Tilamuta, usai berakhirnya cuti bersama Hari Raya Idul Fitri 1440 H, pada hari Senin pukul 10.00 WIB tanggal 10 Juni 2019, Keluarga Besar Pengadilan Negeri Tilamuta berkumpul di Ruang Sidang Kusumaatamadja. untuk melaksanakan Halal bi Halal pasca Idul Fitri 1440 H. Selain Halal Bi Halal, acara ini dirangkai pula dengan Pengantar Alih Tugas Wakil Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak Lalu Mohamad Sandi Iramaya, SH yang telah mendapat promosi menjadi KPN Donggala.
Dalam sambutannya Ketua Pengadilan Negeri Tilamuta Bapak Suryaman, SH menyampaikan permohonan maaf secara pribadi, keluarga dan dalam kapasitas Pimpinan dihari-hari fitrah ini. Demikian juga Beliau menghimbau kepada semua hadirin untuk saling memaafkan, memanfaatkan momentum setelah Hari Raya Idul Fitri yang jatuh pada tanggal 5 Juni 2019 kemarin. Berlanjut untuk sambutan sekaligus kesan dan Pesan pada Pengantar Alih Tugas, poin utama yang disampaikan bahwa Bapak Lalu Mohamad Sandi Iramaya, SH selama bersama sama di PN Tilamuta adalah sebagai rekan kerja yang baik, banyak hal positif yang di berikan oleh Bapak Lalu Mohamad Sandi Iramaya, SH untuk menjadi energi berkinerja di PN Tilamuta. Beliau berpesan dalam doa semoga ditempat tugas yang baru Bapak Lalu Mohamad Sandi Iramaya, SH senantiasa Amanah dan semuanya berjalan lancar penuh prestasi.
Demikian juga dalam kesempatan kesan dan pesan oleh Bapak Lalu Mohamad Sandi Iramaya, SH bahwa hal mendasar yang begitu dalam kesannya adalah pada saat Akreditasi di PN Tilamuta yang mana saat itu PN Tilamuta menjadi Pilot Project untuk Akreditasi Penjaminan Mutu Peradilan Umum wilayah Gorontalo sehingga perlu usaha yang maksimal untuk mewujudkannya. Alhamdulillah berkat kerja keras, kerja cerdas kerja tuntas didukung oleh senergitas Aparatur PN Tilmuta serta manejemn yang baik dari Unsur Pimpinan, maka PN Tilamuta dapat meraih ISO dan Terakreditasi dengan Nilai A Excellent. Dalam akhir penyampaian beliau berpesan agar apa yang telah dibangun bersama untuk PN Tilamuta dapat dipertahankan dan ditingkatkan.
Kemudian acara dilanjutkan dengan Ramah Tamah Keluarga Besar Pengadilan Negeri Tilamuta. Harapan Bersama semoga Dengan berakhirnya cuti bersama, maka seluruh jajaran di Pengadilan Negeri Tilamuta telah siap untuk kembali melayani masyarakat, terutama para pencari keadilan. Melayani dengan cepat, akurat, kreatif, ramah dan akuntabel (CAKRA) sesuai motto Pengadilan Negeri Tilamuta.
Tilamuta, 10 Juni 2019
Dewan Redaksi
Pada hari Kamis tanggal 02 Mei 2019, bertempat di ruang Kusuma Admaja Pengadilan Negeri Tilamuta Klas II diselenggarakan sosialisasi tentang narkoba yang dibawakan oleh Kepala BBN (Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Boalemo. Setelah acara sosialisasi selesai, dilakukan pemeriksaan Narkoba Melalui Tes Urine oleh petugas BNN(Badan Narkotika Nasional) Kabupaten Boalemo yang dilaksanakan di ruang pengunjung Pengadilan Negeri Tilamuta diikuti oleh seluruh Pegawai Pengadilan Negeri Tilamuta : Ketua, Wakil Ketua, Para Hakim, Panitera, Sekretaris, Pejabat Struktural, Pejabat Fungsional serta para staf dan honorer Pengadilan Negeri Tilamuta.
Kegiatan ini dilaksanakan guna mendukung upaya pemerintah dalam memerangi narkoba dan sesuai dengan surat edaran Sekretaris Mahkamah Agung RI Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pencegahan dan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika dan Prekursor Narkotika.
