Peristiwa gempa bumi berkekuatan 6.4 SR yang berpusat di Lombok pada Minggu (29/07/2018) dan 7.0 SR pada Minggu (5/08/2018) dilaporkan membawa dampak pada gedung-gedung dan rumah warga peradilan di wilayah Nusa Tenggara Barat, khususnya Lombok. Beberapa gedung dilaporkan mengalami keretakan dan diduga ada warga pengadilan yang menjadi korban bencana tersebut.

Merespon hal tersebut, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, S.H., M.Hum telah mengeluarkan perintah kepada seluruh Kepala Biro Mahkamah Agung agar segera mengambil langkah-langkah penanganan.

Pada Jum’at Tanggal 14 September 2018 Ketua Mahkamah Agung R.I, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, SH., MH. langsung menuju lokasi pemberian bantuan di Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, dan langsung diterima oleh Wakil Gubernur Nusa Tenggara Barat Bapak H. Muh. Amin,

Ketua MA serahkan bantuan 1 Miliar yang di terima oleh Wakil Gubernur, bantuan 1 M dengan rincian Rp. 200 Juta berupa Tenda, Matras, Selimut dan lain-lain dan Rp. 800 Juta berupa uang tunai, selesai dari Desa Kekait Kecamatan Gunung Sari Kabupaten Lombok Barat, rombongan meninjau kondisi Gedung-gedung Pengadilan yang terdampak oleh Gempa Lombok.

Kunjungan Ke Pengadilan Tinggi Agama NTB

Kunjungan Ke Pengadilan Tinggi NTB

Kunjungan Ke Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram

Kunjungan Ke Pengadilan Negeri Praya

Kunjungan Ke Pengadilan Agama Praya

Usai penyerahan bantuan, Ketua Mahmakah Agung R.I. beserta rombongan menuju Pengadilan Tinggi Agama Mataram, Pengadilan Tinggi Mataram, Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram, Pengadilan Negeri Praya dan terakhir Pengadilan Agama Praya, dalam rangka meninjau kerusakan-kerusakan gedung pengadilan yang terkena dampak gempa Lombok, sebelum bertolak ke bandara dan kembali ke Denpassar dalam rangka menutup kegiatan PTWP (Persatuan Tenis Warga Peradilan). (ds/rs)

Humas-Jakarta. Yang Mulia Hakim Agung Samsul Ma’arif, S.H., LL.M., P.hD terpilih kembali menjadi Ketua Umum Persatuan Tenis Warga Peradilan (PTWP)  untuk periode 3 tahun kedepan dalam Kongres PTWP XVII yang diselenggarakan pada hari Rabu 12 September 2018 di Denpasar Bali. Kongres tersebut dihadiri oleh Yang Mulia Ketua Mahkamah Agung, Para Pimpinan dan para Pengurus Pusat PTWP.

Dalam proses pemungutan suara Yang Mulia Samsul Ma’arif, S.H., LL.M., P.hD mendapatkan 33 suara, mengungguli Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. yang mendapatkan 31 suara, sedangkan 1 suara dinyatakan abstain.

Semua anggota PTWP di seluruh Indonesia menaruh harapan besar kepada Ketua Umum terpilih, semoga kedepannya organisasi PTWP bisa semakin baik dalam memberikan kontribusi bagi sehatnya jiwa dan raga warga peradilan.

Denpasar – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., membuka secara resmi Kejuaran Nasional Tenis Beregu Piala Ketua Mahkamah Agung ke XVIII di Lapangan Renon Denpasar, Senin,10/9/2018. Kejuaran nasional yang diselenggarakan setiap 3 (tiga) tahun ini menjadi ajang silaturahim yang diharapkan dapat mempererat jiwa korsa warga peradilan. “Dari turnamen ini kita dapat belajar untuk berlomba – lomba menjadi dan memberikan yang terbaik, dengan cara memaksimalkan potensi yang ada dalam diri, melalui semangat juang yang tinggi, strategi yang matang dan kerjasama tim yang solid. Nilai – nilai kebaikan itulah yang diharapkan juga dapat diterapkan dalam pelaksanaan tugas sehari – hari warga pengadilan dalam memberikan pelayanan terhadap masyarakat pencari keadilan.” Tutur Hatta Ali.

