Tanjung Pandan – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH beserta para pimpinan Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi Yudisial bagi para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sewilayah Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung, bertempat di ball room hotel BW Suitte Belitung. Kamis 12/9/2019.

Dalam pembinaan kali ini, para pimpinan Mahkamah Agung ingin mengetahui permasalahan – permasalahan apa saja yang dihadapi oleh Hakim, Panitera maupun Sekretaris empat  lingkungan Peradilan khususnya Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung, baik secara teknis maupun non teknis.

Acara pembinaan ini diikuti tiga ratus peserta dan ditambah para Ketua Pengadilan Tingkat Banding seluruh Indonesia, dan juga dihadiri oleh Hakim Agung, Hakim Ad hoc pada Mahkamah Agung, Hakim Yustisial, pejabat Eselon I dan II pada Lingkungan Mahkamah Agung. (Humas / RS)

Jakarta – Humas. Sekretaris Mahkamah Agung menghadiri Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 di Kementerian Keuangan RI. Rakernas Akuntansi dan Pelaporan Keuangan Pemerintah Tahun 2019 mengangkat tema “Optimalisasi Informasi Keuangan di Era Digital Untuk Indonesia Maju”. Kegiatan ini dilakukan dari 11-12 September 2019 di Komplek Kementerian Keuangan, Jakarta. Rakernas bertujuan meningkatkan pemahaman dan partisipasi para pemangku kepentingan dalam penyediaan informasi keuangan negara yang  andal dan relevan. Dalam kegiatan ini juga, diberikan aspresiasi kepada Kemnetrian Negara/Lembaga (K/L) yang laporan keuangannya memperoleh opini WTP, sekaligus memberikan edukasi kepada K/L yang belum pernah memperoleh opini WTP. Mahkamah Agung kembali mendapatkan Opini WTP berturut-turut untuk yang kelima kalinya.

Selanjutnya dalam hal pengelolaan Barang Milik Negara (BMN), Pemerintah juga menyampaikan penghargaan BMN Award kepada 11 K/L dalam 3 kategori (terbagi dalam 3 kelompok K/L) yaitu Utilisasi BMN, Kualitas Pelpoarn BMN, dan sertifikasi BMN, serta 2 kategori tambahan yaitu Continous Improvement dan Peer Collaboration. Kemenkeu mengatakan “Saya ingin memberikan apresiasi BMN kepada Kementerian dan Lembaga yang telah menggunakan atau utilisasi, melaporkan , dan mengamankan BMN kita. Saya ingin menyampaikan juga penghargaan kepada Kementerian Lembaga yang memiliki inovasi didalam penggunaan teknologi informasi didalam pengelolaan BMN”. (lh/ip/rs)

Tanjung Pandan – Humas : Disela – sela kunjungan kerja Pembinaan ke Tanjung Pandang, Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana dan Militer, serta para pejabat Eselon I meninjau gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Tanjung Pandan pada hari ini Kamis, 12/9/2019.

Pada kunjungan kali ini Ketua Mahkamah Agung beserta rombongan ingin melihat penerapan e-court yaitu aplikasi administrasi perkara berbasis online pada pengadilan tingkat pertama.

Penerapan e-court ini mengatur mulai dari pengguna layanan administrasi perkara, pendaftaran administrasi perkara, pemanggilan para pihak, penerbitan salinan putusan, dan tata kelola administrasi, pembayaran biaya perkara yang seluruhnya dilakukan secara elektronik / online saat mengajukan permohonan / gugatan.

Kunjungan ke Tanjung Pandan ini merupakan acara pembinaan teknis dan administrasi Yudisial bagi para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris Pengadilan Tingkat Banding dan Tingkat Pertama sewilayah Bangka Belitung, Sumatra Selatan, Bengkulu dan Lampung. (humas)

Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung A. S. Pudjoharsoyo bersama dengan Deputi Bidang Reformasi Birokrasi, Akuntabilitas Aparatur dan Pengawasan kementerian Pendayagunaan Aparatur Negara dan reformasi Birokrasi Muhammad Yusuf Ateh meninjau pelaksanaan desk pembangunan zona integritas menuju WBK pada hari Senin, 9/9/2019, bertempat dihotel Grand Kemang Jakarta.