PN Tilamuta – Kantor Pusat Perbendaharaan Negara (KPPN) Marisa menggelar kegiatan Sosialisasi Sistem Aplikasi Keuangan Tingkat Instansi (SAKTI) dan Penggunaan Kartu Kredit Pemerintah (KKP) , bertempat di Auditorium KPPN Marisa Selasa (30/04 2019). Kegiatan diikuti oleh seluruh Satuan Kerja (Satker) yang tersebar di Boalemo dan Pohuwato, termasuk satker Pengadilan Negeri Tilamuta.
Kepala KPPN Marisa, Abdul Yusuf dalam sambutannya menjelaskan bahwa aplikasi SAKTI merupakan aplikasi yang dibangun guna mendukung implementasi Sistem Perbendaharaan Anggaran Negara (SPAN) dengan menggunakan sistem yang terintegrasi pada setiap satker. “SAKTI adalah gabungan dari beberapa aplikasi yang telah digunakan pada tingkat satker saat ini.” Jelasnya. Abdul Yusuf juga menambahkan penggunaan KKP merupakan amanat Peraturan Menteri Keuangan (PMK) Nomor 196 tahun 2018 yang bertujuan untuk meningkatkan akuntabilitas pelakansaan anggaran, aman dalam bertransaksi. “KKP mengurangi potensi fraud (Penipuan) dari bertransaksi tunai, dan mengurangi adanya Idle Cash (Dana Tunai yang menganggur),” tandasnya.
Sementara itu Sekretaris PN Tilamuta selaku KPA, JUANG SAMADI, S.Pd yang ikut pada kegiatan tersebut menyambut baik tentang aplikasi SAKTI dan Pengunaan KKP. Menurutnya kedua program ini merupakan upaya pemerintah dalam efektifitas realisasi penyerapan anggaran keuangan negara. “Aplikasi SAKTI tentunya dapat mengefektifkan biaya perjalanan dinas para pengelola keuangan seperti bendahara dan operator keuangan satker yang biasanya harus mendatangi KPPN jika berkenaan dengan tagihan keuangan satker. Dengan SAKTI proses tagihan keuangan cukup dengan proses online,” tandas JUANG. “Kemudian penggunaan KKP bagi satker tentunya sanggat memudahkan satker dalam bertransaksi. Dan manfaatnya lagi bendahara hanya perlu menyimpan uang tunai di kas sebesar 60 % UP. Karena persoalan belanja operasional kebutuhan PN Tilamuta, perjalanan dinas cukup menggunakan KKP,” imbuh JUANG. JUANG berharap melalui kegiatan sosialisasi penerapan aplikasi SAKTI dan penggunaan KKP, Pengadilan Negeri Tilamuta menjadi salah satu satker yang efektif dan efisien dalam mengelola anggaran keuangan negara nantinya.
Kamis 25 April 2019, Pengadilan Negeri Tilamuta mengadakan acara Peringatan Isra’ Mi’raj Nabi Muhammad SAW, dihadiri segenap warga PN.Tilamuta beserta ibu-ibu Dharma Yukti Karini Cabang Tilamuta. Acara tersebut mengambil tema “MELAUI PERINGATAN ISRA’ MI’RAJ NABI MUHAMMAD SAW KITA JADIKAN SHOLAT SEBAGAI SARANA MEWUJUDKAN SIFAT TAWADHU, DISIPLIN DAN JUJUR DALAM PELAKSANAAN TUGAS POKOK DAN FUNGSI SEBAGAI APARATUR SIPIL NEGARA.
Dalam sambutannya belia Bapak KPN Tilamuta SURYAMAN, SH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan program kerja PN Tilamuta untuk menumbuhkembangkan iman dan taqwa dikalangan Hakim dan pegawai sehingga terbentuk Integritas yang baik bagi Aparatur Pengadilan Negeri Tilamuta. Kesempatan yang baik ini pula menjadi sarana Silaturrahim menguatkan ukhuwah dan merekat soliditas. Dengan semua itu diharapkan performa PN Tilamuta akan lebih baik.