Pelayanan yang diberikan Hakim dan aparatur Peradilan haruslah mencerminkan semangat untuk mewujudkan visi Peradilan yang agung. Tantangan untuk memberikan pelayanan yang terbaik bagi masyarakat semakin berat ketika segenap warga peradilan diharuskan beradaptasi dengan era baru peradilan modern berbasis teknologi.

Untuk menjawab tantangan tersebut, maka dibutuhkan sumber daya manusia peradilan yang tidak lelah dalam bekerja, berkreasi, dan berinovasi. Insan – insan peradilan yang demikian tidak hanya harus siap dari sisi intelektualitasnya, namun harus pula siap dari sisi jasmaniahnya, sehingga dapat diperoleh hasil kerja yang maksimal. Ungkap Ketua Mahkamah Agung.

Acara kejuaraan nasional tenis beregu ini diikuti oleh 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indonesia. Pembukaan acara ini dihadiri oleh Pimpinan Mahkamah Agung, Hakim Agung, Hakim Ad hoc, pejabat eselon I pada Mahkamah Agung, para Ketua Pengadilan Tinggi, Muspida daerah Provinsi Bali. (Humas/RS/photo:Pepy)

Nusa Dua – Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. DR. M. Hatta Ali, SH., MH bersama Wakil Menteri Luar Negeri, Dr. H.M.Fachir meluncurkan  Prosedur Baru Penyampaian Dokumen Peradilan (Relaas Panggilan dan Pemberitahuan) bagi pihak berperkara yang berada di luar negeri, Senin (10/9/2018) di Denpasar, Bali. Dengan peluncuran ini, maka terhitung mulai 12 September 2018 Pengadilan wajib mengikuti prosedur yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018. Pengadilan juga akan “menanggung” akibatnya jika prosedur tersebut diabaikan, yakni dokumen tidak dapat diteruskan ke luar negeri !.

Peluncuran prosedur baru penyampaian dokumen peradilan bagi pihak di luar negeri ini dilaksanakan di awal kegiatan Pembinaan Teknis dan Administrasi Yudisial oleh Pimpinan MA bagi Jajaran Pengadilan di Empat Lingkungan Peradilan se Provinsi Bali dan Nusa Tenggara Barat. Tidak kurang dari 400 aparatur peradilan mengikuti kegiatan peluncuran tersebut,  yakni Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Hakim Ad Hoc, Panitera dan Sekretaris Pengadilan.

Prosedur Baru penyampaian dokumen peradilan ke luar negeri yang disepakati dalam Nota Kesepahaman antara  MA dan Kemlu  pada tanggal 20 Februari 2018 serta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama yang menjadi turunannya adalah: Pertama,  Surat pengantar permintaan penyampaian dokumen kepada negara tujuan disampaikan oleh Pengadilan melalui Panitera Mahkamah Agung.  Kedua,  permintaan bantuan penyampaian dokumen   harus menggunakan standar dokumen. Ketiga,  biaya penyampaian/pengiriman dokumen dibebankan kepada pihak berperkara dan disetorkan oleh pengadilan ke rekening penampung atas nama Kepaniteraan Mahkamah Agung.

Menurut Wakil Menteri Luar Negeri, selain mengikuti prosedur di atas,  Pengadilan di Indonesia harus memperhatikan  ketentuan  yang dipersyaratkan oleh Negara tujuan, diantaranya jangka waktu minimal dengan pelaksanaan persidangan, dan   dokumen pengadilan yang akan disampaikan harus diterjemahkan ke dalam bahasa Inggris  atau bahasa negara setempat. Ketentuan tersebut, kata Wamenlu, telah tersedia di aplikasi rogatory online monitoring yang dapat di akses di website rogatori.kemlu.go.id.

