Jakarta – Humas :“Pengadilan Tata Usaha Negara pada tanggal 29 Desember 1986 merupakan lembaga yudikatif yang dibentuk dengan tujuan untuk membentuk tata kehidupan negara dan bangsa yang sejahtera, aman, tentram, serta tertib yang dapat menjamin kedudukan warga masyarakat dalam hukum dan menjamin terpeliharanya hubungan yang selasi, seimbang serta selaras antara aparatur dibidang Tata Usaha Negara dengan para warga masyarakat,” tutur Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH  pada acara seminar sehari mengambil tema  Upaya Administratif  dalam Perspektif Undang Undang Administrasi Pemerintah dan Penerapannya Dalam Penyelesaian Sengketa Administrasi. dalam rangka hari ulang tahun ke 28 Pengadilan Tata Usaha Negara.

Upaya administrasi dalam sengketa TUN berdasarkan Undang – Undang no 30 tahun 2014 merupakan perluasan dari ketentuan pasal 48 ayat (1) UU Nomor 5 tahun 1986 tentang Peradilan Tata Usaha Negara yang hanya membatasi upaya administratifnya saja, dimana sesuai ketentuan pasal 75 sampai 78 UU Nomor 30 tahun 2014 tentang administrasi Pemerintah, warga masyarakat diberi pilihan untuk menerima keputusan dan / atau tindakan pemerintah atau tidak sepakat dengan mengajukan upaya administratif. Sehingga upaya administratif ini merupakan mekanisme yang harus terlebih dahulu ditempuh oleh warga masyarakat sebelum mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara, ungkap Mantan Ketua Kamar Pengawasan.

Acara yang berlangsung di Hotel Mercure Ancol, Kamis, 7/2/2019 dihadiri oleh Wakil ketua Mahkamah Agung Bidang Yudisial,para Ketua Kamar, Pejabat eselon I, Ketua Pengadilan Tingkat Banding, serta seluruh Hakim Tata Usaha Negara.

Diakhir sambutan, Ketua Mahkamah Agung berpesan kepada seluruh jajaran Pengadilan Tata Usaha Negara agar terus menjaga integritas dan profesionalitasnya dalam menegakkan hukum dan keadilan.(humas / RS / Photo Pepy)

Jakarta – Humas: Untuk mendorong pelaksanaan agenda-agenda reformasi peradilan secara mutatis mutandis, Mahkamah Agung berencana untuk mengintegrasikan program reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas, termasuk di dalamnya program akreditasi penjaminan mutu (APM) bagi pengadilan.

Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, terdapat banyak alasan yang melatarbelakangi inisiasi pengintegrasian beberapa program tersebut.

Selain karena secara substansi program-program tersebut memiliki kesamaan maksud, tujuan, data dan sumber data, pengintegrasian ini perlu dilakukan untuk mengefisienkan pengelolaan dan memudahkan satuan kerja di daerah. “Satuan kerja di daerah tidak perlu berkali-kali menyediakan data yang pada hakekatnya sama tetapi dipergunakan untuk tujuan yang berbeda-beda,” ujar Pudjoharsoyo yang juga menjadi penanggung jawab program reformasi birokrasi di Mahkamah Agung.

Selain itu, integrasi ini diyakini dapat mempertegas keterkaitan erat antara program reformasi birokrasi yang dikembangkan oleh pemerintah dengan program reformasi peradilan yang diusung oleh Mahkamah Agung melalui Cetak Biru Pembaruan Peradilan 2010—2035.

Sebagai langkah awal proses integrasi ini, ungkap Pudjoharsoyo, Mahkamah Agung tengah mempersiapkan payung hukum sebagai dasar hukum pelaksanaannya. Bermodalkan payung hukum tersebut, Mahkamah Agung akan menindaklanjuti proses integrasi tersebut, seperti menentukan bentuk integrasi dan model pelaksanaannya.

