Jakarta – Humas: Ketua Mahkamah Agung Malaysia Tan Sri Datuk Seri Panglima Richard Malanjum berkunjung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia pada Selasa 26 Maret 2019. Kunjungan Malanjum dan rombongannya diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial, Dr. H.M. Syarifuddin, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., M.Hum., dan Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Prof. Dr. H. Takdir Rahmadi, SH., LLM.

Dalam kunjungannya, Malanjum menanyakan tentang banyak hal kepada Hatta Ali seperti jumlah hakim agung wanita, cara perekrutan hakim agung, dan lainnya. Penjelasan Hatta Ali terkait perekrutan hakim agung menjadi perhatian Malanjum dan rombongannya. Malajum terkagum-kagum ketika Hatta Ali mengatakan bahwa untuk menjadi Hakim Agung semua hakim di seluruh Indonesia memiliki kesempatan untuk meraih karir tertinggi para hakim tersebut, namun banyak hakim yang tidak tertarik karena prosesnya rumit dan track recordnya harus benar-benar bersih dari lahir hingga track record terahkir ketika mendaftar menjadi hakim agung. Hatta mendeskripsikan bahwa para hakim yang akan mendaftar menjadi hakim agung akan ditelisik semua rekam jejaknya, bahkan teman kecil dan tetangga rumah pun akan ditanyakan terkait rekam jejak para calon hakim agung itu. Jika ada cela sedikit saja, lanjut Hatta di hadapan KMA Malaysia dan rombongan, bisa gagal menjadi hakim agung. Cela itu seperti misalnya pernah berbohong, tidak bertanggung jawab, memiliki istri lebih dari satu dan yang lainnya. “Pernah ada hakim yang mendaftar menjadi hakim agung, kemudian ada laporan bahwa hakim tersebut ketika bertugas di pengadilan tingkat pertama pernah menerima pulpen dari advokat. Gara-gara pulpen ini, si hakim tersebut gugur menjadi calon hakim agung.” Cerita Hatta yang disambut antusias oleh Malanjum dan rombongannya, “Seperti cari malaikat saja ya?” tanya Malanjum terheran-heran.

Hatta mengatakan bahwa proses seleski hakim agung sangat ketat dan harus melalui beragam test seperti Psikotest, menulis makalah langsung di tempat, fit and proper test dan lainnya. Hal ini berbeda jauh dengan proses di MA Malaysia, menurut Malanjum menjadi hakim agung adalah hak prerogratif raja saja, “mereka yang menjadi hakim agung di Malaysia adalah pilihan-pilihan raja.” Kata Malanjum.

“Jadi, kalau di Indonesia seorang Hakim Agung dilarang memiliki istri lebih dari satu, di Malaysia itu tidak menjadi masalah.” Kata Malanjum yang disambut tawa oleh semua yang hadir dalam pertemuan tersebut.

Di akhir petemuan, masing-masing Ketua Mahkamah Agung saling memberikan cindera mata dan berfoto bersama di ruang kerja Ketua Mahkamah Agung RI. (azh/RS)

Jakarta—Humas: Proyek Support for Justice Sector Reform in Indonesia (SUSTAIN) yang didukung oleh Uni Eropa dan United Nation Development Programme untuk Mahkamah Agung akan segera berakhir. Mahkamah Agung selaku mitranya diharapkan dapat menunjukkan kemandiriannya dalam melaksanakan progam-program pembaharuan yang telah dicanangkan.

Demikian disampaikan oleh Gilles Blanchi, Chief Technical Advisor/Project Manager Sustain—UNDP saat memberikan pengantar pemaparan Sekretaris Mahkamah Agung dalam Judicial Integrity Champions Network in APEC 2nd Meeting di Ballroom Hotel Aryaduta, Jakarta, Selasa (26/03/2019). Selain karena proyek Sustain didesain untuk program selama lima tahun dan akan segera berakhir, Indonesia dinilai telah mengalami banyak kemajuan dalam bidang ekonomi sehingga program bantuan perlu dirasionalisasi.