Dalam kegiatan kali ini, tiap satuan kerja (Satker) memaparkan program dan inovasi yang dilakukan dalam pembangunan zona integritas pada 6 area perubahan zona integritas, yakni manajemen perubahan, penataan tata laksana, penataan sistem manajemen sumber daya manusia, penguatan akuntabilitas, penguatan pengawasan, dan peningkatan kualitas pelayanan publik dihadapan team penilai Kemenpan RB.

Desk evaluasi pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas dari korupsi ini, merupakan salah satu tahapan untuk mendapatkan predikat Wilayah Bebas dari Korupsi (WBK), sehingga diharapkan indek persepsi korupsi dan pelayanan publik dapat menjadi lebih baik.

Acara yang berlangsung dari tgl 9 – 12,16 dan 17 September 2019 diikuti oleh 177 satuan kerja empat lingkungan peradilan seluruh Indonesia. ( humas )

Jakarta –  Humas: Kamar Militer Mahkamah Agung berkerjasama dengan Biro Hukum dan Humas BUA Mahkamah Agung, sukses menyelesaikan Penyusunan Format (template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Militer, acara yang bertempat di hotel Mercure Convention Center Ancol, diselenggarakan dari tanggal 04 September 2019 hingga 06 September 2019. Acara dibuka langsung oleh Yang Mulia, Ketua Kamar Militer, Dr. Burhan Dahlan, SH., MH. Acara diawali dengan laporan ketua tim penyusunan format (template), Yang Mulia Hidayat Manao SH., MH. (Hakim Agung pada Kamar Militer). Dalam laporannya, ketua tim menyampaikan bahwa Tim penyusunan format (template) dan pedoman penulisan putusan/ penetapan pengadilan di lingkungan militer, telah bekerja membuat template sejak rapat pertama, yaitu pada tanggal 21 Mei 2019, dan dilanjutkan dengan beberapa rapat- rapat berikutnya. Dari rapat- rapat tersebut kemudian menghasilkan beberapa template, seperti Template Pemidanaan, Template Putusan penetapan, Template Putusan Perlawanan, Template Putusan Gugur, Template Putusan Berita Acara, dan Template Perbedaan Pendapat. “Dalam kegiatan penyusunan template ada beberapa perubahan anggota tim dikarenakan adanya mutasi, namun alhamdulillah dalam pelaksanaan penyusunan pedoman selama ini terlaksana dengan aman dan lancar” sambungnya.

Kegiatan Penyusunan Format (template) dan Pedoman Penulisan Putusan/Penetapan Pengadilan Lingkungan Peradilan Militer ini turut dihadiri Hakim Agung Kamar Militer, Dr. Drs. H. Dudu Duswara Machmudin, SH., MHum, Kepala Pengadilan Militer Utama (Kadilmiltama) Jakarta, Mayjen TNI Agus Dhani Mandaladikari, SH., MHum, Panitera Muda Militer Mahkamah Agung, Brigjen TNI, Dr. Slamet Sarwo Edy, SH., MHum, dan beberapa Hakim pada DILMILTAMA Jakarta, Hakim pada DILMILTI- Jakarta, Hakim pada DILMIL-Jakarta, Asisten/PP Hakim Agung pada kamar militer, Kabag PUU, Hakim Yustisial, Kasubbag PUU, staff PUU pada Biro Hukum dan Humas BUA MARI, Panitera, Panitera Muda, PP, dan staff pada lingkungan Pengadilan Militer /Utama/Tinggi di wilayah Jakarta, serta perwakilan dari MaPPI FH UI dan AIPJ.

Dalam sambutannya, pada pembukaan acara, Yang Mulia Ketua Kamar Militer, mengutarakan bahwa putusan yang ada saat ini pada lingkungan peradilan militer masih belum seragam dan masih ada beberapa yang dianggap tidak sesuai, hal tersebut dikarenakan belum adanya buku pegangan atau pedoman/template yang baku dalam pembuatan putusan. “Pedoman/template putusan yang sedang kerjakan ini akan digunakan hakim dalam membuat putusan, sehingga pada saat pembuatan putusan hanya mengikuti template pedoman yang telah ada. Pedoman ini nantinya akan dibuat buku dan akan di bagikan ke setiap pengadilan di lingkungan peradilan militer sebagai pedoman. Demikian kiranya, dengan ini acara secara resmi dinyatakan dibuka” ujarnya, sambil mengetok palu, sebagai simbolis membuka acara. Selanjutnya acara diisi dengan pembahasan dan diskusi selama 3 (tiga) hari, dimana terlihat suasana yang hangat dan terkadang terjadi perdebatan, serta diskusi berjalan alot, namun hal tersebut terjadi untuk memperoleh template yang lebih bagus.

