Sabah-Humas: Mahkamah Agung RI melalui Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama dan Pengadilan Agama Jakarta Pusat bekerjasama dengan Satgas Perlindungan WNI KJRI Kota Kinabalu, Malysia menyelenggarakan Sidang Itsbat Nikah Tahap II Tahun 2018 pada tanggal 3-5 Desember 2018. Acara dibuka oleh Konsul Jenderal RI Kinabalu dan dihadiri Dirjen Badan Peradilan Agama Mahkamah Agung RI Dr. H. Aco Nur, SH, MH serta tim hakim dan panitera pelaksana sidang itsbat yang dipimpin Wakil Ketua Pengadilan Agama Jakarta Pusat Dra. Hj. Ernida Basry, M.H.. Hadir pula dalam kesempatan ini tim KBRI Kuala Lumpur dalam rangka studi banding menjelang pelaksanaan kegiatan yang sama di Kuala Lumpur bulan Januari 2019.

Menurut Rima Diah Pramudyawati, pelaksana fungsi konselor I KJRI Kinabalu, berdasarkan data penerbitan paspor periode 2012-2017 serta lapor diri, terdapat sebanyak 151.979 orang WNI yang menetap di wilayah kerja KJRI Kota Kinabalu. Mengingat letak Sabah yang berbatasan langsung dengan Indonesia (Kalimantan Utara), banyak pula WNI yang datang dan kemudian menetap di Sabah tanpa memiliki dokumen identitas diri apa pun. “total WNI termasuk yang tidak berdokumen diperkirakan 350.000” ujarnya

Sebagian besar WNI yang berada di Sabah bekerja di sektor perkebunan kelapa sawit dan ada pula yang bekerja sebagai nelayan di kapal-kapal penangkap ikan Malaysia. Dengan jumlah sebesar itu, potensi persoalan hukum yang dihadapi para WNI ini juga semakin besar dan komplek. “kami sangat apresiasi terhadap program yang yang dilakukan oleh mahkamah Agung ini”ucapnya

Pada sambutan pembukaan kegiatan, Konsul Jenderal RI, Khrisna Djaelani menekankan hakikat Itsbat Nikah sebagai wujud perlindungan dini bagi setiap warga Indonesia dimanapun berada. Oleh karena itu kepada seluruh pasangan diingatkan akta nikah yang akan diterima dari Sidang ini adalah dokumen hukum penting yang harus dijaga dengan baik karena berimplikasi pada kepastian hukum, tidak hanya terhadap status perkawinan mereka, tetapi juga status anak dan harta yang dihasilkan dari perkawinan tersebut.

Komitmen Mahkamah Agung Dalam Melayani Masyarakat

Sementara itu Dirjen Badan Peradilan Agama, Mahkamah Agung RI Dr. H. Aco Nur, SH, MH menyampaikan bahwa kegiatan ini merupakan bentuk komitmen Mahkamah Agung RI untuk melayani seluruh masyarakat Indonesia untuk mendapatkan perlindungan hukum di manapun berada. “Sesuai dengan Peraturan Mahkamah Agung No.1 Tahun 2014, Mahkamah Agung mengamanatkan kepada semua pengadilan untuk memberikan pelayanan hukum bagi masyarakat yang tidak mampu dan berada di daerah terpencil. Terkait itu, MA akan terus memberi dukungan bagi pelaksanaan sidang penetapan nikah ini, tidak hanya di Malaysia, tetapi juga di negara-negara lain. MA berkomitmen untuk turut serta menghadirkan peran Negara kepada WNI dimanapun berada” lanjut Dirjen.

Sidang di luar negeri ini didanai atas kerja sama MARI dengan Kementerian Luar Negeri yang dilaksanakan berdasarkan SK KMA Nomor 084/KMA/SK/V/2011.  Ditjen Badilag dan KJRI Kota Kinabalu telah menyelenggarakan kegiatan Sidang Itsbat Nikah sebanyak 8 (delapan) kali sejak tahun 2011, dengan jumlah pasangan yang dikabulkan permohonannya sebanyak 1.920 pasang.

Peradilan Agama konsisten melakukan upaya-upaya  untuk meningkatkan posisi hukum dan kapasitas perempuan dan masyrakat marjinal untuk mendapatkan hak-haknya dalam keluarga dan mendapatkan akses yang lebih luas dan leluasa terhadap pelayanan-pelayanan publik. Dokumen pernikahan adalah dokumen kunci bagi para warga negara indonesia dimanapun berada karena dengannya akan membuka akses terkait pekerjaan, pendidikan dan layanan kesehatan yang merka dapatkan.