Pada hari Selasa 23 April 2019, pada Pengadilan Negeri Tilamuta dilaksanakan Pra Penilaian Internal Pembangunan Zona Integritas Menuju Wilayah Bebas Korupsi (WBK) dan Wilayah Birokrasi Bersih dan Melayani (WBBM) oleh Tim Penilai Internal (TPI) dari Dirjen Badan Peradilan Umum (Badilum) yang dipimpin oleh YM. Hakim Tinggi Bandung Hery Supriyono, SH, M.Hum.
dengan anggota tim:
- Edwin Ruliawan, SH., MH. (Kepala Subbag. Ketatalaksanaan);
- Ida Bagus Swardana Putra, S.Kom (Kepala Seksi Statistik);
- Abu Nur Rochmat, SH. (Staf Seksi Tata Naskah Subdit. Panitera dan Jurusita);
Penilaian yang dilakukan meliputi 6 (enam) Komponen, yakni:
- Komponen Manajeman Perubahan;
- Komponen Penataan Tata Laksana;
- Komponen Penataan Sistem Manajeman SDM;
- Komponen Penguatan Akuntabilitas Kinerja;
- Komponen Penguatan Pengawasan dan;
- Komponen Penguatan Kualitas Pelayanan Publik;
Humas-Jakarta: Mahkamah Agung yang diwakili Kepala Pusat Penelitian dan Pengembangan Hukum dan Peradilan Dr. H. Hasbi Hasan, S.H., M.H, didampingi oleh Tim Advokasi Biro Hukum dan Humas MA, D.Y. Witanto, S.H, Jimmy Maruli, S.H., M.H, dan Martha Satria Putra, S.H., M.H, yang diselenggarakan oleh Sekretariat Jenderal DPR RI pada tanggal 23 April 2019 bertempat di Ruang Rapat Gedung Nusantara DPR RI.
Rapat konsolidiasi tersebut terkait dengan 20 (dua puluh) RUU yang menjadi prioritas dan telah masuk ke tahap pembahasan Komisi III di tahun 2019, termasuk salah satunya adalah RUU tentang Jabatan Hakim.
Dari 54 RUU yang menjadi prioritas tahun 2019, sebanyak 19 RUU masih dalam tahap penyusunan, 4 RUU sedang menunggu surat dari Presiden, 20 RUU sedang dalam tahap pembahasan, 4 RUU sedang menunggu DIM dan 7 RUU sudah disetujui DPR.
Rapat konsolidasi ini bertujuan untuk meminta keterangan dan masukan dari pihak-pihak terkait atas berbagai isu krusial yang belum terselesaikan dalam substansi RUU yang menjadi bahan pembahasan dalam rapat komisi di DPR.
Hasbi Hasan menyampaikan bahwa Ikatan Hakim Indonesia (IKAHI) telah mengeluarkan pendapat resmi berdasarkan Hasil Munas IKAHI tahun 2016 di Lombok terhadap beberapa materi dalam RUU Jabatan Hakim sebagai berikut:
1. Menolak pengurangan usia pensiun hakim dan hakim agung karena tidak didasarkan pada landasan Yuridis, filosofis, Sosiologis dan historis, dan akan sangat berdampak pada kekurangan hakim dan kinerja hakim, selain itu selama 7 tahun sempat tidak ada penerimaan hakim tingkat pertama, sementara Mahkamah Agung pada tahun 2018 telah meresmikan 85 pengadilan baru.
2. Menolak tinjauan periodisasi bagi hakim agung karena akan terbuka peluang dan ruang intervensi ekstra judisial baik langsung maupun tidak langsung.
3. Menolak sistem rekruitmen dan mutasi oleh Mahkamah Agung bekerjasama dengan KY karena bertentangan dengan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 43/PUU-XIII/2015 dan semangat Reformasi Kekuasaan Kehakiman Satu atap (one roof system)
4. Persyaratan peserta Seleksi Pendidikan Calon Hakim pertama harus dari fress graduate karena terkait dengan pembentukan jiwa profesi hakim. Dalam peradilan Militer harus dari Korps hukum ketiga angkatan.