“Proyek SUSTAIN telah dimulai pada tahun 2014 dan akan berakhir dalam bulan Juli tahun ini,” ujar Gills. Proyek  ini dimaksudkan untuk meningkatkan kepercayaan publik terhadap peradilan dalam rangka memperkuat Negara hukum. Proyek ini, merupakan proyek Uni Eropa yang kedua setelah sebelumnya pada tahun 2007-2008 ada proyek Good Governance in Indonesian Judiciary (GGIJ).

Kolaborasi Strategis di Empat Sektor

Sementara itu dalam pemaparannya bertajuk Capaian dan Keberlanjutan Kerjasama Mahkamah Agung—Sustain UNDP, Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo memaparkan bahwa kerjasama ini meliputi empat sektor utama, yakni pengawasan, pelatihan teknis, manajemen sumber daya manusia (SDM) dan manajemen perkara.

Masing-masing sektor memiliki lingkup kerjasama yang berbeda-beda. Di sektor pengawasan, misalnya. Kerjasama difokuskan untuk pengembangan aplikasi sistem informasi pengawasan (Siwas), mulai dari pegembangan aplikasi, penyusunan modul dan panduan, sosialisasi dan bimbingat teknis, serta persiapan payung hukumnya. Sebagai mitra, Mahkamah Agung juga memberikan kontribusi yang signifikasi untuk keberhasilan kerjasama, antara lain melalui penyiapan sumber daya manusia yang akan melakukan pengembangan aplikasi dan penyiapan pendanaan dalam bentuk penganggaran bersama (budget sharing).

Model kerjasama yang bersifat kolaboratif ini diapresiasi oleh Pudjoharsoyo. “Kesempatan untuk melibatkan sumber daya manusia dan menyediakan kontribusi pendanaan menjadikan kerjasama ini sebuah kolaborasi yang sangat strategis,” ungkap Pudjoharsoyo mengapresiasi. Dengan kolaborasi seperti ini memberikan andil bagi kemungkinan kemandarian manakala Sustain—UNDP sudah tidak lagi memberikan dukungan.

Keterlibatan sumber daya manusia Mahkamah Agung dalam mengembangkan sejumlah aplikasi teknologi informasi sangat bermanfaat untuk penyiapan kemandirian dalam mengelola teknologi informasi ke depan. “Terlebih dengan pencanangan era baru peradilan berbasis teknologi informasi, kerjasama ini telah meletakkan dasar-dasar untuk kemandirian dalam mengimplementasikan Teknologi Informasi,” ujar Pudjoharsoyo menjelaskan.

Hingga saat ini, sambung Pudjoharsoyo, dalam rangka mencapai era baru tersebut, Mahkamah Agung telah mengembangkan model tata kelola teknologi informasi yang diberlakukan di Mahkamah Agung dan Badan-badan peradilan yang ada dibawahnya, melakukan rekrutmen sumber daya manusia di bidang teknologi informasi serta melakukan penganggaran yang memadai untuk untuk membiayai program-program yang dikerjasamakan. “Dengan langkah-langkah seperti ini kita meyakini bahwa kita akan mampu berjalan sendiri dan melakukannya sendiri,”Jelas Pudjoharsoyo.

Meskipun diakui Mahkamah Agung juga terkadang mengalami kekurangan anggaran untuk membiayai program-program pembaharuannya, Pudjoharsoyo optimis hal tersebut akan bisa dilaluinya. “Setidaknya kita dapat melakukan optimalisasi dan revisi anggaran, sehingga kekurangan-kekurangan tersebut akan bisa kita tutupi,” harap Pudjoharsoyo optimis.