Reformasi Birokrasi, Pembangunan Zona Integritas dan Akreditasi

Saat memberikan sambutan dalam acara Entry Meeting dan Evaluasi Penilaian Mandiri Pelaksanaan Reformasi Mahkamah Agung 2018 di Jakarta, Senin (21/01/2019) yang lalu, Pudjoharsoyo menjelaskan titik singgung antara reformasi birokrasi dan pembangunan zona integritas. Menurutnya, reformasi birokrasi merupakan salah satu langkah awal untuk melakukan penataan terhadap sistem penyelenggaraan pemerintahan yang baik, efektif dan efisien, sehingga dapat melayani masyarakat secara cepat, tepat, dan professional dengan menargetkan tercapainya tiga sasaran hasil utama yaitu peningkatan kapasitas dan akuntabilitas organisasi, pemerintah yang bersih dan bebas KKN, serta peningkatan pelayanan publik.

Sementara pembangunan zona integritas, lanjut Pudjoharsoyo adalah sarana akselerasi perwujudan reformasi birokrasi agar dapat menjadi contoh bagi satuan-satuan kerja lainnya. “Untuk mengakselerasi pencapaian sasaran reformasi birokrasi, maka instansi pemerintah (pusat dan daerah) perlu untuk membangun pilot project yang dapat menjadi percontohan penerapan pada unit-unit kerja lainnya. Untuk itu, perlu secara konkret dilaksanakan program reformasi birokrasi pada unit kerja melalui upaya pembangunan Zona Integritas,” jelas pria yang pernah menjabat sebagai Ketua PN Jakarta Barat tersebut.

Adapun keterkaitan antara Program Reformasi Birokrasi dan Akreditasi, Ketua Tim Reformasi Birokrasi Mahkamah Agung, Jeanny H. V. Hutauruk menjelaskan bahwa reformasi birokrasi itu bersifat eksternal dan menyeluruh sedangkan akreditasi itu bersifat khusus dan hanya berlaku di Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan yang ada di bawahnya. “Keberlakuan program reformasi birokrasi bersifat nasional sedangkan akreditasi bersifat khusus untuk pengadilan,” ujar Jeanny yang juga menjabat sebagai sekretaris Ditjen Badan Peradilan Militer dan Peradilan Tata Usaha Negara tersebut.

Diamini Pihak Kemenpan RB

Menanggapi gagasan untuk pengintegrasian tersebut, Asisten Deputi Pengelolaan Pengaduan Aparatur dan Masyarakat Kementerian Pemberdayaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi, Drs. Agus Uji Hantara, M. E menyambut baik rencana tersebut. “Kementerian mendukung gagasan tersebut, tinggal dipilah-pilah saja program akreditasi ke dalam 8 (delapan) area reformasi birokrasi,” ujar Agus Uji dalam tanggapannya.

Menurut Agus Uji, akomodasi reformasi birokrasi terhadap program akreditasi Mahkamah Agung sangat dimungkinkan mengingat masing-masing kementerian dan lembaga memiliki karakteristik yang berbeda-beda. “Dalam program reformasi birokrasi, keunikan-keunikan tersebut dapat diintegrasikan,” ujar Agus Uji. (Humas/Mohammad Noor/RS)

Bogor – Humas: Pencapaian Mahkamah Agung atas Opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk yang ke-6 kalinya pada tahun 2017 tidak boleh membuat aparatur pengadilan berpuas diri. Ikhtiar dan semangat harus harus dipacu agar pada tahun-tahun berikutnya, Mahkamah Agung tetap dapat kembali meraih opini tertinggi tersebut. Bila perlu, opini WTP harus menjadi suatu standar kinerja Mahkamah Agung dan badan-badan peradilan di bawahnya.

Demikian dikemukakan oleh Sekretaris Mahkamah AGung, A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum saat memberi pengarahan pada Acara Konsolidasi Laporan Keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun 2018 di Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat) Mahkamah Agung, Senin (27/01/2019) kemaren.