5. Menolak sistem Pengawasan Prilaku hakim “hanya” oleh KY karena menghilangkan sistem pengawasan internal Mahkamah Agung. Tetap mempertahankan Peraturan Bersama antara MA dengan KY dengan membangun komunikasi yang intensif.
6. Menolak Penilaian Kinerja Teknis Peradilan terhadap Hakim Tinggi dan terhadap Hakim Tingkat Pertama karena bertentangan dengan independensi kekuasaan kehakiman dan membuka ruang bagi upaya intervensi internal terhadap hakim.
Atas penyampaian tersebut pihak Sekretariat Jenderal DPR RI memberikan apresiasi kepada Mahkamah Agung dan akan menyampaikan poin-poin krusial tersebut dalam rapat pembahasan di komisi III DPR. (Dy/RS)
Labuan Bajo – Humas: Bertempat di Ballroom Hotel La Prima, Labuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, Ketua Mahkamah Agung, YM. Prof. Dr. Muhammad Hatta Ali, S.H., M. H. meluncurkan Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0. Peluncuran aplikasi ini dimaksudkan untuk meningkatkan kinerja pengadilan tingkat banding dan memberikan pelayanan yang lebih baik kepada masyarakat.
Menurut Hatta Ali, kinerja penyelesaian perkara tingkat banding, termasuk pengadilan pajak dalam dua tahun terakhir kurang menggembirakan, terutama jika dibandingkan dengan kinerja pengadilan tingkat pertama dan Mahkamah Agung. “Dua indikator yang dipergunakan untuk mengukur kinerja ini, yakni produktifitas penyelesaian perkara dan akseptabilitas putusan,” ujar Hatta Ali.
Produktifitas penyelesaian perkara diukur dari jumlah perkara yang diputus berbanding beban perkara yang harus diselesaikan. Sementara itu akseptabilitas diukur dengan menggunakan rasio putusan yang diajukan upaya hukum berbanding jumlah perkara yang diputus.
Dengan aplikasi SIPP tingkat banding, Hatta Ali berharap pengadilan tingkat banding dapat meningkatkan kinerjanya dengan semakin terbukanya proses penanganan perkara ke masyarakat. “Dengan aplikasi ini masyarakat memiliki akses untuk memonitor penanganan perkaranya,” ungkap Hatta Ali.
Tiga Varian Aplikasi
Sementara itu Zullfan Sugiantoro dalam pemaparannya menjelaskan bahwa aplikasi yang diluncurkan oleh Ketua Mahkamah Agung tersebut adalah sebanyak 3 (tiga) aplikasi, yakni aplikasi SIPP tingkat banding yang dipergunakan untuk memproses suatu perkara, semenjak diajukan banding hingga diminutasi.
Aplikasi kedua disebut sebagai SIPP Web yang dipergunakan oleh masyarakat (publik) pencari keadilan memonitor penanganan perkaranya. Melalui aplikasi ini, masyarakat dapat melakukan pencarian perkara di pengadilan tingkat banding pada empat lingkungan peradilan di seluruh Indonesia. Selain itu, masyarakat juga dapat langsung mendownload putusan.
“Publik juga bisa memonitor jadwal persidangan perkaranya,” ujar Zullfan menjelaskan. Akses ini dapat dilakukan selama 24 (dua puluh empat) jam dengan jaminan terupdate setiap saat.
Sedangkan aplikasi ketiga adalah monitoring dan evaluasi kinerja pengadilan tingkat banding yang dapat dipergunakan oleh pimpinan untuk menilai kinerja pengadilan, hakim dan panitera pengganti. Aplikasi ini selanjutnya terintegrasi dengan aplikasi Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP).
Selain terintegrasi dengan SIKEP, aplikasi SIPP ini juga terintegrasi dengan direktori putusan. “Apabila suatu putusan telah diupload dalam SIPP Tingkat Banding, maka secara otomatis akan terupload dalam aplikasi direktori putusan,” imbuh Zullfan Sugiantoro.
Dikembangkan Secara Mandiri
Pengembangan aplikasi SIPP ini menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo dilakukan untuk memperkuat pemanfaatan teknologi informasi dalam pengelolaan pengadilan. Sejauh ini telah ada sejumlah aplikasi yang juga dipergunakan oleh Mahkamah Agung dan Badan Peradilan di bawahnya, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP), Sistem Informasi Pengawasan (SIWAS), Sistem Informasi Kediklatan (Sisdiklat), dan aplikasi pengadilan elektronik (e-court).
