapangan tenis para hakim dan aparatur peradilan dapat meluangkan waktu untuk bermain, berlatih, bertanding dan menunjukkan prestasi dikancah perebutan piala PTWP sehingga dapat diraih oleh Pengadilan Tinggi Banjarmasin baik itu dalam piala beregu maupun perorangan. Sedangkan dgn berdirinya musala Al Hakim dapat meningkatkan iman dan ketaqwaan kita terhadap Allah SWT.

Di akhir sambutan, mantan Ketua Pengawasan mahkamah Agung berharap agar sarana olahraga lapangan tenis digunakan sebaik baiknya untuk latihan diwaktu yang kosong dan tidak mengganggu waktu dinas begitupun dengan musala Al-hakim yang sudah dibangun dengan baik dapat dijaga dan digunakan sebaik baiknya untuk shalat berjamaah di lingkungan Pengadilan Tinggi Banjarmasin.

Di akhir peresmian tersebut, Ketua MA didampingi Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, Gubernur provinsi Kalimantan Selatan dan Ketua Pengadilan Tinggi Banjarmasin melakukan prosesi penguntingan pita dan penandatanganan prasasti lapangan tenis dan musala Al-hakim.

Turut hadir dalam kegiatan yaitu Wakil Ketua MA Bidang Yudisial, para Ketua kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Adhoc, Pejabat Eselon I pada lingkungan Mahkamah Agung, Gubernur Provinsi Kalimantan Selatan, Forum Pimpinan Daerah Provinsi Kalimantan Selatan, para  Ketua Pengadilan Tingkat Pertama  se-wilayah hukum Provinsi Kalimantan Selatan dan Dharmayukti Karini Pusat.(Humas)

Banjarmasin-Humas: Mahkamah Agung menyelenggarakan kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial pada Senin malam, 28 Agustus 2023 di hotel Galaxy Banjarmasin, Kalimantan Selatan. Acara dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H. Turut hadir mendampingi Ketua MA dan juga memberikan pembinaan yaitu yaitu Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, para Ketua Kamar, dan para pejabat Eselon 1 dan 2 pada Mahkamah Agung.

Kesempatan tersebut digunakan Ketua Mahkamah Agung untuk memberikan pembekalan baik itu teknis maupun administrasi terkait yudisial kepada para insan peradilan di seluruh Indonesia secara hybrid. Selain itu, kesempatan yang sama juga digunakan orang nomor satu di Mahkamah Agung itu untuk membangkitkan kembali semangat mewujudkan visi Mahkamah Agung yaitu peradilan yang agung.

Ia menyampaikan bahwa perjalanan menuju badan peradilan yang agung bukanlah perjalanan yang mudah, banyak tantangan yang harus dilalui, meski begitu, ia meminta insan peradilan tidak patah semangat untuk mewujudkan visi misi itu.

Guru Besar Universitas Diponegoro tersebut menambahkan bahwa hampir semua target yang ditetapkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035 telah dilampaui. Mulai dari pengikisan tunggakan perkara di Mahkamah Agung saat ini sudah bisa kita turunkan hingga angka di bawah 300 perkara dibandingkan sepuluh tahun ke belakang yang masih di atas 10.000 perkara, Sistem Kamar di Mahkamah Agung sudah berjalan secara optimal, serta peradilan elektronik juga sudah mulai dijalankan.

Ia menyadari meskipun masih ada yang harus disempurnakan, namun sesungguhnya Mahkamah Agung kini telah berjalan lebih cepat dari yang telah dijadwalkan dalam Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010-2035.

Namun, Ketua Mahkamah Agung mengatakan, semua capaian tersebut seakan menjadi tidak terlihat di mata publik, ketika terjadi tindakan tercela oleh segelintir oknum aparatur peradilan. Sekalipun yang melakukan tindakan tercela jumlahnya hanya satu dua orang, namun gaungnya bisa terdengar hingga ke seluruh pelosok Nusantara.

Untuk itu, ia berharap insan peradilan tetap mampu menjaga integritas, meningkatkan kemampuan, menciptakan inovasi, memberikan pelayanan terbaik untuk masyarakat, dan menjaga kode etik dengan baik.

“Kalau satu orang sudah berbuat buruk, bukan hanya ia yang terkena imbasnya, namun juga lembaga, maka berhati-hatilah, jaga integritas” katanya.

Ia mengingatkan kembali agar insan peradilan di seluruh Indonesia tidak melakukan perbuat tercela karena yang menanggung adalah lembaga.

“Jika tidak bisa menghasilkan madu yang bisa menyehatkan, maka jangan membuat racun yang bisa mencelakakan,” tegasnya.

Pada saat yang sama, Ia menyampaikan bahwa Mahkamah Agung memiliki Satuan Pengawasan Khusus Badan Pengawasan Mahkamah Agung (Mystery Shopper) yang akan melakukan profiling integritas Hakim dan Aparatur Peradilan untuk mendapatkan data yang akurat terkait integritas para Hakim dan Aparatur Peradilan di seluruh indonesia sebagai bahan bagi upaya pembinaan dan mitigasi resiko dalam proses promosi dan mutasi.

Turut hadir secara langsung yaitu Ketua Pengadilan Tingkat Banding, Ketua Pengadilan Tingkat Pertama se wilayah Kalimantan Selatan, para hakim, para panitera, para sekretaris, para hakim dan lainnya. Acara diiikuti pula oleh seluruh insan peradilan di seluruh Indonesia melalui virtual.

Sebelum melakukan pembinaan, Ketua Mahkamah Agung dan rombongan menyempatkan diri melakukan kunjungan kerja ke Pengadilan Negeri Martapura dan Pengadilan Agama Martapura. Kunjungan tersebut bertujuan untuk melihat secara langsung kondisi sarana dan prasarana yang ada dalam memberikan pelayanan peradilan kepada masyarakat. Kunjungan tersebut juga digunakan untuk bertemu secara langsung dengan aparatur peradilan di dua pengadilan tesebut dan menyemangati mereka dalam bertugas. (azh/IP/PN/RS)