Surabaya-Humas: Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Syarifuddin, S.H., M.H., membuka secara resmi Rapat Koordinasi (Rakor) Nasional Peradilan Agama Tahun 2022 pada minggu 13 Maret 2022. Rakor dengan tema “Pemanfaatan Teknologi Informasi Guna Mewujudkan Peradilan Agama Berkelas Dunia” ini dilaksanakan secara hybrid di Hotel Harris Surabaya.

Pada kesempatan tersebut Prof. Syarifuddin meluncurkan dua  aplikasi terbaru dari Badan Peradilan Agama (Badilag). Aplikasi tersebut yaitu SIMTEPA (Sistem Informasi Manajemen Tenaga Teknis Peradilan Agama) dan ACO (Access CCTV Online)

Aplikasi SIMTEPA mendukung SIKEP (Sistem Informasi Kepegawaian) Mahkamah Agung dalam memenuhi kebutuhan Badilag terhadap pengambilan kebijakan promosi dan mutasi secara cepat, tepat, dan paperless. Sedangkan aplikasi A.C.O mendukung terwujudnya transparansi, pengawasan, dan monitoring kinerja seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama.

Aplikasi A.C.O meraih penghargaan dari MURI sebagai “Lembaga Yudikatif dengan Koneksi CCTV Secara Daring Terbanyak”. Badilag terkoneksi secara realtime dan terpusat dengan 4000 titik CCTV pada 441 satuan kerja peradilan agama di seluruh Indonesia.

Dalam sambutannya Ketua Mahkamah Agung mengapresiasi semua capaian dan prestasi yang diraih oleh peradilan agama,  Ia berpesan kepada seluruh aparatur Peradilan Agama agar prestasi tersebut dipertahankan.

Dalam kesempatan yang sama, Prof. Syarifuddin juga mengapresiasi Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Aco Nur yang mendapatkan dua penghargaan pribadi, yaitu Top Leader on Digital Implementation dan Pemimpin Pelopor Perubahan. Karena berkat kepemimpinannya pada tahun 2021, beberapa satuan kerja di lingkungan Peradilan Agama berhasil meraih predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dan Wilayah Bebas Korupsi (WBK).

Selain itu di tahun 2021 adalah tahun gemilang bagi Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama karena telah berhasil meraih beberapa prestasi yang sangat membanggakan, di antaranya:

1. Meraih Predikat Wilayah Birokrasi Bersih Melayani (WBBM) dari Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara–Reformasi Birokrasi (Kemenpan- RB). Ditjen Badilag adalah satu-satunya unit Eselon I di Mahkamah Agung yang telah meraih predikat tersebut.
2. Meraih TOP Digital Implementation, Level Bintang empat.
3. Meraih Rekor MURI, terkait pemasangan 4000 mata CCTV online di seluruh satuan kerja pengadilan, dalam rangka mendukung pengawasan, pembinaan, dan evaluasi kinerja bagi seluruh satuan kerja.
4. Penghargaan bintang 5 instansi pelayanan publik dari Kemenpan RB yang diraih oleh Pengadilan Agama Kabupaten Madiun.

Dalam kesempatan yang sama Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Dr. Drs. H. Aco Nur, S.H., M.H., dalam laporannya mengutip sebuah pepatah masyhur “mempertahankan lebih sulit daripada meraih”.

“Pepatah ini harus menjadi motivasi bagi seluruh satuan kerja di lingkungan peradilan agama untuk terus meningkatkan kinerja,” tegas mantan Kepala Badan Urusan Administrasi.

Rapat koordinasi yang dilaksanakan dengan menerapkan protokol kesehatan ini dihadiri pula oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Non-Yudisial, para Ketua Kamar Mahkamah Agung, Hakim Agung Kamar Agama, mantan Hakim Agung Kamar Agama, Pejabat Eselon I, Ketua Umum Dharmayukti dan para Ketua Pengadilan Tinggi Agama seluruh Indonesia. (PN/azh/RS)

Sumatera Utara – Humas : sebagai Mitra Mahkamah Agung RI, Komisi III DPR RI melaksanakan Kunjungan Kerja Reses masa Persidangan III Tahun Sidang 2021 – 2022 ke Kota Medan Provinsi Sumatera Utara;

