Humas-Ambon: Desmon J. Mahesa, Wakil Ketua Komisi III DPR RI memimpin rombongannya untuk melakukan Kunjungan Kerja Masa Reses Tahun 2016-2017  ke Pengadilan Tinggi Maluku pada 7 Agustus 2017. Kunker yang berlokasi di Aula Pengadilan Tinggi Ambon ini bertujuan untuk melihat dan mendengar langsung permasalahan yang dihadapi oleh warga pengadilan di wilayah Ambon. Rapat dihadiri oleh 12 anggota komisi III DPR RI, Ketua Pengadilan Tinggi Ambon beserta Ketua Pengadilan Negeri se wilayah Ambon, Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon beserta Ketua Pengadilan Agama se wilayah Ambon, Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Ambon, Kepala Militer III Ambon,  dan para hakim tinggi Ambon.

Pengadilan Tinggi Ambon membawahi 4 Pengadilan Negeri, yaitu Pengadilan Negeri Ambon, Pengadilan Negeri Tual, Pengadilan Negeri Masohi dan Pengadilan Negeri Saumlaki. Dalam pemaparannya Ketua Pengadilan Tinggi Ambon  Respatun Wisnu Wardoyo, S.H mengatakan bahwa SK pembangunan 4 Pengadilan Negeri baru sudah ditandatangani oleh Presiden, hanya proses pembangunannya saja yang belum mulai. “Tanah sudah diberikan oleh Pemda, tinggal menunggu anggaran pembangunannya saja.” Kata Respatun. “Jika gedung baru ini sudah berdiri, tentu saja masyarakat pencari keadilan dari berbagai pulau seperti di Maluku bisa lebih mudah dalam mengurus perkara ke pengadilan.” Terangnya.

Desmon, selaku ketua rombongan komisi III mengatakan Maluku yang merupakan wilayah kepulauan terbesar di Indonesia memang memerlukan pembangunan pengadilan gedung baru, agar masyarakat bisa lebih mudah menjangkau pengadilan. Selain itu Desmon juga mengatakan agar para hakim lebih teliti dalam memutus perkara, bisa memberi putusan yang adil dan bijak. Dia menjelaskan bahwa sekarang ini lapas-lapas di seluruh Indonesia selalu penuh bahkan overload. “Lapas itu bukan ruang hukuman, karena sesuai Undang-Undang Lapas adalah untuk membina mereka yang berbuat kejahatan agar menjadi lebih baik.” Kata Desmon.  “Sebelum ke sini saya melakukan kunjungan ke Lapas Ambon, di situ saya berbicara dengan seorang ibu tua usianya sekitar 60-an, dihukum 17 tahun penjara dengan tuduhan membunuh suaminya. Ini adalah tahun keduanya di lapas. Berapa lama lagi dia akan tinggal di situ? Dia mengaku tidak melakukan apa yang dituduhkan. Dan tidak punya uang untuk membayar pengacara agar bisa mengurus kasasinya.” Lanjut Desmon. “Saya hanya bisa pasrah Pak.” Kata Desmon menirukan ucapan sang Ibu.  Desmon berharap bukan hanya kepada hakim tetapi juga kepada jaksa-jaksa di Ambon agar menjalankan tugas dengan baik agar masyarakat bisa mendapatkan keadilan. Menanggapi hal tersebut, Respatun mengatakan bahwa pengadilan bersifat pasif, artinya menyidangkan sesuai dengan bukti yang diberikan oleh kejaksaan dan memberikan putusan sesuai dengan bukti-bukti yang ada.

Acara kunjungan kerja ini ditutup dengan saling bertukar cindera mata dan berfoto bersama. (humas/rs)

Jakarta – Humas : Setelah Mahkamah Agung RI mengumumkan pelamar Calon Hakim Ad Hoc Tipikor Tahap IX Tahun 2017, yang dinyatakan lulus seleksi administrasi sebanyak 228 pada hari senin tanggal 17 Juli 2017, pada hari ini (Kamis, 10/08) Secara serentak di 16 Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi.

Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap IX Tahun 2017. Di awali dengan pembacaan tata tertib tes tertulis yang di bacakan ole Panitera PT DKI Jakarta DR. H. Teuku Ilzanor, SH., SE., M.Hum, dan dibuka secara resmi oleh Yang Mulia Hakim Agung MA Dr. Suhadi, SH., MH, (selaku Ketua Tim Pengawas dar MA) dengan di dampingi Panitia Pusat Panitera Mahkamah Agung RI Made Rawa Aryawan, SH., M. Hum, Sekretaris Mahkamah Agung RI Achmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M. Hum, Kepala Badan Urusan Administrasi Dr. Drs. Aco Nur, MH, dan Panitia Daerah Ketua Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Dr. H. Muh. Daming Sunusi, SH., M.Hum.

Dalam sambutannya Suhadi menyatakan bahwa Mahkamah Agung RI menyelenggarakan seleksi ujian tes tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tipikor yang ke IX kalinya, tes ini di laksanakan secara serentak di 16 Wilayah Pengadilan Tinggi Tingkat Provinsi para peserta ini ini telah melewati seleksi berkas administrasi dan tes tertulis. Bagi mereka yang lulus seleksi tertulis ini nantinya berhak mengikuti tahapan berikutnya, yaitu profile assessment dan wawancara.

Hari ini sebanyak 228 Calon Hakim Ad Hoc Tipikor mengikuti ujian tes tertulis yang di selenggarakan oleh Mahkamah Agung RI yang tersebar di 16 Pengadilan Tinggi di antaranya wilayah Pengadilan Tinggi (PT) 1. Banda Aceh 8 Peserta (PT. 5, PN. 3), 2. PT Medan 21 Peserta (PT. 7, PN. 14), 3. PT Padang 12 Peserta (PT. 6, PN. 6), 4. PT Pekanbaru 17 Peserta (PT. 0, PN. 17), 5. PT Palembang 5 Peserta (PT. 1, PN. 2), 6. PT Banten 6 Peserta (PT. 4, PN. 2), 7. PT Tanjung Karang 13 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Tanjung Karang, PT. 5, PN. 6 dan PT. Bengkulu, PT. 0, PN. 2), 8. PT Bandung 31 Peserta (PT. 15, PN. 16), 9. PT Semarang 22 Peserta (PT. 9, PN. 13), 10. PT Yogyakarta 5 Peserta (PT. 2, PN. 3), 11. PT Surabaya 18 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Surabaya, PT. 3, PN. 7, dari PT Banjarmasin 4 Peserta PT. 0, PN. 4, dari PT Palangkaraya 2 Peserta PT. 1, PN. 1, dari PT Samarinda 2 Peserta PT. 1, PN. 1), 12. PT Makassar 25 Peserta (yang ikut ujian pelamar dari PT Makassar, PT. 6, PN. 11, dari PT Palu 2 Peserta PT. 2, PN. 0, dari PT Manado 1 Peserta PT. 1, PN. 0, dari PT Gorontalo 3 Peserta PT. 0, PN. 3, dan dari PT Jayapura 2 Peserta PT. 1, PN. 1), 13. PT Denpasar 6 Peserta (PT. 2, PN. 4), 14. PT Mataram 9 Peserta (PT. 3, PN. 6), 15. Maluku Utara 7 Peserta (PT. 1, PN. 6).

Dan terakhir 16. Untuk Wilayah Pengadilan Tinggi DKI Jakarta. Penyelenggaraan Ujian Tes Tertulis Calon Hakim Ad Hoc Tindak Pidana Korupsi Tahap IX Tahun 2017. Peserta Ujian Cakim Ad Hoc Tipikor yang hadir sebanyak 23 peserta antara lain Pelamar untuk Tingkat Pertama 13 Peserta dan Pelamar Tingkat Banding 8 Peserta dari Jakarta dan yang Ikut di PT DKI Jakarta 1 Pelamar Tingkat Pertama dari PT Bangka Belitung dan 1 Pelamar Tngkat Pertama dari PT Pontianak. Ujian Tertulis ini pada sesi pertama di mulai pada pukul : 08.30 s/d 10.30 WIB dan untuk sesi kedua di mulai pukul 17.00 s/d selesai.