Dirjen Badilag juga menyampaikan simpati atas kondisi yang dihadapi para WNI yang terpaksa menempuh jalan menikah secara tidak resmi akibat ketiadaan akses mereka kepada Lembaga Perkawinan resmi akibat peraturan hukum setempat yang tidak membolehkan pekerja asing melakukan perkawinan selama bekerja di Malaysia. Oleh karena itu ia berjanji akan mempertimbangkan pengiriman dua Majelis Hakim Pengadilan Agama atas biaya Mahkamah Agung RI pada setiap kegiatan Itsbat di Sabah agar jumlah pasangan nikah siri yang disahkan dapat lebih banyak lagi, serta kemungkinan pembebasan biaya Itsbat bagi WNI/PMI di Sabah.

Dalam kegiatan ini, Sebanyak 260 pasangan WNI/PMI dari 31 ladang sawit (kelurahan) di wilayah kerja negeri Sabah terdaftar sebagai peserta, dan dari jumlah tersebut sebanyak 240 pasangan (92,3%) dapat disahkan pernikahannya dan memperoleh Akta Nikah, 12 pasangan digugurkan karena tidak hadir, dan delapan pasangan diminta melengkapi dokumen pernikahannya. Selain Akta Nikah, Satgas PWNI juga menerbitkan 178 Surat Bukti Pencatatan Kelahiran bagi anak-anak peserta Itsbat. Dan dengan disahkannya 240 pasangan suami istri tersebut, maka sebanyak 1.070 anak terlindungi hak hukumnya. Selain pelayanan pengesahan pernikahan juga diadakan kegiatan penerbitan Surat Bukti Pencatatan Kelahiran (SBPK) secara gratis bagi anak-anak mereka. Tercatat sebanyak 178 SPBK telah diterbitkan selama 3 hari penyelenggaraan Sidang.

Selain bertujuan untuk memberikan perlindungan hukum, kegiatan ini juga diharapkan meningkatkan kesadaran WNI terhadap pentingnya dokumen kewarganegaraan, yang tidak hanya diperlukan ketika berurusan dengan instansi setempat, namun juga memberi rasa aman jika terjadi suatu peristiwa hukum.

Kunjungan Ke Mahkamah Syariah Kota Kinabalu

Disela-sela kunjungan kerjanya, Dirjen Badilag, MARI bersama tim delegasi juga berkesempatan untuk melakukan courtesy callkepada Ketua Mahkamah Tinggi Syariah Kota Kinabalu, Datuk Jasri. Dalam pembukaannya Dirjen Badilag menyampaikan banyaknya permasalahan yang dihadapi oleh WNI di Sabah khususnya bagi mereka yang belum mencatatkan pernikahannya pada lembaga yang berwenang. Hal ini mengakibatkan, tidak adanya kepastian hukum bagi anak-anak yang lahir dari perkawinan tersebut, sehingga Perwakilan RI terdorong untuk menyelenggarakan program itsbat nikah. Datuk Jasri menanggapi positif dan mengapresiasi upaya pelindungan yang telah dilakukan oleh Pemerintah RI. Keduanya juga sepakat untuk mejajaki kerja sama kedepannya untuk meningkatkan pemahaman antara dua negara terkait sistem hukum dan peradilan yang berbeda. Dirjen Badilag juga menyampaikan undangannya kepada Mahkamah Tinggi Syariah untuk datang dan mempelajari sistem peradilan di Indonesia terkait program-program kerja Mahkamah Agung dalam menigkatkan pelayanan hukumnya, seperti penanganan perkara melalui Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP), Pelayanan Terpada Satu Pintu (PTSP), Akreditasi Penjamin Mutu (APM) dan penerapan pengadilan elktronik (E-Court). (RS/RHM/AHB)

Bangkok-Humas: Mahkamah Agung RI, memenuhi undangan dari the International Commission of Jurists (ICJ) dan United Nation (UN) Women, dalam acara Dialog Yudisial Regional   Asia Tenggara 2018, yang diadakan pada tanggal 01 dan 02 Desember 2018, di The Sukosol Hotel, Bangkok, Thailand. Delegasi Mahkamah Agung dipimpin  oleh  ibu  Dr.Sudarmawatiningsih,S.H.,M.H (Hakim  Tinggi  PT  Denpasar/ Anggota Pokja Perempuan dan Anak), dan didampingi oleh Dr.Hj.Nirwana,S.H.,M.Hum (Hakim Tinggi PT Makasar/ Anggota Pokja Perempuan dan Anak), Istiningsih Rahayu, SH.,M.Hum (Hakim Tinggi PT. Denpasar), Martini Marja, S.H., M.H (Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil), F. Willem Saija, S.H., M.H (Hakim Tinggi pada Badan Litbang Diklat Kumdil), Dra.Hj.Istianah.S.Ag (Hakim PA Jakarta Pusat/ Anggota Pokja Perempuan dan Anak), Rut Endang Lestari,S.H (Hakim Yustisial MA/PP Kamar TUN), Emmy Evelina Marpaung.S.H (Hakim Yustisial MA/PP Kamar Pidana), Frieske Purnama Pohan, S.H.,M.H (Hakim Yustisial MA/PP Kamar Perdata), Dr. Andi Julia Cakrawala, S.T.,S.H.,M.T.,M.H (Hakim Yustisial Biro Hukum dan Humas Mahkamah Agung RI).