Dikatakan Wakil Menteri Luar Negeri bahwa aplikasi rogatori online monitoring tersebut terhubung dengan semua perwakilan Indonesia di seluruh dunia sehingga dapat merekam proses penanganan penyampaian bantuan  dokumen dan menginformasikannya ke pihak yang berkepentingan di Indonesia.

Sementara itu, Ketua MA pada saat mengawali pembinaan teknis yudisial menjelaskan bahwa kerjasama MA dan Kemlu terkait dengan penyampaian dokumen peradilan adalah salah satu upaya MA mewujudkan asas. peradilan yang cepat. Ketua MA meminta seluruh jajaran pengadilan mengikuti prosedur baru penyampaian dokumen pengadilan ke luar negeri.

Panitera MA Keluarkan Petunjuk Teknis

Beberapa hari sebelum kegiatan peluncuran, Panitera MA, Made Rawa Aryawan, telah merilis informasi tentang   prosedur  baru penyampaian surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen pengadilan dalam masalah perdata bagi pihak berperkara di luar negeri. Informasi tersebut tersebut tertuang dalam surat bernomor 1747/PAN/HK.01/8/2018 tanggal 8 Agustus 2018 yang ditujukan kepada para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Ketua Pengadilan Tingkat Banding di Seluruh Indonesia .Surat Panitera tersebut menjadi  penjelas dari Nota Kesepahaman antara MA dan Kemlu tanggal 20 Februari 2018 beserta 3 (tiga) Perjanjian Kerjasama (PKS) yang menjadi turunannya serta  perjanjian kerjasama antara Panitera MA dengan BNI Syariah dan PT Pos Indonesia.

Prosedur teknis Penyampaian Surat Rogatori dan Surat Bantuan Penyampaian Dokumen Pengadilan dalam Masalah Perdata bagi Pihak Berperkara di Luar Negeri tersebut adalah sebagai berikut:

Surat ditujukan ke Panitera MA dengan alamat PO BOX 913 Jakarta Pusat

Menurut Panitera MA, penggunaan PO BOX ini untuk  mengefektifkan proses distribusi surat rogatori dan penyampaian dokumen peradilan bagi fihak yang berada di luar negeri dari pengadilan ke Mahkamah Agung dapat lebih cepat. Berdasarkan  perjanjian kerjasama MA dengan PT Pos Indonesia tanggal 31 Juli 2018, distribusi surat rogatori  tersebut mendapat perlakuan khusus. Perlakuan khusus yang dimaksud meliputi proses pengambilan surat dari pengadilan, distribusi, pengembalian dan penagihan atas jasa  pengiriman.  Surat tersebut akan diambil oleh petugas pos ke kantor pengadilan, sehingga tidak perlu petugas pengadilan yang menyampaikan surat ke kantor pos. Pengadilan segera memberitahukan ke Kantor Pos setempat bahwa ada surat rogatori yang  harus segera dikirim ke MA. Untuk proses ini, kata Panitera MA, perlu ditunjuk person in charge (PIC) di pengadilan yang menangani surat tersebut.

Pencantuman Kode Khusus

Untuk memudahkan proses identifikasi dan perlakuan khusus terhadap  surat rogatori dan surat bantuan penyampaian dokumen peradilan, agar pada amplop surat diberikan kode khusus berupa nomor perjanjian kerjasama Kepaniteraan Mahkamah Agung dan PT. Pos Indonesia sebagai berikut:

Biaya dikirimkan menggunakan Rekening Virtual

Pengiriman biaya penyampaian dokumen agar disetorkan ke rekening penampung pada Kepaniteraan Mahkamah Agung menggunakan rekening virtual yang diproduksi oleh aplikasi Direktori Putusan Mahkamah Agung.  Akses ke aplikasi Direktori Putusan menggunakan username dan password yang sama untuk publikasi putusan. Untuk pembuatan rekening virtual tersebut telah kami sediakan  menu “VA Rogatori”;

Bukti pengiriman biaya penyampaian dokumen  tersebut  harus dikirimkan bersamaan dengan penyampaian surat pengantar yang ditujukan kepada Panitera MA;