Diakhir paparannya, selain mengucapkan terima kasih atas peranan dan kontribusi Sustain selama ini, Pudjoharsoyo juga berpesan agar aplikasi-aplikasi yang telah dikembangkan bersama Sustain dapat dimanfaatkan sebaik-baiknya oleh satu kerja didaerah. “Pengisian data dan monitoring data akan sangat membantu untuk menggunakan aplikasi-aplikasi tersebut secara maksimal,” pungkas Pudjoharsoyo di hadapan peserta yang didominasi pimpinan pengadilan tingkat banding itu. (Humas/Mohammad Noor/RS)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH di sela sela Gala Dinner dengan peserta Judicial Integrity Champions melakukan pembinaan dengan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding Empat Lingkungan Peradilan serta Ketua Pengadilan Pajak pada Senin malam (25/3/2019) di Ballroom Hotel Aryaduta Jakarta.

Dalam pembinaannya, Hatta Ali menyampaikan bahwa produktifitas memutus dan menyelesaikan perkara di semua tingkat peradilan, mulai dari Pengadilan Tingkat Pertama hingga ke Mahkamah Agung haruslah meningkat, hal ini untuk meningkatkan juga kepercayaan publik terhadap dunia peradilan. Namun, menurut Hatta. Produktifitas memutus dan menyelesaikan perkara di Pengadilan Tingkat Banding dan Pengadilan Pajak sangat rendah dibandingkan dengan Pengadilan Tingkat Pertama dan Mahkamah Agung. Pengadilan Tingkat Banding menurut Hatta belum menunjukkan kinerja dalam memutus dan penyelesaikan perkara. “Semua Direktur Jenderal (Dirjen) yang membawahi masing–masing Pengadilan harus mengawasi para Hakim Tinggi yang suka memutus perkara terlalu lama, biar kita Mutasikan.” Tegas Mantan Ketua Kamar Pengawasan ini di hadapan para Ketua Pengadilan Tingkat Banding di seluruh Indonesia.

Mantan Ketua Ikahi ini mengajak para Ketua Pengadilan Tingkat Banding untuk mencermati SEMA Nomor  2 Tahun 2014, terkait masa penyelesaian perkara. Hatta juga meninta mereka untuk membaca dan menyimak Perma 7,8, dan 9, sebagai rambu pengawasannya.

“Jangan lagi pengen buru–buru pulang ke daerahnya, padahal belum menyelesaikan perkaranya, mustinya selesaikan dulu perkara–perkara di atas meja kerja saudara, barulah pikir pulang ke daerah, supaya pikiran jadi plong dan tidak ada beban” Lanjut Hatta dengan suara tegasnya.

Acara pembinaan ini juga diikuti  oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, serta Pejabat Eselon I di lingkungan Mahkamah Agung. (humas)

Jakarta-Humas: Integritas adalah komponen penting bagi institusi di belahan negara manapun yang bergerak di bidang pelayanan publik, badan peradilan adalah salah satunya. Persoalan integritas aparatur di peradilan khususnya para hakim menjadi salah satu isu hal yang krusial yang menjadi perhatian publik. Hal ini dianggap wajar karena lembaga peradilan adalah pengendali nilai dan norma yang hidup dalam masyarakat. Dalam hal ini, integritas bukan hanya hal penting, namun menjadi kebutuhan, karena integritas adalah alat yang mengharmonisasi nilai dan norma yang dianggap ideal dan dijadikan hukum melalui institusi lembaga peradilan dan dipedomani oleh masyarakat.

Hal tersebut disampaikan oleh Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, ketika membuka secara resmi Pertemuan Jaringan Regional Integritas Peradilan (Judicial Integrity Champions) dengan tajuk “Jalan Menuju Peradilan yang Unggul” di hotel Aryaduta, Jakarta (25/3). Pertemuan yang akan dilaksanakan selama dua hari mulai tanggal 25 hingga 26 Maret 2019, merupakan kerja sama antara Mahkamah Agung dengan EU-UNDP.