Inti dari sambutan yang disampaikan oleh ketiganya, bahwa Konvensi tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan  – The Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination against Women (CEDAW), yang diadopsi pada tahun 1979 oleh Majelis Umum PBB, mewajibkan Negara Pihak untuk mencapai dengan segala cara yang tepat dan tanpa penundaan, kebijakan penghapusan diskriminasi terhadap perempuan. CEDAW mendefinisikan apa yang merupakan diskriminasi terhadap perempuan dan menetapkan agenda untuk aksi nasional untuk mengakhiri diskriminasi tersebut. termasuk perlakuan yang sama antara laki-laki dan perempuan dalam mengakses keadilan, melalui adopsi hukum domestik dan keputusan pengadilan sesuai dengan standar hak asasi manusia internasional dan menangani jender sikap diskriminatif yang ada dan perilaku stereotip oleh penyedia keadilan – yang masih menjadi tantangan yang signifikan di wilayah ini.

Pelaksanaan CEDAW di tingkat nasional masih membutuhkan kejelasan dan pemahaman untuk diterjemahkan ke dalam undang-undang dan peraturan nasional dan bagi penyedia keadilan untuk dapat sepenuhnya melaksanakan prinsip-prinsip ke dalam praktek mereka. Peradilan memiliki peran penting untuk bermain dalam melaksanakan CEDAW di tingkat nasional. Mereka memiliki peran penting untuk dapat memastikan penghapusan stereotip jender dalam memberikan keadilan karena merupakan komponen penting dari mempromosikan akses perempuan terhadap keadilan. Untuk melakukannya, hakim, sebagai pengantar utama, harus dilengkapi dengan pengetahuan tentang CEDAW dan prinsip-prinsip hak asasi manusia lainnya untuk dapat menafsirkan dan menerapkan ketentuan dalam praktek melaksanakan hukum nasional mereka.

Seperti yang telah diketahui bahwa Mahkamah Agung Indonesia, pada tahun 2017, telah mengeluarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 3 Tahun 2017, berdasarkan Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia. Penerapan regulasi penting ini didukung oleh inisiatif dari Kelompok Kerja Perempuan dan Anak di Mahkamah Agung. Selanjutnya, pada tahun 2017, Mahkamah Agung Indonesia, melalui dukungan dari kantor negara PBB Perempuan, mengembangkan modul pelatihan bagi para hakim tentang cara menggunakan Bangkok General Guidance for Judges on Applying a Gender Perspective in Southeast Asia.

Pertemuan ini juga bertujuan mempertemukan para hakim dari Asia Tenggara sehingga dapat mengidentifikasi persoalan- persoalan dan hambatan- hambatan dalam melaksanakan tugas sebagai hakim yang menangani perkara, khususnya yang ada isu perspektip jender dan stereotip jender.

Akhir acara, dilakukan moot court (Peradilan Semu), peserta dibagi menjadi 4 (empat) kelompok, dimana para peserta berakting dengan menggambarkan praktik peradilan yang baik dan praktik peradian yang buruk. Pada penutupan acara, para peserta berkomitmen agar pada masa yang akan datang, sudah tidak ada praktik- praktik diskriminasi terhadap perempuan, pandangan stereotip jender dan para perempuan akan mendapatkan hak kesetaraan jender seperti yang diharapkan dan diperjuangkan selama ini.(Cakra/Humas)

Jakarta—Humas: Hari ketiga (Rabu, 05/12/2018) rangkaian kunjungan Presiden Hoge Raad ke Mahkamah Agung diisi dengan diskusi tentang Optimalisasi Penggunaan Teknologi Informasi dalam Dokumentasi Putusan Terklasifikasi Pendukung Riset Penanganan Perkara.  Tampil sebagai pembicara dari Mahkamah Agung dalam diskusi tersebut adalah Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha, S.H., M.H. (Hakim Agung) dan A. S. Pudjoharsoyo, S.H., M. Hum (Sekretaris Mahkamah Agung). Sementara dari Hoge Raad, Adwin Rotscheid (Direktur Operasional Hoge Raad) dan Michel Mooren (Pengembang Database Putusan Hoge Raad) tampil mewakili sebagai pembicara.

Dalam pemaparannya Yang Mulia I Gusti Agung Sumanatha menjelaskan bahwa pemanfaatan database putusan merupakan salah satu upaya untuk menjaga konsistensi hukum dan kesatuan penerapan hukum yang merupakan tujuan pemberlakuan sistem kamar. Melalui database putusan, hakim yang mengadili perkara dapat mendapatkan informasi perkara dengan isu hukum serupa yang telah diputus sebelumnya “Dengan begitu, dapat dikatakan bahwa pemanfaatan database putusan memiliki keterkaitan erat dengan dan merupakan bagian dari penerapan sistem kamar,” ujar Agung.