Panaksiran Biaya Panggilan Menggunakan Aplikasi

Pengadilan dalam menaksir biaya pengiriman dokumen pengadilan bagi pihak yang berada di luar negeri agar memperhitungkan biaya-biaya sebagai berikut

a.  Biaya pengiriman dari Kantor Pengadilan ke Jakarta (bolak balik);

b.  Biaya pengiriman dari Jakarta ke Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri (bolak balik)

c.  Biaya Pengiriman dari Kantor Perwakilan Indonesia di Luar Negeri ke alamat pihak di luar negeri;

Kepaniteraan Mahkamah Agung telah menyediakan aplikasi untuk membantu Pengadilan dalam menaksir biaya penyampaian surat  tersebut yang dapat diakses di Aplikasi Direktori Putusan pada menu “VA Rogatori”. (AN / foto Pepy)

Nusa Dua – Humas: Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH. kembali menyerahkan sertifikat akreditasi penjaminan mutu (SAPM) kepada satuan-satuan kerja pengadilan yang telah melakukan assesmen internal dan eksternal di Nusa Dua, Denpasar, Senin (10/09/2018). Pada saat bersamaan, juga diserahkan piagam pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP) untuk 4 (empat) lingkungan peradilan yang telah diadakan beberapa waktu lalu.

Dalam sambutannya mewakili para direktur jenderal badan peradilan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Dr. Heri Swantoro, SH., MH menyebutkan bahwa sertifikat akreditasi penjaminan mutu diberikan kepada 12 (dua belas) pengadilan di lingkungan peradilan umum, 91 pengadilan di lingkungan peradilan agama dan 8 pengadilan di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara dengan predikat yang bervariasi.

Kedua belas Pengadilan Negeri tersebut terdiri dari 10 (sepuluh) Pengadilan Negeri yang predikatnya naik dari predikat B (good performance) menjadi A (Excellent). “Sedangkan dua lainnya, yakni PN Medan dan PN Atambua, turun peringkat dari A (Excellent) menjadi B (Good),” ujar Heri dalam sambutannya.

Sementara itu, 91 (sembilan puluh satu) pengadilan di lingkungan Peradilan Agama tersebut meliputi 16 (enam belas) Pengadilan Tinggi Agama (PTA) dengan predikat A (Excellent), 64 (enam puluh empat) Pengadilan Agama (PA) dengan predikat A (excellent) dan 11 (sebelas) PA dengan predikat B (Good).

Adapun 8 (delapan) pengadilan di lingkungan peradilan militer dan tata usaha negara tersebut meliputi 4 (empat) Pengadilan Militer (Dilmil) dengan predikat A (Excellent), 1 (satu) Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara (PT TUN) dengan predikat A (Excellent), 1 (satu) Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) dengan predikat A (Excellent) dan 1 (Satu) PTUN dengan predikat C

Sementara itu, untuk piagam pemenang lomba Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), lanjut Heri, diberikan kepada 6 (enam) Pengadilan Tinggi dan 26 (dua puluh enam) Pengadilan Negeri, 15 (lima belas) Pengadilan Agama, 5 (lima) Pengadilan Tata Usaha Negara, dan 5 (lima) Pengadilan Militer.

Eksistensi Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP)

Dalam sambutannya setelah menyerahkan sertifikat dan piagam, Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. M. Hatta Ali menjelaskan bahwa PTSP merupakan optimalisasi terhadap layanan administrasi peradilan yang diharapkan meminimalisir terjadinya penyimpangan baik dalam bentuk mal administrasi maupun perilaku-perilaku yang berpotensi mengarah ke perbuatan tercela secara etika dan hukum. “Pelayanan ini bertujuan untuk mewujudkan proses pelayanan yang cepat, mudah, transparan, terukur sesuai standar yang ditetapkan,” ujar Hatta Ali menambahkan.