Hadir pada saat pembukaan Panitia Daerah Sekretaris PT DKI Jakarta para Kabag dan Kasubbag PT DKI Jakarta serta Panitia Pusat Kepala Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI Dr. Abdullah, SH., MS., para Asisten, Kasubbag dan Staf dari Mahkamah Agung RI. (ds/rs)

Jakarta-Humas, Kunjungan Kerja kali ini yang dipusatkan di Manado, dengan 4 (empat) lingkungan peradilan se wilayah Sulawesi utara yang ditempatkan di Ruang aula Serba Guna Pengadilan Tinggi Manado. Kunjungan kerja Komisi III DPR RI dihadiri oleh Ketua Pengadilan Tinggi Sudiwardono,SH.,M.Hum, Ketua Pengadilan Tinggi Agama DR. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M, dan Ketua Pengadilan TUN Oleh Jamres Saraan, SH. MH, dan Kepala Pengadilan Militer III-17 Manado Esron Sinambela,S.S, SH.,MH. Para Hakim Tingkat Pertama dan Banding, dan Juga Para Ketua Pengadilan Negeri se Wilayah Hukum Sulawesi Utara .

Rapat Kerja dalam Kunjungan Kali ini dipimpin oleh Dr.Benny Charman Dari Fraksi Partai Demorkat, Herman Hery Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Ichsan Soelistyo Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Risa Mariska, SH Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan, Drs.Eddy Kusuma Wijaya,SH.,MH. Dari Fraksi Partai PDI Perjuangan,  Ir.H.Adies Kadir,SH.,MH., Dari Fraksi Partai Golkar,  H. Ahmad Zacky Siradj Dari Fraksi Partai Golkar, H.R. Muhammad Syafi’I SH.,M.Hum Dari Fraksi Partai Gerindra, Wihadi Wiyanto,SH.,MH. Dari Fraksi Partai Gerindra,  Drs.Wenny Warouw Dari Fraksi Partai Gerindra, Didik Mukriyanto,SH.,MH. Dari Fraksi Partai Demokrat,  Dr.Dossy Iskandar Prasetyo,SH. Dari Fraksi Partai Hanura, dalam kunjungan kali ini juga ada Sekretariat Komisi III DPR, Penghubung Kepolisian, Penghubung Kemenkumham, Penghubung Kejaksaan Agung, Penghubung BNN, dan Penghubung MA.

Rapat kerja dimulai dengan pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi Manado Sudiwardono,SH.,M.Hum yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi oleh pengadilan seperti Adanya Rumah Dinas Hakim yang sudah Tua dan Cuma ada beberapa rumah saja sehingga para Hakim Tinggi hanya sewa/Kos saja. Dan juga untuk biaya pemiliharaan sangat minim, dan juga ada penambahan 1 Pengadilan Negeri yaitu Pengadilan Negeri Melonguane dikepulauan talaud yang akan dioperasikan tahun depan.

Selanjutnya pemaparan dari Ketua Pengadilan Tinggi  Agama Manado DR. H. M. Jamil Ibrahim, S.H., M.H., M.M, yang menjelaskan tentang kendala yang dihadapi seperti kurangnya pengadaan pegawai yang mempunyai keahlian dibidang IT, ada juga Pengadilan agama yang sangat dibutuhkan yaitu PA Lolak, PA Tutuyan, PA Baroko, PA Bolang Uki. Namun ke-empat PA tersebut belum berjalan karena belum adanya anggran.

Pemaparan dari Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Mataram H. UJANG ABDULLAH, SH., M.Si.,  yang meminta kejelasan tentang Pengadaan Pembangunan Gedung atau Kantor Permanen, Pengadaan Rumah Dinas Hakim, Saluran Air, Pengadaan Mobil Dinas dan Hakim dan lainya.

Terakhir Pemaparan kepala Pengadilan Militer III-17 Esron Sinambela,S.S, SH.,MH. Yaitu Dalam skala prioritas mengingat wilayah hokum yang sangat luas sidang keliling sangat diperlukan . untuk itu perlu ditingkatkan anggran penambahan siding keliling guna menyelesaikan proses berperkara. Kurang SDM untuk mendukung Proses Perkantoran dan Juga Pembangunan Gedung Kantor Pengadilan Militer-17 manado agak tidak mengontrak gedung kantor.