Kemestian untuk bekerja dengan standar opini wajar tanpa pengecualian, menurut Pudjoharsoyo, bukanlah semata-mata didorong oleh keinginan memperoleh prestasi, namun harus difahami juga sebagai kewajiban dalam menggunakan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

Kecuali harus dipahami sebagai kemestian dalam pengelolaan APBN, pencapaian opini WTP juga harus terus menjadi pemicu dan pemacu untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan yang dihadapi dalam pengelolaan APBN tahun 2018. “Semua permasalahan agar diselesaikan secara intensif hingga laporan keuangan tersusun dan dapat diserahkan kepada Kementerian Keuangan secara tepat waktu,” ujar Pudjoharsoyo mengingatkan.

Dukungan Teknis dan Non Teknis

Disamping penyelesaian permasalahan, menurut Pudjoharsoyo diperlukan perubahan yang terus menerus dalam proses penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung. Terlebih pelaporan keuangan merupakan penutup dari siklus penganggaran (budget cycle) yang akan terus dijalankan setiap tahun anggaran.

Terkait hal ini, lanjut Pudjoharsoyo, dari sisi teknis Mahkamah Agung telah mengeluarkan kebijakan-kebijakan untuk mengawal dan menjaga kualitas pelaporan keuangan tersebut. Kebijakan-kebijakan tersebut antara lain pelaksanaan reviu atas laporan keuangan tahun 2018, kebijakan koreksi beban laporan operasional atas transaksi akrual tahun 2016, keputusan mengenai pedoman akuntansi berbasis akrual dan pelaporan keuangan, hingga pedoman, perlakuan akuntansi dan penyusunan laporan keuangan Mahkamah Agung Semester II Tahun Anggaran 2018.

Selain kebijakan-kebijakan yang bersifat teknis, penyusunan laporan keuangan juga perlu didukung dari sisi non teknis sebagai komitmen dalam mempertahankan opini WTP. Menurut Pudjoharsoyo, aspek-aspek non teknis tersebut antara lain peningkatan komitmen dan dukungan pimpinan terhadap pelaporan keuangan, peningkatan sinergi dan koordinasi antar unit-unit terkait guna tertib administrasi keuangan maupun aset, peningkatan komunikasi dengan BPK terutama yang berkaitan dengan tindak lanjut dan rekomendasi, peningkatan kompetensi sumber daya manusia serta penyiapan kaderisasi dan regenerasi dibidang akuntansi dan pelaporan.

Kegiatan konsolidasi laporan keuangan Mahkamah Agung ini akan berlangsung hingga tanggal 1 Februari dan diikuti oleh operator/pelaksana tingkat eselon 1 dari masing-masing eselon 1. Acara pembukaan sendiri juga dihadiri oleh Kepala Badan Litbang Diklat Kumdil, Kepala Badan Pengawasan, serta pejabat di lingkungan Biro Keuangan dan Balitbang Diklat. (Humas/Mohammad Noor/RS/Photo Pepy)

Jakarta – Humas : Narkoba telah menjadi permasalahan bangsa yang kompleks dan memerlukan keterlibatan banyak pihak dalam pemberantasannya, termasuk dunia peradilan. Mahkamah Agung sendiri berkomitmen untuk menciptakan aparatur yang bersih dari jeratan narkoba, bahkan akan berusaha menjadi pelopor dalam program pemberantasan narkoba, termasuk melalui putusan-putusannya.

Demikian antara lain mengemuka dalam rapat koordinasi antara Mahkamah Agung dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) di Jakarta, Selasa (22/01/2019). Dalam pertemuan yang berlangsung di ruang rapat Sekretaris Mahkamah Agung tersebut, Badan Narkotika Nasional (BNN) diwakili oleh Sekretaris Utama, Adhi Prawoto, Deputi Rehabilitasi, Yunis Farida Oktoris Triana, Deputi Pemberdayaan Masyarakat, Dunan Ismail Isja, Direktur Narkotika, Victor Joubert Lasut, Direktur Hukum, Ersyiwo Zaimaru, serta Kasi Konsultasi Hukum, Alvin Andrew Dias.