Dalam kesempatan tersebut Hatta mengatakan bahwa integritas merupakan  prasyarat untuk membangun lembaga peradilan dan sistem hukum yang efektif dan berfungsi dengan baik untuk menyelesaikan sengketa-sengketa dengan damai. Hatta menambahkan lembaga peradilan dan sistem hukum yang berintegritas akan mampu menjawab tantangan dan membangun masyarakat yang damai dan inklusif.

Dalam pertemuan yang diikuti oleh kurang lebih 100 Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari seluruh Indonesia ini setiap negara akan menyampaikan upaya-upaya yang telah dilakukan guna meningkatkan integritas yudisial. Dari Indonesia YM Wakil Ketua Mahkamah Agung RI Bidang Non Yudisial Dr. H. Sunarto, S.H. akan menyampaikan kesuksesan MA dalam menyusun database yang terintegrasi guna mendukung transparansi dan akuntabilitas peradilan. Dari Malaysia, Ketua Mahkamah Agung Malaysia YM Tan Sri Richard Malanjun akan menyampaikan kisah sukses Malaysia dalam mengujicobakan integrity checklist dalam proses pembaruan peradilan di Malaysia. Sementara Vietnam akan menyampaikan upaya memperkuat integritas yudisial dan kapasitas hakim dalam penyelesaian sengketa komersial, dan Filipina memaparkan peran Dewan Koordinasi Sektor Yudisial.

Integrity Checklist merupakan alat untuk memperbaiki kinerja pengadilan dari perspektif transparansi dan akuntabilitas. Alat ini dikembangkan oleh UNDP bersama ICCE (International Consortium on Court Excellence) dengan menggunakan International Framework for Court Excellence (IFCE).  Michael Kirby, mantan hakim Agung Australia, akan banyak berbicara mengenai IFCE.

Khusus untuk perserta dari Indonesia, diskusi di hari kedua akan berfokus pada pembahasan hasil-hasil dari Proyek SUSTAIN dan rencana keberlanjutannya, terutama mengenai keberlanjutan aplikasi sistem komputer: SIPP, SIWAS, SIKEP dan Sisdiklat.  Proyek EU-UNDP SUSTAIN merupakan proyek selama lima tahun yang didanai oleh Uni Eropa dan dilaksanakan oleh Program Pembangunan Perserikatan Bangsa-Bangsa (UNDP) Indonesia. Proyek ini memberikan dukungan teknis bagi Mahkamah Agung dan pengadilan-pengadilan di bawahnya dalam melaksanakan pembaruan peradilan demi meningkatkan transparansi, integritas dan akuntabilitas lembaga peradilan serta meningkatkan kualitas pelayanan peradilan bagi masyarakat.

Turut hadir dan memberikan sambutan pembukaan dalam kegiatan ini adalah Mr. Vincent Guérend, Duta Besar Uni Eropa untuk Indonesia dan Brunei Darussalam; Mr. Rob Fenn, Wakil Kepala Duta Besar Inggris untuk Indonesia, ASEAN dan Timor-Leste, dan Mr. Nicholas Booth, Team Leader Governance and Peacebuilding a.i. UNDP Regional Bangkok.

Para Ketua Kamar MA, para pejabat Eselon I MA, Wakil Ketua Komisi Yudisial dan undangan lainnya juga turut hadir dalam pertemuan ini. (Humas/RS/Photo Pepy)

Medan – Humas: Ketua Mahkamah Agung, Yang Mulia Prof. Dr. H. Muhammad Hatta Ali, S.H., M.H. bersama unsur pimpinan lainnya melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial di Medan, Jum’at (22/3/2019). Pembinaan yang diselenggarakan di Hotel Four Point itu diikuti oleh Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera, dan Sekretaris pada pengadilan tingkat pertama dan banding untuk 4 (empat) lingkungan peradilan se-wilayah Sumatera Utara.