Acara Rapat kerja ini berakhir dengan pertukaran Plakat dan foto bersama rombongan Komisi III DPR dengan Jajaran 4 (empat) lingkungan se Wilayah Hukum Provinsi Sulawesi Utara .(SF/RS)

Jakarta – Humas : Jum’at, 4/8/2017, Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial Dr. H. M. Syarifuddin, SH.,MH,  Ketua Kamar Tata Usaha Negara Dr. Supandi, SH.,MH beserta Kepala Biro Hukum dan Humas MA dan Sekretaris Dirjen Badimiltun menerima Kunjungan Ketua Pengadilan Tata Usaha Negara Serang dan Tanjung Pinang dalam rangka presentasi Inovasi Pelayanan Publik Terpadu (Excellent Service) pada Pengadilan TUN Serang dan E-Book Pedoman Kerja Pada  TUN Tanjung Pinang. Bertempat diruang rapat Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial. (pn/rs)

Ciawi-Bogor; Bagian Pengembangan Sistem Informatika pada Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyelenggarakan Bimbingan Teknis ToT Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Versi 32 Tahap I. Pelaksanaan kegiatan ini bertempat di Auditorium Gedung Pusdiklat Mahkamah Agung RI Mega Mendung, Bogor, Jawa Barat, pada Rabu malam pukul 20.00 WIB tanggal 2 Agustus 2017.

Kegiatan ini di awali laporan dari Ketua Panitia dari Kepala Bagian Pengembangan Sarana Informatikan Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI Supriyadi Gunawan, S. Sos., MM, melaporkan kegiatan Bimbingan Teknis ToT SIPP Tahap I pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan Seluruh Indonesia ini di ikuti sebanyak 79 peserta berasal dari 4 (empat) lingkungan peradilan seluruh Indinesia.

Para peserta ini telah di pilih dan di tentukan oleh Tim Development Aplikasi SIPP Versi 32 Tahap I yang akan di jadikan sebagai agen – agen atau para tarainer untuk di sebar ke seluruh pengadilan, kegiatan ini akan berlangsung selama empat hari ke depan di mulai pada malam ini tanggal 2 Agustus sampai dengan tanggal 5 Agustus 2017. Para peserta ini akan mendapatkan materi pelatihan SIPP Versi 32 tahap I dari para Tim Development dalam hal ini selaku pengembangan aplikasi SIPP Mahkamah Agung RI.

Mengawali sambutannya Kepala Biro Hukum dan Humas Badan Urusan Administrasi Mahkamah Agung RI menyatakan bahwa reformasi birokrasi Mahkamah Agung RI dalam hal pengembangan IT merupakan komitmen pimpinan MA, seperti aplikasi SIPP ini akan mengubah system data manual ke digital, kegiatan bimbingan teknis ToT SIPP tahap I ini merupakan aplikasi SIPP versi 32 yang telah di sempurnakan dari SIPP versi sebelumnya.

Mahkamah Agung RI telah memiliki banya website seperti masing-masing Dirjen dan Badan di lingkungan MA ada web badilum, badilag, badimiltun, bawas, balitbang diklat, bua dan kepaniteraan sehingga banyak membingungkan masyarakat, kedepan di harapkan agar satu jendela aplikasi website Mahkamhah Agung RI agar dapat memudahkan masyarakat.

Dengan system aplikasi ini bertujuan untuk mempermudah, dengan system ini  kedepan sumberdaya manusia di pengadilan tidak perlu banyak karena dengan aplikasi IT, kecuali teknis, teknis junga mengalami suatu perubahan dengan adanya bentuk templet putusan dan berita acara yang sudah di sediakan formatnya dengan tujuan wan day publis dan wan day minut dapat terlaksana di tahun 2018.

Sekarang MA telah memulai perubahan data atau migrasi data dari manual ke era digital yang berbasi aplikasi IT, aplikasi SIPP ini yang mengerti hanya orang pengadilan seperti kepolisian, kejaksaan dan rutan atau tidak mengetahui aplikasi SIPP ini yang merupakan produk unggulan Mahkamah Agung RI di harapkan kedepan para ketua pengadilan dapat mensosialisasikan aplikasi ini ke para instansi terkait seperti kepolosian, kejaksaan dan rutan/lapas.

Di akhir sambutannya karo humas mengharapkan kedepan bagian pengembangan IT untuk dapat para trainer-trainer ini yang akan menjadi agen-agen SIPP ke pengadilan-pengadilan seluruh Indonesia, kegiatan ini di buka secara resmi oleh Karo Humas Abdullah dengan ketukan palu sebanyak tiga kali.