“Yang patut menjadi kebanggaan kita bersama bahwa pengembangan aplikasi ini sejak perancangan, pembuatan, ujicoba dan evaluasinya dilaksanakan oleh sumber daya Mahkamah Agung sendiri baik yang berada di pusat maupun tersebar di berbagai satuan kerja di seluruh Indonesia,” imbuh Pudjoharsoyo.
Kecuali kemandirian dalam pemanfaatan sumber daya manusia, pengembangan aplikasi ini juga dilakukan dengan pembiayaan sendiri, tanpa bantuan pihak lain, seperti lembaga donor. “Semenjak proses assesmen, pengembangan, dan ujicoba, Mahkamah Agung setidaknya telah mengeluarkan biaya sebesar Rp 252.434.800,- (dua ratus lima puluh dua juta empat ratus tiga puluh empat ribu delapan ratus rupiah) untuk aplikasi SIPP ini,” papar Pudjoharsoyo.
Besaran ini menurut Pudjoharsoyo sangat murah apabila dibandingkan dengan kemanfaatan yang diperoleh dengan pemanfaatan aplikasi ini.
Didukung Advokat
Dalam kesempatan peluncuran tersebut, Ketua Mahkamah Agung melakukan wawancara dengan fasilitas telekonferensi dengan Juniver Girsang, salah seorang advokat pengguna terdaftar pada aplikasi pengadilan elektronik.
Dalam wawancaranya, Juniver menyampaikan apresiasi atas inovasi yang dilakukan oleh Mahkamah Agung ini. “Dengan kemudahan akses terhadap informasi perkara ini, kami sebagai kuasa hukum dapat memberikan informasi yang akurat kepala klien,” ujar Juniver.
Dengan kemudahan-kemudahan yang diberikan oleh aplikasi SIPP Tingkat Banding, Juniver berharap Mahkamah Agung juga terus meningkatkan pelayanannya kepada pencari keadilan, termasuk penyampaian salinan putusan kepada pengadilan pengaju dan para pihak berperkara. (Humas/Mohammad Noor/RS)
Labuan Bajo – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH meluncurkan aplikasi Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) Tingkat Banding Versi 3.2.0, bertempat diLabuan Bajo, Nusa Tenggara Timur, pada hari Senin, 22/4/2019. Peluncuran aplikasi ini akan dilaksanakan bersamaan dengan kegiatan Pembinaan Pimpinan Mahkamah Agung terhadap Pimpinan Pengadilan, beserta Hakim, Panitera dan Sekretaris Tingkat Pertama dan Banding pada empat lingkungan peradilan di wilayah Nusa Tenggara Timur.
Selama ini aplikasi SIPP dipergunakan sebagai sarana perekam data perkara di seluruh Pengadilan, baik tingkat pertama maupun banding di seluruh Indonesia. Dengan perekaman tersebut, penelusuran perkaraoleh aparatur pengadilan maupun masyarakat pencari keadilan menjadi lebih mudah dan murah. Sepanjang terkoneksi dengan jaringan internet, aplikasi ini dapat diakses dimanapun dan kapanpun.
Dengan aplikasi ini, pengadilan dapat memberikan transparansi kepada masyarakat pengguna pengadilan yang ingin mengetahui jalannya perkara serta hasil – hasil dan agenda persidangan. Bahkan masyarakat dimudahkan untuk memantau pembiayaan perkaranya secara online.
Khusus untuk aplikasi tingkat banding, aplikasi ini dirancang berbasis web, sehingga ketersediaan datanya dapat dilakukan secara realtime. Manakala suatu data perkara sudah diinput didalam SIPP Tingkat Banding, maka saat itu juga data perkara tersebut sudah tersedia di web.
Cara kerja aplikasi ini berbeda dengan aplikasi SIPP Tingkat Pertama yang harus disingkronisasi terlebih dahulu sebelum akhirnya bisa tersaji di website SIPP tiap pengadilan. Dan untuk mengejar agar data selalu Update maka pengadilan tingkat pertama harus melakukan singkronisasi setidak – tidaknya tiga kali dalam sehari.