Dalam pembinaannya, Hatta Ali menyampaikan pembinaan bertajuk peningkatan profesionalisme dan integritas aparatur pengadilan dengan memfokuskan pada tiga isu utama, yakni peningkatan kinerja penyelesaian perkara pengadilan tingkat banding, peningkatan kemampuan teknis yudisial dan peningkatan integritas aparatur pengadilan.

Menurut Hatta Ali, melihat beberapa indikator penyelesaian perkara tahun 2018, pengadilan tingkat banding dinilai memiliki kinerja yang belum menggembirakan apabila dibandingkan dengan pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. “Rasio produktifitas memutus perkara untuk pengadilan tingkat banding mencapai 86,86%, sedangkan pada pengadilan tingkat pertama mencapai 97,91 % dan Mahkamah Agung mencapai 95,11%,” ungkap Hatta Ali.

Padahal, lanjut Hatta Ali, rerata beban kerja di pengadilan tingkat banding itu tergolong rendah, terutama apabila dibandingkan dengan rerata beban kerja di pengadilan tingkat pertama dimana 1 (satu) orang hakim harus menyelesaikan setidaknya 2.994 perkara dan di Mahkamah Agung, 1 (satu) orang hakim harus menyelesaikan setidaknya 386 perkara. “Di pengadilan tingkat banding rerata beban kerja hakim itu 1 (satu) orang hakim hanya menyelesaikan 54 perkara setiap tahunnya,” imbuh Hatta Ali.

Untuk mendorong peningkatan kinerja penyelesaian perkara di pengadilan tingkat banding, Hatta Ali memberikan setidak-tidaknya dua arahan penting. Pertama, perlu dikembangkan sistem pelaporan dan monitoring perkara ditingkat banding. “Jika di pengadilan tingkat pertama kita sudah memiliki sistem informasi penelusuran perkara, maka hal serupa juga perlu dikembangkan di tingkat banding,” ujar Hatta Ali.

Selain itu, lanjut Hatta Ali, para hakim tinggi juga harus berdisiplin dalam melaksanakan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara. “Penyelesaian perkara pada Pengadilan Tingkat Banding paling lambat dalam waktu 3 (tiga) bulan, termasuk minutasi,” tegas Ketua Mahkamah Agung.

Selain menyoroti kinerja Pengadilan Tingkat Banding, Hatta Ali dalam pembinaannya juga memberikan perhatian terhadap beberapa permasalahan dalam praktek peradilan. Diangkatnya permasalahan-permasalahan tersebut adalah dalam rangka meningkatkan kemampuan teknis para hakim.

Beberapa permasalahan yang dikemukakan Hatta Ali, antara lain sikap hakim yang terkesan mengintervensi hubungan antara kuasa hukum dengan kliennya dengan mengarahkan masyarakat pencari keadilan untuk lebih memanfaatkan Posbakum ketimbang advokat, hakim memerintahkan kuasa hukum untuk mencabut gugatannya, amar perkara permohonan yang melibatkan pihak ketiga, serta perihal aktif hakim dalam menentukan kompetensi relatif dari sengketa yang melibatkan banyak asset dan terletak di beberapa yurisdiksi pengadilan.

Dan dibagian akhir pembinaannya, Hatta Ali meminta kepada para hakim untuk segera mengisi Surat Pemberitahuan Tahunan (SPT) sebagai bentuk pelaporan wajib pajak setiap tahunnya. Bahkan, apabila diperlukan, pengisian SPT tersebut dibarengi dengan pengisian Laporan Harta Kekayaan Penyelenggara Negara (LHKPN). “Karena semuanya sudah menggunakan sistem komputerisasi, maka prosesnya dapat dilakukan dengan cepat,” pungkas Hatta Ali.