Sementara itu dari unsur Mahkamah Agung diwakili oleh Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, Kepala Biro Perencanaan, Joko Upoyo Pribadi, Kepala Bagian Perencanaan Program, Arifin Syamsurijal, beserta beberapa orang staf Biro Perencanaan dan Biro Kepegawaian.

Dalam pertemuan tersebut, Tim BNN memperkenalkan eksistensi dan kelembagaan organisasi Badan Narkotika Nasional serta permasalahan-permasalahan yang dihadapi, termasuk yang berkaitan dengan pengadilan.

“Ada 34 BNNP yang tersebar di seluruh provinsi, baru ada 173 BNNK di kabupaten/kota, serta 5.200 orang personil se-Indonesia,” ungkap Adhi Prawoto.

Dengan struktur kelembagaan seperti itu, menurut Adhi Prawoto, BNN memiliki kapasitas untuk melakukan pencegahan dan penanganan terhadap kasus-kasus narkotika. “Kita sudah siap membantu melakukan rehabilitasi dan memiliki laboratorium untuk narkotika,” lanjut Adhi Prawoto.

Terkait dengan dunia peradilan, BNN mengharapkan dukungan Mahkamah Agung untuk penyelamatan asset Negara pada putusan yang telah berkekuatan hukum tetap (inkracht) serta mendukung pelaksanaan sosialisasi tentang narkoba di kalangan penegak hukum di pengadilan.

Program P4GN Mahkamah Agung

Meski belum memiliki program terkait Pencegahan Pemberantasan Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkoba (P4GN), Mahkamah Agung telah mulai melakukan kegiatan-kegiatan terkait pencegahan penyalahgunaan narkoba.

Pada bulan Desember 2018, Mahkamah Agung telah melakukan kegiatan tes urine terhadap 300 orang karyawan Mahkamah Agung. Dan berdasarkan hasil tes urine tersebut tidak ditemukan karyawan yang terindikasi menggunakan narkoba.

Kegiatan serupa akan dilakukan terhadap aparatur pengadilan di daerah dan telah dialokasikan anggarannya di tahun 2019. Selain itu, Mahkamah Agung juga berencana menggandeng BNN untuk melakukan tes urine terhadap 1.585 orang calon hakim dan 1.052 orang CPNS.

Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, pentingnya aparatur pengadilan terbebas dari narkoba didasarkan atas pentingnya memiliki aparatur pengadilan yang sehat jiwa dan raganya. “Seperti kata pepatah didalam badan yang sehat terdapat jiwa yang sehat,” tegas Pudjoharsoyo.

Jiwa yang sehat, lanjut Pudjoharsoyo, memiliki kontribusi terhadap kualitas putusan yang dihasilkan oleh para hakim. “Kesehatan jiwa itu berpengaruh terhadap putusan yang dihasilkan,” ujar Pudjoharsoyo.

Selain itu, Mahkamah Agung juga akan menggandeng BNN melakukan sosialisasi dengan menyisipkan materi-materi terkait narkoba dalam pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh Pusat Pendidikan dan Pelatihan (Pusdiklat). “Terkait hal ini, kedepan perlu kerjasama dengan BNN,” ujar Pudjoharsoyo.

Dengan kerjasama tersebut nantinya, Pudjoharsoyo berharap para hakim dan aparatur penegak hukum lainnya mendapatkan gambaran yang memadai tentang bahaya narkoba. “Dengan begitu, kita berharap aparat kita tidak terkecoh oleh permainan sindikat narkoba,” pungkas Pudjoharsoyo. (Humas/Mohammad Noor/RS)

Humas-China: Demikian diungkapkan YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali SH., MH ketika berbicara didepan World Enforcement Conference (WEC 2019) yang diselenggarakan oleh Mahkamah Agung Republik Rakyat China (Supreme People Court (SPC) of the People of Republic of China) 21-23 Januari 2019 lalu di Shanghai, Tiongkok.