Menurut Hatta Ali, PTSP dapat menjadi transformasi dalam pelayanan sektor publik, memangkas mata rantai birokrasi, dan menjadi kontribusi pengadilan dalam mendorong kemudahan berusaha (ease of doing business). Karena itu, lanjut Hatta Ali, banyak hal yang dapat diharapkan dengan adanya PTSP dalam pelayanan pengadilan.

“Sebagai sebuah transformasi, PTSP diharapkan mampu menghadirkan kinerja yang berorientasi kepada hasil dan mengurangi hambatan birokrasi serta mendorong iklim kompetisi dalam pelayanan,” ujar Hatta Ali.

Selain itu, dalam peranannya memangkas mata rantai birokrasi, PTSP diharapkan bisa mengurangi beban administratif pelayanan, membangun citra pelayanan yang lebih baik dan meningkatkan daya saing institusi.

Adapun terkait dengan kemudahan berusaha, lanjut Hatta Ali, PTSP merupakan unsur penunjang yang juga berperan agar perwujudan penyelesaian sengketa kepailitan dan penegakan kontrak selaras dengan asas cepat, murah dan berbiaya ringan. “Oleh karena itu, PTSP haruslah didorong untuk dapat juga adaptif dengan kepentingan ekonomi dari sebuah wilayah atau secara lebih luas untuk mendukung kepentingan ekonomi Negara,” pungkas Hatta Ali.

Persoalan Indeks Negara Hukum

Di bagian lain sambutannya, Ketua Mahkamah Agung menyinggung tentang Indeks Negara Hukum yang dikembangkan oleh World Justice Project. Pada tahun 2017/2018 Indonesia berada pada peringkat 63 dari 113 Negara atau mengalami penurunan sebanyak dua peringkat dari tahun sebelumnya. “Penurunan ini salah satunya disebabkan adanya penurunan dalam indeks korupsi di lembaga peradilan yang pada tahun 2016 mendapatkan nilai 0,32 menurun 4 menjadi 0,27 pada periode 2017-2018 atau menjauh dari nilai sempurna 1 sebagai nilai terkuat dalam kepatuhan terhadap hukum,” papar Ketua Mahkamah Agung.

Terjadinya penurunan indeks korupsi tersebut menurut M. Hatta Ali, menunjukkan bahwa masih ada celah yang memberikan ruang terjadinya praktik KKN dalam administrasi peradilan khususnya perilaku suap. “Praktek seperti ini disebabkan oleh berbagai faktor yang salah satunya adalah mudahnya interaksi langsung antara penyedia dan penerima layanan publik,” jelas M. Hatta Ali

Pemanfaatan teknologi informasi, menurut Hatta Ali merupakan salah satu solusi untuk menutup celah transaksi atas informasi yang seharusnya terbuka untuk publik dan layanan yang sedianya tidak memerlukan interaksi langsung antara publik dan aparatur peradilan.

“Beberapa aplikasi dan sistem yang telah dikembangkan untuk mencapai tujuan tersebut diantaranya Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) Mahkamah Agung, Direktori Putusan, e-tilang, Sistem Informasi Pengawasan Mahkamah Agung RI (SIWAS MARI), pembayaran biaya perkara Kasasi/PK/HUM menggunakan Virtual Account, serta aplikasi e-court yang baru saja di-launching pada bulan Juli 2018 di Balikpapan,” ujarnya merinci.

Perlu dievaluasi secara berkesinambungan

Atas dikembangkannya PTSP sebagai metode baru pelayanan pengadilan, Hatta Ali memberikan apresiasi atas langkah responsif dari ketiga Direktorat Jenderal Badan Peradilan yang telah menerbitkan Pedoman Standar PTSP bagi empat lingkungan peradilan di bawah Mahkamah Agung.