Pada akhir acara, semua template bisa diselesaikan tepat pada waktunya, dan para peserta terlihat masih bersemangat, walapun selama dua malam bekerja hingga larut. Dan yang terpenting, Yang Mulia Ketua Kamar Militer tampak puas dengan hasil yang dicapai. Penutupan acara pada hari Jumat, 06 September 2019, Yang Mulia Hidayat Manao SH., MH. (Hakim Agung pada Kamar Militer) selaku ketua tim penyusunan format (template), menyerahkan hasil rapat pembahasan selama 3 (tiga) hari ini kepada Yang Mulia, Ketua Kamar Militer, dan selanjutnya acara ditutup langsung oleh Yang Mulia, Ketua Kamar Militer, Dr. Burhan Dahlan, SH., MH., dan diakhiri dengan foto Bersama.(Humas / AJC / MSP)

Jakarta – Humas MA: Ketua Kamar Tata Usaha Negara (TUN) Mahkamah Agung Republik Indonesia,  Dr. Supandi, SH.,M.Hum. menerima kunjungan Ketua Badan Pengawas Pemilu Republuk Indonesia Abhan, S.H., M.H. – Divisi SDM dan Organisasi, beserta rombongan pada Rabu pagi, 9 September 2019 di kantor Mahkamah Agung, Jakarta.

Pada kesempatan tersebut Ketua Kamar TUN didampingi oleh Panitera Muda TUN MA RI Ashadi. Sedangkan Ketua Bawaslu Abhan didampingi oleh 4 Anggota Bawaslu diantaranya Anggota Bawaslu RI Dr. Ratna Dewi Pettalolo, SH, MH – Divisi Penindakan, Anggota Bawaslu RI Mochammad Afifuddin, S. Th.I., M. Si -Divisi Pengawasan & Sosialisasi, Anggota Bawaslu RI Rahmat Bagja, SH. LL. M -Divisi Penyelesaian Sengketa dan Anggota Bawaslu RI Fritz Edward Siregar, SH, LL.M PhD. -Divisi Hukum (ds/RS)

Jakarta – HUMAS, Rabu, 5 September 2019 Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr.. H.M Syarifuddin, SH.,MH menghadiri Acara COUNCIL OF ASEAN Chief Justices Meeting (CACJ) Working Group – On  Judicial  Education  and training  (WG-JET) didampingi oleh Hakim Agung I Gusti Agung Sumanatha, SH., MH, Hakim Agung Dr. Ibrahim, SH., MH., LLM, Kepala Biro Hukum dan Humas Dr. Abdullah, SH., MS.

Dalam Sambutannya Dr.H.M Syarifuddin, SH.,MH menyampaikan selamat datang pada Focal Point Kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Yudisial ( WG – JET) Dewan ASEAN ( WG – JET ) dan para Pejabat Penghubung (Liason Officer) Dewan Ketua Mahkamah Agung dari semua Negara Anggota ASEAN dan Hakim dari Mahkamah Agung  yang menghadiri pertemuan tersebut.

Lebih Lanjut, Dr.. H.M Syarifuddin, SH.,MH menyampaikan  bahwa sesuai dengan Visi Komunitas ASEAN 2025 untuk memperkuat kemitraan antara Peradilan di ASEAN dan menegakkan supremasi hukum di dalam dan di seluruh ASEAN, kelompok Kerja Pendidikan dan Pelatihan Yudisial memainkan peranan penting dalam memfasilitasi kemitraan diantara para Hakim ASEAN dalam memberikan peningkatan kapasitas dan berbagi pengetahuan di antara para Hakim Agung, Hakim dan Staf Mahkamah Agung di Negara – negara anggota ASEAN melalui antara lain Pelatihan, Lokakarya, Seminar, dan acara lainnya.