YM KMA diberi kehormatan oleh SPC untuk memberikan sambutan pembuka sekaligus memaparkan topik seputar perkembangan terkini dan tren dalam Organ pelaksana Eksekusi dan Mekanisme Kerjanya

Dalam pidatonya, YM KMA mengatakan bahwa kebutuhan untuk terus menerus meningkatkan efektifitas dan efisiensi proses eksekusi merupakan tantangan yang dihadapi semua negara, karena pelaksanaan dan mekanisme eksekusi yang efektif merupakan salah satu faktor penting dalam mewujudkan kepercayaan dan keyakinan publik terhadap lembaga peradilan, oleh karenanya sangat penting untuk diberi perhatian khusus.

Dalam pemaparan singkatnya YM KMA menjelaskan, bahwa saat ini Indonesia telah merintis upaya modernisasi manajemen perkara, yang meskipun belum sepenuhnya adalah reformasi dalam bidang eksekusi perdata, namun sangat relevan terhadap masa depan reformasi sistem peradilan perdata secara keseluruhan. KMA menyitir tiga hal penting, pertama, penyempurnaan batas waktu penanganan perkara melalui reformasi sistem kerja seperti melalui SEMA Nomor 2 Tahun 2014 tentang Penyelesaian Perkara di Pengadilan Tingkat Pertama dan Tingkat Banding Pada 4 (Empat) Lingkungan Peradilan  dan SK KMA Nomor 214 Tahun 2014 tentang Jangka Waktu Penanganan Perkara di Mahkamah Agung yang telah secara efektif mempercepat waktu penyelesaian perkara dan menekan tunggakan perkara. Kedua, Implementasi Teknologi dan Informasi yang memungkinkan dilakukannya inovasi dan simplifikasi proses kerja dan monitoring serta evaluasi kinerja dengan lebih efektif dan efisien untuk melayani publik, termasuk disini adalah Perma 3 Tahun 2018 tentang Administrasi Perkara Di Pengadilan Secara Elektronik. Ketiga, inisiatif penjaminan mutu yang mendorong agar semua proses kerja dilakukan secara terstandardisasi baik dari sisi waktu dan kualitas termasuk menggunakan standar internasional Internation Framework for Court Excellence (IFCE) sebagai parameter penjaminan mutu. YM KMA juga menegaskan bahwa ke depannya agenda sistem eksekusi juga ada dalam agenda penting pembaruan sistem peradilan ke depannya.

Ketua SPC Hon Zhou Qian dalam Kenote Speech nya mengatakan bahwa modernisasi prosedur eksekusi adalah bagian penting bagi komitmen China untuk menegakkan rule of law di negaranya. Implementasi instrumen hukum yang sah adalah kunci prosedural yudisial dan penting untuk menjamin pelaksanaan hukum yang jelas dan menjagai kewibawaan yudisial dan kemurniannya. Selain itu juga penting untuk melaksanakan hak dan kepentingan para pihak yang tepat secara tepat waktu, membangun rule of law dan menunjang pertumbuhan sosial dan ekonomi.

CJ Zhou Qiang dalam pidatonya menjelaskan bahwa sebelumnya China telah mengalami kesulitan dalam penegakan putusan karena keterbatasan situasi obyejtif dan tunggakan eksekusi yang terus tumbuh tiap tahunnya. Kesulitan meliputi kesulitan mengidentifikasi obyek, menjual benda jaminan, SDM dan investasi perangkat keras, telah menghabat pertumbuhan

Selanjutnya CJ Zhou Qian menjelaskan bahwa untuk meningkatkan efektivitas eksekusi putusan perdata, Mahkamah Agung telah membentuk jaringan sistem investigasi dan pengawasan Headquarters to Headquarters. Sistem ini terhubung dengan 16 Kementerian/Lembaga seperti Kementerian Keamanan Publik, Kementerian Urusan Kependudukan, KEmenterian Sumber Daya Alam dan lebih dari 3,900 lembaga keuangan . Melalui sistem ini Mahkamah Agung dapat menarik tidak kurang dari 25 jenis informasi pada 16 kategori seperti real estate, simpanan bank, produk-produk keuangan, kapal, kendaraan, saham, dana online, dan sebagainya.