Ia juga berharap sistem ini terus dievaluasi dari waktu ke waktu agar senantiasa dapat dikembangkan. “saya berharap ada evaluasi secara periodik dengan melakukan assessment terhadap kekurangan-kekurangan yang ditemukan selama pelaksanaan sistem ini serta berusaha menutup celah- celah yang ada,” pungkas Hatta Ali. (Humas/Mohammad Noor/RS/foto Pepy)

Surabaya – Humas : Saat ini teknologi informasi menjadi bagian tak terpisahkan dari masyarakat, terutama di kota-kota besar, tak terkecuali di Indonesia. Di era globalisasi peranan teknologi informasi menjadi semakin penting digunakan untuk mengungkapkan data dan fakta menjadi sebuah informasi yang bisa dimanfaatkan.  Kontribusi teknologi informasi tidak terlepas dari suatu tanggung jawab agar data dan fakta dapat dikumpulkan, dikelola, disimpan, dan disebarkan kepada masyarakat.

Karena itu, Mahkamah Agung terus berupaya untuk mencari cara untuk melakukan fungsi pengawasan yang lebih efektif dan efisien.  Mahkamah Agung telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung (PerMA) No. 9 Tahun 2016 tentang Pedoman Penanganan Pengaduan (Whistleblowing System) di Mahkamah Agung dan Badan Peradilan Yang Berada di Bawahnya.  Kebijakan ini menunjukkan keseriusan Mahkamah Agung dalam menangani pengaduan, terutama dalam menyikapi aspirasi masyarakat pencari keadilan yang melihat beberapa pelanggaran kode etik yang melibatkan aparat pengadilan akhir-akhir ini.  Berdasarkan data Laporan Tahunan Mahkamah Agung 2018, pengaduan masyarakat yang diterima Badan Pengawasan saat ini pada umumnya berkaitan dengan mutu pelayanan publik pengadilan dan pelanggaran terhadap Kode Etik dan Pedoman Perilaku Hakim, tutur Wakil Ketua Mahkamah Bidang Non Yudisial Dr. Sunarto, SH., MH dalam Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Dan Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI, yang diselenggarakan oleh SUSTAIN EU-UNDP bertempat di Ball Room Hotel Fairfield Marriott Surabaya, Senin,3/9/2018.

Pengembangan aplikasi SIWAS, SIKEP & SIDIKLAT MARI ini merupakan amanat dari Cetak Biru Mahkamah Agung RI.  Sebagaimana ditegaskan dalam Cetak Biru tersebut, modernisasi Pengadilan berbasis teknologi informasi merupakan salah satu upaya utama dalam mewujudkan visi menjadi lembaga Peradilan yang Agung. Berbagai penelitian menyatakan bahwa penggunaan teknologi pada pengadilan bisa berperan besar dalam mengatasi tiga persoalan yang kerap menjadi keluhan pengguna jasa pengadilan di seluruh dunia: lamanya proses, akses informasi dan korupsi. Sebagai organisasi modern, Mahkamah Agung sudah waktunya untuk menata ulang pemanfaatan teknologi informasi sebagai media untuk membuat pekerjaannya sebagai pelayan publik lebih efektif dan bermanfaat bagi kepentingan orang banyak, ujar Mantan Kepala Badan Pengawasan

Diakhir sambutannya, Wakil Ketua Mahkamah Agung menghimbau semua aparatur Peradilan untuk meningkatkan integritas, tranparansi dan akuntabilitas guna untuk mengembalikan kepercayaan masyarakat, khususnya para pencari keadilan.

Acara Bimbingan Teknis Aplikasi Sistem Informasi Pengawasan Dan Sistem Informasi Kepegawaian Mahkamah Agung RI,Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Surabaya, Hakim Tinggi Surabaya, para Ketua dan Wakil Ketua Pengadilan Tingkat Pertama empat lingkungan Peradilan se wilayah Surabaya dan para operator TI pengadilan. (humas)

Bekasi—Humas: Untuk mempersiapkan tenaga pelatih yang akan memandu pelatihan-pelatihan tentang aplikasi pengadilan elektronik (e-court) di semua lingkungan peradilan, Mahkamah Agung menyelenggarakan pelatihan untuk pelatih (Training of Trainers—ToT) aplikasi e-court.