Selain, Ketua Mahkamah Agung, pimpinan Mahkamah Agung lainnya juga tidak lupa menyampaikan pembinaan sesuai dengan bidang dan tanggung jawabnya. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)

Medan – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH.,MH, beserta Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial dan Non Yudisial, serta para Ketua kamar Mahkamah Agung melakukan pembinaan teknis dan administrasi yudisial dengan para Ketua, Wakil Ketua, Hakim, Panitera dan Sekretaris pada Pengadilan Tingkat Banding dan Pertama untuk Empat lingkungan Peradilan se wilayah Sumatera Utara, bertempat di Ball Rom Hotel Fourt Point Medan, Jum’at 22/3/2019.

Medan – Humas: Kepemimpinan pengadilan menjadi faktor penentu kualitas dan kecepatan gerak perubahan badan peradilan. Karena itu pimpinan pengadilan yang notabene adalah hakim dituntut untuk tidak saja memahami aspek-aspek pengadilan yang bersifat teknis yustisial, melainkan juga harus memahami permasalahan non-teknis.

Demikian disampaikan Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo saat menyampaikan pengarahan dalam kegiatan pembinaan pejabat eselon 1 Mahkamah Agung di Ballroom Hotel Four Point, Medan (22/03/2019). Selain Sekretaris Mahkamah Agung, turut memberikan pengarahan, masing-masing Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, Direktur Jenderal Badan Peradilan Umum, Herri Swantoro, Direktur Jenderal Badan Peradilan Agama, Aco Nur, Direktur Jenderal Badan Peradilan Militer dan Tata Usaha Negara, Mulyono, Kepala Badan Pengawasan, Nugroho Setiadji, dan Kepala Badan Penelitian, Pengembangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan, Zarof Ricar.

Terkait dengan persoalan kepemimpinan, Pudjoharsoyo juga menyampaikan problematika hubungan Ketua dengan Sekretaris Pengadilan yang menurutnya seringkali tidak sejalan. Padahal, lanjut Pudjoharsoyo, keduanya berada dalam hubungan struktural atasan dan bawahan, sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kepaniteraan dan Kesekretariatan Pengadilan. “Ketua tetap memegang peranan pimpinan dan sekretaris berada dibawah dan bertanggung jawab kepada Ketua Pengadilan,” tegas Pudjoharsoyo.

Dengan hubungan struktural seperti ini, maka Ketua Pengadilan tidak dapat melepaskan begitu saja tanggung jawab dan tugas-tugas kesekretariatan dan sekretaris tidak beranggapan bahwa atasan langsungnya adalah sekretaris Mahkamah Agung.

Isu-Isu Kepemimpinan Lainnya

Selain permasalahan yang dikemukakan oleh Pudjoharsoyo, para pejabat eselon I lainnya juga mengemukakan permasalahan lain yang berkaitan erat dengan kepemimpinan pengadilan. Herri Swantoro, misalnya, mengemukakan permasalahan tentang manajemen risiko yang berkaitan dengan kepemimpinan pengadilan serta tahapan-tahapan dalam melaksanakan pembangunan zona integritas menuju wilayah bebas korupsi (WBK) dan wilayah birokrasi bersih dan melayani (WBBK).

“Pemahaman tentang manajamen risiko yang tepat dapat membantu pimpinan dalam mengendalikan organisasi karena semua potensi permasalahan sudah terpetakan dalam pemikirannya,” ujar Harri menjelaskan.

Berbeda dengan Herri, Dirjen Badilmiltun, berbicara tentang kepemimpinan secara umum. “Ketahuilah, setiap hakim adalah pemimpin, dan setiap pemimpin akan diminta pertanggung jawaban atas kepemimpinannya,” ujar Mulyono mengawali pembinaannya.

Sementara itu, Zarof Ricar dalam pengarahannnya menjelaskan bahwa tugasnya selaku Kepala Badan Penelitian, Pengambangan, Pendidikan dan Pelatihan Hukum dan Peradilan adalah mempersiapkan pemimpin-pemimpin pengadilan. “Karena bagaimanapun, pemimpin pengadilan harus memiliki kompetensi yang diperlukan untuk menjalankan peranannya secara optimal,” ujar Zarof.