Konferensi World Enforcement Conference 2019

World Enforcement Conference adalah konferensi yang diadakan SPC untuk mengumpulkan dan bertukar pengalaman, membentuk konsensus, dan meningkatkan standar pelaksanaan putusan pengadilan perdata dan perdagangan.  Konferensi ini yang dihadiri tidak sejumlah 92 peserta dari tidak kurang 29 negara dan 2 organisasi internasional.

Pejabat VVIP yang hadir selain Ketua Mahkamah Agung RI antara lain Ketua Mahkamah Agung Panama, Hon Hernan Antonio De Leon Batista, Ketua Mahkamah Agung Republik Srilanka HNJ Perera, Ketua Mahkamah Agung Laos, Khampane Sitthidampha, dan Ketua Mahkamah Agung Samoa Hon Patu Falefatu Maka Sapolu. Hadir pula Menteri Kehakiman Kamboja Ang Vong Vathana,  sementara itu pejabat lain meliputi pejabat senior Mahkamah Agung masing-masing negara, serta pimpinan otoritas eksekusi masing-masing negara.

Tercatat ada 6 topik yang dibicarakan dalam seminar ini sebagai berikut :

Topik 1: Perkembangan Terkini dan Tren dalam Teknologi Informasi dan Aplikasinya terhadap Eksekusi Perkara Perdata ;

Topik 2: Perkembangan Terkini dan Trend dalam Penelusuran dan Penyelidikan Aset ;

Topik 3: Perkembangan Terkini dan Trend Penjualan Aset melalui Peradilan

Topik 4: Perkembangan Terkini dan Trend dalam Eksekusi Putusan dan Sistem Kredit Sosial

Topik 5 : Perkembangan Terkini dan Tren dalam Organ Pelaksana Eksekusi dan Mekanisme Kerjanya.

Topik 6: Perkembangan Terkini dan Trend Peraturan Perundangan Terkait Eksekusi

Selanjutnya Konferensi ditutup dengan Deklarasi Bersama World Enforcement Conference, suatu deklarasi non-binding yang disusun oleh SPC setelah melalui konsultasi dengan masing-masing delegasi.

Delegasi Mahkamah Agung RI dipimpin oleh YM Ketua Mahkamah Agung RI Prof Dr M Hatta Ali, SH., MH, didampingi oleh Hakim Agung YM IGA Sumanatha, SH., MH, WKPT DKI Jakarta YM Dr Syahrial Sidik, Kepala Balitbangdiklat Kumdil MARI Dr Zarof Rikar, SH., S Sos, MHum, Kapusdiklat Menpim Edward TH Simarmata, SH., LLM., MTL, Kepala Bagian RUmah Tangga Ahmad Sulaiman, SH., dan Koordinator Tim Asistensi Pembaruan Peradilan Mahkamah Agung RI, Aria Suyudi, SH., LLM.

Jakarta-Humas: Ketua Mahkamah Agung Republik Indonesia Prof. Dr. M. Hatta Ali, SH., MH., melantik 29 (dua puluh sembilan) Ketua Pengadilan Tingkat Banding dari Empat Lingkungan Peradilan di seluruh Indonesia di Gedung Kusumah Atmadja lantai 14 Gedung Mahkamah Agung (24/1). Kedua puluh sembilan Ketua Pengadilan Tingkat Banding itu terdiri atas 12 (dua belas) Ketua Pengadilan Tinggi, 14 (empat belas) Ketua Pengadilan Tinggi Agama, 1 (satu) Kepala Pengadilan Militer Tinggi dan 2 (dua) Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara. Pelantikan ini berdasarkan 5 (lima) Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung, yaitu: Surat Keputusan Ketua Mahkamah Agung Nomor: 137/KMA/SK/VIII/2018 Tanggal 9 Agustus 2018, 193/KMA/SK/IX/2018 Tanggal 28 September 2018, 251A/KMA/SK/XI/2018 Tanggal 28 November 2018, 258/KMA/SK/XII/2018 Tanggal 6 Desember 2018, dan Surat Keputusan Ketua Mahkamaha Agung Nomor 270/KMA/SK/XII/2018 Tanggal 14 Desember 2018.