Pertemuan yang membahas mengenai rencana kerja ( Workplan ) 2019 – 2025 turut dihadiri oleh:

1. Ms. Julie Chen , Director of ASEAN Affairs Office United States Agency for International Development
2. H.E. (Mr.) YOU Ottara, Vice President of Cambodia Supreme Court
3. Hon. Justice (Mr.) Phomsouvanh PHILACHANH, Justice of the Supreme Court of the Lao PDR
4. (Mr.) Phonesavanh KETTAVONG, First Instance Judge of the People’s Supreme Court of Lao PDR
5. (Ms.) Marlar Maw Deputy Director, International Relation and Research Department, Office of the Union Supreme Court of Myanmar
6. (Ms.) Khaing Khaning Lay, Deputy Director, Training Department, Office of the Union Supreme Court, Myanmar
7. (Ms.) Lim Sai Nei, Assistant Registrar, Supreme Court of Singapore
8. (Ms.) Tan Xin Ying, Assistant Director, ALA and CACJ Secretariat, Supreme Court of Singapore
9.  (Ms.) Yingrak Atchanont, Judge of the Office of the President of the Supreme Court Thailand
10. (Mr.) Pongdej Wanichkittikul, Justice of the Court of Appeal Court of Justice of Thailand Court of Appeal
11. (Mr.) Pham Nhu Hung, Head of Judge Training Department, Court Academy, Supreme People’s Court of Viet Nam
12. (Mr.) Chu Trung Dung, Deputy Director General, International Cooperation Department, Supreme People’s Court of Viet Nam.

Terakhir Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial berharap pertemuan ini dapat menghasilkan Program kerja CACJ W – JET 2019 – 2025 untuk dipresentasikan di hadapan Dewan Ketua Mahkamah Agung Negara –  negara ASEAN selama pertemuan CACJ ke – 7 pada bulan November 2019 di Phuket, Thailand.(IP/RS)

Bandung – Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, memimpin wisuda purnabhakti Ketua Pengadilan Tinggi Bandung, H. Arwan Byrin, S.H., M.H. pada Selasa (3/9/2019) bertempat digedung Pengadilan Tinggi Bandung.

Dalam sambutannya, Ketua Mahkamah Agung mengatakan bahwa pak Arwan Byrin selalu menjalankan kebijakan pimpinan Mahkamah Agung dengan baik. Beliau dapat mengejawantahkan kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung, baik di satuan kerja yang dipimpinnya maupun di pengadilan-pengadilan tingkat pertama yang berada di wilayahnya, sehingga program-program Mahkamah Agung dapat terlaksana dengan baik.

Kebijakan akreditasi penjaminan mutu peradilan, implementasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), hingga pemberlakuan e-Court, dapat dilaksanakan dengan relatif baik dibawah kepemimpinan beliau. Dalam rangka percepatan Reformasi Birokrasi di lingkungan peradilan, kepemimpinan beliau bahkan telah berhasil membawa Pengadilan Tinggi Bandung mendapatkan penghargaan Pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi/Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani dari Kementerian PAN RB, suatu prestasi yang turut mengharumkan nama Mahkamah Agung, tutur Hatta Ali.

Acara wisuda purnabhakti ini, sebagaimana layaknya acara wisuda, merupakan suatu penghormatan atas keberhasilan Pak Anwar Byrin lulus dari ujian dalam menjalankan tugas sebagai hakim. Perjalanan karir yang beliau mulai sebagai calon hakim pada tahun 1980 telah melewati berbagai ujian, termasuk 3 kali menjabat sebagai Ketua Pengadilan Negeri dan 3 kali menjabat sebagai Ketua Pengadilan Tinggi, dengan penempatan tugas di berbagai daerah termasuk di ujung timur Indonesia, ucap Prof Hatta.

Diakhir sambutan, KMA mengatakan, dimana dalam Mengakhiri penugasan sebagai hakim hingga masa pensiun dengan baik, adalah juga suatu pencapaian yang dicita-citakan. Mengingat tugas dan kewajiban sebagai hakim adalah tugas dan kewajiban yang penuh tantangan, hambatan, dan godaan. Menyelesaikan tugas dengan baik hingga akhir, adalah tekad yang harus ditanamkan dalam diri semua hakim, agar para hakim senantiasa menjaga harkat dan martabatnya, baik di dalam maupun di luar kedinasan.

Wisuda purnabakti ini dihadiri oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Ketua Kamar Pidana, Ketua Kamar Militer, para Hakim Agung, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil Mahkamah Agung, serta undangan lainnya ( Humas )

Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung A. S Pudjoharsoyo, SH.,M.Hum  menghadiri Rapat Dengar Pendapat (RDP) dengan Komisi III DPR RI mengenai pembahasan pagu anggaran tahun 2020, pada hari Senin, 2/9/2019 bertempat diruang rapat Komisi III DPR RI. Acara RDP ini dipimpin langsung oleh Ketua Komisi III DPR RI Azis Syamsuddin dan dihadiri oleh anggota komisi III DPR RI. (humas)