Acara berlangsung pada hari Senin tanggal 7 Maret 2022 bertempat di Aula JW mariot Hotel Medan di Jln Putri Hijau No. 10 Kesawan, Kecamatan Medan Barat Kota Medan Sumatera Utara;

Kunjungan Kerja Komisi III DPR RI yang diketuai Tim Rapat masa Reses ini, H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom bersama tim diawali dengan kunjungan ke Lembaga Permasyarakatan (Lapas) Kelas I Tanjung Gusta Medan;

Selanjutnya Komisi III DPR RI melaksanakan Rapat Kunjungan Kerja, Komisi III DPR RI meminta data-data yang akurat dari Pengadilan Tinggi Medan, Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Medan, Pengadilan Tinggi Agama Medan dan Kepala Pengadilan Militer Tinggi I-02 Medan dan Kakanwil Kemenkumham . Kunjungan Ini membahas mengenai  Realisasi Anggaran dari masing-masing Lembaga Peradilan serta laporan pengawasan data perkara yang menonjol di Lingkungan Peradilan, permasalahan Eksekusi yang kerap terjadi serta kendala atau hambatan yang perlu menjadi perhatian terhadap penyelengaraan sidang secara online.

Atas hal tersebut masing-masing Lembaga Peradilan mengajukan jawaban secara tertulis yang dibuat dalam 1 (satu) bundle dan diserahkan kepada Ketua Tim Komisi III DPR RI.

Selain itu Ketua Komisi III DPR RI dalam hal Penegakan Hukum meminta penjelasan terhadap perkara yang krusial di wilayah hukum Peradilan Medan yaitu vonis mati terhadap kasus tindak pidana Narkotika yang barang buktinya berjumlah banyak.

Dalam hal tersebut Ketua Pengadilan Tinggi Sumatera Utara, Dr. Robinson Tarigan, S.H., M.H dengan dibantu Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai menerangkan bahwa di Pengadilan Negeri Tanjung Balai pada tahun 2021 dimana terdakwa sebanyak 14 (empat belas) orang, 11 (sebelas) orang merupakan Polisi Airud dan 3 (tiga) orang warga sipil dan telah diputus pada Februari 2022 dengan vonis 3 (tiga) orang hukuman mati, 1 (satu) orang hukuman seumur hidup dan yang lainnya divonis penjara dan untuk Wilayah Medan Sumatera Utara juga pernah memutus perkara dengan hukuman mati.

Ketua Komisi III DPR RI, H. Ahmad Sahroni, S.E., M.I.Kom menyampaikan permasalahan yang ada di Wilayah Hukum Sumatera Utara akan menjadi masukan untuk Komisi III DPR RI dalam rangka perbaikan system penegakan hukum.

Dalam acara tersebut dipimpin oleh ketua rombongan Ahmad Sahroni,SE.,MI. Kom dari fraksi NASDEM, Bambang Wuryanto,MBA., dari fraksi PDI Perjuangan, Ichsan Soelistio dari Fraksi PDI Perjuangan, Trimedya Panjaitan, SH.,MH dari fraksi PDI Perjuangan, Arteria Dahlan,ST,SH.,MH dari fraksi PDI Perjuangan, Kahar Muzakir dari fraksi Partai Golkar, Adde Rosi Khoerunnisa,S.Sos,M.Si dari fraksi Partai Golkar, Ir Hj Sari Yuliati,MT dari fraksi Partai Golkar, Habiburokhman,SH.,MH dari fraksi Gerindra, Romo HR Muhammad Syafi’I,SH.,M.Hum dari fraksi Gerindra, Muhammad Rahul dari fraksi Gerindra, Eva Yuliana,M.Si dari fraksi NASDEM, Taufik Basari,SH.,S.Hum,LLM dari fraksi NASDEM, Heru Widodo,S.Psi dari fraksi PKB, Dr.Hinca Pandjaitan XIII,SH.,MH,ACCS. Dari fraksi Demokrat ,Dr.Didik Mukrianto,SH.,MH dari fraksi Demokrat, Habib Aboe Bakar Al Habsyi,SE dari fraksi PKS, HM.Nasir Djamil,S.Ag.,M.Si dari fraksi PKS, H.Mulfachri Harahap,SH.,MH dari fraksi PAN.

Acara ini diakhiri dengan penyerahan plakat dan foto bersama. (mn/sf/rs)