Program Prioritas Kesekretariatan Mahkamah Agung

Di bagian lain pengarahannya Sekretaris Mahkamah Agung  juga menyampaikan beberapa prioritas Sekretariat Mahkamah Agung ke depan, baik berupa implementasi program-program yang sudah dicanangkan maupun rencana-rencana program yang akan dilaksanakan pada tahun 2019.

Setidak-tidaknya terdapat delapan program yang disampaikan Pudjoharsoyo. Pertama, pengembangan kompetensi pimpinan pengadilan dalam memahami dan membaca daftar isian pelaksanaan anggaran (DIPA).

Kedua, implementasi pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan Mahkamah Agung dan badan peradilan di bawahnya menuju terciptakan laporan keuangan berbasis akrual sesuai dengan standar akuntasi pemerintah (SAP).

Ketiga, pengimplementasian pengelolaan penerimaan Negara bukan pajak (PNBP) baik umum sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 22 Tahun 1997 maupun fungsional sebagaimana diatur dalam Peraturan Pemerintah Nomor 5 Tahun 2019.

Keempat, pengembangan aplikasi sistem informasi perlengkapan Mahkamah Agung Republik Indonesia (Sipermari) untuk penatausahaan barang milik Negara menuju tertib administrasi, tertib fisik/pengelolaan dan tertib hukum.

Kelima, optimalisasi implementasi sistem informasi kepegawaian (Sikep) yang dalam pelaksanaannya berpayung hukum pada Surat Ketua Mahkamah Agung Nomor 50/KMA/SK/III/2019.

Keenam, pengembangan aplikasi sistem informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) untuk penatausahaan surat menyurat di lingkungan Mahkamah Agung dan badan peradilan dibawahnya.

Ketujuh, pengembangan unit kerja pengadaan baran/jasa (UKPBJ) sebagai implementasi dari Peraturan Presiden Nomor 16 Tahun 2018 yang menggantikan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2010.

Dan kedelapan, pelaksanaan reformasi birokrasi dan pembangunan Zona Integritas menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM). (Humas/Mohammad Noor/RS/photo pepy)

Jakarta – Humas : Menindaklanjuti pencanangan Era Baru Peradilan Modern Berbasis Teknologi Informasi, Mahkamah Agung berencana untuk mengembangkan aplikasi e-office yang akan dipergunakan untuk penatalaksanaan tata persuratan di Mahkamah Agung. Sebagai langkah awal, Mahkamah Agung melakukan studi banding ke Mahkamah Konstitusi yang telah terlebih dahulu mengimplementasikan e-office, Selasa (19/3/2019).

Rombongan yang dipimpin langsung oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo diterima oleh Sekretaris Jenderal Mahkamah Konstitusi, M. Guntur Hamzah, Kabiro Umum, Mulyono, Kabiro Perencanaan dan Keuangan, Pawit Haryanto, Kabag Rumah Tangga, Elizabeth, dan sejumlah staf Teknologi Informasi.

Pemilihan Mahkamah Konstitusi sebagai tujuan studi banding menurut Pudjoharsoyo dilatarbelakangi oleh setidak-tidaknya dua hal. “MK sudah lebih dahulu menerapkan e-office dan lebih maju dalam hal ini, sehingga kita perlu belajar,” ujar Pudjoharsoyo. Selain itu, dilihat dari segi tugas dan fungsi, antara Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi memiliki tugas dan fungsi yang berdekatan, sehingga aplikasi e-office tersebut akan lebih mudah untuk diadopsi.