Untuk dapat memanfaatkan putusan sebagai sarana menjaga konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum, lanjut Agung, pendokumentasian putusan harus dilakukan secara efektif dan dapat diakses dengan mudah. Terlebih saat ini pendokumentasian putusan di Mahkamah Agung sudah dilakukan secara elektronik melalui website Direktori Putusan.

Website Direktori Putusan

Penggunaan website untuk pendokumentasian putusan merupakan langkah maju yang diinisiasi pada tahun 2007 dalam Rapat Kerja Nasional Mahkamah Agung di Makassar. Ketika itu, direktori putusan menggunakan domain www.putusan.net dan dikhususkan untuk mendokumentasikan putusan-putusan Mahkamah Agung.

Menurut Sekretaris Mahkamah Agung, A. S. Pudjoharsoyo, sebelum tahun 2007, pendokumentasian dilakukan dengan menggunakan media cetak, yakni melalui Buku Yurisprudensi dan Majalah Varia Peradilan. Penggunaan media cetak ini, lanjut Pudjoharsoyo, memiliki setidak-tidaknya dua kelemahan. “Jumlah putusan yang didokumentasikan tidak lebih dari 100 putusan dan akses terhadap dokumentasi tersebut hanya dapat dimiliki oleh warga pengadilan saja, mengingat kedua publikasi tersebut hanya beredar di kalangan pengadilan,” jelas Pudjoharsoyo.

Perkembangan pendokumentasian ini, lanjut Pudjoharsoyo terjadi pada tahun 2009 dan tahun 2011. “Pada tahun 2009 direktori putusan beralih domain ke http://putusan.mahkamahagung.go.id dan pada tahun 2011 berubah menjadi pusat data putusan nasional karena memuat seluruh putusan dari seluruh pengadilan di Indonesia,” papar Pudjoharsoyo.

Setelah menjadi pusat data perkara nasional, jumlah putusan yang terupload terus bertambah dari waktu ke waktu dengan trend yang meningkat. “Per tanggal 26 November 2018, jumlah putusan yang sudah terupload di Direktori Putusan mencapai 3,019,803 (tiga juta Sembilan belas ribu delapan ratus tiga) putusan,” papar Pudjoharsoyo.

Disisi lain, lanjut Pudjoharsoyo, kehadiran website direktori putusan ini memiliki manfaat bagi hakim, pencari keadilan, akademisi/peneliti dan badan pengawasan. “Bagi hakim, direktori putusan membantu meningkatkan kemampuan teknis yustisial dan menjaga konsistensi putusan,” ujar Pudjoharsoyo. Para pencari keadilan juga diuntungkan dengan adanya direktori putusan. Mereka dapat mengakses putusan perkaranya dengan mudah dan terhindar dari penipuan saat meminta informasi ke pengadilan.

Peneliti maupun kalangan akademis dapat menikmati kehadiran direktori putusan dengan kemudahan mengakses bahan-bahan penelitian dari putusan-putusan pengadilan. Dan badan pengawasan akan dapat mengakses putusan-putusan sebagai bahan pengawasan terhadap hakim dan pengadilan.

Namun begitu, menurut Pudjoharsoyo, pemanfaatan direktori putusan untuk berbagai kebutuhan belum dapat dilakukan secara optimal mengingat masih adanya fitur-fitur yang belum berfungsi dengan baik karena kurang telitinya operator dalam proses penginputan data serta kemampuan teknologi yang masih terbatas. Keadaan ini kemudian mendorong lahirnya program untuk merevitalisasi Direktori Putusan.

Program Revitalisasi Direktori Putusan

Program revitalisasi direktori putusan dilatarbelakangi oleh keinginan untuk mengintegrasikan sistem pengelolaan perkara (Case Management System) dengan direktori putusan. Dengan terintegrasi dengan direktori putusan, maka para hakim atau operator di tingkat pertama dan banding tidak perlu lagi bekerja dua kali untuk mengupload putusan.

Menurut Pudjoharsoyo, selama ini aplikasi Direktori Putusan masih terpisah dengan sistem manajemen perkara, yakni Sistem Informasi Penelusuran Perkara (SIPP) di tingkat pertama dan tingkat banding serta Sistem Informasi Administrasi Perkara (SIAP) di Mahkamah Agung. “Selain harus mengupload putusan di sistem manajemen perkara, para hakim atau operator di tingkat pertama dan banding harus juga mengupload putusan di Direktori Putusan,” ujar Pudjoharsoyo.

Kedepan, lanjut Pudjoharsoyo, sistem manajemen perkara ini harus terintegrasi agar proses upload menjadi lebih efisien. “Satu kali upload untuk dua output,” tegas Pujoharsoyo.