Kegiatan bimbingan teknis ini di akhiri dengan pemaparan singkat dari Tim Development aplikasi SIPP versi 32 tahap I dan do’a yang di pimppin oleh Karo Humas. (ds/rs)

Melbourne – Humas : Ketua Mahkamah Agung RI, YM Prof. Dr. Hatta Ali, SH., MH, pada 31 Juli 2017 bertempat di Commonwealth Court Centre Building, Melbourne Australia telah menandatangani pembaruan Nota Kesepahaman Kerjasama Yudisial dengan Family Court of Australia dan Federal Court of Australia. MoU yang pertama kali ditandatangani pada tahun 2004 itu telah mengalami berbagai pembaruan dan terakhir kali lampiran MoU diperbaharui tahun 2014 di Jakarta. Sejak ditandatangani,kerja sama antara ketiga pengadilan telah berkontribusi dalam membangun dialog konstruktif antara hakim, panitera dan pejabat pengadilandari kedua negara dalam mendorong pertukaran pikiran dalam pembaruan dalam berbagai topik yang meliputi manajemen perkara, akses terhadap keadilan, kepemimpinan dan tematik hukum tertentu.

Dalam perubahan Nota Kesepahaman yang ditandatangani 2017 ini, kerja sama akan difokuskan mendorong kontribusi badan peradilan untuk mendukung prioritas pemerintah kedua negara untuk meningkatkan pertumbuhan ekonomi dan memperluas akses terhadap keadilan. Dalam kerangka itu maka kerjasama dengan Family Court of Australia akan difokuskan kepada peningkatan akses terhadap keadilan khususnya bagi perempuan dan anak, yaitu untuk meningkatkan kualitas layanan dan putusan pengadilan dalam perkara terkait perempuan dan anak, serta meningkatkan kualitas layanan dan hasilnya dalam penanganan perkara kekerasan dalam rumah tangga, perkara legalisasi pernikahan, perselisihan yang melibatkan hak asuh dan pemeliharaan anak dan isu hukum keluarga atau masalah anak lainnya baik di Pengadilan Agama maupun di Pengadilan Umum.

Sementara itu kerjasama dengan dengan Federal Court of Australia akan memfokuskan diri kepada bagaimana reformasi badan peradilan bisa berkontribusi terhadap pertumbuhan ekonomi dalam kerangka Kemudahan Berusaha (Ease of Doing Business,) seperti penyempurnaan rezim eksekusi kontrak perdagangan, termasuk penyempurnaan Tata Cara Penyelesaian Gugatan Sederhana serta reformasi pada sektor penyelesaian utang melalui kepailitan yang diharapkan bisa meningkatkan kepercayaan dan keyakinan publik kepada sistem hukum yang pada gilirannya akan mendorong perbaikan fundamental dalam melakukan usaha. Kerjasama juga akan meliputi dialog untuk penyempurnaan sektor organisasi yang dihadapi badan peradilan untuk menghadapi masalah-masalah kontemporer manajemen dan akuntabilitas.

YM Ketua Mahakmah Agung RI dalam sambutannya menyatakan bahwa kerjasama yang telah memasuki usia satu setengah dasawarsa atau lebih dari 20 tahun apabila dihitung dengan kerjasama ad hoc yang telah ada sebelumnya, telah berhasil dilaksanakan dengan baik dan memberi manfaat luar biasa bagi para pihak yang terlibat dalam kerjasama ini. Terlepas dari perbedaan bahasa, sistem hukum, serta hubungan politik kedua negara yang naik-turun karena berbagai faktor, ternyata pengadilan-pengadilan yang terlibat dalam kerjasama ini tetap bisa berkomunikasi dengan baik dan bekerja secara produktif menghasilkan cukup banyak hal penting, ini berkat komitmen seluruh pihak yang terlibat dalam kerjasama ini yang telah bekerja keras untuk mewujudkan tujuan bersama dan membangun hubungan dengan nuansa saling menghormati dan konstruktif.

Hadir dalam kegiatan ini, Ketua MA RI, YM Chief Justice Diana Bryant AO Ketua Family Court of Australia, YM Chief Justice James Allsop,  para hakim Federal Courtof Australia maupun Family Court of Australia, hakim agung  MA RI, para pejabat Federal Court of Australia dan Family Court of Australia, perwakilan dari Federal Magistrate Court of Australia, Konsul Jenderal Republik Indonesia di Negara Victoria, perwakilan Department of Foreign Affairs and Trade,  Australia Indonesia Partnership for Justice (AIPJ) dan pejabat-pejabat lainnya.