Aplikasi SIPP Tingkat Banding ini telah dikembangkan semenjak tahun 2016 dan terus dikembangkan fitur – fiturnya agar masyarakat pencari keadilan selalu terinformasi keadaan perkaranya.
Eksistensi aplikasi SIPP ini selanjutnya menegaskan komitmen Mahkamah Agung dan Badan Peradilan yang berada dibawahnya untuk mewujudkan Badan Peradilan Indonesia yang agung. Dimana salah satu indikatornya adalah modern berbasis teknologi informasi terpadu.
Secara internal, aplikasi ini juga telah terintergrasi dengan aplikasi – aplikasi lainnya di Mahkamah Agung, seperti Sistem Informasi Kepegawaian (SIKEP). Sehingga ia juga dapat difungsikan sebagai sarana untuk memonitor dan mengevaluasi kinerja pengadilan, baik kinerja secara kelembagaan suatu pengadilan maupun kinerja per individu, hal ini kemudian dapat dijadikan sebagai sumber pembinaan dan pemberian reward and punishment. (Humas)
Labuan Bajo – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH beserta Pimpinan mahkamah Agung, Hakim Agung dan Pejabat Eselon I meninjau gedung Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama Labuan Bajo, Minggu,21/4/2019.
Dalam kunjungan di Pengadilan Negeri dan Pengadilan Agama, Ketua Mahkamah Agung meninjau Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), ruang Pelayanan Terpadu Satu Pintu (PTSP), ruang Arsip, ruang Tahanan dan ruang Sidang.
Kunjungan Kerja ini merupakan rangkaian acara louncing SIPP tingkat Banding dan Pembinaan Empat lingkungan Peradilan Sewilayah Nusa Tenggara Timur, yang akan dilaksanakan pada hari Senin, 22/4/2019. (Humas)
Jakarta – Humas: Hakim Agung Perancis, Nicolas Maziau Ph.D, berkunjung ke Mahkamah Agung Republik Indonesia Selasa (16/4). Kunjungan Nicolas diterima langsung oleh Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia, Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH, di ruang kerjanya Lt. 13 gedung MA. Pada kesempatan tersebut Ketua MA didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. M. Syarifuddin, SH., MH., Wakil Ketua Mahkamah Agung Bidang Non Yudisial, Dr. Sunarto, SH., MH., dan Ketua Kamar Pembinaan, Prof. Takdir Rahmadi, SH., LLM.
Dalam kunjungannya, Nicolas dan Hatta Ali bertukar informasi terkait Sistem Kamar yang ada di MA masing-masing negara. Menurut Nicolas yang juga menjabat sebagai Penasihat Khusus Ketua MA Perancis selama lima tahun terakhir, MA Perancis memiliki 6 Kamar, di mana masing-masing kamar tersebut terdapat satu Dekan, dekan ini memiliki peran yang sangat strategis di setiap Kamar untuk membantu hakim bekerja di masing-masing Kamar. Sedangkan MA RI, menurut Hatta Ali juga menerapkan Sistem Kamar dan memiliki 7 Kamar, yaitu Kamar Pidana, Kamar Perdata, Kamar Agama, Kamar Tata Usaha Negara, Kamar Militer, Kamar Pembinaan, dan Kamar Pengawasan.
Perbincangan terkait sistem kamar berlanjut ke acara Diskusi Analisis Komparasi Sistem Pengadilan Kasasi Perancis dengan Mahkamah Agung RI di ruang pertemuan lantai 2. Diskusi yang dipimpin oleh Ketua Kamar Pembinaan MA, Prof. Takdir Rahmadi, SH., LLM, ini diikuti oleh seluruh pimpinan MA, Hakim Agung, Para Eselon I dan Eselon II Mahkamah Agung, para Direktur Pranata dan Tata Laksana Perkara MA, dan undangan lainnya. (azh/RS)
Mahkamah Agung RI
Badan Pengawasan MA-RI
Pengadilan Tinggi Gorontalo
Kejaksaan Negeri Tilamuta
Kepolisian Resort Boalemo
Pemerintah Daerah Kab. Boalemo