Menyambut kedatangan tim studi banding Mahkamah Agung, Guntur Hamzah menyatakan kesediaannya untuk berbagi pengetahuan dan pengalaman dalam mengimplementasikan e-office yang di lingkungan Mahkamah Konstitusi disebut dengan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD). “Semoga studi banding ini dapat memperkuat hubungan kedua lembaga yang sama-sama bertugas menegakkan hukum dan dapat menjalin kerjasama yang lebih baik untuk kemajuan penegakan hukum di Indonesia,” timpal Guntur Hamzah.

Pasca studi banding, Pudjoharsoyo akan mempersiapkan jajarannya untuk memulai pengembangan e-office di Mahkamah Agung yang ditargetkan selesai tahun ini. “Harapannya, kita dapat implementasikan segera untuk mendukung program era baru peradian modern berbasis teknologi informasi yang telah dicanangkan oleh pimpinan Mahkamah Agung,” ujarnya optimis.

Sekilas SIKD Mahkamah Konstitusi

Dalam pemaparannya, Guntur Hamzah menjelaskan bahwa Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD) MK merupakan pencapaian MK dibidang tata persuratan elektronik setelah jatuh bangun menerapkan aplikasi serupa semenjak tahun 2008. “Tahun 2008 kami pernah memiliki aplikasi Simdok (Sistem Informasi Disposisi Elektronik), tetapi kemudian tidak dikembangkan lagi sejak tahun 2012 karena tidak memenuhi kebutuhan kami,” ujar Guntur Hamzah bercerita.

Pasca tidak diimplementasikannya Simdok, MK terus mencari dan mengembangkan aplikasi alternative, hingga kemudian atas kontribusi Arsip Nasional Republik Indonesia (ANRI), Mahkamah Konstitusi dapat mengembangkan Sistem Informasi Kearsipan Dinamis (SIKD).

Kelebihan aplikasi E-Office yang dikembangkan ANRI menurut Guntur, terletak pada kemudahan dalam mengembangkan aplikasi tersebut sesuai dengan kebutuhan Mahkamah Konstitusi. “Selain open source, aplikasi tersebut juga bisa dengan mudah dikustomisasi,” papar Guntur.

Hari ini, SIKD telah dapat dipergunakan untuk berbagai keperluan, seperti membuat draft surat dinas, menyimpan template surat-surat dinas, e-filing arsip digital, monitoring usulan dan tindak lanjut berkas, perasipan berkas, pencarian arsip, digitalisasi berkas kertas, pengiriman surat ke unit kerja terkait, penomoran surat, sertifikasi tanda tangan elektronik dan publikasi berkas elektronik.

Meski baru berjalan selama dua tahun, SIKD telah memproses lebih dari 11.000 berkas surat yang terdiri dari 5.200 surat masuk dari luar Mahkamah Konstitusi dan 6.000 an nota dinas yang dibuat oleh unit kerja.

Selain itu, meski akan terus dikembangkan, SIKD telah memiliki berbagai dampak bagi proses tata kerja di Mahkamah Konstitusi, seperti penggunaan kertas berkurang (paperless), mencari dokumen lebih cepat, mempercepat koordinasi dalam organisasi, mempermudah pengendalian surat yang harus ditindak lanjuti, meningkatkan keamanan berkas, hingga mengurangi beban kerja unit kerja tata usaha dan sekretaris.

Pada sisi yang lebih fundamental, menurut Guntur Hamzah, SIKD telah berhasil merubah budaya kerja yang tertutup menjadi terbuka dan transparan, wilayah abu-abu (grey area) menjadi wilayah yang jelas (clear area) dan bekerja keras (hard work) menjadi bekerja cerdas (smart work). “Selain itu, jangkauan kerja menjadi terintegrasi dan terkoneksi dengan mudah,” papar Guntur Hamzah.

“Dan kontribusi SIKD yang terbesar adalah memberikan dukungan bagi upaya pencapaian cita-cita MK yang Modern dan Terpercaya,” pungkas Gutur Hamzah. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)