Selain itu, pengklasifikasian perkara di direktori putusan perlu lebih dirinci lagi untuk mempermudah akses bagi mereka yang ingin menelusuri perkara dengan spesifikasi yang lebih detil. “Pengklasifikasian ini nantinya akan mempermudah pencarian perkara,” ujar Pudjoharsoyo.

Pengelolaan Database Putusan di Hoge Raad

Sementara itu, Michel Mooren, Pengembang Database Putusan Hoge Raad dalam pemaparannya menyajikan pemaparan yang menarik tentang pengelolaan database putusan di Hoge Raad, Belanda. Selain menyajikan fitur-fitur yang cukup lengkap, sistem database putusannya juga dilengkapi dengan mesin pencarian (search engine) yang tergolong canggih.

Sistem database putusan Hoge Raad selain menyajikan putusan-putusan, juga dilengkapi dengan ringkasan putusan, referensi hokum berupa link-link yang memuat peraturan-peraturan yang berkaitan dengan putusan tersebut, kesimpulan, relevansi dengan alur hukum, serta referensi putusan.

Selain itu, papar Mooren, pengembangan mesin pencarian menjadi salah satu yang difokuskan dalam sistem database putusan Hoge Raad. “Dengan mesin pencarian, akan diketahui ranking hukum suatu putusan serta perbandingan-perbandingan putusan,” ujar Mooren.

Yang menarik, Mooren juga menjelaskan tentang pemanfaatan putusan dalam proses penanganan perkara. “Apabila ada perkara masuk ke Hoge Raad, maka akan dilakukan penelitian terlebih dahulu apakah ada perkara-perkara serupa yang pernah diputus,” ujar Mooren.

Penelitian dilakukan oleh para asisten Hakim Agung untuk selanjutnya diajukan kepada Hakim Agung untuk memutuskan. “Dengan cara ini, maka konsistensi putusan dapat terpelihara,” ujar Mooren.

Disisi lain, Adwin Rotscheid, Direktur Operasional Hoge Raad menjelaskan tentang pelaksanaan anonimisasi putusan dalam sistem database putusan. Menurutnya, semua putusan teranonimisasi, khususnya nama dan alamat para pihak. Hal ini disebabkan karena adanya hukum privasi yang melindungi privasi para pihak. “Semua privasi dijamin oleh Undang-Undang,” ujar Rotscheid.

Menanggapi kemajuan pengelolaan database putusan di Hoge Raad tersebut, Panitera Mahkamah Agung, Made Rawa Aryawan, yang bertindak selaku moderator dalam diskusi tersebut mengungkapkan arti penting pertemuan kali ini. “Pengalaman Hoge Raad dapat kita terapkan di Mahkamah Agung untuk meningkatkan kualitas Direktori Putusan,” Ungkap Made Rawa.  (Humas/Mohammad Noor / RS)

Bogor-Humas: Yurisprudensi memiliki kedudukan yang strategis dalam rangka kesatuan dan pengembangan hukum. Kesatuan hukum akan melahirkan keadilan karena semua kepentingan sosial dirangkum dalam nilai-nilai yang sama. Kesatuan hukum yang berasal dari putusan-putusan pengadilan juga akan membuat Putusan-putusan atas perkara yang serupa lebih mudah diprediksi hasil akhirnya sehingga menimbulkan kepastian hukum. Kepastian hukum merupakan faktor utama yang mendorong investor untuk menanamkan modalnya di suatu Negara yang secara langsung akan mendorong pertumbuhan ekonomi Negara tersebut.

Hal inilah yang antara lain disampaikan oleh President Hoge Raad Kerajaan Belanda, Yang Mulia Maarten Feteris  dalam pemaparannya baik di Fakultas Hukum Universitas Indonesia maupun di Pusdiklat Mahkamah Agung pada hari Rabu, 5 Desember 2018. Kegiatan bertajuk International Seminar “The Use of Case Law/Jurisprudence in Legal Education” di Fakultas Hukum UI diikuti oleh kurang lebih 200 peserta yang berasal dari Dekan Fakultas Hukum seluruh Indonesia dan Mahasiswa Fakultas Hukum dari berbagai Perguruan Tinggi. Sedangkan kegiatan di Pusdiklat Mahkamah Agung berupa Kuliah Umum dengan tema “Pentingnya Yurisprudensi untuk Kepastian Hukum Dalam Penegakan Hukum” diikuti oleh Para Ketua Pengadilan Tingkat Pertama dan Para Calon Hakim Angkatan VIII se wilayah Jabodetabek.