Kegiatan yang dilaksanakan di Bekasi tersebut akan dilaksanakan selama 4 (empat) hari sejak Selasa hingga Jumat (4-7/9/2018). Dalam laporannya, Ketua Panitia yang juga menjabat Kepala Bagian Pengembangan Sistem Informatika Biro Hukum dan Humas, Supriyadi Gunawan menyebutkan bahwa kegiatan ini diikuti oleh 38 (tiga puluh delapan) orang peserta yang akan dipersiapkan untuk bidang hukum dan kebijakan, bidang teknologi informasi dan bidang pelayanan publik (help desk).

Merespons Perkembangan Global

Dalam sambutan pembukaannya, Ketua Kelompok Kerja Koordinasi Kemudahan Berusaha, Syamsul Maarif, S.H., LLM., PhD., menjelaskan bahwa di berbagai belahan dunia praktek pengadilan sudah tidak lagi diselenggarakan secara konvensional. Hakim Agung yang juga mantan Ketua Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU) tersebut mencontohkan dengan praktik pengadilan elektronik di Korea Selatan, Thailand dan Singapura.

“Enam tahun yang lalu saya berkunjung ke Korea Selatan dan diperlihatkan praktik pengadilan elektronik di negara tersebut,” ujar Syamsul mencontohkan.

Fenomena serupa, lanjut Syamsul, dilihatnya di Singapura yang sudah sepenuhnya menerapkan pengadilan elektronik. “Dan yang mengejutkan, di pengadilan-pengadilan Thailand sudah tidak hardcopy, karena semuanya sudah dilakukan secara digital,” imbuh Syamsul.

Dengan perkembangan tersebut, sambung Syamsul, Ketua Mahkamah Agung menginginkan perubahan yang lebih cepat, termasuk melampaui harapan dari Bank Dunia (World Bank). Terobosan tersebut tidak lain adalah penerapan pengadilan elektronik yang sudah menjangkau persidangan secara elektronik, seperti acara jawaban, replik, duplik dan penyampaian kesimpulan.

Kesiapan Pengadilan Percontohan

Di bagian lain, Syamsul juga menyampaikan perkembangan aplikasi pengadilan elektronik di Indonesia, khususnya pengadilan-pengadilan percontohan yang ditetapkan berdasarkan Keputusan Sekretaris Mahkamah Agung Nomor 305/SEK/SK/VII/2018 tentang Penunjukan Pengadilan Percontohan Pelaksanaan Uji Coba Administrasi Perkara  di Pengadilan Secara Elektronik.

“Dari 32 (tiga puluh dua) pengadilan percontohan, sebanyak 4 (empat) pengadilan belum siap. Namun demikian, terdapat belasan pengadilan bukan percontohan yang sudah siap untuk menerapkan pengadilan elektronik,” ujar Syamsul Maarif menggambarkan.

Atas kesiapan yang bervariasi tersebut, Syamsul berpesan kepada peserta ToT agar menindaklanjuti dan menularkan hasil-hasil pelatihan ini kepada pengadilan-pengadilan yang belum siap. “Tugas saudara-saudara ke depan untuk memberikan penjelasan dan mempersiapkan semua pengadilan,” pesan Syamsul.

Di bagian akhir, Syamsul menyampaikan apresiasinya kepada Kepala Biro Hukum dan Humas, DR. Abdullah, S.H., MS yang telah menyelenggarakan pelatihan tersebut. (Humas/Mohammad Noor)

Jakarta – Humas : Ketua Kamar Pembinaan Mahkamah Agung Prof. Dr. Takdir Rahmadi, SH.,LLM, didampingi oleh para Hakim Agung dari kamar perdata dan Panitera Muda Perdata Khusus menerima kunjungan dari delegasi Japan Indonesia Lawyers Association yang diketuai oleh Prof. Yoshiro Kusano, bertempat di gedung tower Mahkamah Agung lantai 12, Selasa,4/9/2018.

Tujuan kunjungan JILA ke Mahkamah Agung ini, berdiskusi bersama dengan para Hakim Agung dan peserta yang pernah mengikuti pelatihan dijepang. (humas)