Pada acara pelantikan yang dihadiri oleh jajaran Pimpinan Mahkamah Agung, Para hakim agung, dan para pejabat lainnya ini, Ketua Mahkamah Agung dalam sambutannya mengatakan bahwa Ketua Pengadilan Tingkat Banding sebagai voorpost Mahkamah Agung harus memastikan implementasi fungsi pengawasan dan pembinaan sebagai atasan langsung terhadap bawahannya. Dalam kesempatan tersebut Hatta Ali juga menekankan agar para hakim bisa menjaga ucapan dan tingkah lakunya agar tidak merusak citra hakim dan Mahkamah Agung. ”Hindari perbuatan-perbuatan yang menjatuhkan martabat dan wibawa hakim.”  Tekan Hatta Ali.

Hatta Ali juga berpesan kepada para istri yang hadir dalam acara pelantikan ini agar bisa menemani para suami di manapun mereka ditugaskan. Selain itu Hatta juga berpesan agar para istri bisa memberikan perhatian penuh kepada pasangan dan mengontrol gaya hidup para mereka terutama terkait kesehatan. Hatta Ali mengatakan bahwa untuk mendorong semangat para suami, para istri harus menjadi pendamping yang senantiasa menyemangati suami. “Hindari menuntut di luar kekuatan suami, sebab hal tersebut akan menjerumuskan suami untuk melakukan hal-hal yang tidak baik.” Tekan Hatta.

Dalam akhir sambutannya Hatta Ali mengucapkan selamat kepada para pejabat yang dilantik, “Semoga Allah melindungi kita semua dalam menjalani tugas ini sebaik-baiknya”. Harap Hatta.

Berikut adalah nama-nama yang dilantik:

Pengadilan Tinggi:

1. Kornel Sianturi yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bangka Belitung.
2. Nardiman yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Maluku Utara.
3. Mochammad Hatta yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Tanjungkarang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya.
4. Mohammad Idroes yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palangkaraya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Bengkulu.
5. Sri Sutatiek yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Semarang.
6. Haryanto yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Banten.
7. Suripto yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Yogyakarta.
8. Amiryat yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Mataram dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Pontianak.
9. Kresna Menon yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Jambi dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Mataram.
10. Soedarmadji yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palembang.
11. Sutoyo yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Denpasar dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Samarinda.
12. Mochammad Djoko yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Palembang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Palu.

Ketua Pengadilan Tinggi Agama:

1. Iskandar Paputungan yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo.
2. Zein Ahsan yang sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Makassar dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Padang.
3. Muhammad Shaleh yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten.
4. Sarif Usman yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banjarmasin.
5. Shofrowi yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palangkaraya.
6. Busra yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Pekanbaru dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Kupang.
7. Bahrussam Yunus yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Surabaya.
8. Taufiq yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandung.
9. Syarif Mappiasse yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Medan.
10. Endang Ali Mas’um yang sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Palembang.
11. Nurdin Juddah sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Bandar Lampung.
12. Sukiman sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Banten dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Ambon.
13. A. Choiri sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Samarinda.
14. Busri Harun sebelumnya Wakil Ketua Pengadilan Tinggi Agama Gorontalo  dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Agama Jambi.

Pengadilan Militer Tinggi:

1. Trias Komara sebelumnya Wakil Kepala Pengadilan Militer Tinggi III Surabaya dilantik sebagai Kepala Pengadilan Militer Tinggi I Medan.

Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara:

1. Istiwibowo sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya.
2. Sulistyo sebelumnya Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Surabaya dilantik sebagai Ketua Pengadilan Tinggi Tata Usaha Negara Jakarta.

. (Azh/RS/Photo Pepy)