Maarten Feteris dalam pemaparannya lebih lanjut juga menjelaskan bahwa konsistensi hukum tidak hanya dibutuhkan oleh Para Pengacara yang akan memudahkan mereka dalam menilai pendapat akhir pengadilan atas suatu perkara, namun juga dibutuhkan dalam kajian-kajian ilmu hukum. Kajian-kajian inilah nantinya juga yang menjadi simultan dalam Putusan-putusan Mahkamah Agung berikutnya. Terkait dengan peranan Mahkamah Agung dalam pengembangan hukum, Presiden Hoge Raadmenyampaikan bahwa hal ini dilakukan melalui putusan-putusan MA dengan beberapa cara diantaranya dengan memberikan penjelasan yang lebih detal mengenai legal reasoning atas suatu putusan yang dihasilkan oleh MA, jadi dalam hal ini MA tidak hanya sebatas memberikan putusan akhir saja namun juga dalam putusan itu MA memberikan argumen bagaimana MA sampai pada putusan tersebut. Cara lainnya yang juga dimungkinkan adalah dalam putusan MA tersebut suatu ketentuan hukum  secara lebih luas dapat diterapkan dibandingkan sebatas apa yang seharusnya hanya dibutuhkan untuk menjawab permasalahan hukum yang diperhadapkan ke MA, sehingga putusan tersebut pada tataran praktis akan lebih memperjelas suatu ketentuan yang diberlakukan pada suatu perkara yang sama di masa yang akan datang. Selain itu MA juga bisa berkontribusi dalam pengembangan hukum dengan memformulasikan kerangka hukum ketentuan-ketentuan umum  yang dipergunakan oleh MA dalam mengadili kasus yang serupa, yang mana teknik ini biasa dipergunakan oleh Pengadilan HAM Eropa dalam formulasi Prinsip-prinsip Hukum Umum yang termuat dalam Putusannya.

Ketua Kamar Pembinaan MA RI, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M yang tampil sebagai pembicara kedua di Fakultas Hukum UI memaparkan perkembangan sistem Kamar di MA. Dalam pemaparannya, Prof. Dr. Takdir Rahmadi, S.H., LL.M menjelaskan berbagai kebijakan yang telah dikeluarkan oleh MA RI dalam menerapkan sistem Kamar yang hasilnya sudah bisa dirasakan saat ini terutama berkurangnya tunggakan perkara di Mahkamah Agung. Namun tantangan yang masih dihadapi dalam penerapan sistem Kamar menurut beliau yaitu perwujudan konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum sebagai salah satu tujuan dari penerapan sistem Kamar. Oleh karena itulah, MA bekerjasama dengan Hoge Raad dalam rangka penguatan sistem kamar khususnya dalam pencapaian tujuan konsistensi putusan dan kesatuan penerapan hukum.

Prof. Adriaan Bedner dari Van Vollenhiven Institute, Universiteit Leiden meemaparkan bahwa berdasarkan penelitian yang dilakukannya, pada awal tahun 1970-an MA RI secara rutin dalam putusan-putusannya sering merujuk pada yurisprudensi. Namun kendala yang ada yaitu akses terhadap yurisprudensi yang terbatas sehingga menyulitkan dalam pemanfaatan yurisprudensi untuk putusan. Menurutnya saat ini hal yang perlu dilakuukan oleh Mahkamah Agung adalah mempublikasikan yurisprudensi-yurisprudensi, menata putusan-putusannya baik melalui kata kunci atau peraturan perundang-undangan yang dirujuk, membuat pertimbangan hukum dengan seksama, banyak membaca, dan merujuk pada putusan-putusan penting (landmark decisions).

Dalam seminar di Pusdiklat MA hadir pula pembicara dari konsultan hukum yang banyak menangani klien dari perusahaan-perusahaan asing yang akan menanamkan modalnya di Indonesia yaitu Gustaf Reerink. Dalam pemaparannya, Gustafmenyampaikan pentingnya kepastian hukum bagi para investor yang akan menanamkan modalnya di suatu Negara. Kepastian hukum ini tidak hanya berasal dari jelasnya peraturan perundang-undangan namun juga dari Putusan-putusan Hakim berupa yurisprudensi. Gustaf juga memaparkan bahwa keberadaan yurisprudensi di Indonesia masih meninggalkan beberapa pertanyaan terbuka misalnya terkait klausula pemilihan hukum asing, penegakan putusan arbitrase asing dengan alasan ketertiban umum dan kesusilaan, dan ganti rugi.

Para pembicara juga sepakat bahwa yurisprudensi sangat penting dalam beberapa hal, diantaranya penting bagi legislatif untuk membentuk undang undang, penting bagi hakim sebagai referensi bagi para hakim dalam memutus perkara dan juga penting bagi konsistensi hukum.