Delegasi Mahkamah Agung Republik Indonesia sendiri dipimpin langsung oleh Ketua Mahkamah Agung RI didampingi oleh YM Wakil Ketua MA RI Bidang Yudisial YM Dr. H. M. Syarifuddin SH., MH., YM Ketua Kamar Pembinaan/ Wakil Koordinator Tim Pembaruan Peradilan Prof. Dr. Takdir Rahmadi SH., LL.M, YM Ketua Kamar Perdata Soltoni Mohdally SH., MH., YM Ketua Kamar Agama Dr. Amran Suadi SH., MH., MM., YM Syamsul Maarif SH., LLM. Ph.D,  YM Dr. Suhadi SH., MH, YM Desnayeti M. SH., MH, Panitera MA RI  Made Rawa Ariawan SH., M.Hum, Sekretaris MA RI  Achmad Setyo Pudjoharsoyo SH., MH, Kepala Pusat Pendidikan dan Pelatihan Teknis Peradilan  Agus Subroto SH., M.Hum. Delegasi ini didampingi oleh Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Aria Suyudi.

Penandatanganan Nota Kesepahaman ini dilanjutkan dengan rapat kerja dengan Federal Court of Australia dan Family Court of Australia untuk membahas perkembangan terkini topik yang dikerjasamakan dan merencanakan agenda jangka pendek dan menengah dibawah payung kerjasama ini.

Kerja sama ini didukung melalui Kemitraan Australia Indonesia untuk Keadilan (Australia Indonesia Partnership for Justice, AIPJ) yang didanai melalui program bantuan Australia dan merupakan bagian penting dari hubungan Australia dengan Indonesia mengenai masalah peradilan dan keamanan.

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung, Prof. Dr. H. M. Hatta Ali, S.H.,M.H melantik 11 Ketua Pengadilan Tingkat Banding, 3 dari Peradilan Umum dan 8 dari Peradilan Agama pada hari Jum’at, 28 Juli 2017 di ruang Prof. Dr. Mr. Kusumah Atmadja, lantai 14 gedung Mahkamah Agung. Dalam sambutannya Ketua MA mengatakan beban dan tanggung jawab yang diemban oleh Para Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung saat ini tidaklah mudah. “Kita menghadapi ekspektasi publik yang tinggi terhadap layanan lembaga peradilan. Aparatur peradilan dituntut bergerak cepat untuk mengantisipasi perubahan-perubahan yang ada dengan meningkatkan kualitas layanan serta melakukan inovasi terhadap bentuk-bentuk layanan publik yang diberikan oleh lembaga peradilan.” Kata Hatta Ali. Pelantikan ini berdasarkan Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 29 / KMA / SK / II tanggal 01 Febuari 2017, 117 / KMA / SK / VI / 2017 tanggal 19 Juni 2017, dan 118 / KMA / SK / VI / 2017 tanggal 19 Juni 2017.

Ketua MA berpesan agar para Pimpinan Pengadilan Tingkat Banding harus mampu menggerakkan gerbong organisasi yang dipimpinnya untuk meraih kembali kepercayaan publik terhadap lembaga peradilan dengan peningkatan kualitas layanan peradilan serta inovasi-inovasinya.

Hadir dalam pelantikan tersebut, Wakil Ketua MA bidang Yudisial, Ketua KY, Ketua Kamar MA, Hakim Agung, Pejabat Eselon I, II, dilingkungan Mahkamah Agung serta para undangan lainnya.

Berikut adalah 11 nama Ketua Pengadilan Tingkat Banding yang dilantik :

Dari lingkungan Peradilan Umum :

1. H. Adam Hidayat Abu Atiek, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pekanbaru

2. Ohan Burhanuddin Purwawangca, SH.,MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang

3. Respatun Wisnu Wardoyo, SH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Ambon

Dari Lingkungan Peradilan Agama :

1. Drs. H. Muklis, SH.,M.Hum

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi

2. Drs. H. Anwar, MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar

3. Drs. M. Taufiq H. Z, MHI

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan

4. Drs. H. Shofrowi, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang

5. Dr. H. Empud Mahpudin, Sh., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bangka Belitung

6. Drs. H. Ahmad, SH., MH

Sebagai ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten

7. Drs. H. M. Syarif M, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang

8. Drs. H. Maslihan Saifurrozi, SH., MH

Sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pontianak

(PN/Humas)