Mahkamah Agung Indonesia sendiri telah menerbitkan yurisprudensi sejak tahun 1949 namun sayangnya, menurut Ketua Asosiasi Dekan Fakultas Hukum se-Indonesia, Prof. Dr. Farida Patitingi,SH,MH,  yurisprudensi ini belum bisa diakses oleh masyarakat terkhusus akademisi hukum. Menanggapi hal ini, Prof. Takdir Rahmadi menyampaikan bahwa kemungkinan bukan karena tidak bisa diakses, namun karena memang bentuknya masih hardcopy dan dicetak dalam jumlah yang terbatas membuat yurisprudensi tidak mudah diakses. Menurut Prof. Takdir kini Yurisprudensi Mahkamah Agung sudah diterbitkan secara elektronik, sehingga siapapun di manapun bisa mengakses Yurisprudensi Mahkamah Agung melalui website www.mahkamahagung.go.id pada laman JDIH.

Pada kesempatan tersebut Ketua MA Belanda mengatakan bahwa yurisprudensi di MA Belanda adalah semua putusan yang dikeluarkan oleh MA Belanda, sedangkan Prof. Takdir mengatakan bahwa yurisprudensi MA RI adalah kumpulan putusan-putusan yang menarik perhatian masyarakat dari masing-masing kamar.

Perbedaan ini terjadi menurut Prof. Takdir karena jika di MA Belanda seluruh hakim bisa membahas semua jenis perkara dalam satu kamar, namun di MA RI setiap kamar membahas perkara masing-masing, dan masing-masingnya tersebut tidak mengetahui pembahasan yang dilakukan oleh kamar-kamar lain. “Jadi, berbeda dengan MA Belanda, di mana semua putusan MA adalah yurisprudensi.” terang Prof. Takdir.

Kegiatan ini diharapkan bisa menjadi peluang antara MA RI dan MA Belanda untuk belajar dari pengalaman satu sama lain yang akan menguatkan pelaksanaan hukum dan lembaga hukum di kedua negara. (Azh/FAT/RS)

Jakarta – Humas : Ketua Mahkamah Agung Prof. Dr. M. Hatta Ali didampingi oleh Wakil Ketua Mahkamah Agung bidang Yudisial dan Non Yudisial, para Ketua Kamar, serta Pejabat Eselon I Mahkamah Agung  menerima kunjungan delegasi Hoge Raad Belanda yang diketuai Presiden Hoge Raad Belanda Maarten Feteris, pada hari Senin,3/12/2018, bertempat diruang kerja Ketua Mahkamah Agung.

Dalam pertemuan kali ini berdiskusi mengenai perkembangan implementasi system kamar dan penanganan perkara secara umum kedua lembaga. ( humas / RS / foto pepy )

Jakarta-Humas: Dalam rangka menyelenggarakan hari anti korupsi sedunia, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) menyelenggrakan Hari Anti Korupsi Sedunia (HAKORDIA) pada Selasa (4/12) sampai Rabu (5/12) di hotel Bidakara Pancoran, Jakarta. Acara ini dibuka secara resmi oleh Presiden Joko Widodo.

Dalam sambutannya, Presiden Joko Widodo mengapresiasi kegiatan Hakordia yang rutin dilakukan setiap tahunnya. “Acara seperti ini adalah momentum, pengingat bagi kita semua untuk mencegah perbuatan korupsi.” Terang Joko Widodo. Menurutnya pemberantasan korupsi adalah tugas bersama, tugas yang harus diemban secara konsisten bersama-sama. “Terima kasih kepada KPK, Kementrian, Lembaga, dan masyarakat dengan perannya masing-masing dalam memberantas korupsi untuk menciptakan Indonesia yang bebas korupsi.” Kata Joko Widodo.

Terkait pelayanan, menurut Presiden pemerintah harus membangun sistem pelayanan yang inovatif, sederhana, mudah dan cepat. Hal ini untuk mengurangi praktek-praktek korupsi di pemerintahan. Selanjutnya Presiden mengatakan bahwa keberhasilan anti korupsi tidak diukur dari seberapa banyak orang yang ditangkap, namun diukur dengan tidak adanya yang tertangkap karena sistem hukum negara yang kuat. Semua ini menurut Jokowi bisa kita ciptakan, dengan komitmen bersama melawan korupsi. “Mari ciptakan negara  nirkorupsi.” tegas Presiden.

Sementara itu ketua KPK Agus Raharjo dalam sambutannya mengatakan bahwa biasanya Hakordia dilakukan setiap tanggal 9 Desember setiap tahunnnya, namun, menurut Agus pada tanggal tersebut hari libur, maka Hakordia dimajukan.  Menurut Agus sejumlah kegiatan mengisi Hakordia, diantaranya penandatanganan komitmen 16 partai politik terkait implementasi sistem integritas partai politik, lelang barang gratifikasi, konferensi dan pameran.

Dalam pameran Hakordia KPK melibatkan sebanyak 57 instansi mulai dari kementerian, lembaga dan pemerintah daerah. Mahkamah Agung sebagai lembaga tinggi negara turut berpartisipasi  dalam pameran ini. Diharapkan dengan keterlibatan ini, masyarakat bisa mengetahui kebijakan-kebijakan Mahkamah Agung terkait pencegahan korupsi di lembaga peradilan.

Selain MA, turut berpartisipasi juga dalam pameran Hakordia Kejaksaan Agung, PPATK, Kementrian Hukum dan HAM, Pemerintah Kabupaten Purworejo dan lain-lain.(Azh/RS)

Jakarta-Humas: Sekretaris Mahkamah Agung, A.S. Pudjoharsoyo, SH., M.Hum., melantik 3 pejabat Eselon II pada hari Jum’at, 30 November 2018 di Gedung Tower Mahkamah Agung Lt. 2. Para pejabat yang dilantik adalah:

1. Zahlisa Vitalita, SH sebagai Direktur Pembinaan Administrasi Peradilan Umum pada Direktorat  Jenderal Badan Peradilan Umum. Jabatan sebelumnya adalah Kepala Sub Direktorat Mutasi Hakim pada Direktorat jendral Peradilan Umum.
2. Dr. Candra Boy Seroza, S.Ag., M.Ag sebagai  Direktur Pembinaan Tenaga Teknis Peradilan Agama pada Direktorat Jenderal Badan Peradilan Agama. Sebelumnya, Boy menjabat sebagai Hakim Madya Muda pada Mahkamah Agung
3. H. Sahwan, SH., MH., sebagai Kepala Biro Keuangan pada Badan Urusan Administrasi.  Sebelumnya jabatan Sahwan adalah Kepala Bagian Penyusuanan Rencana dan Anggaran pada Biro Perencanaan dan Organisasi Badan Urusan Administrasi.

Dalam sambutannya, Sekretaris Mahkamah Agung mengucapkan selamat kepada para pejabat yang baru dilantik, “semoga ini adalah karunia dari Allah dan amanah yang harus dijalankan Bapak-ibu sekalian”. Harap Pudjoharsoyo. Selanjutnya Pudjoharsoyo mengatakan bahwa tantangan bagi pejabat-pejabat baru adalah bagaimana menciptakan inovasi agar Mahkamah Agung menjadi Lembaga yang semakin agung. Sebentar lagi, lanjut Pudjoharsoyo Mahkamah Agung akan memasuki tahun baru, dan akan memsuki kegiatan awal yaitu penyampaian laporan tahunan, untuk itu Pudjoharsoyo mengaharapkan kepada para pejabat yang baru dilantik agar  sisa satu bulan ke depan bisa digunakan untuk bisa membantu dan berkoordinasi mempersiapkan data-data yang dibutuhkan untuk Laporan Tahunan. Pudjoharsoyo juga mengatakan bahwa selain Laporan Tahunan Mahkamah Agung juga sedang mempersiapkan Laporan Keuangan yang akan dilakukan pemeriksaan oleh BPK (Badan Pemeriksa Keuangan), “kita akan mempertahankan capaian WTP, ini menjadi target yang harus kita capai tahun ini.” Jelas Pudjoharsoyo.

Pelantikan ini dihadiri oleh YM. Hakim Agung Purwosusilo, YM. Hakim Agung Mukti Arto, Para pejabat Eselon 1-4 di lingkungan Mahkamah Agung dan para undangan lainnya.  (Humas)

Jakarta – Humas : Sekretaris Mahkamah Agung Ahmad Setyo Pudjoharsoyo, SH., M.Hum menjadi Pembina upacara hari HUT Kopri ke 47, bertempat di halaman depan gedung Mahkamah Agung, Kamis,29/11/2018, dengan tema “ MELAYANI, BEKERJA dan MENYATUKAN BANGSA “. ( humas/RS/foto pepy)

Bahrain-Humas : Ketua Mahkamah Agung RI menandatanganani Memorandum of Understanding (MoU)  antara Majlis al A’la lil Qdha (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain dengan Mahkamah Agung RI di kantor gedung Utama Majlis al A’la Lil Qadha Kerajaan Bahrain Senin 19 November 2018, Manama, Bahrain. Dalam pernyatan kehendak antara MARI dan Majlis al A’la Lil Qadha Kerajaan Bahrain tersebut kedua lembaga tinggi negara sepakat utk menjalin kerjasama dalam 6 (enam) hal yaitu :

1. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan hukum dan peradilan;
2. Kerjasama dalam bidang peningkatan profesionalisme hakim;
3. Kerjasama dalam bidang pendidikan dan pelatihan melalui program studi banding:
4. Kerjasama dalam bidang rriset/penelitian di bidang hukum dan peradilan;
5. Kerjasama dalam bidang pertukaran kunjungan event keilmuan, lokakarya, pertukaran keahlian dalam pengembangan hukum berbasis syariah dikedua negara, dan;
6. Kerjasama dalam bidang bidang-bidang lain yg sesuai kepentingan bersama yg disepakati antara MA RI dan Majlis al A’la lil Qadha (Mahkamah Agung) Kerajaan Bahrain.

(Abdurrahman Rahim/Rudi/Foto: Abu Jahid)